Sumber gambar, Sri Utati
Militer Orde Baru berkuasa dengan menyingkirkan semua hal yang berhubungan dengan komunis melalui propaganda dan pemenjaraan besar-besaran. Satu dari ratusan ribu orang yang ditekan itu ialah Charlotte Salawati. Kisahnya bak bintang yang pendar cahayanya lekas dimatikan.
Usia Sri Utati dua kali lebih muda daripada Charlotte Salawati manakala mereka pertama berjumpa.
Bagi Utati, Salawati tergolong bukan nama sembarangan. Pada dekade awal 1960-an, Utati mengenal Salawati sebagai salah satu pendiri serta petinggi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), organisasi perempuan terbesar saat itu.
Utati belum pernah berjumpa dengan Salawati. Tapi, dia bisa membayangkan seperti apa sosoknya: tegas sekaligus memancarkan aura ‘kengerian’—bukan dalam arti sebenarnya.
Semesta tak pernah menyediakan kesempatan untuk mereka bertatap muka secara langsung. Sampai akhirnya petaka 1965 bergulir ke permukaan.
Militer, di bawah perintah Soeharto, yang menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), membingkai PKI tengah melakukan upaya percobaan kudeta atas rezim Sukarno. Penghilangan nyawa para jenderal merupakan permulaan.
Pemberangusan PKI beserta simpatisannya ditempuh secara sistematis. Tidak hanya dibunuh, mereka dilenyapkan dan dipenjara tanpa menjalani sekali pun proses pengadilan. Salawati maupun Utati termasuk yang merasakannya.
Sumber gambar, Sri Utati
Salawati diangkut ke Rumah Tahanan (Rutan) Bukit Duri di Jakarta sebab partisipasinya dalam Gerwani yang dinilai militer bagian dari PKI. Utati menyusul kemudian. Dia ditangkap berkat aktivitasnya di Pemuda Rakyat, perkumpulan kepemudaan yang terhubung dengan PKI.
Di penjara Bukit Duri, yang dikhususkan untuk tahanan politik (tapol) perempuan, Salawati dan Utati lantas bersua.
Utati mengaku sempat satu kamar bersama Salawati. Kesan pertama yang Utati tangkap sama sekali tak menggambarkan imajinasinya dulu kala. Salawati, menurut Utati, jauh dari kesan ‘menyeramkan.’
“Dia sederhana dan sama anak-anak (tapol lainnya) itu lembut (sikapnya),” tutur Utati.
“Dan dia enggak mau menyulitkan, merepotkan, anak-anak yang umurnya masih muda, di bawah dia.”
Ketika dipenjara, Salawati menuju lanjut usia. Kendati begitu, dia tetap ingin mengerjakan bermacam ‘tugas,’ seperti mencuci baju atau piring, seorang diri. Setiap kali ada tahanan lain yang hendak membantu, Salawati menolak dengan halus, kenang Utati.
Sumber gambar, Sri Utati
Suatu hari, Salawati jatuh sakit. Seharian dia hanya terbaring di tempat tidurnya. Tatkala Utati mengecek kondisinya, dia mencium bau yang tidak enak. Utati segera mencari sumber menyengat yang dimaksud. Mata Utati terhenti di sebuah pispot.
“Ternyata baju-bajunya disimpan di situ, tidak dicuci,” ucapnya.
“Itu yang membuat saya berpikir sampai segitunya dia tidak mau merepotkan orang lain.”
Sumber gambar, BBC News Indonesia
Selama di Bukit Duri, para tahanan politik memanggil Salawati dengan tambahan ‘oma’ di depannya; menggambarkan betapa dia amat dihormati—entah faktor perbedaan usia atau jejak pengalaman.
Bicara tentang penghormatan untuk Salawati, Utati menyaksikan pemandangan yang unik. Penjara Bukit Duri sering didatangi oleh tamu-tamu dari militer. Mereka yang ke sana biasanya mewakili unit Komando Daerah Militer (Kodam)—kantor tentara setingkat provinsi. Rata-rata berpangkat letnan kolonel (letkol) atau mayor jenderal (mayjen).
Saat tentara tiba, Utati dan tahanan politik lainnya diwajibkan menyambut mereka. Di depan kamar sel, mereka diminta berdiri serta memberikan hormat.
Akan tetapi begitu sampai di kamar Salawati, tentara-tentara ini yang justru melayangkan gestur hormat.
Tahanan lain yang melihat kejadian tersebut seketika kaget. Mereka saling bertanya, penasaran, dan akhirnya meminta Salawati mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi.
“Rupanya nama Oma Salawati cukup terkenal di kalangan militer karena dulu dia pernah ikut (perang) gerilya sewaktu masih di Sulawesi,” tukas Utati.
Sumber gambar, BBC News Indonesia
Utati tercatat berada dalam ruangan yang sama dengan Salawati selama kurang lebih satu tahun. Sepanjang itu, kedekatan di antara mereka terjalin. Salawati gemar bercerita dan Utati mendengarkannya penuh antusias.
Menjelang akhir 1970-an, mereka berpisah, berbarengan pembebasan seluruh tahanan politik di Bukit Duri. Sejak keluar dari penjara, Utati tak lagi bertemu dengan Salawati.
Beberapa tahun berselang dari masa kebebasan, Utati memperoleh kabar kalau Salawati meninggal dunia. Dia dimakamkan di Jakarta dan Utati menyempatkan diri untuk menghadiri upacara pelepasannya.
Dalam perenungannya, Utati teringat masa-masa ketika mereka ditahan di Bukit Duri. Ada rasa syukur yang dia panjatkan sebab pada satu garis kehidupannya, dia meraih kesempatan mengenal Salawati. Perempuan yang ketangguhannya menyelami nasib tak ubahnya seperti baja. Utati belajar banyak dari Salawati.
Namun, Utati juga menyadari bahwa kisah Salawati dipenuhi kerikil tajam yang menghantarkannya pada fase memprihatinkan. Setiap babak dalam perjalanan Salawati adalah goresan tinta ketidakadilan—sebagaimana yang dialami korban 1965.
Salawati, Utati menekankan, berjasa kepada republik, dan geger politik 1965 menghapus dengan tegas sumbangsihnya. Lebih buruk lagi negara, di bawah payung Orde Baru, tak ragu menghilangkan identitasnya.
Salawati seolah musnah dalam satu jentikan jari.
“Oma Salawati itu adalah tokoh perempuan yang harus ditulis kisah hidupnya, yang sebelumnya disingkirkan oleh Soeharto,” terang Utati.
“Ini adalah salah satu cara merawat ingatan yang pernah terjadi di masa lalu.”
Salawati dan kisah-kisah heroik yang mengelilinginya
Paulus Salawati langsung mengambil bingkai foto yang terletak di ruang tamu kediamannya di Jakarta Selatan tak lama usai kami saling melempar sapa. Bingkai foto itu cukup besar dengan kayu berwarna cokelat ketuaan yang menolak tunduk pada zaman.
Di dalam bingkai terdapat enam foto yang terpasang secara acak. Masing-masing foto sudah luntur termakan usia, tapi tak sepenuhnya lenyap. Guratan subjek di foto masih terlihat jelas.
Di antara jeda waktu yang memisahkan obrolan kami berdua, tangan Paulus bergerak mendekati bingkai berlapis kaca yang retaknya sedikit menjalar. Jemarinya menunjuk satu foto.
“Ini waktu Oma Salawati (Daud) bebas dari penjara,” ungkapnya pelan.
“Kalau yang ini,” tambah Paulus seraya menggeser telunjuknya ke sosok anak kecil di dalam foto yang duduk persis di samping Charlotte Salawati, “saya waktu masih SMP kalau tak salah ingat.”
Foto diambil pada pertengahan 1980-an. Salawati, Paulus bercerita, sudah amat pikun. Dia kesulitan mengingat nama atau wajah orang, termasuk keluarganya sendiri. Meski demikian, Paulus merasa dekat dengan Salawati.
Tahun berganti tahun, foto tersebut menjadi kenangan terakhir bersama Salawati yang dapat Paulus lihat kapan pun dia menginginkannya.
Paulus adalah cucu dari Salawati. Ayahnya, Sukarno Zaenudin Salawati, merupakan anak pertama Salawati sekaligus satu-satunya. Perjumpaan Paulus dengan neneknya banyak terjadi manakala Salawati bebas dari Rumah Tahanan Bukit Duri. Semenjak keluar, Salawati memutuskan tinggal satu atap bersama Sukarno.
Dari situ, kedekatan cucu dan nenek mulai terbangun. Sepanjang di rumah, Paulus turut membantu mengurus Salawati. Paulus memandikan, juga menyuapi makanan ke neneknya. Gantinya, sang nenek gemar menyajikan kisah perjuangan di masa lampau.
Sumber gambar, BBC News Indonesia
Di ujung utara Pulau Sulawesi, tepatnya di Sangihe, Salawati lahir, satu tahun setelah organisasi pergerakan nasional Boedi Oetomo berdiri.
Latar belakang keluarga Salawati tidak banyak diketahui. Yang Paulus pahami, ayah Salawati, alias kakek buyutnya, disebut berstatus pendeta yang dihormati di Sangihe.
Salawati, menurut Paulus, menikah dengan pria asal Padang Pariaman, Sumatra Barat, dan mempunyai seorang anak, Sukarno. Kehidupan Salawati berjalan penuh tanjakan serta turunan. Semua, ucap Paulus, terhubung ke setidaknya dua muara: politik dan pembebasan.
“Oma itu manusia yang tidak pernah lepas dari politik. Hidup oma adalah untuk politik, dan bagaimana politik itu dipakai buat membantu orang-orang di sekelilingnya,” tutur Paulus.
Salawati terlibat aktif dalam politik sekurang-kurangnya saat usianya masih belasan tahun. Carmel Budiardjo, aktivis serta pendiri organisasi hak asasi manusia, TAPOL, dalam bukunya berjudul Surviving Indonesia’s Gulag (1996), menulis bahwa Salawati muda pernah memprotes kebijakan diskriminasi di gereja yang dicetuskan rezim kolonial Belanda.
Kala itu, penduduk lokal, atau pribumi (inlander), diharuskan duduk di kursi belakang, sementara orang-orang Belanda mendapatkan posisi di depan—dekat dengan pengkhotbah.
Salawati menentang keras praktik tersebut. Dia berteriak lantang: agama tak seharusnya dijadikan alat untuk menindas.
Seiring beranjaknya usia, perlawanan Salawati makin mengkristal. Pada awal 1920-an, sebagaimana ditulis redaksi majalah Api Kartini, yang terafiliasi ke Gerwani, Salawati tercatat menjadi guru, profesi yang mentereng di masa kolonial. Dia bergabung dengan beberapa organisasi seperti Persatuan Guru Indonesia (PGI) serta Organisasi Pemuda Kristen.
Pergaulan Salawati bertambah luas, khususnya dengan para petani di tingkat tapak. Salawati melawan perilaku pemerintah kolonial yang sewenang-wenang merampas lahan warga.
Di Sangihe pada era itu, Belanda memiliki perkebunan pala serta kelapa di area gunung. Persoalannya, mereka menetapkan kebijakan yang meminggirkan.
Jika ada biji atau buah dari pala dan kelapa kepunyaan mereka jatuh ke tanah warga, maka status lahan otomatis berpindah. Masyarakat setempat tak boleh lagi mengolah tanah bersangkutan.
Salawati lantas menuangkan kritik terhadap praktik perampasan tanah ini di berbagai surat kabar, yang membikin Belanda mengembalikan lahan-lahan ke warga.
Gerak-gerik Salawati dalam menggoyang hegemoni kolonial terus berlanjut ketika dia mengajar murid-murid di Sangihe. Salawati, misalnya, masih merujuk Api Kartini, mendorong anak-anak untuk menyanyikan lagu kebangsaan, “Indonesia Raya,” secara rutin.
Berikutnya, Salawati menuliskan pesan berbunyi “semua orang bisa menjadi pelajar” di buku-buku gambar maupun bacaan yang dibagikan pemerintah kolonial.
Atas aksinya, Salawati berkali-kali dipanggil otoritas kolonial yang berpuncak pada akhir periode 1920 tatkala dia diancam dipecat dari pekerjaannya serta dipenjara.
Dari Sangihe, kedua kaki Salawati melangkah ke Makassar, Sulawesi Selatan. Di kota ini, jalannya amat terjal. Salawati dilarang mengajar sebab dipandang berbahaya bagi keberlangsungan pemerintah kolonial Belanda. Dia tak menyerah.
Kesempatan untuk mengabdi di dunia pendidikan sebetulnya tersedia usai Sam Ratulangi, gubernur pertama Sulawesi dan tokoh kemerdekaan, membuka Perguruan Nasional. Salawati diminta mengisi pembelajaran.
Namun, eksistensi Perguruan Nasional hanya sebentar lantaran dipergoki oleh Belanda. Perguruan Nasional seketika ditutup.
“Nah, Oma Salawati itu terus berjuang melawan kolonial. Walaupun tidak lagi mengajar, dia ambil kebidanan. Pokoknya terus berjuang,” tutur Paulus.
“Dan dia dapat momentum ketika masa revolusi.”
Mula-mulanya adalah dengan menjadikan rumah pribadinya sebagai pos pengumpulan logistik. Barang-barang logistik ini nantinya diberikan ke pasukan republik di Sulawesi dalam rangka mengusir Belanda. Salawati menghimpun obat-obatan hingga uang.
Indonesia memang telah mendeklarasikan kemerdekaan. Tapi, tahun-tahun setelah 1945 menjadi titik krusial mempertahankan kedaulatan republik. Baik meja perundingan maupun medan pertempuran, keduanya sama-sama sengit.
Belanda tak tinggal diam. Mengetahui terdapat pergerakan bawah tanah, mereka mendatangi rumah Salawati dan membakarnya.
Lagi-lagi Salawati tak gentar sedikit pun. Dari balik layar, Salawati merengsek ke depan garis perjuangan dengan berkeliling ke pedalaman Sulawesi, terlibat perang gerilya menghadapi tentara Belanda.
Latar belakangnya sebagai guru dan bidan membikin pasukan-pasukan republik, juga masyarakat, menaruh simpati kepadanya. Alhasil, Salawati berhasil mengonsolidasikan kekuatan yang sebelumnya terfragmentasi.
Peristiwa yang melekat kepada Salawati yakni saat dia memimpin pasukan untuk menyerang Belanda di Masamba, Sulawesi Selatan. Penyerangan sukses membuat Belanda kocar-kacir. Sosok Salawati lalu melambung tinggi. Dia dinilai berjasa besar dalam upaya menjaga bendera republik tetap tegak berdiri.
Banyak sumber yang mengatakan berkat kontribusi selama masa revolusi, Salawati diangkat menjadi wali kota di Makassar pada 1950. Salawati lantas dianggap perempuan pertama di Indonesia yang menduduki kursi tersebut.
Oleh pemerintah pusat, Salawati ditugaskan untuk mengatasi gerakan pemberontak di Sulawesi, salah satunya tergambar lewat Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan bekas tentara republik, Kahar Muzakkar.
Lahirnya DI/TII dipicu ketidakpuasan Kahar terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menolak masuk para gerilyawan di Sulawesi usai revolusi pecah.
Sebaliknya, Kahar percaya perlakuan serupa tak berlaku untuk serdadu yang dulunya bergabung dengan Koninklijk Nederlands(ch)-Indisch Leger (KNIL), atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Isu yang dibawa Kahar kemudian meluas hingga tuntutan pendirian negara berlandaskan Islam yang terpisah dari Indonesia.
Merujuk buku Pemberontakan Kahar Muzakkar: dari Tradisi ke DI/TII (1989) yang disusun Barbara Harvey, Salawati mendatangi markas pasukan Kahar di Barakka, dekat Toraja. Salawati membawa pesan dari Jakarta, meminta supaya Kahar menghentikan pemberontakannya. Ajakan Salawati ditampik.
“Pada intinya Oma Salawati, sebagai orang yang dulunya terlibat revolusi, tidak ingin Indonesia tercerai-berai karena usaha untuk mempertahankannya juga tidak mudah,” ucap Paulus.
“Tapi, yang miris adalah di sisa hidupnya justru dia yang mengalami hal pahit.”
Salawati dan Clara Martini di Bukit Duri
Pada 1 Oktober 1965, suasana di Jakarta begitu mencekam, Mudjiati berkisah. Ruas jalanan yang biasanya ramai, mendadak sepi. Hanya kendaraan militer saja yang berseliweran.
Usia Mudjiati saat itu masih 17 tahun. Dari siaran radio, dia mendengar kabar pembunuhan para jenderal serta usaha kudeta pemerintahan Sukarno oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Informasi yang disebarluaskan memuat keterangan lain: organisasi-organisasi yang dekat dengan PKI seperti Gerwani atau Pemuda Rakyat disebut terlibat dalam penyiksaan luar biasa kepada para jenderal di kawasan Lubang Buaya sembari berpesta.
Mudjiati kaget bukan main. Dia sendiri anggota Pemuda Rakyat dan tak pernah melihat organisasinya bernaung memiliki indikasi kekerasan.
“Saya di Pemuda Rakyat diajarkan teori ‘tiga B,’ yaitu baik belajar, baik bekerja, dan baik moral. Itu yang kami terima,” terang Mudjiati.
“Makanya ketika ada berita bahwa kami dituduh menyiksa jenderal, kami tak percaya.”
Pertengahan Oktober, belasan tentara menggeruduk rumahnya. Mereka masuk tanpa dipersilakan dan segera menggeledah seluruh isi ruangan. Mudjiati mendengar seorang tentara berteriak kepada tentara lainnya untuk mencari alat mencongkel mata maupun senjata sejenis.
Yang ada di kepala Mudjiati cuma rasa takut.
Setelah menyisir, tentara menemukan satu setel seragam Front Nasional, organisasi massa bentukan Sukarno. Baju itu milik ayah Mudjiati. Tanpa menunggu lama, ayah Mudjiati diangkut militer.
“Bapak tidak tahu apa-apa (soal 1965),” ujarnya.
Hidup usai penangkapan sang ayah adalah masa-masa yang limbung bagi Mudjiati. Negara tak hanya menghukum ayahnya, melainkan satu keluarga. Mudjiati beserta adik-adiknya dirisak dengan sebutan ‘anak PKI.’ Para tetangga menjauhi mereka. Ibunya pontang-panting kesulitan mencari pendapatan demi bertahan.
Berjarak sebulan dari peringkusan sang ayah, rombongan tentara kembali tiba di rumahnya. Mereka mendesak Mudjiati untuk ikut ke kantor militer dengan dalih “mengumpulkan keterangan.” Tentara menjanjikan paling lama dua jam. Mudjiati mengiyakan. Dia tak membawa bekal apa pun kecuali baju yang menempel di tubuhnya.
Nyatanya, Mudjiati tak pernah pulang ke rumah dalam tahun-tahun mendatang. Dia, sama seperti ayahnya, dipenjara tentara.
Mudjiati pertama kali ditahan di kantor komando distrik militer (Kodim) di Jakarta Pusat. Dia mendapati ruangan kodim telah penuh sesak dengan orang: dari anak muda, bapak-bapak, hingga ibu yang mengandung.
Sumber gambar, Bettmann Archive/Getty Images
Suatu hari, Mudjiati bersama seorang teman yang turut ditangkap diperintahkan untuk mengurus berkas kepindahan tahanan. Temannya mengetik, sementara Mudjiati membacakan nama para tahanan.
Halaman demi halaman dibuka sampai akhirnya kedua mata Mudjiati berhenti di beberapa nama.
Nama-nama itu cukup familiar di telinga Mudjiati. Mereka tak jarang muncul di pemberitaan koran yang Mudjiati baca dengan predikat: tokoh-tokoh Gerwani. Berdasarkan dokumen kodim, mereka sempat ditahan di Jakarta Pusat, sama seperti Mudjiati.
Pertengahan 1966, Mudjiati dipindahkan ke Rumah Tahanan Bukit Duri. Di sinilah dia pertama kali bersua dengan Salawati.
Kesan pertama yang Mudjiati tangkap terhadap Salawati ialah sosoknya tegas memegang prinsip.
Di sebuah kegiatan keagamaan protestan yang diselenggarakan di Bukit Duri, Mudjiati menyaksikan Salawati mendebat khotbah pendeta.
Kala itu, cerita Mudjiati, pendeta yang mengisi mimbar berbicara tentang politik. Salawati kemudian berdiri dari tempat duduknya serta melayangkan protes.
Bapak Pendeta, saya minta bapak tidak bicara politik!
Pendeta meresponsnya dengan berkata bahwa agama dan politik tidak bisa dipisahkan.
Di lain waktu, selain keteguhan sikap, Mudjiati memandang Salawati sebagai sosok yang ringan tangan dalam membantu para tahanan.
Seorang tahanan bernama Mulyani asal Jawa Barat tengah mengandung. Di penjara, dia melahirkan. Proses persalinan diurus langsung oleh Salawati yang punya pengalaman di bidang kebidanan. Tanggal kelahiran anak ini ialah pada 8 Maret, bertepatan Hari Perempuan Internasional. Salawati memberinya nama: Clara Martini.
“Karena nama Clara identik dengan perempuan internasional yang tangguh. Lalu tambahan Martini sendiri maksudnya lahir di Maret,” aku Mudjiati.
Sumber gambar, Dokumentasi Keluarga Salawati
Cerita ihwal Salawati juga menyerempet ke hal-hal yang mengundang tawa, kendati kalau dipikir lebih jauh menyimpan sisi tragisnya, sebut Mudjiati.
Saat tentara melangsungkan pemeriksaan rutin di Bukit Duri, mereka turut mengecek kamar para tahanan. Tujuannya untuk memeriksa apakah ada barang-barang terlarang di dalamnya.
Salawati kebetulan tengah menyimpan cabai. Tak ingin ketahuan sebab bisa berujung hukuman, dia melahap habis cabai-cabai itu. Saking pedasnya, mata Salawati keluar air. Dia menangis.
Komandan yang memimpin apel langsung menanyakan kenapa Salawati menangis. Salawati memberitahu jika dirinya sedang bersedih lantaran di penjara tak bisa menyantap makanan tanpa cabai. Padahal dia suka pedas.
Jawaban Salawati membikin komandan bersimpati. Sejak itu, para tahanan diperbolehkan menikmati cabai di menu makanannya.
“Kalau diceritakan sekarang, pasti ketawa,” jelas Mudjiati.
“Kalau kami dulu yang menghadapinya, deg-degan setengah mati.”
Salawati yang digebuk propaganda militer Soeharto
Sri Utati menyaksikan bagaimana Jakarta berubah menjadi kota yang penuh kemarahan usai peristiwa 1965. Massa mengamuk kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) serta merusak berbagai fasilitas yang terhubung ke mereka.
Di tembok-tembok, menyeruak coretan-coretan yang menyasar PKI: bubarkan, ganyang, atau hancurkan.
Dari semua itu, ada satu tulisan yang membekas di ingatan Utati.
“Ditulis besar-besar, berbunyi ‘Salawati cabo Aidit.’ Cabo sendiri artinya pelacur,” terang Utati.
Sumber gambar, Dokumentasi Sri Utati
Pembantaian 1965 oleh militer Soeharto dibarengi dengan politik pelabelan secara meluas. Gerwani bukan pengecualian.
Pada mulanya Gerwani ialah Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) yang terdiri dari gabungan enam organisasi perempuan.
Gerwis muncul pada 1950 dan kegiatan mereka mencakup pemberantasan buta huruf, menyediakan tempat penitipan anak, sampai mendampingi buruh-buruh perkebunan perempuan yang mengalami masalah di tempat kerja. Di struktur pimpinan Gerwis, nama Salawati bercokol.
Salawati sendiri memang dikenal aktif mengampanyekan kesetaraan perempuan yang pada era itu dipaksa duduk di belakang laki-laki. Tempat perempuan ialah di rumah, dapur, serta kamar. Mereka tak punya ruang aspirasi selain melayani laki-laki maupun keluarga.
Di Sulawesi, Salawati berupaya mendobrak kerangkeng tersebut, tandas Utati. Tatkala masih menjadi guru, misalnya, Salawati tak ingin anak-anak perempuan putus sekolah. Dia pun menolak pernikahan dini yang justru lebih banyak merugikan perempuan.
“Oma Salawati mau para perempuan berdaya, bisa menentukan arah hidupnya sendiri tanpa bergantung kepada laki-laki,” kenang Utati.
Identitas Gerwis kemudian berubah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pada 1954, dan perlahan arah mereka meluas ke level politik nasional—bersama PKI. Di titik ini, Salawati ditunjuk sebagai calon anggota DPR mewakili PKI. Salawati terpilih.
Selama rentang 1955 sampai 1960, Salawati merengkuh dua posisi sekaligus. Selain anggota DPR, dia menjabat Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerwani, mendampingi Umi Sardjono yang memegang tongkat Ketua Umum DPP Gerwani.
Ketika Salawati berada di kepengurusan nasional, keanggotaan Gerwani diperkirakan menyentuh 1 sampai 1,5 juta orang, menempatkan mereka dalam status organisasi massa besar di Indonesia.
Namun, kiprah Gerwani tergulung ombak begitu militer memerintahkan pemberangusan kelompok ‘Kiri’ pasca-1965.
Tak sebatas memenjarakan anggota-anggotanya tanpa melewati proses pengadilan, rezim militer Soeharto, yang kelak bertransformasi Orde Baru, rutin melemparkan fitnah terhadap Gerwani.
Sumber gambar, Dokumentasi Keluarga Salawati
Saskia Wieringa dalam bukunya bertajuk Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI (2010) menulis bahwa propaganda kepada Gerwani disuburkan menggunakan koran-koran terbitan Dinas Penerangan Angkatan Darat seperti Angkatan Bersendjata atau Berita Yudha.
Narasi tentara lantas diamplifikasi surat kabar ‘sipil’ macam Sinar Harapan, Duta Masjarakat, hingga Mingguan Berita.
Gerwani dideskripsikan jahat, tak bermoral, serta perempuan yang penuh nafsu seksual.
Dalam koran Angkatan Bersendjata edisi 11 Oktober 1965, ambil contoh, Gerwani dituding “melakukan tindakan teror” dengan mengunjungi rumah-rumah jenderal sambil “mengenakan jilbab seolah mereka dari organisasi Islam.”
Lalu pemberitaan Berita Yudha pada tanggal yang sama menuduh anggota Gerwani terlibat dalam pencungkilan mata dan pemotongan alat vital para jenderal di Lubang Buaya.
Sebelumnya, 9 Oktober 1965, koran Angkatan Bersendjata lebih dulu mempublikasikan artikel dengan judul: ‘Gerwani Tidak Bermoral.’ Di tulisan ini, Gerwani digambarkan “menarik kemaluan para jenderal dan menggosok-gosokkan pada kemaluan mereka sendiri.”
Tak cukup sampai di situ, Gerwani, mengacu pemberitaan Angkatan Bersendjata, dipercaya menari-nari telanjang bulat di depan korbannya.
Berita-berita fitnah kepada Gerwani serupa bahan bakar bagi masyarakat guna melancarkan penangkapan massal dan pengrusakan. Kantor-kantor Gerwani di Jakarta dibakar orang-orang. Mahasiswa meneriakkan “Gerwani Cabo,” “Gantung Gerwani,” sampai “Ganyang Gerwani.”
Berselang sebentar, Angkatan Bersendjata mengeluarkan berita bahwa di kantor pusat Gerwani ditemukan dokumen tentang rencana teror yang ditujukan menyabotase ekonomi, perdagangan, dan produksi.
Awal November 1965, di hadapan massa demonstran yang meminta pemerintah membersihkan Indonesia dari PKI atau komunisme, Soeharto berujar para perempuan tidak boleh meniru perbuatan orang-orang Gerwani.
Gerwani, sambung Soeharto, “telah meninggalkan kepribadian kita” karena mereka “merusak kepribadian kaum wanita Indonesia.”
Soeharto menunjuk jelas para anggota Gerwani sudah mengguncang fondasi bangsa Indonesia dengan tidak berperilaku sebagaimana perempuan seharusnya. Dia menganjurkan agar perempuan menjadi “ibu yang baik” untuk memulihkan stabilitas bangsa Indonesia yang “bergantung pada perilaku benar kaum perempuan.”
Sumber gambar, Suara Indonesia
Saskia menjelaskan propaganda militer terhadap Gerwani selalu memuat hal-hal atau cerita baru yang mengarahkan pada kesimpulan: komunisme itu bejat.
Akibat komunisme, rezim Orde Baru meyakini, perempuan Indonesia mengabaikan berbagai tugas mereka sebagai perempuan.
Alih-alih menjadi istri setia dan “ibu yang baik,” juga mengikuti ideologi negara Pancasila serta agama, anggota Gerwani malah giat dalam berpolitik hingga mengumbar nafsu seksual mereka dengan cara mengerikan.
Propaganda yang menyasar Gerwani—dan kelompok ‘Kiri’ lainnya—bukan saja memudahkan perubahan kekuasaan, tapi memberikan landasan ideologi bagi rezim militer Orde Baru, Saskia menggarisbawahi.
Selama Orde Baru memanggul kewenangan, setiap perlawanan terhadap kekuasaan militer akan dicap sebagai “bahaya laten PKI.” Sementara posisi perempuan kembali diletakkan dalam subordinasi lewat payung kelembagaan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maupun Dharma Wanita.
Kodrat perempuan bukanlah emansipasi atau politik, melainkan menjaga keluarga.
Pelabelan buruk untuk mereka yang tergabung dengan Gerwani turut menyeret Salawati. Di tembok-tembok kota, namanya adalah cabo, pelacur, dari DN Aidit, Ketua PKI. Salawati bukan lagi tokoh revolusi maupun pergerakan perempuan.
“Di situ dada saya terasa sakit,” tukas Utati.
Salawati yang mencoba menjemput tanah kelahiran
Ditangkapnya Salawati karena menjadi bagian dari Gerwani membuat masa depan keluarga serba berbayang, terang Paulus.
Ayahnya, Sukarno Salawati, sempat berada dalam kondisi terancam dipecat dari pekerjaannya serta ditahan di penjara. Alasannya: dia anak Salawati.
Sebelum keputusan itu diambil, para kolega di tempatnya bekerja, Radio Republik Indonesia (RRI), pasang badan untuk membela Sukarno.
“Katanya ayah saya enggak ada urusannya dengan politik. Jadi, enggak perlu diapa-apain,” ujar Paulus.
Walaupun demikian, Paulus tetap ‘bersembunyi.’ Urusan menjenguk Salawati dilakoni oleh istrinya, Anna Frederica Lambaihan. Setiap menghampiri mertuanya, Anna selalu mempertanyakan kenapa Salawati diringkus. Dia juga meminta kepastian kapan peradilan terhadap Salawati dilangsungkan.
“Saat ditanya begitu, tentara menjawab kalau tidak akan ada peradilan. Mama saya kaget. Dia bilang kalau tidak ada peradilan kenapa ditahan?” ungkap Paulus.
Sumber gambar, Dokumentasi Keluarga Salawati
Pada 1976, Salawati menghirup udara bebas, yang sesungguhnya tidak mencerminkan makna sebuah kebebasan, ucap Paulus.
Predikat mantan tahanan politik yang terhubung dengan PKI membikin Salawati tidak bisa memperoleh fasilitas yang semestinya dia rengkuh kala senjakala usia mendatangi.
Dia tak dapat uang pensiun, tidak pula perlindungan sosial, kendati dulu pernah berstatus wali kota Makassar, anggota DPR di level nasional, bahkan penerima Bintang Mahaputera atas jasa-jasanya dalam menjaga kemerdekaan Indonesia.
Negara mencabut semuanya.
Sumber gambar, Dokumentasi Keluarga Salawati
Sebelum Salawati meninggal dunia, Paulus ingat betul bahwa sang nenek sempat mengutarakan keinginan untuk pulang ke tanah kelahirannya di Sangihe serta dimakamkan di sana.
Keluarga besar tak mampu mewujudkan cita-cita terakhir Salawati lantaran keterbatasan dana.
Paulus diam sejenak selepas menceritakan kenyataan itu. Jemarinya masih memegang satu-satunya foto bersama Salawati.
“Kami mau meminta pertanggungjawaban negara juga sulit. Nama oma tak pernah dipulihkan,” tukas Paulus.
Majalah Api Kartini pernah menyematkan judul untuk artikel mereka mengenai Salawati dengan “Bintang Djatuh di Sulawesi.” Artikel tersebut membahas sepak terjang Salawati pada periode 1950 sampai 1960-an.
Berjarak lebih dari setengah abad sejak artikel Api Kartini dilepas ke publik, bintang yang mengitari Salawati lamat-lamat redup sebelum akhirnya hilang tak berbekas.
Sejarah pada mulanya mencatat Salawati. Negara kemudian menghapusnya.
