Sumber gambar, ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Presiden Prabowo Subianto berencana menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Bagaimana reaksi sejumlah mahasiswa yang biasa bayar kuliah dengan banting tulang, bahkan tak jarang gagal meneruskan kuliah? Apakah wacana ini realistis di tengah ruang fiskal yang sempit?
Anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan uang kuliah diperkirakan Rp94 triliun untuk lebih dari 2,8 juta mahasiswa.
Menurut pengamat pendidikan, anggaran pemerintah sebenarnya cukup untuk menggratiskan uang kuliah. Asalkan tidak “disunat” untuk pembiayaan program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan biaya kementerian atau lembaga yang tak berhubungan dengan pendidikan.
Opsi lainnya, menggenjot penerimaan negara lewat pajak, cukai dan mengurangi kebocoran pendapatan.
Sasarannya, “wajib pajak terutama yang kalangan atas dan yang perusahaan-perusahaan besar, termasuk multinasional yang masih belum menjalankan kewajibannya,” kata ekonom.
Dalam satu pidatonya, Prabowo menyampaikan anggaran tersebut nantinya akan berasal dari “Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri”.
Wacana perluasan pendidikan gratis ini sedang dibahas dalam rapat dan pertemuan-pertemuan terbatas pemerintah dan DPR.
Bagaimanapun, sejumlah mahasiswa yang sudah “ngos-ngosan” membayar kuliah, berharap wacana ini bukan sekadar angin surga.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Rahmad
Abdullah Umar Al Faruk, 21 tahun, tengah menempuh kuliah di Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Umar berasal dari Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
Keluarga Umar merupakan penyintas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra di penghujung 2025 lalu.
Rumahnya diterjang banjir dan terdampak lumpur, namun seluruh anggota keluarga berhasil selamat.
Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih pascabencana, Umar masih harus berjibaku lagi dengan kenyataan tingginya biaya kuliah. Apalagi, orang tuanya bekerja serabutan dan kini coba-coba berladang di sepetak lahan.
Setelah lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) pada 2025 lalu, Umar sempat dipatok Uang Kuliah Tunggal (UKT) senilai Rp5,5 juta per semester atau Rp11 juta per tahun.
Nilainya kemudian turun jadi Rp3,5 juta per semester atau Rp7 juta per tahun, setelah Umar mengajukan banding.
Angka UKT itu, kata Umar, mungkin terbilang murah untuk sebagian kalangan, namun tergolong mahal bagi pelajar yang berasal dari keluarga dengan kondisi finansial pas-pasan seperti dirinya.
Sumber gambar, Detikcom/Raphaella Siallagan
Apalagi Umar berstatus perantau di Kota Medan, lokasi kampus perguruan tinggi negeri tempat dia berkuliah.
Guna meringankan beban itu, Umar gencar memburu beasiswa dan menumpang tinggal di masjid. Dia juga berniat utang ke seseorang demi membayar UKT yang sudah jatuh tempo.
“Untuk saat ini saya sedang proses cari pinjaman ke bapak pemilik kos di samping masjid saya. Jadi saya sedang proses meminjam ke beliau Rp3 juta,” kata Umar saat diwawancarai di sela-sela perkuliahan pada Kamis (24/09).
Meski banyak rintangan, bagi Umar, pendidikan merupakan instrumen penting dalam menghadapi masa depan yang serba tak pasti, termasuk menghindari kemiskinan dan pengangguran.
“Walaupun ada subsidi dari pemerintah untuk PTN, namun itu sebenarnya masih kurang. Apalagi sekarang efisiensi, sebagian dana pendidikannya sudah untuk MBG ini. Harusnya lebih diutamakan dana pendidikan kalau memang betul-betul mau masyarakat ini cerdas, terdidik,” katanya.
Oleh karena itu, dia pun pesimistis rencana kuliah gratis Prabowo dapat direalisasikan.
“Sebenarnya saya skeptis, masih pesimistis walaupun sudah ada perkataan dari presiden. Karena dari yang lalu-lalu pun masih seperti ini, bualan atau omong kosong,” ujar Umar.
Keraguan Umar muncul bukan tanpa sebab. Dia menilai sektor pendidikan bukan prioritas rezim sekarang.
Anggapan itu didasarkan atas proporsi anggaran belanja negara yang lebih condong ke sektor lainnya, terutama untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Padahal, kata Umar, nasib pendidikan tak kalah krusial dan mendesak. Umar khawatir ada niat buruk di balik semua ini.
“Kalau memang pemerintah fokus di pendidikan, kenapa tidak dari awal anggaran pendidikan itu lebih diutamakan? Betul janji kampanye Prabowo dulu MBG, namun kebutuhan masyarakat ini kan tidak cuma MBG. Kebutuhan tiap daerah beda-beda,” ujar Umar.
“Di balik niat mereka baik, mungkin ada kepentingan-kepentingan lain untuk bagi-bagi ‘kue’ terkait MBG ini. Makanya problematik,” sambungnya.
Sumber gambar, DIMAS RACHMATSYAH/Middle East Images/AFP via Getty Images
Selain Umar, Naufal Purba, mahasiswa semester tujuh di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, juga pesimistis.
Naufal merasa sektor pendidikan tidak jadi prirotas pemerintah saat ini.
“Tidak dipungkiri rencana pemerintah yang akan menggratiskan biaya kuliah ini sangat menggembirakan bagi kami mahasiswa. Tapi balik lagi, namanya juga masih wacana. Jujur kalau pandangan saya pribadi, 50% tidak yakin akan terealisasi,” ujar Naufal.
“Karena kalau memang hal ini akan terealisasi, justru dari awal fokus pemerintah itu sudah pendidikan gratis. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, ternyata tidak,” sambungnya.
Naufal masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi mandiri. Dia dipatok UKT senilai Rp4,4 juta per semester atau Rp8,8 juta per tahun.
Seperti mahasiswa lainnya, Naufal juga harus memutar otak demi membayar uang kuliah.
Dia bekerja sebagai penjaga warung kelontong di sela-sela aktivitas kampus. Naufal merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Orang tuanya bekerja sebagai guru.
“Bisa dibilang biaya kuliah semakin lama semakin naik. Walau orang tua mampu membiayai, tapi di keluarga yang sekolah bukan cuma saya. Karena anak pertama, tidak mungkin terus-terusan saya minta orang tua. Jadi saya bekerja sebagai buruh di warung kelontong. Kerja angkat beras, minyak, seperti itu,” ujarnya.
Mengapa biaya kuliah mahal dan apa dampaknya?
Sumber gambar, Getty Images
Melonjaknya biaya kuliah mulai dirasakan sejak berubahnya perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum, atau dikenal PTNBH. Landasan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.
Sebelum menjadi badan hukum, PTN bisa mendapatkan subsidi 50-100% dalam operasionalnya dari APBN. Implikasinya, sebagian uang kuliah ditanggung negara.
Namun, sejak berbadan hukum, PTN memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya.
“Artinya untuk biaya operasional, pengembangan, pemeliharaan itu dana sepenuhnya dicari oleh kampus. APBN hanya subsidi sekitar 20%. Sisanya 80% kampus harus cari sendiri,” kata pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jejen Musfah.
Jejen bilang, cara yang paling mudah dilakukan kampus adalah dengan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT). Uang pangkal atau sumbangan pengembangan institusi (SPI) dibebankan ke calon mahasiswa.
“Jadi katakanlah ada semi swastanisasi di perguruan tinggi negeri,” katanya.
Dampaknya, bermunculan suara calon mahasiswa yang kecewa bahkan mengundurkan diri akibat tak sanggup membayar UKT, kata Jejen.
Contohnya adalah Kirana Putri. Dia memutuskan mundur usai dinyatakan lolos dari Universitas Negeri Semarang karena UKT-nya mencapai Rp11 juta.
Lalu ada Qia, lolos Universitas Negeri Jakarta, yang harus membayar UKT Rp6,4 juta, padahal pendapat orang tuanya sekitar Rp3,5 juta per bulan.
Pada 2025, pemerintah menyebut ada 17.816 calon mahasiswa yang tidak daftar ulang.
Selain karena faktor preferensi institusi dan ketidaksesuaian minat program studi, salah satu alasan lainnya adalah karena biaya kuliah yang tinggi.
Apa yang diketahui sejauh ini dari rencana Prabowo?
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Di tengah fenomena itu, Rabu (23/09) lalu, Presiden Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pembantunya di Istana Merdeka, Jakarta.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto berkata Presiden Prabowo ingin program itu terwujud secepat mungkin, dengan pelaksanaan yang mempertimbangkan kesiapan anggaran fiskal negara dan keberlanjutan pendidikan tinggi.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ucap Brian.
Prabowo lalu membentuk tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, untuk mewujudkan pendidikan negeri gratis.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Lima hari sebelum rapat itu, Prabowo telah menyampaikan niat yang sama di HUT ke-28 PAN, Jumat (18/09).
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.
Prabowo juga menyinggung sumber dana dari rencananya itu.
“Nanti, nanti, nanti akan nanti akan ada yang bertanya. ‘Dari mana uangnya?’ Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri,” tuturnya.
Kini, rencana Prabowo itu tengah memasuki proses perhitungan dan pematangan. Mulai dari UKT, iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain di PTN.
Brian mengungkapkan ada beberapa opsi skema pembiayaan, salah satunya menyesuaikan desil kondisi ekonomi.
“Nanti kita lihat ya. Ada beberapa hitungan-hitungan, kan bisa semua siswa, bisa PTN, kemudian bisa barangkali tahapannya seperti apa, yang mahasiswa baru dulu gitu ya, atau yang desil 4 dulu,” kata Brian, Rabu (23/09).
Saat ini, kata Brian, dukungan pembiayaan oleh pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga beasiswa.
Jumlahnya mencapai 28,2% dari total mahasiswa baru PTN pada 2025. Targetnya dikhususkan bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Mengapa kuliah gratis penting?
Sumber gambar, ROBERT / AFP via Getty Images
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji berkata rencana itu merupakan langkah positif negara yang berkewajiban mencerdaskan bangsanya.
Pasalnya, Ubaid bilang, jumlah orang Indonesia yang lulus sarjana sangat sedikit.
Data BPS menunjukkan pada 2024, hanya 10,2% penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun menyelesaikan pendidikan di tahap perguruan tinggi.
Lalu, ada 30,85% penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun memiliki ijazah SMA atau sederajat.
BPS mencatat kebanyakan penduduk Indonesia hanya mengantongi ijazah SD (24,72%) dan SMP (22,79%).
“Artinya, dengan digratiskan tentu akan meningkatkan partisipasi kuliah dan juga berdampak pada peningkatan kualitas manusia di Indonesia,” kata Ubaid.
Selain itu, rencana ini juga akan membuka kesempatan bagi setiap orang berkuliah, tanpa kendala biaya.
“Karena orang tua sekarang sudah ngos-ngosan buat biaya hidup yang semakin mahal. Dan, ditambah biaya kuliah yang mahal sekali. PTN itu bahkan lebih mahal dari PTS,” kata Ubaid.
Namun di sisi lain, kata Ubaid, ada hal yang harus diantisipasi seperti potensi munculnya kecurangan, di tengah maraknya dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di sejumlah kampus.
“Ini berpotensi ditunggangi dengan bisnis pendidikan. Kampus mungkin akan berlomba-lomba membuat daya tampung yang sangat banyak, agar dapat banyak uang juga dari APBN, tapi mereka melupakan soal kualitas,” kata Ubaid.
Sumber gambar, Furqon Ulya Himawan
Dampak lainnya, kata Jejen dari UIN, adalah potensi munculnya ketidakadilan baru bagi keluarga yang memiliki ekonomi lemah, namun tak mampu diterima di PTN.
Jejen berkata, lolos seleksi PTN itu berbasis pada kecerdasan intelektual, bukan tingkat ekonomi. Artinya mahasiswa yang diterima bisa berasal dari keluarga tak mampu, menengah hingga kaya raya.
“Jangan sampai yang disubsidi adalah orang-orang mampu. Sementara warga yang tidak mampu dan ingin kuliah justru tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan gratis di PTN maupun PTS,” kata Jejen.
Oleh karena itu, Jejen berpandangan, skema bantuan tak berfokus pada status perguruan tingginya, melainkan pada tingkat ekonomi keluarga calon mahasiswa.
“Jadi tidak hanya berfokus pada negeri, tetapi fokusnya pada desil mahasiswa yang kuliah di negeri maupun swasta yang desilnya 1-4. Artinya sepanjang ada anak yang mau kuliah tetapi tidak punya biaya, mereka otomatis mendapatkan KIP Kuliah. Itu lebih adil menurut saya,” katanya.
Pada 2026, alokasi anggaran naik menjadi Rp15,3 triliun, dengan sasaran naik 3.000 mahasiswa dari tahun sebelumnya.
Berapa duit yang dibutuhkan untuk kuliah gratis?
Sumber gambar, Tempo
Dalam rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (21/09), Mendiktisaintek Brian menjelaskan kebutuhan pembiayaan untuk 2,83 juta mahasiswa PTN se-Indonesia sebesar Rp93 triliun.
Jumlah itu mencakup 2.833.169 mahasiswa di PTN vokasi maupun akademik, baik dalam jenjang D3/D4/S1.
Angka yang hampir sama juga disampaikan pengamat Pendidikan JPPI, Ubaid Matraji.
Dia bilang, total anggaran yang dibutuhkan adalah sekitar Rp98,46 triliun untuk 5,18 juta mahasiswa PTN, dengan biaya rata-rata setiap orang sebesar Rp19,01 juta per tahun.
Jika melibatkan perguruan tinggi swasta (PTS), angkanya menjadi Rp204,44 triliun, untuk 10,75 juta mahasiswa, dengan biaya rata-rata per orang Rp19,01 juta/tahun.
Kemudian, jika diperluas ke seluruh jenjang pendidikan maka totalnya adalah Rp569,73 triliun, yang terdiri dari:
- SD/sederajat: Jumlah murid 28,46 juta. Biaya rata-rata per tahun Rp4,56 juta. Total Rp129,77 triliun;
- SMP/sederajat: Jumlah murid 13,87 juta. Biaya rata-rata per tahun Rp7,34 juta. Total Rp101,86 triliun;
- SMA/Sederajat: Jumlah murid 8,14 juta. Biaya rata-rata per tahun Rp10,19 juta. Total Rp82,96 triliun;
- SMK: Jumlah murid 4,97 juta. Biaya rata-rata per tahun Rp10,19 juta. Total Rp50,7 triliun.
Dari mana uangnya?
Ubaid berkata anggaran pendidikan pada tahun 2026 berjumlah Rp769 triliun dan meningkat menjadi Rp820 triliun pada RAPBN 2027.
Sedangkan, biaya untuk menggratiskan PTN dibutuhkan antara Rp94-98 triliun. Dan, Rp569 triliun untuk semua jenjang pendidikan.
Artinya, keuangan negara sangat mampu membiayai program pendidikan gratis, kata Ubaid.
“Jadi persoalannya bukan terletak pada tidak tersedianya dana, melainkan pada prioritas politik anggaran Prabowo dalam menetapkan mana program yang didahulukan dan mana yang ditunda,” kata Ubaid.
Dia bilang anggaran pendidikan malah ‘disunat’ untuk membiayai program MBG yang ditetapkan sebesar Rp240 triliun pada 2027, lalu untuk urusan kementerian atau lembaga yang tak berhubungan dengan pendidikan.
Padahal, kata Ubaid, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan, anggaran MBG wajib dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan dalam APBN, selambat-lambatnya pada tahun 2028.
“Kalau kebutuhan kuliah gratis Rp94 triliun, sedangkan MBG Rp240 triliun, maka tinggal dialihkan saja. Sisanya baru di-refocusing MBG ke lokasi yang banyak stunting dan banyak kemiskinannya, hitungan kami Rp60 triliun cukup,” ujar Ubaid.
“MBG jalan, kuliah gratis jalan, dua-duanya bisa jalan. Jadi ini hanya soal kemauan presiden saja, mau mengalokasikan. Kalau presiden ingin ini dilaksanakan tinggal dieksekusi. Buktinya MBG itu bisa dilaksanakan meskipun belum ada aturannya (di awal),” kata Ubaid.
Senada, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky melihat, opsi realistis untuk membiayai sekolah gratis di tengah ruang fiskal yang terbatas adalah dengan mengambil dari pos yang kurang produktif, seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
“Saya rasa, sejauh ini ruang fiskal kita sudah sangat terbatas dan masih banyak pos anggaran lain yang membutuhkan, seperti TKD (transfer ke daerah), belanja modal produktif, infrastruktur, dan lainnya,” kata Riefky.
Dia menggambarkan saat ini pokok utang dan bunga utang Indonesia sudah 45,5% dari total penerimaan negara.
Artinya, kata dia, hampir setengah penerimaan negara sudah digunakan untuk bayar utang.
“Belum lagi mandatory spending untuk pendidikan, kesehatan, serta belanja pegawai. Praktis kita sudah tidak memiliki ruang fiskal lagi apalagi untuk belanja yang kurang produktif,” kata Riefky.
Sumber gambar, Nurphoto via Getty Images
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpandangan ada beberapa sumber dana yang bisa dilakukan untuk membiayai pendidikan gratis.
Pertama, re-focusing dan re-alokasi anggaran. Contohnya mengurangi alokasi program-program yang sudah ada, termasuk MBG.
“Walaupun tidak mungkin juga menghapus ya, karena politically speaking program-program prioritas seperti MBG itu jadi andalan presiden, walaupun banyak catatan kekurangannya. Tapi sebetulnya masih bisa dijalankan dengan lebih targeted untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi penggunaan anggaran.”
Kedua, melebarkan defisit, kata Faisal, dengan menambah utang.
“Tapi opsi ini justru membuat kesehatan fiskal jadi menurun. Apalagi utang kita sudah lebih dari Rp10.000 triliun dan sebagian besar ruang fiskal kita dipakai membayar utang yang jatuh tempo dan beserta bunga utangnya. Jadi ini sebaiknya dihindari,” kata Faisal.
Ketiga adalah yang menggenjot penerimaan negara lewat pajak, cukai dan mengurangi kebocoran pendapatan.
“Dengan menyasar pada target-target subjek pajak dan juga wajib pajak terutama yang kalangan atas dan yang perusahaan-perusahaan besar, termasuk multinasional yang masih belum menjalankan kewajibannya,” ujar Faisal.
Sumber gambar, . ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tak menyiapkan pos anggaran baru khusus untuk rencana pendidikan negeri gratis Prabowo.
Suahasil bilang sumber anggaran yang bisa digunakan berasal dari 20% APBN yang dialokasikan untuk pendidikan.
Untuk itu, katanya, Presiden Prabowo memberi perintah melakukan perancangan ulang alias redesain anggaran 20% pendidikan di APBN agar program sekolah gratis bisa berjalan.
“Kalau APBN kan selalu 20% untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya selalu… 20% anggaran pendidikan tuh, kayak tahun depan Rp800 triliun lebih. Bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di K/L (Kementerian/Lembaga) ini, berapa di K/L itu,” kata Suahasil, di Jakarta, Rabu (23/09).
Saat ditanya terkait anggaran pendidikan APBN yang dipakai untuk program MBG, Suahasil tidak menjawab tegas apakah porsi penggunaannya akan dikurangi atau tidak.
“MBG kan buat anak sekolah. MBG diberikan kepada anak sekolah,” ujarnya.
Wartawan Nanda Fahriza Batubara di Medan, Sumatra Utara, berkontribusi dalam artikel ini.
