Spanyol kerahkan serdadu ke wilayahnya di Afrika – Apa itu Ceuta dan Melilla?

Otoritas lokal melaporkan, gelombang penyeberangan terus berlanjut hingga Jumat (31/07) dini hari dan sempat diwarnai bentrokan antara petugas keamanan dan para migran.

Berdasarkan foto dan video yang beredar di media sosial, terlihat aksi pelemparan batu ke arah gerbang perbatasan, serta ribuan migran usia muda yang telantar dan tidur di jalanan.

Sementara itu, pejabat setempat mengonfirmasi sekitar 300 hingga 400 migran juga berhasil menembus perbatasan dari Maroko menuju Melilla.

Di Maroko, wilayah yang diduduki Spanyol itu disebut “Sebtah dan Melilah”. Namun, dunia internasional mengenalnya sebagai Ceuta dan Melilla, wilayah Spanyol yang berada di Afrika Utara.

Kedua kota itu adalah satu-satunya wilayah dari negara Eropa yang berdaulat di daratan Afrika. Realitas politik dan hukum itu tidak pernah diakui oleh Maroko.

Maroko terus menuntut agar kedua tempat itu dikembalikan, bersama empat wilayah kecil lainnya di Mediterania, sekitar Selat Gibraltar.

Peningkatan arus migran yang baru-baru ini terjadi bukanlah kali pertama.

Pada 2021, jumlah migran yang menyeberang dalam satu hari mencapai 8.000 orang, yang sebagian besar warga Maroko. Belakangan terungkap bahwa penjaga batas dari pihak Maroko sengaja membiarkan penyeberangan itu terjadi.

Kejadian pada 2021 itu dengan cepat berubah menjadi krisis diplomatik antara Spanyol dan Maroko.

Pemerintah Spanyol saat itu pun mengirim pasukan tambahan, dan menyebutnya sebagai “krisis terbesar yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir antara Uni Eropa dan Maroko.”

Sebaliknya, warga Maroko menggaungkan kampanye di X (dulu Twitter), seperti: “Ceuta dan Melilla Bukanlah Spanyol” hingga “Ceuta dan Melilla Adalah Milik Maroko – Akhiri Kolonialisme”.

“Mereka bukanlah migran, mereka berada di tanah air mereka sendiri,” tulis salah satu pengguna X.

Spanyol, sama seperti kebanyakan negara lain, tidak pernah mengakui klaim kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat.

Meski begitu, mayoritas masyarakat Maroko menganggap Sahara Barat adalah bagian dari Maroko, sama seperti Ceuta dan Melilla.

Perdebatan mengenai status kedua kota itu kerap mencuat ke permukaan, terutama saat terjadi krisis migrasi ilegal.

Jika dilihat lebih dalam: Wilayah kantong itu berdiri di tanah Afrika, sedangkan pusat Spanyol berada di benua Eropa.

Realitas ini mencerminkan kasus klasik tentang kolonialisme Eropa.

Sejarah singkat Ceuta dan Melilla:

Bahkan, jika dikorek lebih dalam, akan ditemukan sejumlah narasi yang saling bertentangan dan kerumitan hukum yang saling bertentangan.

Seperti kebanyakan sengketa teritorial lainnya, masalah ini juga membawa beban beban emosional dan harga diri bangsa dari kedua sisi Laut Mediterania.

Sumber-sumber Arab menggambarkan Ceuta sebagai titik awal kekuasaan Islam atas Semenanjung Iberia pada abad ke-8, sebuah kekuasaan yang bertahan selama 800 tahun.

Kota pelabuhan itu kemudian direbut kembali dalam peristiwa yang dikenal sebagai Reconquista—kampanye militer oleh kerajaan-kerajaan Kristen untuk merebut kembali Semenanjung Iberia dari kekuasaan Islam.

Kedua kota itu direbut oleh Spanyol antara abad ke-15 dan ke-16. Waktunya hampir bersamaan ketika Christopher Columbus “menemukan” Amerika dan membuka jalan bagi penjajahan Eropa di Amerika Utara dan Selatan.

Bagi umat Islam, Ceuta dan Melilla menjadi sebuah pengingat yang menyakitkan atas kekalahan mereka dari kekuatan Barat dan Kristen yang saat itu sedang bangkit.

“Ini adalah tanah Muslim tidak peduli seberapa lama penjajahan berlangsung. Sebuah luka lama yang dianggap sebagian orang sudah sembuh, padahal masih terus berdarah dan tidak ada obat lain selain merebutnya kembali,” tulis salah satu media berbahasa Arab menggambarkan perasaan itu.

Bahkan Wikipedia bahasa Arab menyebut kedua kota itu sebagai wilayah Maroko yang berada di bawah kendali Spanyol.

Meskipun Maroko pernah berperang untuk merebut Sahara Barat setelah Spanyol pergi pada tahun 1975, usahanya untuk mengambil kembali Ceuta dan Melilla nampak setengah hati.

Maroko gagal mendesak PBB untuk memasukkan kedua kota itu ke dalam daftar wilayah yang belum dibebaskan dari penjajahan (wilayah non-otonom).

Pengamat politik Maroko, Samir Bennis mengatakan, usai merdeka dari Spanyol dan Prancis, Maroko bertindak dengan niat baik dan mengira masalah ini akan diselesaikan secara damai di masa depan.

Namun, pihak Spanyol tidak membalas niat baik itu.

“Pada 6 Juli 1963, mendiang Raja Hassan II dari Maroko dan Jenderal Franco yang memimpin Spanyol bertemu di Bandara Barajas, Madrid, untuk membahas sengketa wilayah mereka,” kata Bennis.

“Maroko setuju untuk memisahkan isu Ceuta dan Melilla dari sengketa wilayah lainnya yang sedang dibahas di Komite Politik dan Dekolonisasi Khusus PBB, yang dikenal sebagai Komite ke-4,” lanjutnya.

Kini, Spanyol menolak mentah-mentah pembahasan atau negosiasi apa pun soal kedua kota itu. Spanyol menegaskan bahwa wilayah itu sudah menjadi milik mereka selama lebih dari lima abad dan merupakan bagian resmi dari negara Spanyol.

Namun, Bennis mempertanyakan klaim Spanyol itu berdasarkan alasan sejarah dan hukum.

“Dari sudut pandang politik dan pemerintahan, di sebagian besar sejarahnya, kedua kota enklave ini tidak pernah dianggap sebagai kota Spanyol seutuhnya.”

“Status mereka berubah-ubah antara benteng militer dan penjara terbuka, tempat orang-orang buangan dikirim untuk menjalani hukuman atau disingkirkan dari daratan utama Spanyol,” ujarnya.

Lalu, bagaimana hukum internasional memandang klaim dari kedua belah pihak?

“Berdasarkan hukum internasional, Maroko tidak memiliki klaim yang kuat atas Ceuta dan Melilla, yang sudah menjadi milik Spanyol selama ratusan tahun.”

“Ada hambatan hukum dan politik yang signifikan untuk mengubah status wilayah itu demi keuntungan Maroko,” tulis Dr. Jamie Trinidad, dari Universitas Cambridge, Inggris.

“Secara politik, fakta bahwa warga Ceuta dan Melilla ingin tetap menjadi bagian dari Spanyol adalah penghalang paling signifikan atas perubahan status apa pun.”

“Gagasan Maroko mengambil alih kota-kota ini bertentangan dengan keinginan warganya hampir yang tidak mungkin terpikirkan saat ini,” tambahnya.

Dengan kata lain, bahkan jika terjadi perubahan peta kekuatan dan masalah kedaulatan ini diserahkan kepada warga Ceuta dan Melilla, maka seberapa besar kemungkinan mereka memilih dipimpin oleh Maroko daripada menjadi bagian dari negara Eropa?

Jawabannya tentu sudah bisa ditebak.