Potensi hujan lebat di Sumatra – Penyintas bencana 2025 dirundung cemas, apa mitigasi pemerintah?

Ketakutan yang dialami para penyintas itu sangat beralasan, kata Kepala Pusat Riset Kebencanaan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Adrin Tohari.

Dia berkata, pemerintah perlu segera mengevaluasi lokasi hunian sementara maupun permukiman warga yang masih berada di kawasan berisiko tinggi.

Bagaimana cerita para penyintas di tengah ketakutan akan banjir dan longsor pada 2026 ini?

Banjir bandang dan longsor terjadi di sejumlah wilayah di Aceh pada pertengahan September 2026. Salah satu penyebabnya adalah hujan intensitas tinggi.

Pada 13-14 September lalu, ratusan keluarga terdampak bencana itu di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya dan Gayo Lues, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bencana hidrometeorologi setahun lalu membuat tanah di kawasan bencana belum kokoh dan labil.

Karenanya, pria yang akrab disapa Mualem itu menyebut perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan dari pemerintahannya.

Dia berkata, Pemerintah Aceh bersama seluruh unsur terkait perlu memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, termasuk memperkuat koordinasi dan respons cepat di lapangan.

Namun, mitigasi itu dirasakan lamban oleh para penyintas.

Pendangkalan sungai dan pembuatan bronjong yang sampai saat ini masih belum rampung menyebabkan air mudah merendam pemukiman warga Gayo Lues.

Akibatnya, sejumlah penyintas yang masih trauma harus berhadapan lagi dengan situasi untuk mengungsi tengah malam.

Wulan Sari, ibu dua orang anak dari Desa Agusen, Kabupaten Gayo Lues, sudah berulang kali mengalami banjir bandang dan tanah longsor.

Kini ia memilih hidup di desa lain dengan cara mengontrak rumah.

“Semua harta dan benda sudah habis dibawa air, kini yang tersisa hanya pondasi rumah. Inipun sampai kini masih dalam kondisi genangan air, jika hujan deras,” kata Wulan Sari.

Menurut Wulan, desa tempat tinggalnya berada di zona merah.

Setelah banjir bandang akhir 2025, Wulan sempat tinggal di hunian sementara. Tapi, banjir susulan, membuatnya harus menyelamatkan diri ke atas bukit dan terperangkap di sana beberapa hari.

“Baru pada Agustus lalu saya pindah ke kontrakan sekarang,” ujarnya.

Wulan berkata, dia mendapatkan uang bantuan sebesar Rp13,4 juta pada Juli lalu.

Uang itu ia gunakan untuk mengontrak rumah, sekaligus merintis ekonomi rumah tangganya.

Kondisi yang sama dialami Evi Susanti, 34 tahun, warga Desa Agusen lainnya. Meski masih punya rumah, dia hidup dengan was-was dan ketakutan.

Sungai Agusen yang sebelumnya berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya, kini makin melebar. Jaraknya hanya 50 meter dari rumahnya.

“Kalau hujan deras… begitu tengah malam saya dan suami bawa lari empat anak ke bukit, si bungsu yang masih dua tahun di gendong,” kata Evi Susanti.

Selain karena luapan sungai, Evi menjelaskan, terdapat longsoran yang berangsur turun di belakang rumahnya ketika hujan.

Kekhawatiran ini yang membuat mereka sering mengungsi, meski tetap kembali tinggal di rumah.

“Sekarang kebun sudah enggak ada lagi, karena sudah longsor, yang tersisa cuma rumah. Walau takut, tetap harus kembali karena itu satu-satunya harta kami,” kata Evi.

Penyintas di Aceh Tenggara, Dina Maryana, 36 tahun, mengatakan sudah berulang kali membersihkan rumah dari material banjir.

Saat ini hujan yang jatuh sebentar saja, kata dia, bisa langsung memicu banjir.

“Sungai Kale Alas mudah meluap, sekarang air sedang tinggi, jadi dalam posisi tetap siaga,” kata Dina.

Menurut Dina, korban banjir di wilayahnya sampai saat ini tidak mendapatkan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari pemerintah. Padahal sekitar 90% kawasannya terendam banjir rata-rata setinggi satu meter.

“Orang-orang bangun sendiri rumahnya yang sudah rusak. Jadi ditinggiin pondasi rumahnya. Karena jarak kami sama sungai cuma 200 meter,” katanya.

Belum lagi, kata dia, perbaikan jembatan utama di kampungnya belum selesai. Para petani yang ingin mengangkut hasil kebun harus mengeluarkan biaya lebih.

“Sekarang harus mutar sampai 45 menit, karena jembatan utama di tempat kami putus. Biaya untuk ngangkut jagung dari kebun semakin mahal,” kata Dina.

Pada November 2025, ketika banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Aceh Tengah, permukiman di Kampung Sanehen dianggap aman oleh warganya.

Namun, 13 September 2026 lalu, deretan rumah di dataran tinggi Gayo itu terkubur material longsor. Akibatnya satu anak meninggal dunia dan 13 orang luka-luka.

Hujan lebat sejak siang awalnya masih dianggap warga layaknya hujan biasa, tanpa ada peringatan apa pun yang menyertainya.

Hingga jelang petang, Yuhana, seorang ibu yang anaknya meninggal dunia pada peristiwa itu menceritakan, “ketika hujan semakin lebat, ada suara disambut dengan getaran”.

Posisi Yuhana kala itu di dalam rumah bersama suami dan kedua anaknya. Tiba-tiba longsor merangsek dari belakang rumah.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo pada Jumat (18/09) datang ke sejumlah lokasi banjir dan longsor di Aceh, termasuk di kampungnya Yuhana.

Dalam keterangan kepada media, Dody bilang pemerintah berniat mengkaji kemungkinan relokasi warga.

“Agar lebih komprehensif, saya minta dilakukan uji geoteknik terlebih dahulu,” katanya.

Upaya itu dilakukan untuk mengetahui sifat fisik, mekanik dan kondisi lapisan tanah atau batuan, memastikan keamanan serta stabilitas suatu struktur atau lahan.

Menurut juru bicara Pemkab Aceh Tengah, Mustafa Kamal, longsor di Sanehen ini menjadi salah satu kasus dampak bencana susulan setelah November 2025.

Pemkab, kata dia, akan melakukan dokumentasi dan verifikasi titik-titik berisiko.

“Langkah itu diperlukan agar dampak bencana terbaru dapat diselaraskan dengan program pemulihan yang telah berjalan,” tuturnya.

Kerentanan masyarakat pascabencana dan ancaman banjir berulang akibat pemulihan yang belum tuntas. Hal ini tergambar dari kehidupan para penyintas banjir dan longsor Sumatra sembilan bulan pascabencana.

Pendeta HKBP Hutanabolon, Paten Sidabutar, menunjukkan plang-plang bertuliskan “Huntara Mandiri” yang tersebar di Desa Hutanabolon, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Situasi ini ia bagikan dalam Facebook pribadinya baru-baru ini.

Hutanabolon adalah wilayah paling terdampak dengan 12 orang meninggal dunia pada banjir dan longsor Sumatra di penghujung 2025.

Huntara alias hunian sementara ini dibangun para penyintas banjir dan longsor dengan uang pribadi di sejumlah titik.

Satu titik yang ditunjukkan Paten Sidabutar berada di kompleks pemakaman.

“Yang selama ini kuburan itu adalah ditakuti orang, sepi, gelap gitu. Di situ sekarang didirikan (huntara),” katanya. “Bertetangga dengan kuburan”.

Pondok sementara yang ditunjukkan di lokasi itu, kebanyakan berukuran 3×3 meter, berbahan papan kayu bekas, dan diselimuti terpal. Ada juga tenda-tenda lusuh berwarna kuning dan jingga berlabelkan “BNPB”.

“Tidak lupa mendirikan ayunan ya. Dengan segala bahan-bahan yang ada,” katanya sambil menyapa dua bocah yang sedang bermain ayunan sederhana terikat batang pohon.

Simak juga berita terkait:

Di lokasi lainnya, ia memperlihatkan rumah panggung kayu dengan atap seng apa yang ia sebut sebagai “rumah darurat”. Untuk masuk ke dalam bangunan ini, harus membungkuk.

Rumah yang ia sebut seperti “kandang domba”, merupakan tempat warga mengevakuasi diri saat hujan deras.

“Jadi setiap datang hujan, apalagi sudah ada satu jam, mereka itu sudah pada takut. Dan sudah bersiap-siap naik ke gunung-gunung itu untuk mengungsi,” kata Paten Sidabutar.

Hujan deras yang menyebabkan banjir kembali terjadi pada 18 Agustus lalu di Hutanabolon. Tanggul sementara sungai jebol.

Airnya kemudian mengalir ke permukiman, jalan dan perkebunan.

Huntara mandiri ini adalah milik penyintas banjir dan longsor besar akhir 2025 silam yang kehilangan tempat tinggal.

Sebanyak 46 adalah jemaat dari HKBP Hutanabolon.

Paten Sidabutar berkata, bangunan ini sepenuhnya dibiayai secara mandiri oleh warga, sebab belum ada bantuan huntara dari pemerintah.

“Kalau dari pemerintah sampai sekarang, sebagian atau sebagian kecil hanya dapat jaminan hidup dan bantuan stimulan. Kadang yang korban-korban tidak dapat, yang tidak korban yang menjadi dapat. Itu sekarang menjadi persoalan, keluhan-keluhan masyarakat di sini,” katanya.

Persoalannya semakin pelik karena bantuan logistik semakin jarang datang, setidaknya setelah tiga bulan pascabencana.

Saat ada mobil asing yang masuk ke wilayah ini, para penyintas biasanya sudah mengikutinya dari belakang. Semua berharap “ada bawa sembako atau bantuan”.

Konflik dan kecemburuan sosial mulai muncul karena tidak semua korban menerima bantuan pemerintah. Ada dugaan pendataan tidak tepat sasaran.

Solidaritas masyarakat makin lemah, kata Sidabutar.

“Sekarang tidak lagi. Sudah pada wanti-wanti kita ini. Pokoknya yang penting selamatlah diri sendiri. Egoislah sekarang,” katanya.

Di tengah situasi ini, Paten Sidabutar berharap pemerintah menyadari bahwa korban banjir masih hidup dalam kondisi sulit. Mereka membutuhkan bantuan, perlindungan dan solusi jangka panjang bukan hanya saat bencana pertama kali terjadi.

“Keinginan masyarakat, ada hunian tetap agar mereka bisa beraktivitas kembali normal,” ujarnya.

Paten Sidabutar mengaku bisa saja meninggalkan lokasi kediamannya yang rawan. Tapi ia tidak ingin meninggalkan jemaatnya sendirian.

“Karena melihat penderitaan umat kita ini sungguh-sungguh dengan miris, saya sebagai pendeta tidak mau pindah.

Bersama-sama dulu menderita. Entah apa nanti yang terjadi, kita lihat tindakan dari pemerintah,” katanya.

Sejauh ini, meskipun pemulihan berjalan lambat tapi di lapangan pemerintah telah menyediakan toilet umum, dan sumur air di titik-titik pengungsian.

Selain itu, ada pemeriksaan kesehatan dan memulai merintis tanggul permanen sungai.

Kekhawatiran penyintas korban banjir bandang Sumatra yang masih bertahan di kawasan rawan menjelang musim hujan dinilai sangat beralasan.

Kepala Pusat Riset Kebencanaan di BRIN, Adrin Tohari, menyebut kondisi geologi wilayah Bukit Barisan di Pulau Sumatera memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang, terutama saat terjadi cuaca ekstrem.

Menurutnya, wilayah perbukitan di Sumatra terbentuk oleh lereng-lereng curam akibat aktivitas tektonik yang berkaitan dengan Sesar Sumatera dan zona subduksi di bagian barat pulau tersebut.

Kondisi itu membuat kawasan ini secara alami rentan mengalami longsor maupun banjir bandang ketika diguyur hujan berintensitas tinggi.

“Kalau kekhawatiran masyarakat saat ini, terutama yang masih tinggal di daerah terdampak atau dekat aliran sungai, itu sangat bisa dipahami,” katanya.

Banjir Sumatra yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa dan membuat setengah juta populasi mengungsi pada 2025 disebabkan cuaca ekstrem dan diperparah dengan penggundulan hutan.

Fenomena serupa, menurutnya, bukan pertama kali terjadi di Sumatra. Banjir bandang juga pernah melanda sejumlah wilayah lain, termasuk Bahorok pada 2003 dan beberapa daerah di Sumatra Barat yang dikenal dengan istilah galodo.

Selain faktor cuaca, material endapan vulkanik di kawasan pegunungan yang belum terkonsolidasi dengan baik membuat tanah menjadi mudah jenuh air dan kehilangan kestabilannya.

Saat longsoran masuk ke aliran sungai, material tersebut dapat membendung arus sebelum akhirnya pecah dan berubah menjadi banjir bandang yang membawa lumpur, batu, dan kayu ke kawasan permukiman.

“Pada suatu saat ketika terjadi kenaikan air sungai yang terbendung oleh material longsoran itu, akhirnya berubah menjadi banjir bandang,” katanya.

Menghadapi musim hujan yang akan datang, Adrin menilai pemerintah perlu segera mengevaluasi lokasi hunian sementara maupun permukiman warga yang masih berada di kawasan berisiko tinggi.

Jika terbukti berada dalam zona ancaman banjir bandang, relokasi harus menjadi prioritas.

“Itu jadi salah satu cara mengurangi risiko,” katanya.

Untuk jangka panjang, Adrin menyebut pembangunan infrastruktur mitigasi seperti sabo dam perlu diperluas.

Bendungan pengendali air di hulu sungai ini berfungsi menahan dan mengurangi kecepatan material yang terbawa banjir bandang sehingga dampaknya terhadap kawasan hilir dapat ditekan.

“Cuma yang namanya investasi untuk mitigasi bencana itu memang harus besar, sesuatu yang membutuhkan political will dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Adrin juga mengkritik pola penanganan bencana di Indonesia yang dinilainya masih terlalu berfokus pada respons setelah bencana terjadi.

Ia menyebut investasi mitigasi dan pencegahan masih lebih kecil dibanding biaya yang dikeluarkan penanganan pascabencana.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk upaya pencegahan, mulai dari penelitian kebencanaan, pembangunan infrastruktur mitigasi, edukasi masyarakat, hingga penguatan tata ruang berbasis risiko bencana.

“Investasi mitigasi memang besar di awal, tetapi akan mengurangi biaya penanganan ketika bencana terjadi,” ujarnya.

Jurnalis di Aceh, Hidayatullah dan Iwan Bahagia, berkontribusi dalam liputan ini