Sumber gambar, AFP via Getty Images
Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden Indonesia, kata Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, Rabu (11/11).
“Betul,” sebut ketua tim relawan Joko Widodo itu kepada BBC News Indonesia ketika ditanya mengenai kabar pengunduran diri Gibran.
Keputusan mundur sekaligus surat pengunduran diri Gibran disebut telah disampaikan langsung pada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11).
Keputusan Gibran mengemuka setelah putusan Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya saat proses pemilu 2024.
Putusan tersebut kemudian menjadi landasan bagi sebanyak 120 anggota DPR RI mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden.
Usulan itu disampaikan dalam rapat bersama antara anggota pengusul dari delapan fraksi dengan pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (11/11).
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.
Pada Selasa (10/11), Gibran sempat menyatakan akan mengambil langkah hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya. Langkah ini ia sebut merupakan saran Prabowo.
Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu juga mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Dasar dan Menegah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan PK atas putusan MA.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1,” ujarnya.
Akan tetapi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Syahganda Nainggolan, membantah klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahwa Presiden Prabowo Subianto memberinya saran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda mendasari bantahannya dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Selasa (10/11).
Yusril mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” katanya dalam keterangan yang dikirim Rabu (11/11), dilansir dari Antara.
Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran yang dikeluarkan pada 2019. MA juga menyatakan Suket milik Gibran itu batal.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyebut berdasarkan prinsip ne bis in idem, gugatan baru terhadap objek yang sama akan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
“Putusan PTUN tingkat pertama tidak dapat membatalkan atau mengesampingkan putusan kasasi Mahkamah Agung karena MA adalah pengadilan tertinggi dalam lingkungan peradilan tata usaha negara,” papar Titi Anggraini kepada BBC News Indonesia.
Namun demikian, kuasa hukum Gibran menilai putusan MK maupun MA cacat lantaran kliennya tidak pernah diperiksa atau diberi kesempatan pembuktian.
Itu sebabnya, dalam sidang lanjutan di PTUN nanti Gibran bakal membawa semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendidikannya.
“Kita tunggu dong pembuktiannya, biar fair (adil), sebab prinsip hukum itu fair of trial,” ucap salah satu anggota tim kuasa hukum Gibran, Ade Darmawan kepada BBC News Indonesia.
Sampai tahap mana sidang gugatan suket Gibran di PTUN?
Gugatan terhadap Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diajukan oleh Tiurma Mercy Sihombing pada 2026.
Dalam perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut ada dua pihak menjadi tergugat.
Pertama, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen karena menerbitkan Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran—yang disebut sebagai tergugat I.
Kedua, Gibran masuk sebagai pihak tergugat lantaran keputusan yang disengketakan berkaitan langsung dengan kepentingan hukumnya—yang disebut sebagai tergugat II intervensi.
Sumber gambar, tirto.id/Muhamad Nizar
Merujuk pada isi gugatan, Mercy mempersoalkan keabsahan administrasi negara yang menerbitkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran.
Sebab, menurutnya, tiga dokumen yang menjadi dasar penerbitan Suket tidak cukup untuk membuktikan seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan SMA.
Tiga dokumen yang dimaksud antara lain:
- Certificate of Attendance: sertifikat yang menerangkan kehadiran atau partisipasi dalam pendidikan
- Academic records/transcipt: catatan akademik atau transkip nilai
- Enrollment: dokumen pendaftaran pendidikan.
Pada wawancara dengan Bambang Harymurti di kanał YouTube Retorika Show—yang ditayangkan pada 17 September 2026—Mercy mengklaim bahwa dia ingin menertibkan administrasi pemerintahan.
Ia berharap Suket penyetaraan pendidikan Gibran yang menurutnya tidak memenuhi ketentuan dapat dibatalkan. Dan, jika gugatannya dikabulkan, konsekuensinya adalah Kemendikdasmen mencabut keputusan tersebut secara total dan permanen.
Tetapi, pada sidang 29 Oktober 2026, pihak penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan di tengah sidang yang beragendakan penyerahan bukti. Alasannya, karena kementerian dan pihak Gibran tidak juga menghadirkan tiga dokumen yang dianggap penting untuk menguji dasar penerbitan Suket itu.
Setelah mengajukan pencabutan, Mercy beserta timnya termasuk Denny Indrayana meninggalkan ruang sidang (walk out).
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyatakan keberatan terhadap pencabutan gugatan. Menurutnya, perkara yang sudah diperiksa tidak semestinya dihentikan secara sepihak tanpa mengikuti ketentuan hukum acara.
Pada sidang berikutnya, 5 November 2026, Hakim PTUN Jakarta Febriana Permadi menyampaikan bahwa majelis menolak permohonan pencabutan gugatan. Sebab, pihak tergugat I dan tergugat II intervensi keberatan terhadap pencabutan tersebut.
Rencananya sidang akan dilanjutkan pada Kamis, 12 November 2026 dengan agenda replik penggugat secara elektronik dan tambahan bukti surat penggugat dan tergugat secara konvensional.
Perlawanan seperti apa yang ditempuh Gibran?
Di tengah upaya memakzulkan Gibran sebagai Wakil Presiden melalui proses Hak Menyatakan Pendapat di DPR, putra Presiden ke-7 Joko Widodo ini menyatakan bakal memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal itu dia sampaikan setelah bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto, pasa Selasa (10/11).
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Gibran juga mengklaim Prabowo memintanya berkoordinasi dengan Kemendikdasmen selalu tergugat I untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Meskipun begitu, dia mengaku menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini.
Dia berkata tidak mau persoalan tersebut menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
Dihubungi terpisah, salah satu kuasa hukum Gibran, Ade Darmawan, mengatakan kliennya bakal membawa semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendidikan Gibran ke meja sidang PTUN Jakarta.
Sehingga dia yakin Gibran akan menang melawan penggugat.
“Kita yakin menang kok,” ucap Ade Darmawan kepada BBC News Indonesia, Rabu (11/11).
“Karena kemarin (sidang di MK dan MA) enggak dibawa dokumennya, jadi wajar saja kalau putusan sidang menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti (yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah di luar negeri),” sambungnya.
Lebih dari itu, Ade menilai putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran cacat.
Musababnya, selama proses persidangan kliennya tidak pernah sekalipun dimintai keterangan atau pembuktian.
“Di Mahkamah Konstitusi, Pak Gibran tidak pernah diminta dokumennya atau menunjukkan dokumen kelulusan dan lain sebagainya…”
Sumber gambar, TRIBUNNEWS
“Sehingga keputusan itu tidak menghasilkan apa-apa. Memang putusan MK final and binding, tetapi tidak ada di dalam logika hukum manapun membaca suatu putusan berdasarkan pertimbangan,” tambahnya.
“Putusan itu dibaca amarnya,” cetusnya.
“Putusan Mahkamah Agung pun tidak pernah ditunjukkan dokumen (ijazah) itu. Bagaimana bisa bisa dua putusan yang tidak pernah seseorang diperiksa kemudian diadili?” klaimnya.
Sedikit menengok ke belakang, dalam amar putusan MK pada 6 Oktober 2026, hakim menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
Menurut MK, dokumen-dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, hanya membuktikan kehadiran dan proses pembelajaran, bukan bukti bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Adapun Mahkamah Agung dalam salinan putusannya menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Selanjutnya memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen untuk mencabut Surat Keterangan tentang penyetaraan pendidikan Gibran tersebut.
Itu mengapa, baginya persidangan di PTUN menjadi kesempatan bagi kliennya Gibran untuk membuktikan dokumen ijazah yang dimiliki.
“Kasih kesempatan dong (membuktikan). Negara apa yang tidak memberikan kesempatan pembuktian terhadap seorang warga negara apalagi wakil presiden untuk menyampaikan bahwa ini loh buktinya.”
Apakah upaya Gibran ada gunanya?
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menjelaskan setelah putusan Mahkamah Agung itu, ruang bagi Gibran untuk menyoal kembali Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah tertutup.
Putusan MA, ujar Titi, telah mengabulkan kasasi penggugat H.M. Subhan dan menyatakan Surat Keterangan Ijazah SMA Nomor 9194/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 batal, serta memerintahkan Kemendikdasmen untuk mencabutnya.
Keputusan itu artinya sudah berkekuatan hukum tetap dalam jalur upaya hukum biasa.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Akbar Tado
Meskipun perkara di PTUN masih berjalan, Titi bilang objek sengketa yang sama sudah diputus final oleh Mahkamah Agung.
Dan, berdasarkan prinsip ne bis idem, gugatan baru terhadap objek yang sama akan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
“PTUN juga tidak berwenang untuk membuktikan secara umum apakah seseorang memiliki ijazah atau tidak, yang bisa digugat hanya Keputusan Tata Usaha Negara baru yang berbeda…”
“Tanpa adanya keputusan administrasi baru, tidak ada objek sengketa yang dapat diperiksa,” papar Titi dalam keterangan kepada BBC News Indonesia, Rabu (11/11).
Selain itu, dia menambahkan, putusan PTUN tingkat pertama “tidak dapat membatalkan atau mengesampingkan putusan kasasi Mahkamah Agung karena MA adalah pengadilan tertinggi dalam lingkungan peradilan tata usaha negara”.
Kalaupun Gibran hendak berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) adalah sama kelirunya, menurut Titi.
Dalam perkara yang diajukan H.M. Subhan, ia sebagai penggugat yang menang dan Kemendikdasmen sebagai tergugat adalah pihak yang kalah. Sementara Gibran, bukan pihak dalam perkara tersebut.
Itu artinya, kalaupun hendak mengajukan PK adalah pihak yang kalah, Kemendikdasmen.
Masalahnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, badan atau pejabat negara pada prinsipnya dikecualikan dari hak mengajukan PK.
Adapun Mahkamah Agung, melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2024, masih membuka tiga pengecualian terbatas berupa adanya novum (bukti baru), putusan inkracht yang saling bertentangan, atau untuk mempertahankan kepentingan keperdataan atau aset negara.
“Sayangnya, peluang memenuhi salah satu pengecualian tersebut relatif kecil. Gibran tidak memiliki legal standing untuk mengajukan PK karena dia bukan pihak yang berperkara,” cetusnya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Indonesia, Bivitri Susanti, juga sependapat.
Ia tegas menyebut “tidak ada lagi upaya Gibran untuk melakukan perlawanan” setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap.
Apalagi objek gugatan yang berlangsung di PTUN dan Mahkamah Agung sama. Sehingga, dia meyakini ujungnya hakim PTUN bakal menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima.
“Satu perkara yang sudah diputus enggak boleh diuji atau diadili lagi. Jadi enggak ada jalan lain.”
Bivitri menduga Gibran saat ini sedang mengulur waktu sembari berharap partai-partai yang belum mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mau “bernegosiasi” dengannya.
“Makanya mendingan dia (Gibran) mundur, sudah tinggalin aja langsung. Mungkin saja dia masih punya harapan untuk (maju dalam Pilpres) 2029. Tapi kalau dia ngotot enggak mau mundur, rugi.”
“Karena di dalam proses pemakzulan itu akan terkuliti semuanya. Apakah, misalnya, dia merekayasa peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 yang bikin dia boleh membuat Surat Keterangan atau tidak.”
“Kalau itu terbukti, legitimasinya akan sangat-sangat rendah. Habis tuh keluarga,” jelas Bivitri.
Profesor bidang Ilmu Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menyatakan hal serupa.
Dia bilang, secara prosedural Gibran masih bisa mengajukan bukti-bukti yang diklaim sebagai ijazah kelulusan SMA.
Tapi, secara substantif, harus dibedakan antara membuktikan keabsahan ijazah dan mempertahankan keabsahan surat keterangan penyertaan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
“Secara hierarki peradilan dan kompetensi mengadili, PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan MA…”
“PTUN tidak boleh mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan amar putusan MA. PTUN juga tidak mempunyai kompetensi mengoreksi putusan kasasi MA,” paparnya dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia, Rabu (11/11).
