Sumber gambar, Furqon Ulya Himawan
Sedikitnya 104 orang ditangkap, 14 di antaranya anak-anak, usai demonstrasi di Yogyakarta berujung ricuh pada Selasa (10/11) malam hingga Rabu (11/11) dini hari.
Polisi sebut kericuhan terjadi setelah sekelompok massa melakukan penyerangan menggunakan petasan, bom molotov, dan batu terhadap gedung DPRD Yogyakarta.
Sementara itu, LBH Yogyakarta menyatakan menerima 64 aduan terkait orang peserta aksi yang ditahan, hilang kontak, dan mengalami luka-luka. Selain 47 orang yang ditahan, disebut ada 9 orang warga atau massa aksi yang pada Rabu dini hari mendapatkan pertolongan pertama di RS Bethesda.
Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) Sintesa dari FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut aparat menembakkan gas air mata dan petasan ke arah UGM, sehingga massa yang berada di sekitaran bundaran UGM berlindung di dalam area kampus. LPPM Sintesa juga menyebut aparat melakukan penganiayaan terhadap seorang peserta aksi.
Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM juga mengecam dugaan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dan menuntut pembebasan mereka yang ditangkap.
Polda DIY mengklaim aparat telah melakukan penanganan demonstrasi dengan “mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku”.
Kronologi versi polisi: Massa melempar molotov ke DPRD DIY
Menurut keterangan resmi Polda DIY, aksi penyampaian pendapat yang berlangsung sejak siang hingga pukul 19.00 WIB awalnya berjalan tertib.
Namun situasi disebut berubah sekitar pukul 20.07 WIB ketika sekitar 100 orang berkumpul di depan Kantor DPRD DIY.
“Kelompok tersebut diduga melakukan penyerangan dengan menembakkan petasan, melemparkan bom molotov, serta batu ke area dalam gedung DPRD,” bunyi keterangan tertulisnya.
Sumber gambar, Furqon Ulya Himawan
Merespons situasi itu, Polda DIY sebut mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Huru-Hara Brimob serta 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob yang didukung kendaraan taktis roda dua dan roda empat.
Polisi menyatakan personel kemudian melakukan upaya pengendalian massa dan mendorong kerumunan ke arah utara kawasan Malioboro. Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) juga diterjunkan.
Sekitar pukul 21.00 WIB, aparat mendorong massa hingga kawasan Tugu Golong-Gilig. Pada pukul 22.37 WIB, polisi menyebut personel masih bersiaga di kawasan tersebut setelah adanya pelemparan petasan dari kelompok massa serta melakukan penyekatan terhadap kelompok yang bergerak dari arah timur.
Menurut Polda DIY, pada pukul 23.30 WIB Brimob melakukan patroli skala besar di Kota Yogyakarta.
Pada operasi tersebut, Polda DIY menyebut telah mengamankan 104 orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum.
“Dalam penanganan aksi tersebut, petugas mengamankan 104 orang, 14 di antaranya anak-anak, yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum,” tulis keterangan Polda DIY.
Polisi juga menyita sejumlah barang yang disebut terkait dengan aksi tersebut, terdiri atas enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri yang diduga digunakan sebagai amunisi ketapel.
Polda DIY menyatakan seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui peran masing-masing serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto juga mendatangi Kantor DPRD DIY pada Rabu (11/11) dini hari.
Suyudi tiba pukul 01.23 WIB bersama rombongan, salah satunya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Di lokasi, Suyudi menemui massa aksi yang ditahan di lobi kantor DPRD DIY dan yang berada di lantai dua gedung.
Suyudi menuturkan, penyelidikan masih berjalan untuk memastikan apakah unjuk rasa tersebut murni untuk menyampaikan pendapat atau sekadar membuat onar.
“Masih dalam penanganan, ya. Anggota di lapangan, kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja, ya, membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, tajam, dan sebagainya,” ucap Suyudi dikutip dari Kompas.com, Rabu.
“Dan kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum, karena toleransi kita Polri sampai jam 18.00. Ini sudah jam 1 malam,” tambahnya.
Kronologi versi pers mahasiswa UGM
Lembaga Penerbitan dan Pers Mahasiswa (LPPM) Sintesa FISIPOL UGM juga membagi pada BBC News Indonesia kesaksian mengenai penanganan aparat terhadap massa di sekitar kawasan kampus UGM pada malam hari.
Menurut LPPM Sintesa, sekitar pukul 23.20 WIB, aparat disebut datang dari arah selatan dan menembakkan gas air mata serta petasan ke arah kampus UGM.
Massa yang berada di sekitar Bundaran UGM kemudian disebut bergerak masuk ke area kampus untuk berlindung.
Sumber gambar, Slamet Riyadi/NurPhoto via Getty Images
Dalam narasi yang dipublikasikan Sintesa, seorang peserta aksi disebut tetap berada di lokasi dan menghadapi aparat.
“Pada pukul 23:40 WIB, beliau terlihat nampak berdiri gagah berani menantang para aparat tanpa seragam tersebut sembari berteriak ke arah mereka ‘maju siji-siji nek wani‘ (Maju satu-satu kalau berani),” tulis akun Sintesa.
Menurut cerita yang diunggah tersebut, sejumlah aparat kemudian berupaya menangkap orang tersebut.
“Terlihat beliau sempat mencoba melarikan diri dan mencoba menghalang mereka dengan mencoba menendang pembatas jalan (water barrier), namun beliau terjatuh dan setelah itu beliau ditangkap serta disiksa dengan dipukul dan ditendang membabi buta ke arah sekujur tubuh hingga nampak lemas serta sempat diseret menuju jalanan sebelum akhirnya diangkut pada sekitar pukul 23:45 WIB,” katanya.
Tim Hukum Bara Adil: 47 orang ditahan, 13 tak ada kabar
Sementara itu, Tim Hukum Bara Adil, yang di antaranya adalah LBH Yogyakarta, melaporkan menerima puluhan aduan terkait peserta aksi yang belum kembali setelah demonstrasi.
Dalam siaran pers yang dirilis pada Selasa (11/11) pukul 03.50 WIB, tim tersebut menyebut telah menerima 64 aduan melalui hotline mereka.
“Per 11 November 2026, pkl. 03.50 WIB, total 64 aduan masuk ke Hotline Bara Adil, dengan rincian 47 ditahan; 13 tidak ada kabar; 2 bebas/pulang; dan 2 di rumah sakit (luka-luka),” demikian pernyataan Tim Hukum Bara Adil.
Tim hukum tersebut menambahkan data itu belum mencakup sembilan peserta aksi atau warga yang mengalami luka-luka dan sedang mendapatkan pertolongan pertama di Rumah Sakit Bethesda.
“Data ini belum mencakup 9 massa aksi/warga luka-luka yang sedang mendapatkan pertolongan pertama di RS Bethesda (diketahui sejak pkl. 02.09 WIB),” tulis mereka.
Bara Adil juga meminta masyarakat yang kehilangan kontak dengan kerabat atau teman yang mengikuti demonstrasi pada 10 November di Yogyakarta untuk segera menghubungi hotline bantuan hukum mereka.
UGM kecam dugaan represi terhadap mahasiswa
Reaksi juga datang dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
Dalam pernyataan sikap tertanggal 10 November 2026, departemen tersebut menegaskan dukungannya terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa dan warga negara.
“Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara Indonesia, termasuk mahasiswa dan civitas akademika lainnya. DPP FISIPOL UGM sepenuhnya mendukung kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap penyelenggaraan negara,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Sumber gambar, Furqon Ulya Himawan
DPP FISIPOL UGM juga mendesak negara untuk menjamin kebebasan berpendapat tanpa tekanan, intimidasi, ancaman maupun tindakan represif.
Selain itu, mereka mengecam apa yang disebut sebagai “segala kekerasan, tekanan dan intimidasi oleh aparat negara terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa”, termasuk kehadiran aparat di lingkungan kampus yang dinilai dapat mencederai otonomi perguruan tinggi dan kebebasan akademik.
UGM juga menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta akses bantuan hukum yang penuh dan tanpa hambatan bagi mahasiswa yang menjalani pemeriksaan atau penahanan.
Senada, Forum Intelektual AntarDisiplin (FIAD), juga mengutuk keras kekerasan aparat dalam rangkaian unjuk rasa 10–11 November 2026 di Yogyakarta, dalam sebuah keterangan tertulis.
FIAD menyebut aparat berseragam lengkap dan kendaraan lapis baja terlihat di lingkungan kampus UGM.
“Pengejaran hingga ke dalam kampus dan rumah sakit, penangkapan, intimidasi, serta tindakan yang membahayakan warga sipil merupakan pelanggaran serius. Kampus dan rumah sakit bukan medan operasi,” katanya.
FIAD menuntut pendataan mereka yang ditangkap atau dibawa ke rumah sakit segera dituntaskan, keberadaan setiap orang dipastikan, dan perlindungan serta bantuan hukum diberikan kepada mereka yang terdampak.
“Bukti kekerasan harus diperiksa secara independen dan menjadi dasar pertanggungjawaban. Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi. UUD 1945 melindungi hak berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan memperoleh rasa aman,” katanya.
“Aparat bertugas melindungi hak tersebut, bukan membungkamnya dengan kekerasan. Kebebasan akademik adalah ruh kehidupan kampus,” katanya.
Artikel ini akan diperbarui secara berkala.
