Sumber gambar, ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Kebakaran hutan dan lahan tahun ini, yang disebut sebagai salah satu yang terparah dalam lebih dari satu dekade, tak hanya menghanguskan ratusan ribu hektare lahan, tapi juga menimbulkan kerugian materi hingga merenggut nyawa.
Di tengah duka dan kemalangan korban terdampak, telunjuk pun mengarah kepada pemerintah, karena dianggap gagal memitigasi karhutla—salah satunya dengan “membubarkan” Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pada akhir 2024.
Tugas memulihkan gambut yang rusak akibat kebakaran lantas dilimpahkan ke kementerian terkait. Namun, bagi pegiat lingkungan, keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut adalah “kesalahan” yang harus dibayar mahal.
Relawan yang meregang nyawa, hingga petani buah merugi ratusan juta
“Seandainya waktu bisa diulang, kalau tahu kejadiannya seperti ini… saya akan melarang suami ikut jadi relawan,” tutur Wahidah mengenang kepergian sang suami, Akhmad Rizani.
Akhmad Rizani adalah Ketua Tim Serbu Api Kecamatan (TSAK) Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Pria 53 tahun tersebut mengembuskan napas terakhir pada 27 Agustus 2026, setelah ditemukan duduk meringkuk kesakitan di tepi jalan usai memadamkan kebakaran lahan di Jalan Rungan, kawasan belakang Kantor Kecamatan Jekan Raya.
Berdasarkan kesaksian anggota setimnya, saat kejadian Rizani tiba-tiba memberi tanda kepada rekan-rekannya sambil memegang bagian dada.
Mulanya, isyarat itu dikira gurauan. Begitu mengamati kondisinya lemah, pucat, dan muntah, Rizani langsung dibawa ke Kantor BPBD dan dirujuk ke rumah sakit.
Mengetahui suaminya tak sadarkan diri di rumah sakit, Wahidah resah. Ibu dua anak ini buru-buru menyusul sang suami.
“Saat itu (suami) masih sadar, cuma badannya sebelah kiri tidak bisa gerak,” ucapnya sembari mengingat-ingat.
Sumber gambar, Andra Anhar/BBC Indonesia
Di ruang IGD, perempuan 33 tahun ini menyaksikan Rizani terbaring lemah di ranjang medis sambil dipasang nasal cannula atau selang kecil bermuka dua yang dimasukkan ke lubang hidung.
Kala itu, Rizani masih bisa berkomunikasi dan berkali-kali bilang ingin ke toilet untuk kencing. Tapi perkataan itu, menurut keluarga, terasa janggal.
“Dokter bilang kemungkinan memori beliau terputus saat kondisi itu. Dalam artian, itulah detik-detik terjadi pecah pembuluh darah di kepalanya.”
Jelang petang, Rizani masuk ruang ICU lantaran kesehatannya kian memburuk, dan setelahnya komunikasi hanya terjalin dari gerak tangan dan kaki.
“Tidak ada kata-kata yang keluar, tidak ada…” imbuh Wahidah terbata-bata.
Dokter yang menangani sang suami berkata, tak bisa berbuat banyak dan kalaupun melakukan tindakan operasi, risikonya sangat besar.
Karenanya, keluarga diminta bersiap untuk situasi terburuk.
“Hari Kamis (22/08), saya dihubungi karena beliau sudah kritis dan keluarga diminta berkumpul. Setelah saya salat zuhur, suami sudah meninggal,” sambungnya.
Di samping jasad suami, Wahidah dan anak pertamanya menangis sejadi-jadinya. Kehilangan tumpuan keluarga bukan hal mudah. Ia mengaku sudah ikhlas, meskipun kadang disusupi rasa penyesalan karena membiarkan sang suami menjadi relawan.
Sumber gambar, Dokumen keluarga
Sejak 2012, Rizani sudah menjadi relawan yang selalu turun setiap kali terjadi karhutla. Dan, pada 11 Agustus 2026, dia kembali mengajukan diri lantaran prihatin dengan kebakaran yang menggila, plus demi menambah penghasilan keluarga.
Selama bertugas sebagai Ketua Tim Serbu Api Kecamatan (TSAK) Jekan Raya, dia kerap menangani mesin pompa yang dipakai untuk memadamkan api.
Wahidah mengaku tak tahu berapa upah relawan. Tapi kisarannya antara Rp100.000-Rp150.000 per hari.
Setiap hari, dari jam 08.00 pagi sampai 17.00 sore, Rizani berada di lapangan.
Dua minggu bertarung dengan api, suaminya tak banyak mengeluh, kata Wahidah. Sampai pada malam sebelum akhirnya Rizani tumbang, ia ingat sang suami mengeluh sesak napas.
Kini, ia sendirian mengurus anak dan meneruskan usaha suaminya berupa ruko kecil yang menjajakan kacamata dan pulsa internet di pasar.
“Semoga karhutla ini tidak terulang kembali, karena sudah memakan korban, suami saya,” cetusnya.
Sumber gambar, Andra Anhar/BBC Indonesia
Merujuk data Kementerian Kesehatan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda setidaknya tujuh provinsi di Indonesia telah berdampak pada 12,5 juta penduduk.
Dari jutaan itu, sebanyak 324 orang mengalami luka berat, 23 orang luka ringan, dan 4 orang meninggal.
Hanya saja, untuk korban meninggal, Kemenkes tidak membuka nama-nama mereka, melainkan hanya menyampaikan angka per wilayah: 3 korban meninggal di Kalimantan Tengah dan 1 lainnya di Kalimantan Barat.
Soal kerugian materi akibat karhutla, belum ada hitungan resmi dari pemerintah. Lembaga Center for Economic and Law Studies (Celios) mengestimasi kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari-Agustus 2026 menembus Rp123,1 triliun.
Kasman, petani buah di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, adalah salah satu orang yang menanggung kerugian hingga ratusan juta.
Empat hektare kebunnya hangus terbakar pada 17 Agustus 2026.
“Buah-buahan kayak durian, alpukat, pepaya, kelapa, jeruk, mangga, rambutan, pisang, petai habis sudah,” ungkapnya dengan nada pasrah.
Pria berusia kepala lima ini bercerita, api melahap tanah garapannya begitu cepat. Kejadiannya sekitar sore hari.
Waktu itu, dia sedang memberi makan sapi yang jaraknya sekitar 50 kilometer dari rumah. Tiba-tiba, anaknya yang baru pulang upacara penurunan bendera di sekolah berteriak sambil menangis, “Pak ada api… ada api!”.
Sumber gambar, Andra Anhar/BBC Indonesia
Mendengar teriakan itu, Kasman lari dan melihat api berkobar di beberapa titik.
“Apinya ganas mulai dari situ,” katanya dengan jari mengarah ke belakang kebun.
“Ulun (saya) coba padamkan pakai alat (pompa) seadanya. Tapi api timbul lagi dari sana (samping).”
Kasman dibantu tetangganya berupaya memadamkan api memakai alat apapun yang ada: mulai dari pompa sampai alat penyemprot hama.
Api, katanya, sempat padam tapi hanya sekejap lantaran persediaan airnya tak mencukupi dan sungai pun kering. Jadilah Kasman bertekuk lutut di depan api yang membara.
“Sudah tidak bisa ditanggulangi intinya, kami kehabisan air. Kalau hanya (mengandalkan) pompa saja untuk apa, karena itu hanya bisa memadamkan api kecil… kalau sudah menjalar tidak bisa, apalagi tanah gambut,” sambungnya.
“Dua puluh hari api baru padam, karena kadang asap membumbung tinggi, artinya api di bawah masih nyala. Saya kewalahannya di situ.”
Ketika saya mendatangi kebunnya akhir Agustus lalu, asap tipis masih keluar dari sela-sela tanah—pertanda bahwa bara api belum betul-betul sepenuhnya padam.
Nyaris tak ada yang tersisa, hanya ada beberapa batang pohon kelapa, jeruk, dan rumah panggung miliknya yang selamat.
Bagi Kasman, jerih payahnya selama berbulan-bulan kandas.
Setiap kali melihat tanah garapannya yang menyisakan gundukan tanah hitam, dia hanya bisa meratap.
“Enggak terhitung (kerugiannya), ratusan juta,” cetusnya sambil menatap jauh kebunnya.
“Karena biaya untuk bikin baluran (gundukan) ini mahal. Kalau 200 meter bisa jutaan.”
Sumber gambar, Andra Anhar/BBC Indonesia
Kasman bilang tak tahu kapan bisa mulai lagi berkebun. Ada banyak pertimbangan, yang pasti menunggu hujan turun agar api padam sepenuhnya.
Persoalan lain, dia butuh modal menyuburkan tanah gambut yang rusak akibat terbakar dan benih buah yang tak murah.
Untuk saat ini, Kasman kerja serabutan asalkan menghasilkan uang. Ia tak mau anak dan istrinya tak makan.
“Selama masih hidup, harus semangat. Saya juga masih mau menanam, kasihan anak-anak kalau putus semangat,” ucapnya lirih.
Mengapa karhutla 2026 disebut terparah?
Kebakaran hutan dan lahan masih membara di beberapa wilayah di Indonesia hingga kini.
Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan, sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, luas karhutla nasional mencapai sekitar 202.000 hektare.
Dari luasan itu, sekitar 57% berada di kawasan hutan dan 43% di luar kawasan hutan.
Provinsi dengan luasan kejadian karhutla terbesar hingga Juli 2026 antara lain Kalimantan Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pemerintah mengklaim, meskipun luas karhutla tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun-tahun El Nino, tetapi masih mampu menjaga agar dampaknya tidak seperti kejadian El Nino 2015.
Dalam rentang periode Januari-Juli 2026, luas karhutla memang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2019 dan 2023, namun dinilai jauh lebih rendah daripada tahun 2015.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Walakin, sejumlah pegiat lingkungan, menyatakan sebaliknya.
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di setidaknya tujuh provinsi di Indonesia pada 2026 menjadi salah satu yang terparah dalam lebih dari satu dekade.
Bicara luasan, Mapbiomas Fire menunjukkan luas karhutla nasional periode Januari-Juni 2026 saja mencapai 178.232 hektare, setara tiga kali luas Singapura.
Mapbiomas adalah platform pemetaan kebakaran berbasis citra satelit dan klasifikasi deep learning yang dikoordinasikan Auriga Nusantara bersama sembilan jaringan organisasi masyarakat sipil.
Dari ratusan ribu hektare yang terbakar itu, 46% berada di dalam kawasan hutan negara, 22% di lahan gambut, 20% di lahan konsesi ekstraktif, 14% area terbakar berada di lahan yang sebelumnya mengalami deforestasi pada periode 2001-2025, dan 13% terjadi di kawasan hutan yang dialihfungsikan untuk cadangan pangan, food estate, atau program cetak sawah rakyat.
Janang Firman Palanungkai, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, berkata meskipun luasan karhutla tak sebesar 2015—yang mencapai 2,6 juta hektare, tapi intensitas kebakarannya sangat cepat. Bahkan sudah mendekati permukiman warga.
“Walaupun asapnya tidak sampai menguning seperti tahun 2015, tapi kecepatan kebakarannya meningkat. Contoh di Palangka Raya, dalam satu hari saja (karhutla) mengelilingi seluruh kota…”
“Pada 2015, kebakaran di sini tidak pernah sampai ke permukiman. Tahun ini sampai ke dekat permukiman. Bahkan, area-area yang sebelumnya tidak terbakar sekarang terbakar,” papar Janang saat ditemui di kantornya awal September lalu.
“Enggak usah jauh-jauh, dekat rumah saya saja kebakaran dan banyak relawan kami yang menyelamatkan rumahnya masing-masing karena ada ancaman kebakaran,” cetusnya.
Ada beberapa persoalan mengapa intensitas karhutla 2026, menurutnya, terbilang parah dalam satu dekade terakhir.
Sumber gambar, Andra Anhar/BBC Indonesia
Pertama, minimnya kebijakan mitigasi karhutla di tengah ancaman El Nino.
Sejak April lalu, kata Janang, sejumlah pegiat lingkungan termasuk Walhi, sudah menyatakan peringatan keras mengenai ancaman dan bahaya karhutla yang meningkat drastis.
Pemerintah daerah kemudian bergerak melakukan sosialisasi dan menggelar patroli terpadu. Akan tetapi, aktivitas itu tidak terasa, sebutnya.
Ia mencontohkan di Kalimantan Tengah, yang terlihat jelas hanya spanduk jumbo bertuliskan ‘Kalteng Bebas Kabut Asap 2026’ yang menghiasi jalan-jalan kota.
Barulah saat karhutla menggila sejak tiga bulan terakhir, pemerintah terlihat kalang-kabut.
“Kenapa tahun 2026 seolah-olah kita kayak mengulang lagi kebakaran 2015 dan responnya masih reaktif? Ini yang jadi catatan, apakah karena faktor efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.
Kedua, adanya tebang pilih penegakan hukum.
Dalam periode 1 Januari-6 September 2026, polisi telah menetapkan 138 tersangka perorangan. Sementara itu, delapan korporasi sedang diproses hukum dan 18 perusahaan lain sedang didalami.
Selain itu, sebanyak 42 korporasi hanya dikenai sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin dan akan diproses pidana jika ditemukan unsur pelanggaran.
Jumlah itu sangat kecil dari yang dilaporkan Walhi pada 11 September lalu. Mereka mencatat ada 262 entitas perusahaan yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan karhutla di delapan provinsi.
Khusus di Kalteng saja, klaim Janang, korporasi yang diduga membakar lahan paling tidak lebih dari sepuluh dan pantauannya selalu berulang gara-gara tak ada sanksi berat berupa pencabutan izin.
Tapi, hingga pertengahan September, Polda Kalteng baru membidik tujuh perusahaan ke tahap penyidikan.
“Ini yang menurut kami secara penegakan hukum masih tebang pilih, dan tidak memunculkan aspek pemulihan,” imbuhnya.
Sumber gambar, Andra Anhar/BBC Indonesia
Ketiga, dibubarkannya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Presiden Prabowo membubarkan BRGM melalui surat Mensesneg pada April 2025. Keputusan itu diambil karena masa kerja lembaga ad hoc tersebut telah habis pada akhir tahun 2024.
Setelah dibubarkan, pemerintah melimpahkan program restorasi gambut ke kementerian teknis, salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup.
Janang menyebut keputusan membubarkan BRGM adalah “kesalahan”.
Sebab, klaimnya, di bawah Presiden Prabowo tidak ada solusi nyata untuk membuat gambut tetap lestari. Justru dijawab dengan menggenjot proyek food estate hingga program strategis nasional lainnya.
“Ini kan sangat kontradiktif dengan apa yang kita harapkan. Bukannya belajar atas peristiwa yang terjadi sebelumnya, malah lahan gambut dirusak dengan adanya program strategis nasional,” sebutnya.
Di Kalteng setidaknya ada 2,3 juta hektare lahan gambut dan sekitar 65% ada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas—keduanya masuk dalam program restorasi BRGM.
Di Pulang Pisau dan Kapuas, BRGM menjaga gambut yang kedalamannya bisa sampai sepuluh meter agar tetap basah dengan membuat sekat kanal dan sumur bor.
Pekerjaan itu memang tidak bisa sepenuhnya menihilkan kasus karhutla di lahan gambut, sambung Janang. Namun, setidaknya, bisa menekan kebakaran secara signifikan pada tahun-tahun dengan cuaca normal.
Kini, dengan melimpahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup, Janang ragu bakal ada penanganan yang lebih baik.
“Yang ada BRGM saja belum maksimal, bagaimana kalau tidak ada sama sekali?” tanyanya.
“Saya rasa akan jalan di tempat (program restorasi gambut) setelah ditinggal BRGM. Bisa karena kurang sumber daya atau finansial. Hanya mimpi di siang bolong Prabowo menjalankan program restorasi ini.”
‘Kesalahan besar’ yang harus dibayar mahal
Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana, satu suara. Ia berkata, membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) merupakan “kesalahan besar” ketika 3 juta lahan gambut di Indonesia rusak sejak bencana karhutla terbesar tahun 2015.
Setelah BRGM bubar, praktis tak ada lembaga yang ditunjuk untuk mengoordinasikan tugas-tugas pemulihan kawasan gambut seperti yang dulu dilakoni BRGM.
Sekarang, pekerjaan berat itu justru diserahkan ke otoritas yang jauh lebih kecil dibandingkan BRGM.
Lembaga itu bernama Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM)—Unit Pelaksana Teknis bentukan Kementerian Lingkungan Hidup.
Sumber gambar, Andra Anhar/BBC Indonesia
Secara hierarki atau struktur organisasi, kata Wahyu, UPT berada paling bawah.
“Dulu BRGM ini punya kewenangan dan fungsi mengkoordinasikan antar-kementerian. Sekarang yang mengoordinasikan antar-kementeriannya menjadi ruang kosong,” tegas Wahyu Perdana di kantornya.
“Ini kan ada gap (kesenjangan) kewenangan yang cukup besar dan berdampak pada anggaran.”
“Dan, ketiadaan lembaga (seperti BRGM) makin memperbesar kesenjangan dalam hal pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut,” terang Wahyu.
“Jadi (pembubaran BRGM) adalah kesalahan besar. Saya khawatir pemerintah tidak melihat lingkungan dan ekosistem gambut sebagai prioritas.”
Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM) memiliki tiga cakupan wilayah kerja: Jambi yang meliputi seluruh provinsi dan Sumatra; Pontianak mencakup seluruh provinsi dan Kalimantan; serta Sorong yang menjangkau seluruh provinsi dan Papua.
Tugas balai tersebut menyusun rencana dan program perlindungan ekosistem gambut-mangrove hingga merehabilitasi kawasan gambut-mangrove yang rusak.
Persoalannya, dengan pekerjaan dan jangkauan seluas itu, Wahyu mempertanyakan keseriusan pemerintah.
“Itu sama saja menyiksa orang kalau balainya cuma tiga, sementara ekosistem gambut di Indonesia ada 24 juta hektare paling besar di Asia. Sebagai gambaran saja, Filipina punya kementerian yang mengurusi gambut yang hanya seluas 60.000 hektare,” cetus Wahyu.
“BPEGM ini sudah anggarannya kemungkinan kecil, orangnya dibatasi, di depan mata karhutla terjadi, mereka bisa ngapain?” tanyanya.
Sumber gambar, Andra Anhar/BBC Indonesia
Baginya, jika tidak ada tindakan cepat, maka pemerintah harus bersiap-siap berhadapan dengan lingkaran setan bencana ekologis: kebakaran lahan dan banjir.
Sebab gambut yang rusak bakal kehilangan kemampuan menyerap air, sehingga kala musim penghujan terjadi banjir besar dan saat musim kering mudah sekali terbakar.
Itu mengapa, tindakan cepat yang mesti segera dilakukan adalah menghentikan semua izin konsesi termasuk yang mengatasnamakan proyek strategis nasional di kawasan gambut—seperti di Papua Selatan: perkebunan tebu dan bioetanol.
Catatan Pantau Gambut, sepanjang Januari-Juli 2026 sedikitnya 86.107 hektare kesatuan hidrologis gambut yang terbakar dalam bencana karhutla 2026. Lokasi terbanyak berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
Papua Selatan menjadi “titik baru” karena dalam peristiwa karhutla periode-periode sebelumnya tidak pernah ada.
Di sana, klaimnya, terdapat 15.000 titik panas hingga Agustus lalu. Hampir 10.000 di antaranya berada di area pangan, energi, atau food estate yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional.
Seperti apa nasib gambut BRG?
Salah satu area kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di Kalimantan Tengah berada di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau.
Saat saya ke sana pada awal September lalu, kabut asap putih menguar dari sela-sela hamparan gambut yang menghitam.
Dari kejauhan, kabut asap itu tampak seperti kubah tipis yang melingkungi sebagian kawasan yang habis terbakar.
Ketua Masyarakat Peduli Api Desa Tumbang Nusa, Silpanus, bercerita api pertama kali membara di lahan gambut ini pada 2 Juli 2026 dan belum betul-betul sepenuhnya reda.
“Sejak 2 Juli itu terus lanjut, enggak ada padam-padamnya,” ujar Silpanus, Senin (06/09).
Sumber gambar, Andra Anhar/BBC Indonesia
Ganasnya api terekam dalam video yang viral pada Minggu malam, 30 Agustus 2026.
Dari atas jembatan Tumbang Nusa, api berkobar hingga membuat langit hitam berubah merah.
Silpanus yang sudah tujuh tahun menjadi relawan bilang, kebakaran pada malam itu masih kalah besar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Api bahkan sudah mendekati jalan raya hingga permukiman warga.
Apa yang dikatakan pria 42 tahun ini benar adanya. Saya melihat sepanjang jalan menuju Desa Tumbang Nusa hamparan tanah gambut menghitam. Pohon-pohon bertumbangan dan hangus terbakar.
Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Tumbang Nusa, kata Silpanus, tak pernah absen barang sehari mendinginkan gambut yang habis terbakar. Mereka tak mau kebakaran kembali terulang.
“Kelihatannya api sudah padam kan, tapi dua atau tiga hari kemudian, api muncul lagi karena api tidak membakar di atas permukaan tanah tapi di bawah,” sebutnya.
Sependek ingatannya, kebakaran di lahan gambut di desanya terus berulang setiap tahun. Yang terbesar pada tahun 2015, 2019, dan 2023.
Di luar tahun-tahun ini, kebakaran tetap terjadi, namun masih terkendali dan tidak meluas.
Selain karena kondisinya kemarau basah, tetapi juga ditopang oleh program Badan Restorasi Gambut (BRG) yang membuat 250 sumur bor dan menutup kanal-kanal buatan proyek di masa Orde Baru bernama Pengembangan Lahan Gambut sejuta hektare.
Tujuannya tak lain untuk membasahi kubah gambut yang kedalamannya bisa sampai sepuluh meter.
Sumber gambar, Andra Anhar/BBC Indonesia
Pembangunan sumur bor dan sekat kanal itu, lanjut Silpanus, dilakukan bersamaan dengan dibentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA) pada 2017.
Sejak itulah, MPA rutin menguras dan membersihkan jalur menuju sumur bor.
Sialnya, sejak BRGM dibubarkan pada akhir tahun 2024, pekerjaan perawatan sumur bor maupun sekat kanal jadi terlantar karena ketiadaan dana.
“Setelah bubar, kami MPA kayak ‘tidur’ karena tidak ada pekerjaan perawatan maupun pembersihan jalur, sama sekali.”
“Kalau dulu kami setiap tahun rutin untuk pembersihan jalur, pengurasan, selalu kami lakukan.”
Parahnya lagi, usai kebakaran hebat sepanjang Juli-Agustus lalu, cuma 20% sumur bor yang terselamatkan. Pipa-pipa paralon sepanjang dua meter yang tertancap di atas sumur ikut hangus.
Bagaimana memecah kebuntuan kerja pemulihan gambut?
Sebelum berubah nama menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada Desember 2020, lembaga ini lahir sebagai Badan Restorasi Gambut (BRG) yang diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016.
Badan ini berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Selama lima tahun pertama, BRG diberi tugas merestorasi ekosistem gambut yang luasannya kurang lebih 2 juta hektare yang tersebar di Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua.
Hasilnya, bagi pegiat lingkungan, belum cukup berhasil menjalankan restorasi gambut sesuai target.
Sumber gambar, Andra Anhar/BBC Indonesia
Kala itu Presiden Jokowi sempat berencana merampingkan bahkan membubarkan sejumlah lembaga demi efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19, salah satunya BRG.
Tapi niat tersebut urung dilakukan.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, Jokowi menambah tugas baru yakni memulihkan kawasan ekosistem mangrove. Jadilah namanya disebut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Meskipun dibebani pekerjaan tambahan, wewenang badan ini merestorasi lahan gambut berkurang. Kalau sebelumnya BRG diberikan keleluasaan untuk mengawasi pemulihan gambut di lahan konsesi, setelah berganti menjadi BRGM ketentuan itu dicoret.
Tak cuma itu saja, target restorasi gambut juga berkurang menjadi 1,2 juta hektare.
Masa tugas BRGM pun tertulis berakhir pada 31 Desember 2024. Setelah itu, tugas dan fungsi BRGM dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Guru Besar Ilmu Biogeokimia Tanah dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Profesor Ahmad Kurnain, mengatakan kehadiran BRGM sebetulnya bertujuan mempercepat kerja-kerja pemulihan gambut yang rusak.
Itu mengapa wewenangnya cukup luas, dari lintas kementerian hingga pemerintah daerah.
Sumber gambar, Andra Anhar/BBC Indonesia
Dan, ketika lembaga itu dibubarkan, Presiden Prabowo semestinya tidak hanya melimpahkan tugas tersebut ke kementerian teknis terkait. Tapi, turut melibatkan pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak.
“Mestinya setelah BRGM bubar dikembalikan mandat itu ke lokos masing-masing. Semisal di Banjarbaru setiap tahun kebakaran, harus ada upaya-upaya dari tingkat provinsi sampai desa,” paparnya.
“Provinsi, kelurahan, kota, desa kan punya sumber daya masing-masing, harusnya itu yang dioptimalkan.”
“Tapi kalau Presiden ingin melanjutkan BRGM, lebih bagus,” imbuhnya.
Ketua Masyarakat Peduli Api Desa Tumbang Nusa, Silpanus, juga berharap BRGM dihidupkan kembali.
Seingatnya, sejak akhir 2024 sampai sekarang tidak ada perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun dinas yang datang mengecek kondisi gambut di desanya.
“Tidak ada yang turun dari pemerintah setelah BRGM rehat.”
Apakah pemerintah kembali membentuk badan baru?
Di tengah peluncuran program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Jembrana, Bali, pada 25 Agustus lalu, Presiden Prabowo menargetkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia bisa teratasi dalam satu hingga dua pekan ke depan.
Tapi, kenyataan menunjukkan sebaliknya.
Sampai sekarang api tak juga reda.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut masih sekitar 209,78 hektare yang perlu dipadamkan, yang terluas ada di Kalimantan Selatan.
“Hujan buatan, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, karena asapnya cukup tebal, Pak Presiden,” beber Kepala BNPB, Suharyanto melaporkan situasi terkini kepada Prabowo, Rabu (23/09).
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Esoknya, pada Kamis (24/09), Prabowo mengundang 20 lebih ilmuwan serta peneliti gambut ke Istana Jakarta, dalam rangka membahas penanganan lahan gambut untuk mencegah kebakaran lahan berulang setiap tahunnya.
Dan hasilnya, Prabowo kembali menghidupkan badan baru bernama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
“Tadi, Bapak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi tentunya dengan anggaran yang cukup untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan,” ujar Menhut Raja Juli saat jumpa pers setelah rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (24/09) malam.
Raja Juli bilang, pemerintah akan memprioritaskan enam provinsi dalam pencegahan karhutla di kawasan gambut, antara lain Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pembentukan lembaga tersebut akan diproses secepat mungkin dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang.
Meski begitu, pegiat lingkungan menilai keberadaan BPGMN hanya akan bermakna jika mampu memperbaiki tata kelola gambut dan mangrove serta menindak pelanggaran korporasi, bukan sekadar menambah lembaga baru.
