Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images
-
- Penulis, Redaksi BBC News Indonesia
-
Telah diterbitkan
-
Waktu membaca: 1 menit
Sebanyak 120 anggota DPR resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Rabu (11/11).
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari 8 fraksi yang ada,” kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.
Detail dari fraksi yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, di antaranya, dari Fraksi PDIP 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi Nasdem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.
“Alasan untuk menyatakan pendapat ini adalah bahwa kami atau saya mewakili beberapa anggota melihat dinamika yang terakhir ini terjadi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” kata Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Sementara itu, anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut Fraksi PKS menilai bahwa Gibran telah melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya terkait syarat sebagai Wakil Presiden.
“Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001,” kata Mardani.
Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam undang-undang, hak menyatakan pendapat adalah salah satu hak DPR apabila ada pejabat negara yang tidak melaksanakan kewajibannya.
Hak itu dapat digulirkan asal diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR, seperti diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU MD3.
Artikel ini akan terus diperbarui.
