Sumber gambar, Getty Images
Pemerintah Malaysia mulai memulangkan sekitar 5.000 pencari suaka dari Myanmar, berdasarkan kesepakatan kontroversial yang dicapai dengan penguasa militer Myanmar, Min Aung Hlaing.
Tiga kapal Angkatan Laut Myanmar berangkat dari Malaysia pada Selasa (29/09) dengan membawa 1.476 orang pada tahap pertama pemulangan.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam pemulangan tersebut. Alasannya, orang-orang yang dipulangkan dapat menghadapi kekerasan, persekusi, dan wajib militer paksa ke dalam tentara Myanmar.
Malaysia menyebut pemulangan itu bersifat sukarela, tetapi melarang badan pengungsi PBB untuk menemui atau menyaring para pemulang, yang selama ini ditahan di pusat-pusat detensi.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa ia merespons meningkatnya sikap publik yang memusuhi komunitas Rohingya di Malaysia dan tidak memiliki pilihan selain bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar mengenai kepulangan mereka.
Namun, tidak jelas apakah ada orang-orang Rohingya—yang tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar—di antara kelompok pertama yang dideportasi.
Lebih dari satu juta orang terpaksa meninggalkan Myanmar setelah operasi kekerasan terhadap mereka oleh militer Myanmar, yang menurut PBB dapat dikategorikan sebagai genosida.
Banyak di antara mereka hijrah ke Malaysia.
Namun, ada perubahan sikap yang mencolok baru-baru ini di tubuh pemerintah Malaysia.
Anwar Ibrahim, seorang mantan tahanan politik, dikenal sebaga sosok sebagai pembela hak asasi manusia dan kebebasan. Sebelumnya dia menyerukan agar ada banyak hal yang mesti dilakukan untuk membantu Rohingya.
Di bawah kepemimpinannya, Malaysia menolak mengakui rezim Min Aung Hlaing, dan menjadi salah satu suara paling keras di Asia Tenggara yang mendorong penyelesaian melalui negosiasi untuk mengakhiri perang saudara Myanmar.
Pertama, meningkatnya tekanan ekonomi terhadap masyarakat Malaysia berpenghasilan rendah sejak pandemi Covid, yang memicu kebencian terhadap komunitas Rohingya.
Kedua, situasi politik Malaysia yang memanas sejak 2018. Saat itu mayoritas suara dalam pemilu sepakat menggulingkan United Malays National Organisation (UMNO), partai etnis Melayu yang telah memonopoli kekuasaan selama lebih dari 60 tahun. Hal ini kemudian memunculkan pemerintahan koalisi.
Sentimen yang bergeser
Selama bertahun-tahun terdapat simpati publik yang kuat di kalangan warga Malaysia terhadap sesama umat Muslim di Myanmar.
Pada Agustus 2017, kampanye brutal militer Myanmar memaksa tiga perempat juta orang Rohingya meninggalkan rumah mereka di Negara Bagian Rakhine dan mengungsi ke Bangladesh.
Pada tahun-tahun berikutnya, kondisi yang memprihatinkan di kamp-kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh mendorong orang-orang yang memiliki cukup uang untuk menempuh perjalanan laut berbahaya ke Malaysia guna mencari perlindungan dan pekerjaan.
Meskipun Angkatan Laut dan penjaga pantai Malaysia sejak lama berusaha mencegah perahu-perahu Rohingya mendarat di Malaysia, banyak yang berhasil masuk melalui jalur lain. Untuk waktu yang lama, publik Malaysia menoleransi komunitas Rohingya.
Lebih dari 200.000 orang Rohingya kini diyakini tinggal di Malaysia, sebagian besar bertahan hidup dari pekerjaan kasar.
Namun, sentimen di kalangan warga Malaysia mulai berubah selama pandemi, yang menghantam perekonomian negara itu dengan keras.
Pada saat ketakutan publik terhadap virus corona meningkat, tuduhan terhadap migran Rohingya menyebar di media sosial, disertai tuntutan agar mereka dideportasi.
Sebagai respons, pemerintah Malaysia saat itu memperkeras sikapnya dengan menyatakan Malaysia tidak dapat menerima lebih banyak pengungsi dan memerintahkan penggerebekan terhadap komunitas yang diduga menampung imigran ilegal.
Kurang lebih hal yang sama juga terjadi pada 2026.
Pada Mei, sebuah keluhan daring menyatakan bahwa Rohingya gagal membuang limbah hewan dengan benar setelah perayaan Idul Adha, memicu kampanye viral di media sosial yang secara keliru menuduh para pemimpin Rohingya menuntut tanah dan kewarganegaraan di Malaysia.
Tak lama kemudian, sebuah petisi daring di Change.org yang menyerukan agar Rohingya diusir dari Malaysia memperoleh lebih dari 400.000 tanda tangan. Belakangan petisi itu dicabut.
Anwar Ibrahim di bawah tekanan
Karena Anwar dikenal sebagai pendukung nilai-nilai liberal, dia diperkirakan akan melawan gelombang kebencian dan disinformasi ini.
Dia pernah mengatakan Rohingya harus diperlakukan secara manusiawi.
“Kita bisa menangkap mereka, tetapi jangan memukul, mengintimidasi, atau mempermalukan mereka,” katanya dalam sebuah wawancara podcast baru-baru ini.
Namun justru itulah yang dituduhkan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah dilakukan oleh pejabat Malaysia di pusat-pusat detensi imigrasi.
Dalam wawancara yang sama, sikap Anwar tampak berubah dari beberapa tahun lalu. Dia berkeras bahwa Rohingya harus diusir.
“Mereka jelas telah menjadi beban,” cetusnya.
“Beban keamanan, beban ekonomi, dan sumber permusuhan di kalangan masyarakat.”
Sebagian mantan pendukung Anwar menuduh sang perdana menteri mengkhianati prinsip-prinsipnya.
Mantan kepala Komisi Anti Korupsi Malaysia, Latheefa Koya, mengatakan keputusan tersebut “memalukan, tidak bermoral, dan mempermalukan bangsa di mata komunitas internasional”.
Sumber gambar, Getty Images
Anwar, bagaimanapun, berada di bawah tekanan politik yang besar.
Dia menduduki jabatan tertinggi pada 2022, tetapi membentuk koalisi yang tidak nyaman dengan lawan-lawannya dahulu di UMNO.
Sejak saat itu, popularitasnya merosot tajam dan partainya kehilangan kursi dalam pemilihan lokal baru-baru ini.
Dia harus menggelar pemilu umum paling lambat awal 2028.
“Dia berada di pojok, pada titik terlemahnya,” kata Tricia Yeoh, Direktur Asian Institute for Policy and Engagement di University of Nottingham Malaysia.
“Dia terpaksa memberikan konsesi kepada mitra-mitra UMNO-nya… Sudah ada beberapa skandal korupsi, dan partainya sendiri terpecah. Dan setelah empat tahun memberi tahu pemilih bahwa semua ini diperlukan untuk mempertahankan koalisinya yang rapuh, mereka tidak lagi bersedia menerima narasi tersebut.”
Di sisi lain, kata Yeoh, orang-orang etnis Melayu yang jumlahnya lebih dari setengah pemilih merespons narasi lama UMNO bahwa komunitas Melayu memerlukan dukungan dan perlindungan khusus dari negara. Politik rasial ini, menurut Yeoh, memupuk ketakutan dan kebencian terhadap orang luar.
“Ini adalah narasi yang sama yang Anda dengar di seluruh dunia, tentang imigran yang mengambil pekerjaan, bahwa kita tidak seharusnya menghabiskan dana publik untuk fasilitas bagi mereka.”
Dipaksa pulang
Namun tidak jelas bagaimana komunitas Rohingya dapat dipulangkan ke Myanmar.
Mereka tidak memiliki kewarganegaraan dan bahkan tidak memiliki dokumen dasar yang diperlukan untuk memasuki Myanmar secara sah.
Mereka juga tidak diizinkan bepergian di dalam Myanmar, dan hanya diperbolehkan tinggal di Negara Bagian Rakhine, yang berbatasan dengan Bangladesh.
Hampir seluruh Negara Bagian Rakhine kini berada di bawah kendali kelompok pemberontak Arakan Army dan wilayah tersebut menjadi sasaran pemboman terus-menerus oleh Angkatan Udara Myanmar.
Pada Senin (28/09), sehari sebelum pemulangan dimulai, Arakan Army mengatakan dua bom menewaskan 49 orang di sebuah pasar di kota Kyauktaw.
Satu-satunya tempat yang secara masuk akal dapat menjadi tujuan pemulangan Rohingya adalah Siitwe, ibu kota Negara bagian Rakhine. Namun kota itu terkepung dan terisolasi. Bahkan di sana pun Rohingya dikurung di kamp-kamp yang menyedihkan dan kekurangan makanan serta obat-obatan secara kritis.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga khawatir bahwa laki-laki dalam kelompok tersebut dapat dipaksa masuk militer untuk bertempur dalam perang saudara.
Baik Malaysia maupun Myanmar belum menjelaskan bagaimana hambatan-hambatan besar ini dapat diatasi, ataupun bagaimana rencana pemulangan mereka dapat sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Faktanya, kemungkinan pemerintah Malaysia menyadari hal ini, tetapi berharap dapat meredakan sebagian sentimen negatif publik terhadap Rohingya hanya dengan memberi kesan bahwa mereka mungkin termasuk dalam deportasi pertama.
Anwar juga berbicara mengenai negosiasi pemulangan jauh lebih banyak Rohingya dengan Min Aung Hlaing ketika ia mengunjungi Malaysia.
Namun perlu diingat bahwa Bangladesh telah berusaha menegosiasikan pemulangan sebagian dari populasi Rohingya selama lebih dari satu dekade, tapi hampir tidak ada kemajuan.
“Kita semua bermimpi bisa pulang ke rumah suatu hari nanti,” kata Nur Sadek, seorang advokat hak-hak pengungsi Rohingya, “tetapi kami ingin pulang karena aman dan karena kami memilih untuk melakukannya, bukan karena kami dipaksa.
“Bagi saya, hal yang paling penting adalah Rohingya dan pengungsi lain yang terdampak oleh keputusan ini didengarkan dan diperlakukan dengan bermartabat.”
