Sumber gambar, Marco Secchi/Getty Images
Pemerintah Italia akan melarang penggunaan burqa dan niqab atau cadar di sekolah. Kesetaraan gender disebut-sebut sebagai alasan dari disetujuinya aturan ini oleh Perdana Menteri, Giorgia Meloni.
“Pergi ke sekolah harus dengan wajah terbuka,” ujar Meloni saat mengumumkan rencana pemberlakuan ini pada Minggu (20/09).
Ia menambahkan tidak seorang pun berhak memutuskan seorang remaja perempuan harus menyembunyikan dirinya di balik penutup wajah atas nama tradisi.
Sebelumnya, ada beberapa rancangan aturan yang disiapkan jelang rapat kabinet. Meski begitu, poin-poin utamanya jelas yakni melarang penutup wajah seperti burqa dan niqab di sekolah.
Niqab merupakan penutup wajah yang membiarkan area di sekitar mata tetap terlihat. Pemakaiannya dapat dikenakan bersama hijab. Untuk penutup mata, bisa digunakan terpisah.
Burqa adalah penutup satu bagian yang menutupi wajah dan tubuh. Sering kali terdapat jaring di sekitar mata untuk memungkinkan pemakainya melihat.
Sedangkan untuk hijab yang tetap memperlihatkan wajah penggunanya, pemerintah Italia tetap memperbolehkannya.
Selain pelarangan burqa dan niqab, pemerintah juga mengatur proporsi jumlah siswa asing di tiap kelas. Batas maksimalnya 30% di tiap kelas dengan klasifikasi bukan warga negara Italia atau tidak fasih berbahasa Italia.
Partai-partai oposisi pun menuding keputusan pemerintah ini mengakomodir kebijakan partai ekstrim kanan, Futuro Nazionale, sejalan dengan penyelenggaraan pemilihan umum tahun depan.
Bagaimana aturan ini akan diterapkan?
Mengenai pelarangan pemakaian burqa dan niqab, hingga pembatasan siswa asing, Meloni mengklaim hal ini merupakan “cara yang masuk akal tanpa memecah belah dan sangat membantu proses integrasi sosial dan budaya”.
Menurut dia, langkah ini bisa mendorong para imigran yang datang ke Italia untuk cepat beradaptasi dengan aturan dan budaya yang berlaku di negara tersebut.
Menteri Pendidikan Italia, Giuseppe Valditara berupaya menegaskan larangan niqab dan burqa ini memang berkaitan dengan kesetaraan gender dan integrasi budaya.
Tidak hanya itu, pelarangan ini juga untuk memudahkan pengenalan identitas diri siswa ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Begitu pula dengan pembatasan siswa asing dan aturan kefasihan berbahasa Italia, ia berkata “batasan ini terkait dengan hambatan linguistik” dan “bukan karena urusan kewarganegaraan”.
Sumber gambar, Getty Images
Berdasarkan data lembaga penelitian Fondazione ISMU, jumlah siswa asing tercatat sekitar 11,6% dari keseluruhan murid yang ada di Italia.
Adapun batas maksimal 30% di tiap kelas ini akan diterapkan berbeda di tiap jenjang pendidikan.
Di sekolah dasar, kebijakan ini akan menyasar pada anak-anak yang tidak lahir di Italia dan belum pernah mengenyam pendidikan taman kanak-kanak selama dua tahun.
Untuk sekolah menengah pertama dan atas, aturan ini berlaku bagi siswa yang tidak memiliki kewarganegaraan Italia dan belum merampungkan sekolah dalam sistem pendidikan Italia setidak tiga tahun.
Dinas pendidikan setempat akan diminta mendistribusikan para siswa dengan kemampuan bahasa Italia yang minim ini ke sekolah-sekolah terdekat sesuai dengan batasan tadi sehingga cakupannya merata.
Namun jika ini tidak memungkinkan, maka ada pengecualian dengan memberikan materi bahasa Italia tambahan.
Valditara mengklaim penerapan hal ini bertujuan untuk menghindari “kelas ghetto”.
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Selain untuk anak, menurut kantor berita Ansa, rancangan kebijakan ini juga menargetkan para orang tua yang mempunyai hambatan bahasa.
Sekolah diwajibkan melaporkan pada dinas layanan sosial jika menemukan anak-anak yang sulit beradaptasi dari segi bahasa karena pengaruh orang tua.
Kursus bahasa Italia gratis pun ditawarkan pada para orang tua ini.
Aturan ini berupa dekrit hukum yang bisa langsung berlaku, meski menunggu ratifikasi terlebih dahulu oleh parlemen dalam waktu 60 hari.
Apa ada kaitannya dengan intrik politik di Italia?
Italia sebenarnya sudah memiliki pedoman mengenai penggunaan bahasa Italia di sekolah.
Surat edaran kementerian pada 2010 di bawah Menteri Pendidikan, Mariastella Gelmini, juga menentukan batas 30% “sebagai aturan umum” bagi murid yang bukan merupakan warga negara Italia.
Kini, dekrit anyar ini menguatkan batasan tersebut menjadi ketentutan hukum yang mengikat.
Intrik politik pun diduga turut melandasi lahirnya aturan hukum ini.
Oposisi politik menuduh Meloni berusaha mencari muka dengan mengumbar janji pada Roberto Vannacci, pensiunan jenderal militer yang saat ini memimpin partai politik ekstrim kanan Futuro Nazionale. Sebab, partai ini dianggap mengancam sesama sayap kanan yang sekarang sedang memerintah.
Pemimpin Partai Demokrat (PD) yang berideologi kiri-tengah, Elly Schlein, menyebut rencana ini sebagai propaganda dan mustahil untuk diterapkan.
Wakil PD sekaligus Wakil Ketua Parlemen Italia, Anna Ascani, juga menuding pemerintah melakukan propaganda yang mengorbankan anak-anak sekolah.
Melalui sambungan video dari New York dalam konferensi pers, Valditara menampik tudingan itu.
“Kami tidak mendekati Vannacci. Justru sebaliknya, dia yang mengejar kami,” katanya.
Secara terpisah, Vannacci menyetujui langkah-langkah ini. Bahkan ia berkata bahwa aturan ini semestinya sudah diterapkan bertahun-tahun lalu.
Sementara itu, Matteo Salvini dari Partai Liga yang berhaluan kanan meluncurkan paket kebijakan dengan istilah “Islam politik” yang bertujuan mengatur aktivitas keagamaan Islam di Italia. Salah satunya juga memuat pelarangan burqa dan niqab.
Salvini berharap Futuro Nazionale yang dikomandoi Vannacci akan mendukung proposal-proposal baru dari partainya.
Sumber gambar, LightRocket via Getty Images
Italia bukan negara pertama yang melarang burqa dan niqab. Sebelumnya, Austria sudah memiliki aturan terkait burqa dan niqab pada 2017.
Pada September 2026, Austria memperluas aturan ini hingga pada pelarangan hijab untuk anak perempuan di bawah 14 tahun.
Menteri Urusan Kewarganegaraan, Claudia Bauer, dari Partai Rakyat (ÖVP) dengan paham konservatif, berkata bahwa jilbab adalah “tanda penindasan dan sarana untuk mengendalikan anak perempuan sejak usia dini”.
Namun, para pengamat di Austria berpendapat undang-undang baru tersebut memicu sentimen anti-Muslim di negara itu dan berpotensi bertentangan dengan konstitusi.
Di Prancis, larangan menggunakan penutup wajah di tempat publik ini diberlakukan pada 2011. Bahkan sejak 2004, Prancis sudah mengatur pelarangan penggunaan jilbab dan simbol keagamaan lain yang dinilai “mencolok” di lingkungan sekolah negeri.
Belgia juga melarangan pemakaian penutup wajah ini pada 2011. Mahkamah Konstitusi Belgia bahkan menolak pencabutan pelarangan itu pada 2012.
Lalu, ada Jerman, Belanda, Denmark, Spanyol, dan Portugal yang juga menerapkan pelarangan serupa. Bahkan aturan di Belanda juga memasukkan pelarangan penggunaan penutup wajah untuk ski dan helm tertutup di ruang publik. Bagi yang melanggar ada denda uang.
