Sumber gambar, ANTARA FOTO Muhammad Rifki Hasan
Sejumlah pakar dan pegiat lingkungan menilai klaim keberhasilan pemerintah memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hingga 80% “tidak sesuai fakta di lapangan dan mudah dipatahkan”. Sebab nyatanya, kabut asap pekat masih mengepung sejumlah wilayah bahkan meluas ke luar negeri.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, menyatakan bakal membawa isu kabut asap lintas batas dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina, November mendatang.
Sedangkan di dalam negeri, organisasi sipil dan warga terdampak di Kalimantan Barat melayangkan gugatan class action terhadap Presiden Prabowo ke pengadilan.
“Kami bingung kendala pemadaman ini apa? Karena kami melihat dan merasakan asap sampai hari ini,” ujar Glorio Sanen, kuasa hukum penggugat.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan akan meminta masukan para ahli untuk mengatasi asap kebakaran karhutla—seraya menyebut hujan merupakan solusi akhir memadamkan api.
“Masalah asap nanti kami minta masukan para profesor bagaimana. Saya kira memang benar ujungnya hanya hujan air ya,” ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Oktober lalu.
Dari protes Malaysia hingga gugatan class action
Sudah berbulan-bulan karhutla di Indonesia masih menjadi ancaman.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengklaim hingga kini terdapat 639,23 hektare lahan yang terbakar, dari sebelumnya mencapai 202.004 hektare sepanjang periode Januari-Juli 2026.
Meskipun luasan kebakaran disebut berkurang, tapi kabut asap telah berdampak lintas wilayah, termasuk negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Singapura.
Di Malaysia, misalnya, sekolah di sejumlah area ditutup untuk melindungi siswa. Pemerintah Johor memperpanjang penutupan sekolah dan institusi pendidikan hingga 16 Oktober 2026, seiring memburuknya kualitas udara.
Sumber gambar, Getty Images
Berlarut-larutnya persoalan kabut asap ini membuat pemerintah Malaysia gerah.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, mengatakan bakal membawa isu kabut asap lintas batas dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN mendatang jelang Konferensi Tingkat Tinggi ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, November depan.
Sikap itu ditempuhnya untuk mendorong mekanisme regional yang lebih efektif dalam menangani krisis kabut asap akibat karhutla.
Menlu Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, masalah kabut asap memerlukan perhatian khusus karena belum tercakup dalam skema atau mekanisme penanganan bencana alam yang dimiliki ASEAN saat ini.
“Kita sudah memiliki mekanisme ASEAN untuk bencana alam, namun kabut asap tidak termasuk atau diklasifikasikan sebagai bencana alam…”
“Oleh karena itu, ini akan menjadi salah satu isu yang secara pribadi akan saya angkat dalam pertemuan dengan rekan-rekan sejawat saya,” ujarnya kepada jurnalis usai melepas keberangkatan Raja Yordania, Abdullah II di Kompleks Bunga Raya, Senin (12/10) seperti dikutip dari The Star.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Di dalam negeri, empat organisasi sipil dan seorang warga di Kalimantan Barat memutuskan mengajukan gugatan class action terhadap Presiden Prabowo serta 26 pejabat lainnya gara-gara karhutla yang tak kunjung tuntas.
Puluhan pejabat itu mulai dari wakil presiden, menteri, gubernur, hingga wali kota dan bupati.
Kuasa hukum penggugat, Glorio Sanen, membeberkan beberapa alasan mengapa kliennya melayangkan gugatan.
Di antaranya, tentu saja, karena Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan kasus karhutla tertinggi pada tahun ini yang mengakibatkan lumpuhnya pelayanan pendidikan sehingga anak-anak harus belajar secara daring dan terganggunya transportasi regional.
“Jadi akibat dari asap ini juga banyak sekali warga yang terkena infeksi saluran pernapasan, paru-paru, dan penyakit lain,” ujar Glorio Sanen kepada BBC News Indonesia.
“Selain itu, penerbangan juga terganggu, ada keterlambatan bahkan pembatalan,” ujarnya.
“Presiden memang sudah datang, memberikan arahan, tapi sampai saat ini kami menilai kementerian, lembaga, dan Pemda masih tidak terkoordinasi dalam penanggulangan (karhutla),” kata Gloria.
“Faktanya apa? Asap masih ada,” ucapnya.
Permohonan gugatan class action ini dilayangkan 15 September lalu dan sudah melewati sidang perdana pada 7 Oktober.
Dalam salinan permohonan, para penggugat meminta agar “menetapkan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan Barat menjadi bencana nasional”.
Sebab, menurutnya, pemerintah daerah tidak punya kemampuan—baik sumber daya maupun anggaran—untuk menangani api serta kabut asap.
Para penggugat juga mendesak tindakan cepat pemadaman kebakaran di kawasan hutan dan lahan, termasuk juga upaya pemulihan dari pemerintah.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Auliya Rahman
“Kemudian kami minta agar Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan RSUD di daerah masing-masing untuk memberikan fasilitas kesehatan gratis kepada korban ISPA. Karena paparan asap ini dampaknya bukan satu atau dua minggu ke depan saja, tapi berdampak panjang.”
“Dan, kepada korban meninggal akibat karhutla, negara harus memberikan santunan,” kata Gloria.
Terakhir, para penggugat mendesak adanya penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan. Bahkan, kalau perlu, mengaudit izin konsesi yang telah dikeluarkan.
“Kami juga meminta supaya pemerintah jangan reaktif penanggulangannya. Kenapa kami bilang reaktif? Sebenarnya prediksi El Nino sudah jauh hari sebelum karhutla, tapi pemerintah seperti tidak punya kesiapan apa-apa.”
“Intinya kami menilai ada kelalaian dalam pengawasan dan pembiaran dari pemerintah,” ucapnya.
Seperti apa upaya pemerintah memadamkan api karhutla?
Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Oktober lalu, Prabowo memanggil para pembantunya untuk melaporkan persoalan karhutla terkini.
BNPB mengklaim masih terdapat 639,23 hektare lahan yang terbakar.
Terbesar berada di Kalimantan Tengah, termasuk di kawasan Taman nasional Tanjung Puting—wilayah konservasi alam dan pusat rehabilitasi orang utan terbesar di dunia.
Sumber gambar, Getty Images
“Untuk hari ini, yang terbakar, yang masih ditangani oleh satgas di lapangan jumlahnya adalah 639,23 hektare,” ujar Kepala BNPB, Suharyanto, kepada Prabowo.
Lahan yang masih terbakar itu, kata Suharyanto, tersebar di enam provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Riau.
BNPB mencatat Kalimantan Tengah menjadi daerah dengan kebakaran terbesar setelah ditemukan titik baru di Taman Nasional Tanjung Puting, yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan—luasannya mencapai 513,89 hektare.
“Meskipun bukan lahan gambut, lahan mineral, tetapi ini menjadi pekerjaan yang segera harus kami lakukan. Pangdam Kalimantan Tengah juga sudah memimpin langsung di lapangan,” ujar Suharyanto.
Untuk mengatasi karhutla dan kabut asap, Presiden Prabowo mengatakan bakal meminta masukan para ahli—seraya menyebut bahwa hujan merupakan solusi akhir memadamkan api dan kabut asap.
“Masalah asap nanti kita minta masukan para profesor bagaimana. Saya kira memang benar ujungnya hanya hujan air ya,” kata Prabowo.
“Tapi dengan strategi yang kita telah bahas, ketika saya kumpulkan para pakar, profesor, ahli-ahli, langkah yang paling utama adalah pencegahan presisi. Mitigasi di tingkat paling bawah, tingkat desa,” ucapnya.
Terlepas dari rencananya itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengklaim persentase tingkat keberhasilan pemadaman karhutla di Indonesia rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang terbakar setiap harinya.
Dalam operasi darat pemadaman api, dia mengklaim pemerintah telah menerjunkan 60.177 personel gabungan. Ada pula operasi udara lewat bom air.
Teddy juga menyatakan kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan saat ini menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
Adapun upaya pemadaman, kata Teddy, kini diprioritaskan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Apakah hanya bisa berharap pada hujan?
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menilai klaim keberhasilan versi pemerintah itu “sangat mudah dipatahkan” hanya dengan melihat betapa pekatnya kabut asap di sejumlah wilayah.
Kabut asap akibat karhutla kini sudah menyebar hingga ke Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan sebagian Papua. Bahkan ke luar negeri, yakni Malaysia serta Singapura.
Menurut Uli, masih pekatnya kabut asap menunjukkan bahwa kebakaran hanya tertangani di permukaan saja, tidak tuntas sampai ke lapisan bawah ekosistem gambut.
Itu artinya, sama saja pemadaman karhutla jauh dari kata berhasil, ucapnya.
“Apinya mungkin padam, tapi asapnya masih ada kan? Artinya yang terbakar itu bagian bawah (permukaan gambut). Jadi memadamkan api adalah satu bagian yang sebenarnya tidak bisa dipakai atau menjadi penentu apakah asap di satu wilayah bisa terselesaikan,” papar Uli.
“Dan itu membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi sekarang memang masifnya di ekosistem gambut,” ujarnya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pemerintah, kata Uli, memang telah mengerahkan puluhan ribu personel gabungan untuk memadamkan api. Termasuk menggencarkan operasi udara lewat bom air.
Tapi, menurutnya, upaya itu belum maksimal.
Presiden, kata Uli, sebetulnya bisa membuka tangan untuk menerima lebih banyak bantuan dari negara tetangga. Namun upaya itu, dugaannya, terhalang ego.
“Ego pengurus negara kita ini terlalu besar. Padahal harusnya membuka diri dengan bantuan negara lain. Apalagi kalau itu bermanfaat dan menambah kemampuan kita memadamkan api,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyebut Malaysia telah menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, dan personel untuk membantu operasi pemadaman karhutla di Indonesia.
Hanya saja, ia bilang, tawaran tersebut belum direspons pemerintah Indonesia.
“Penawaran itu kami lakukan dengan tulus, tapi belum ada respons terhadap tawaran kami untuk membantu mereka,” ucap Ahmad Zahid.
“Kami mengambil pandangan positif bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami. Kami tetap optimistis dan menganggap yang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, pakar lingkungan dari Universitas Palangka Raya, Kitso Kusin, menilai upaya pemadaman yang sekarang diterapkan nyatanya belum efektif memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
Pada beberapa kasus, menurutnya, api kembali membara di tempat yang sama—secara berulang-ulang.
Pemerintah, kata Kitso, perlu mengubah cara kerja petugas di lapangan dengan mengerahkan tim untuk berjaga sepanjang hari dan malam di area yang terbakar.
“Saya melihat (petugas) ini mereka rata-rata bekerja dari pagi sampai sore. Kalau hari itu (api) sudah padam, ditinggal. Nah kemudian, karena ditinggalkan, besoknya (api) menyala lagi.”
“Berarti berulang-ulang terus begitu (kebakaran) kan, tidak akan selesai. Padahal kita tahu, gambut kalau tidak dipadamkan secara total, akan muncul lagi.”
“Jadi perlu diatur supaya pemadaman itu jangan sampai berulang-ulang. Misalnya, dalam satu lokasi, satu tim memadamkan sampai jam 4 sore, harus disambung lagi dengan tim lain di tempat yang sama, sampai benar-benar padam,” kata Kitso Kusin.
“Selama ini kan, kalau api dilihat padam ditinggal. Mereka pindah ke tempat lain yang ada kebakaran.”
Hal lain yang juga disorotnya adalah kurangnya sumur bor di lokasi-lokasi yang rawan kebakaran. Kalaupun tersedia, banyak yang rusak atau sumber airnya sedikit. Imbasnya, petugas sangat bergantung pada mobil tangki yang daya tampungnya terbatas.
“Mobil tangki ini kan terbatas, kalau habis harus diisi lagi. Selangnya juga tidak bisa menjangkau area yang jauh dari jalanan,” ujarnya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pakar ekologi dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, Elham Sumarga, sependapat.
Ia mengatakan, kebakaran yang terjadi di kawasan gambut kering, akan jauh lebih sulit ditangani. Sebab, gambut yang telah terdegradasi sama seperti “tumpukan bahan bakar”.
Sehingga, api atau kebakaran tidak hanya terjadi di permukaan, tapi membara di lapisan bawah dan terus merambat.
“Dan asap yang dihasilkan itu bisa dikatakan terus menerus. Tidak cukup dengan pemadaman di permukaan. Kombinasi antara kondisi gambut yang terbakar tadi dengan El Nino yang saat ini kita hadapi, menjadikan kebakaran lebih sulit untuk ditangani dengan tuntas,” kata Elham Sumarga.
“Saya melihat kapasitas penanganan kebakaran ini, terutama untuk kondisi di wilayah gambut yang sudah meluas seperti sekarang, masih terbatas.”
Persoalannya, menurut Elham, pemerintah terlambat menyadari dan tak melakukan langkah pencegahan. Dampaknya, kebakaran tahun ini jauh lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya.
Sampai hari ini kabut asap tebal masih menyelimuti sebagian wilayah Indonesia.
Pemerintah Kalimantan Barat bahkan memperpanjang masa tanggap darurat Karhutla sampai 18 Oktober 2026. Alasan perpanjangan dilakukan karena masih ditemukan titik api di beberapa daerah serta sebagai langkah kesiapsiagaan.
Bagi kuasa hukum penggugat class action di Kalimantan Barat, Glorio Sanen, terdengar tak masuk akal ketika pemerintah justru berharap pada hujan untuk memadamkan api dan kabut asap.
“Bencana ini kan karena konsesi izin yang diberikan terus-terusan. Ketika bermasalah, masak kami harus menunggu hujan baru pemerintah mengatakan kita selamat dari kabut asap? Kalau begitu, apa kerja pemerintah?” ujarnya.
