Sumber gambar, Reuters
Telah diterbitkan
Waktu membaca: 7 menit
Kekosongan kursi RI-2 menyulut spekulasi tentang nama-nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Siapa saja mereka dan sosok seperti apa yang mungkin menjadi pilihan Presiden Prabowo?
Pada Jumat (13/11), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengirim surat permintaan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Presiden diberi waktu 14 hari untuk menyetor dua nama tersebut. MPR kemudian melakukan verifikasi, dan menggelar rapat paripurna Rabu, 2 Desember mendatang.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Hari-hari setelah ini, Presiden Prabowo diperkirakan akan menyusun daftar nama calon pengganti Gibran. Atau presiden mungkin sudah menetapkan nama pendampingnya di dalam kepala.
Bagaimanapun, pergantian wapres ini tak serta merta menjamin persoalan ekonomi, bencana dan tata kelola pemerintahan segera terselesaikan, kata analis kebijakan publik.
Sebagian warganet bernada kritis bahkan bertanya-tanya: “Kalau Gibran mundur, apa manfaatnya buat masyarakat?”
Seperti apa kriteria wapres yang mungkin menjadi pilihan Presiden Prabowo?
Presiden Prabowo Subianto punya hitung-hitungan sendiri dalam menentukan kriteria memilih calon wapres. Tapi semua tergantung kepentingan dan kebutuhannya, kata analis politik Arya Fernandes.
“Apakah meningkatkan kinerja (pemerintah), kepentingan elektoral 2029 atau kepentingan stabilitas koalisi?,” katanya.
Analis politik dari Universitas Paramadina, Wahyutama, menilai kriteria sosok wapres yang cukup melekat pada Prabowo adalah orang-orang dari lingkaran terdekatnya. Misalnya politisi Partai Gerindra, atau figur nonparpol.
Dia bilang, secara politik, pilihan ini merupakan “yang paling aman”. Tidak menimbulkan kecemburuan dari partai politik (parpol) koalisi pemerintah.
Menurut Wahyutama, jika Prabowo memaksakan pilihan mengambil wapres dari salah satu parpol koalisi, dampak yang muncul adalah perpecahan.
“Itu repot lagi (kalau ambil dari salah satu partai koalisi), menurut saya. Karena enggak akan sepakat partai-partai,” katanya.
Sementara itu, kemungkinan menjatuhkan pilihan pada politisi di luar koalisi pemerintah (PDI Perjuangan), tipis, lanjut Wahyutama. “Punya potensi konflik yang besar juga terkait kecemburuan,” katanya.
Sejauh ini, baru Partai Demokrat yang menyatakan secara terbuka tidak akan mengajukan calon kandidat kepada Prabowo.
“Pak Prabowo ini punya lingkaran-lingkaran dalam yang betul-betul dia bisa percayai. Jadi dia nampaknya sulit untuk mempercayai dari lingkar luar,” tambah Wahyutama.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Wapres pilihan Prabowo juga diperkirakan akan jatuh pada sosok yang dapat “melengkapi kekurangan presiden”.
Dalam hal ini, wapres yang dipilih dapat mengoptimalkan kerja-kerja presiden. Melakukan pengawasan di lapangan terkait program-program prioritas presiden. Melaporkan, dan memperbaikinya.
“Yang paling strategis, tentu saja menggantikan presiden kalau berhalangan. Apalagi berhalangan tetap, itu yang paling strategis,” kata Wahyu.
Sejumlah kalangan khawatir, laporan yang tidak langsung diterima presiden akan dibumbui beragam interpretasi.
“Kriteria wapres yang diperlukan (Presiden Prabowo) itu adalah wapres yang betul-betul bisa sejalan dan memang dipercaya, tidak lagi sekadar simbol politik semata,” tambahnya.
Sumber gambar, Furqon
Sosok seperti ini bisa menguntungkan elektabilitas Prabowo untuk Pilpres 2029 mendatang. Mereka bisa terus berpasangan untuk periode selanjutnya.
Tapi, kata Arya, risikonya juga berat.
“Berisiko kalau wakil tersebut (justru) menjadi kompetitor,” katanya.
Menurutnya, dalam situasi saat ini semestinya Prabowo perlu memilih figur yang segar, bersemangat dan mampu mengembalikan kepercayaan publik dan pasar.
Terkait stabilitas koalisi pemerintahan juga penting, kata Arya. Meskipun saat ini Presiden Prabowo memiliki pengaruh kuat terhadap arah koalisi, posisi partai sangat rentan berubah terutama menjelang pemilu.
“Bila pilihannya untuk memastikan stabilitas koalisi, memilih calon yang berasal dari partai koalisi pemerintah adalah opsi yang dapat ditempuh,” katanya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Maulana Surya
Arya mengatakan, posisi wapres perlu diisi dengan orang yang bisa meningkatkan kinerja pemerintah. Sosok seperti ini mungkin mengarah pada figur yang punya kompetensi, terutama di bidang perekonomian.
“Investor akan sangat menunggu, dan nama yang akan dipilih akan menentukan apakah akan membuat investor trust (percaya) atau tidak,” katanya, sambil menambahkan kapasitas wapres ini juga wajib punya dukungan politik, dan pengalaman di jabatan publik.
“Mundurnya Gibran membuat peta persaingan justru menjadi terbuka dan kompetitif memperebutkan posisi cawapres,” tambahnya.
Siapa nama calon wapres yang beredar di publik?
Sejumlah nama yang dianggap mungkin menjadi calon wapres pilihan Presiden Prabowo telah beredar di publik.
Media seperti Kompas, Tempo dan Tribunnews juga telah menyinggung kemungkinan calon wapres yang dianggap perlu mendapat pertimbangan.
Nama-nama tersebut berasal dari internal maupun di luar koalisi.
- Sugiono, sekjen Partai Gerindra sekaligus menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Sufmi Dasco Ahmad, ketua Harian Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR
- Puan Maharani, ketua DPP PDI Perjuangan, yang kini menjabat ketua DPR.
- Pramono Anung, politikus senior PDI Perjuangan sekaligus gubernur DKI Jakarta.
- Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat yang juga menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta.
- Zulkifli Hasan, ketua umum Partai Amanat Nasional dan menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia.
- Muhaimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia.
- Bahlil Lahaladia, Ketua Umum Partai Golkar.
- Mahfud MD, mantan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Sri Sultan Hamengkubuwono X, gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- Andi Amran Sulaiman, menteri Pertanian.
- Sjafrie Sjamsoeddin, menteri Pertahanan.
Ini merupakan daftar nama calon wapres yang beredar di publik, namun tidak menjadi rujukan resmi. Pemilihan resmi dua kandidat wapres merupakan kewenangan penuh presiden.
Apa harapan publik dari pemilihan wapres baru?
“Siapapun yang terpilih, yang kompeten dan bisa diandalkan. Bukan asal bos senang atau asal bapak senang,” Adinda Tenriangke Muchtar, direktur eksekutif The Indonesian Institute (TII).
Menurut Adinda, publik punya harapan, wapres yang dipilih dapat menyelesaikan persoalan nyata di lapangan. Misalnya, kebakaran hutan dan lahan, tata kelola dan transparansi pemerintah, biaya hidup tinggi, sampai rupiah yang semakin melemah.
Ada peran penyeimbangnya, kata Adinda.
Ia pesimistis, “Kalau pilihannya masih dia lagi-dia lagi, atau di jaringan yang hanya mengikuti kemauan presiden tapi tidak melakukan checks and balances (pengawasan dan penyeimbang)”.
Drama politik elite yang ditandai mundurnya Gibran dari kursi RI-2 mendapat ragam reaksi di media sosial. Di X dan Instagram, komentar dan unggahan didominasi “sentimen netral”, menurut analisis Monash University Indonesia.
Dari perbincangan di X sepekan terakhir, terdapat 222.032 cuitan terkait mundurnya Gibran. Sebanyak 71% cuitan diidentifikasi dengan sentimen netral. Sisanya, 28% sentimen negatif dan 1% sentimen positif.
Tingginya percakapan dengan sentimen netral menunjukkan pesannya “bersayap”—tidak langsung mengkritik atau memuji, kata Ika Idris, analis media sosial di Monash University Indonesia.
Sumber gambar, Getty Images
Sementara itu, cuitan sentimen negatif di X diwarnai perbicangan soal kekhawatiran dari warganet dan pengamat politik tentang situasi politik yang makin tidak stabil. Ada pula yang melihatnya sebagai langkah strategis yang bisa menguntungkan tokoh politik tertentu.
Warganet juga berpendapat sebagian pendukung Gibran disebut bakal kecewa, sementara yang lain bertanya, “Kalau Gibran mundur, apa manfaatnya buat masyarakat?”
“Unggahan dengan engagement tertinggi mempersoalkan bahwa meski Gibran sudah mengundurkan diri. Dia tetap mundur terhormat dan dapat semua hak-haknya sebagai pensiunan Wapres. Ini merugikan kita, karena pensiunan Gibran dibiayai oleh pajak warga negara,” kata Ika.
Dalam sentimen positif di X dengan jumlah lebih sedikit, terdapat cuitan yang memuji Gibran. Beberapa bahkan menyebutnya “wakil presiden terbaik”.
Perbincangan hampir serupa juga terjadi di Instagram.
Dalam sepekan terakhir, terdapat 1.642 unggahan terkait mundurnya Gibran. Sebanyak 85% unggahan diidentifikasi sebagai unggahan dengan sentimen netral, 13% sentimen negatif, dan 1% sentimen positif.
Kata Ika Idris, hasil analisis kolom komentar di Instagram, isu mundurnya Gibran dari wapres telah menggeser fokus percakapan. Kritik tentang privilese politik Gibran menuju RI-2 menjadi kurang terdengar.
Perhatian warganet kemudian beralih pada apakah ia akan bertahan, dampaknya bagi Prabowo kalau Gibran mundur.
“Bahkan, sebagian pengguna bilang mereka dulu memilih Prabowo karena ada Gibran. Di komentar-komentar itu, Gibran yang dulu dipersoalkan karena proses pencalonannya, kini justru dipandang sebagai salah satu alasan untuk tetap mendukung Prabowo,” kata Ika.
