Energi: ‘Saya kehilangan 15 liter simpanan ASI’ – Konsumen terdampak blackout Batam-Bintan, cukupkah kompensasi berupa diskon tagihan listrik?

Ia sempat berpikir untuk menitipkan stok ASI ke tempat lain. Namun pemadaman yang meluas membuat pilihan itu nyaris mustahil dilakukan.

“Mau nitip ASIP-ku di tempat lain juga enggak bisa, karena semuanya kena,” katanya.

Riri juga harus menghadapi bayinya yang menjadi lebih rewel akibat kepanasan. Menurutnya, sang anak sejak lahir terbiasa berada di ruangan berpendingin udara.

“Mau pesan hotel juga udah enggak bisa. Pas mau booking, semua sudah full,” katanya.

Kerugian serupa dialami Devina Wistiasari. Dosen di salah satu perguruan tinggi di Batam itu kehilangan sekitar 100 kantong ASI perah atau setara sekitar 15 liter ASI yang telah dikumpulkannya selama empat bulan terakhir, akibat mati lampu selama 15 jam.

Stok tersebut sengaja ia siapkan untuk mengantisipasi kemungkinan produksi ASI menurun ketika kembali bekerja penuh.

“Sangat kesal sekali. Aku stok karena enggak tahu nanti saat bekerja, ASI-ku enggak keluar lagi,” katanya.

Kehilangan itu membuat Devina khawatir untuk kembali menyimpan ASI dalam jumlah besar.

Di Kabupaten Bintan, dampak blackout berlangsung lebih lama. Johanes Jamil, warga Kawal yang akrab disapa Jembol, mengatakan listrik di wilayahnya padam sejak Senin pagi hingga Rabu sore atau sekitar 52 jam.

Menurutnya, pemadaman berkepanjangan memukul kehidupan sehari-hari warga, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga lumpuhnya aktivitas ekonomi.

Ia mencontohkan harga Pertalite yang biasa dibelinya sekitar Rp17.000 naik menjadi Rp20.000. Harga mi instan yang biasanya Rp3.500 juga meningkat menjadi Rp5.000.

Namun, dampak terbesar dirasakan sektor perikanan, yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat setempat. Keterbatasan pasokan es membuat aktivitas nelayan praktis berhenti.

“Perikanan mati total. Aktivitas nelayan berhenti. Banyak ikan yang tidak bisa dijual,” katanya.

Menurut Jembol, salah satu pengepul besar di Kawal hanya mampu menerima ikan dari nelayan yang selama ini menjadi mitranya. Sementara hasil tangkapan nelayan lain terpaksa ditolak.

“Karena khawatir stok es tidak memadai,” katanya.

Selain itu, ia mengaku kecewa karena minimnya informasi yang diterima masyarakat selama pemadaman berlangsung.

“Saya tidak tahu informasi apa-apa mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Bagi pelaku usaha kecil, blackout juga berarti hilangnya pendapatan harian.

Mulyadi, pemilik usaha laundry di Batam, memperkirakan pendapatannya turun hingga 60% akibat pemadaman listrik yang juga memutus pasokan air ke tempat usahanya.

Selama listrik padam, sebagian besar mesin tidak dapat digunakan dan usaha nyaris berhenti beroperasi. Satu-satunya layanan yang masih bisa dijalankan adalah setrika pakaian menggunakan setrika uap.

“Jadi kami hanya menerima setrika saja, karena pakai uap,” katanya.

Gangguan juga merambah dunia pendidikan.

Selama beberapa pekan terakhir, pelajar di Batam menjalani pembelajaran daring akibat kabut asap. Pada Senin pagi, mereka dijadwalkan kembali mengikuti pembelajaran melalui Zoom. Tapi pemadaman listrik yang diikuti hilangnya sinyal dan internet membuat sebagian siswa tidak dapat mengikuti pelajaran.

Isra, salah seorang orang tua murid di kawasan Sei Beduk, mengatakan anaknya akhirnya hanya menghabiskan waktu di rumah karena tidak bisa mengakses pembelajaran.

“Jadi ya dia main saja di rumah. Mati lampu, sinyal hilang,” katanya.

Blackout yang melanda Batam, Bintan, dan Tanjungpinang dimulai sekitar pukul 06.37 WIB pada Senin (12/10). Gangguan tersebut mengakibatkan pemadaman listrik massal yang berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, jaringan telekomunikasi, hingga distribusi air bersih.

PLN Batam mengatakan pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan objek vital seperti rumah sakit, bandara, pelabuhan, serta fasilitas pelayanan publik lainnya.

Sejak pagi hari, perusahaan mengerahkan tim teknis untuk memeriksa pembangkit, jaringan transmisi, dan distribusi yang terdampak.

Pada Senin (12/10) malam, PLN Batam menyatakan sebagian besar sistem kelistrikan di Batam telah kembali normal. Namun proses pemulihan tidak berlangsung merata. Sejumlah kawasan masih mengalami pemadaman hingga keesokan harinya.

Di Sei Beduk, misalnya, listrik baru kembali menyala sekitar pukul 07.58 WIB pada Selasa pagi. Setelah sempat menyala sekitar 20 menit, pasokan kembali terputus dan baru pulih lagi sekitar pukul 10.37 WIB. Warga di kawasan tersebut mengalami pemadaman selama sekitar 27 jam.

Kondisi di Bintan berlangsung lebih lama. Sejumlah wilayah di kabupaten itu baru kembali memperoleh pasokan listrik pada Rabu sore, atau sekitar 52 hingga 53 jam setelah blackout terjadi.

PT PLN Batam menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas blackout yang melanda Batam, Bintan, dan Tanjungpinang sejak Senin (12/10).

Mereka mengatakan fokus utama saat ini adalah memulihkan sistem kelistrikan secara bertahap sembari melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti gangguan.

Dalam keterangan yang disampaikan sehari setelah pemadaman, PLN Batam menyebut terdapat indikasi awal bahwa gangguan dipicu masuknya hewan liar ke area Gardu Induk Sungai Harapan.

Tetapi PLN Batam menegaskan penyebab pasti blackout masih dalam proses penelusuran oleh tim teknis dan pihak berwenang.

“Penormalan dilakukan secara aman, terukur, dan bertahap, sembari terus melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab gangguan,” ujar Manager Komunikasi PLN Batam, Yoga Perdana Sulastama.

PLN mengatakan proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan fasilitas vital seperti rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan layanan publik lainnya. Namun hingga berhari-hari setelah blackout terjadi, sebagian wilayah masih mengalami pemadaman dengan durasi yang berbeda-beda.

Di tengah proses investigasi tersebut, PLN Batam juga menyatakan pelanggan yang terdampak berhak memperoleh kompensasi apabila gangguan listrik melampaui standar Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) atau Service Level Agreement (SLA) yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan PLN Batam, Rudi Antono, mengatakan pelanggan reguler akan memperoleh kompensasi sebesar 10% dari biaya beban bulanan. Sementara pelanggan layanan keandalan berhak menerima kompensasi sebesar 15%-25% dari Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPTL), bergantung pada jenis layanan yang digunakan.

Menurut PLN Batam, kompensasi tersebut akan diberikan secara otomatis melalui tagihan listrik berikutnya tanpa pelanggan perlu mengajukan klaim.

Penjelasan PLN sejauh ini memunculkan keraguan di kalangan warga. Riri, misalnya, mempertanyakan bagaimana seekor hewan dapat menyebabkan pemadaman yang meluas hingga Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.

“Kalau emang hewan liar pasti ada bangkainya. Kalau pun enggak ada bangkainya, setidaknya ada tulangnya bekas dia kesetrum. Enggak mungkin karena hewan liar satu Kepri jadi mati,” katanya.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan dugaan satwa liar memang mungkin saja menjadi pemicu awal gangguan. Akan tetapi, menurutnya, fokus investigasi tidak boleh berhenti pada dugaan penyebab awal tersebut.

Ia mengatakan praktik yang lazim dilakukan di banyak negara setelah terjadi blackout besar adalah melakukan investigasi menyeluruh oleh regulator untuk mengetahui akar masalah yang menyebabkan sistem kelistrikan gagal beroperasi.

“Kalau ada pemadaman, apalagi pemadaman yang luas seperti kasus Batam dan Bintan, yang dilakukan di banyak negara adalah regulator melakukan investigasi. Dari hasil investigasi itulah kemudian bisa diidentifikasi apa yang menjadi penyebab pemadaman itu,” katanya.

Menurut Fabby, investigasi harus menjawab mengapa gangguan awal dapat berkembang menjadi blackout yang melumpuhkan sistem kelistrikan secara luas.

“Yang harus dicari bukan hanya pemicunya, tetapi akar masalahnya. Dari root cause analysis itulah kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga kasus serupa tidak terjadi lagi,” tambahnya.

Fabby mengatakan hasil investigasi dapat mengungkap berbagai kemungkinan penyebab yang lebih mendasar, mulai dari konfigurasi jaringan, kecukupan cadangan daya, sistem proteksi, hingga prosedur pengoperasian pembangkit listrik.

Dalam sistem kelistrikan Batam-Bintan, kata dia, proses pemulihan juga dapat berlangsung lama karena sebagian pasokan berasal dari PLTU yang membutuhkan waktu berjam-jam hingga lebih dari sehari untuk kembali beroperasi setelah berhenti total.

Karena itu, menurut Fabby, publik berhak mengetahui tidak hanya apa yang memicu blackout, tetapi juga faktor-faktor yang memperparah dampaknya dan menyebabkan sebagian wilayah harus menunggu hingga berhari-hari untuk kembali mendapatkan listrik.

“Ini sekali lagi menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan investigasi dan mengumumkan hasilnya kepada publik dengan transparan,” katanya.

Menurut Fabby, hasil investigasi tersebut kemudian harus menjadi dasar tindakan korektif yang wajib dijalankan operator kelistrikan dan diawasi regulator agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.

Di tengah tuntutan agar penyebab blackout diungkap secara terbuka, muncul pula pertanyaan mengenai bentuk kompensasi bagi masyarakat yang terdampak.

Ketua YLKI Niti Handayani mengatakan secara prinsip perlindungan konsumen, masyarakat yang dirugikan akibat gangguan layanan berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi.

Namun menurutnya, skema yang saat ini tersedia hanya mengakomodasi sebagian kecil dari kerugian yang sesungguhnya dialami pelanggan.

Skema ini termaktub di Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2025, perubahan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017, tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik.

“Nah, yang diterjemahkan secara eksplisit di sana memang hanya kompensasi seperti diskon listrik. Tapi untuk penggantian kerugian atas kesehatan ataupun kerugian ekonomi, ataupun mungkin ada alat elektronik yang rusak, itu tidak dijelaskan,” katanya.

Niti menilai kondisi tersebut membuat berbagai kerugian nyata yang dialami warga tidak ikut diperhitungkan dalam mekanisme kompensasi yang berlaku.

Padahal dalam blackout Batam-Bintan, dampaknya tidak hanya berupa ketidaknyamanan sesaat.

Warga kehilangan stok ASI yang dikumpulkan berbulan-bulan, nelayan kehilangan kesempatan menjual hasil tangkapan, pelaku UMKM kehilangan pendapatan, sementara sebagian keluarga harus menghadapi gangguan kesehatan dan aktivitas sehari-hari.

“Nah, sebenarnya ini pun kalau dalam sisi perlindungan konsumen masih kurang. Karena yang dihitungkan hanya diskon listrik, sedangkan kerugian lain-lain itu enggak dihitung,” katanya.

Menurut Niti, masyarakat yang merasa dirugikan sebenarnya memiliki hak untuk menempuh jalur hukum, termasuk melalui mekanisme gugatan kelompok atau class action.

“Kalau secara prinsip perlindungan konsumen memang diperbolehkan, dan secara hukum itu hak masyarakat kalau misalnya mau melakukan gugatan. Memang lebih kuat ketika melakukan itu adalah class action,” katanya.

Namun sebelum berbicara mengenai kompensasi lebih lanjut, Niti menekankan pentingnya investigasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.