Sumber gambar, Agency via Getty Images
Pengadilan khusus untuk menangani kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya akan segera dibentuk pemerintah Kerajaan Bersatu (UK) dalam kurun dua tahun ke depan. Langkah ini diklaim dapat memberi akses yang lebih besar kepada para korban mendapat keadilan.
Setiap pengadilan khusus ini akan dirancang memiliki setidaknya satu ruangan untuk orang-orang yang berstatus sebagai korban.
Di ruangan itu, mereka bisa mengikuti persidangan dari jarak jauh, sekaligus menyampaikan bukti dan kesaksian melalui video.
Para korban juga akan diberikan pintu masuk dan ruang tunggu khusus. Tujuannya memisahkan mereka dari terdakwa.
Pengaturan rinci terkait akses dan tata letak ruangan ini nantinya akan disesuaikan dengan rancangan arsitektur setiap bangunan pengadilan.
Pembentukan pengadilan khusus ini disambut positif lembaga advokasi yang selama ini mendampingi korban kekerasan seksual di UK, Rape Crisis England and Wales.
Menurut mereka, “ini adalah langkah maju yang signifikan” dan sejalan dengan desakan yang telah mereka sampaikan selama bertahun-tahun.
“Langkah ini mencerminkan urgensi memastikan bahwa pengadilan mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhan korban dan penyintas—sesuatu yang sangat penting untuk memastikan keadilan,” kata pimpinan badan amal tersebut, Ciara Bergman.
Rape Crisis England and Wales selama ini mengeluhkan rendahnya kasus kekerasan seksual yang dibawa ke meja hijau. Mereka juga menyoroti bagaimana penundaan proses pengadilan selama ini telah menghalangi korban untuk melapor atau mencari keadilan.
Dari seluruh laporan pemerkosaan yang dicatat oleh kepolisian di UK, hanya 2,8% di antaranya masuk ke pengadilan, merujuk data per Maret 2024.
Kasus kekerasan juga merupakan kejahatan yang membutuhkan waktu paling lama untuk diselidiki.
Merujuk Badan Statistik UK, dalam periode 2017 hingga 2020 hanya seperenam korban pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan yang melaporkan ke polisi.
Lebih dari sepertiga korban merasa polisi tidak dapat membantu mereka. Sebagian dari mereka juga ragu mencari keadilan karena merasa akan melalui proses yang akan memalukan.
Pejabat setara menteri di pemerintahan UK yang khusus menangani korban kekerasan seksual, Alex Davies-Jones, menyebut pembentukan pengadilan baru ini sebagai upaya mengurangi tumpukan kasus.
Di tingkat Pengadilan Tinggi UK, terdapat 80.098 kasus dugaan kejahatan yang belum ditangani per akhir Maret 2026.
Dari angka itu, 15.373 di antaranya—atau sekitar 19%—merupakan kasus dugaan kekerasan seksual, menurut badan advokasi Rape Crisis England and Wales.
Menteri Davies-Jones mengatakan, menyediakan ruang sidang khusus penyintas “tidak cukup” dan bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi tumpukan kasus.
Menurutnya, pemerintah perlu juga segera mengesahkan rancangan regulasi terkait pengadilan untuk meningkatkan ketepatan waktu, efektivitas, dan juga pencegahan kasus kejahatan.
Partai Konservatif UK, menilai pembentukan pengadilan khusus kekerasan seksual ini sudah lama tertunda. Mereka menyebut langkah itu seharusnya tidak disertai pembatasan jumlah juri yang terlibat dalam memutuskan vonis perkara.
Sumber gambar, Getty Images
Kebijakan baru di Kementerian Kehakiman UK ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar £23 juta atau sekitar Rp550 miliar.
Sebagai bagian dalam langkah ini, pemerintah UK juga akan memberi pelatihan khusus kepada staf pengadilan, yang berfokus pada aspek trauma korban. Nantinya, setiap satu korban akan didampingi satu staf pengadilan.
Terhitung Oktober mendatang, pemerintah UK menyatakan setiap kasus kekerasan seksual akan mendapat jadwal yang pasti.
Perdana Menteri UK, Andy Burnham, menyebut kasus ini tidak akan ditempatkan pada daftar kasus dengan jadwal yang berubah-ubah.
Andy Burnham mengklaim, langkah itu cara pemerintah “menyeimbangkan kembali timbangan keadilan dan mengutamakan korban.”
Saat ini terdapat 84 gedung Pengadilan Tinggi di seluruh Inggris dan Wales, yang berisi sekitar 500 ruang sidang.
Menteri urusan korban, Davies-Jones, menyebut pemerintah UK menargetkan satu ruang khusus untuk penyintas kekerasan seksual di setiap gedung pengadilan bisa tercapai pada 2028.
Jika arsitektur gedung menghalangi rencana itu, Davies-Jones menyebut staf pengadilan harus memastikan pendekatan yang berlandaskan trauma. Misalnya, dengan menjadwalkan waktu kedatangan dan ruangan yang berbeda dalam memberikan bukti bagi korban dan terdakwa.
Pemerintah UK mengklaim, perubahan itu mengikuti anjuran anggota parlemen dari Partai Buruh, Charlotte Nichols, yang menunjukkan “kekuatan dan keberanian yang luar biasa” dalam berbicara secara terbuka tentang statusnya sebagai korban perkosaan.
Nichols dalam beberapa tahun terakhir menyerukan perubahan pada sistem peradilan.
Maret lalu, Nichols melepaskan hak anonimitasnya, ketika dia menyampaikan pidato di Parlemen. Saat itu dia berkata bahwa dia harus menunggu lebih dari 1.000 hari untuk pergi ke pengadilan.
Pada awal 2026, pemerintah UK mengumumkan korban perkosaan akan mendapat akses ke penasihat hukum di seluruh proses peradilan pidana.
Partai Buruh berjanji dalam manifesto tahun 2024 mereka untuk mengurangi separuh kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam satu dekade ke depan.
“Terlalu lama, korban perkosaan dan pelanggaran seksual serius merasa dikecewakan oleh sistem peradilan kita,” kata Burnham.
“Tingkat penuntutan untuk perkosaan sangat rendah, dengan banyak korban menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keadilan. Ini tidak cukup baik,” ujarnya.
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Charlotte Nichols, menuduh Menteri Kehakiman saat itu, David Lammy, menggunakan korban sebagai “senjata” untuk mendorong reformasi sistem hukum.
Nichols menyebut tuduhan itu saat dia berbicara di depan umum untuk pertama kalinya tentang pemerkosaan yang dialaminya.
Nichols mengkritik rancangan undang-undang tentang pengadilan yang disebutnya membatasi juri semata-mata untuk kasus pidana dengan kemungkinan hukuman penjara tiga tahun atau lebih.
Nichols mengatakan, dia telah menunggu 1.088 hari untuk pergi ke pengadilan. Setiap hari dia merasa tersiksa.
Orang yang melakukan kekerasan terhadap Nichols dibebaskan di pengadilan tinggi. Orang itu kemudian diperintahkan untuk membayar kompensasi setelah Nichols memenangkan kasus perdata terhadapnya.
“Karena saya telah menanggung setiap penghinaan yang dapat diberikan oleh sistem peradilan pidana yang rusak, saya peduli reformasi seperti apa yang sebenarnya akan memberikan keadilan bagi para penyintas dan korban kejahatan secara lebih luas,” katanya.
Partai Konservatif menyebut upaya mengatasi penundaan persidangan kasus kekerasan seksual sudah lama tertunda. Mereka mendesak Partai Buruh untuk berkomitmen membatalkan rencana pembatasan jumlah juri.
“Fakta bahwa para korban telah menarik kasus mereka karena prosesnya terlalu lama merupakan hal yang memalukan,” kata politikus Partai Konservatif, Nick Timothy.
“Partai Buruh perlu membuat pengadilan bersidang sepanjang tahun, mengakhiri penundaan dan menyelesaikan tumpukan kasus, bukan malah merusak hak warga untuk mendapat keadilan dari juri,” ujarnya.
Penundaan panjang untuk kasus-kasus yang akan disidangkan berdampak serius pada kesehatan mental korban, kata lembaga tersebut.
Beberapa bulan setelah pernyataan itu, seorang perempuan yang mengatakan bahwa dia dilecehkan secara seksual seorang pengemudi taksi membatalkan laporannya ke penegak hukum karena persidangan terus-menerus ditunda.
Perempuan itu melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut pada awal tahun 2022. Dia memberikan bukti di pengadilan pada Desember 2023, tapi kasus tersebut ditunda hingga September 2024 ketika hakim jatuh sakit.
“Saya tidak bisa membiarkan ini menyakiti saya lebih jauh,” katanya.
