Sumber gambar, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Telah diterbitkan
Waktu membaca: 7 menit
Dua lembaga survei mengeluarkan hasil jajak pendapat tentang kinerja dan elektabilitas terhadap Prabowo dengan hasil berbeda. Analis politik meminta publik mendudukkannya sebagai bahan evaluasi dua tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei terbaru yang menunjukkan elektabilitas Prabowo berada di posisi ketiga dengan tingkat keterpilihan 9,8%.
Di saat bersamaan, Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis survei serupa di mana Prabowo masih unggul dibandingkan tokoh politik lain. Elektabilitasnya 31,6%.
Kedua lembaga juga menampilkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo dengan hasil yang berbeda. Jajak pendapat PPI menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo lebih tinggi dari survei SMRC.
Sekretariat Kabinet sejauh ini hanya menampilkan survei tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari PPI melalui laman resminya.
“Temuan tersebut menunjukkan bahwa program-program yang berkaitan dengan bantuan sosial, pendidikan, pemenuhan gizi, dan layanan kesehatan menjadi sejumlah program pemerintah yang mendapat penilaian positif dari masyarakat,” tulis laman di Setkab.
Sementara itu, SMRC menilai “penurunan tajam elektabilitas Prabowo dalam dua tahun terakhir sangat berhubungan dengan kinerjanya, dengan kondisi makro ekonomi-politik yang dinilai publik buruk, dan penilaian atas program MBG dan KDMP yang negatif”.
Pengamat politik menilai perbedaan hasil survei merupakan hal wajar karena kemungkinan beda waktu, metodologi sampai cara memilih sampel.
Hal lain yang perlu ditangkap adalah kedua hasil survei ini masih memuat suara publik yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.
Sumber gambar, Getty Images
Sekretariat Kabinet mengumumkan survei terbaru yang digarap Parameter Politik Indonesia (PPI) melalui laman resmi, yang menunjukkan kepuasan publik yang mencapai 65,2% terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Tapi, sekretariat tidak menyinggung survei lain yang menyebutkan hanya 44,5% publik yang puas dengan kinerja presiden. Survei yang tidak ditampilkan ini dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Kedua lembaga survei juga menampilkan perbedaan mencolok soal tingkat keterpilihan atau elektabilitas Prabowo Subianto—meskipun pemilu masih tiga tahun lagi.
Dengan simulasi pertanyaan jika pemilu diadakan sekarang, PPI menyebut elektabilitas Prabowo Subianto berada paling atas dengan 31,6% dukungan, mengalahkan tokoh lainnya seperti Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo dan Ganjar Pranowo.
Sumber gambar, Eko Siswono Toyudho/Anadolu via Getty Images
Sementara itu, SMRC menempatkan Prabowo di urutan ketiga dengan elektabilitas 9,8%. Jajak pendapat yang digarap SMRC menunjukkan dukungan terhadap Dedi Mulyadi (35,5%) dan Anies Baswedan (10,3%) lebih tinggi dari Prabowo.
SMRC secara konsisten melakukan survei elektabilitas yang menunjukkan adanya penurunan dukungan pada Prabowo.
Baik PPI dan SMRC mengklaim hasil sigi mereka punya tingkat kepercayaan 95%. Tapi keduanya punya cara berbeda dalam mengelola sampel responden.
PPI menggunakan metode Multistage Random Sampling (margin of error 2,83%) dengan simulasi terbuka di mana responden bebas menjawab pilihannya. Survei dilakukan 26 September – 6 Oktober dengan melibatkan 1.200 responden.
Di sisi lain, SMRC menggunakan Stratified Multistage Random Sampling (margin of error 2,9%). Pertanyaan yang diajukan kepada responden bersifat semi-tertutup dengan nama-nama yang sudah ditentukan, namun tetap menyediakan opsi jawaban lainnya.
SMRC melakukan survei 1 – 10 Oktober dengan 1.213 responden.
Soal survei elektabilitas Prabowo bukan pertama kali dirilis. Agustus lalu, Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan elektabilitas ketua umum Partai Gerindra di atas dari yang lain dengan perolehan 23,4%, diikuti Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, Ganjar Pranowo dan Gibran.
Bagaimana mendudukkan hasil survei yang berbeda?
Analis politik dari Universitas Padjajaran, Firman Manan mengatakan, perbedaan hasil survei dari lembaga-lembaga kajian merupakan hal wajar, meskipun memiliki metodologi serupa.
Kata dia, ada sejumlah hal yang bisa membuat hasil survei berbeda. Pertama, soal waktu survei dilaksanakan.
“Opini publik itu setiap saat bisa berubah ya, sesuai dengan isu yang muncul di masyarakat,” katanya.
Selanjutnya, rumusan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan, termasuk tekanan responden juga menentukan hasil yang berbeda dalam setiap survei.
Lainnya, karena manipulasi.
“Ya bisa saja juga terjadi (manipulasi). Nah, tetapi itu memang sulit untuk bisa diketahui oleh publik apalagi yang awam,” lanjut Firman.
Sumber gambar, CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP via Getty Images
Sejauh ini belum ada lembaga otoritatif yang dapat menguji hasil survei, meskipun sejumlah lembaga yang tergabung dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) punya kode etik yang mengikat.
“Guna memajukan penggunaan ilmu pengetahuan dalam riset opini publik dan memenuhi kewajiban kepada publik, merumuskan prinsip-prinsip etik dan standar profesional yang digunakan sebagai panduan bagi anggota-anggotanya,” tulis laman PERSEPI.
Dewan Etik PERSEPI pernah mengusut polemik survei tingkat elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 lalu. Dari survei yang dirilis dua anggotanya Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik.
Setelah proses penyelidikan, Dewan Etik PERSEPI kemudian “memberi sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali, bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota PERSEPI”.
Sumber gambar, Getty Images
Dengan kata lain, kode etik dan penyelidikan dewan etik yang dibentuk PERSEPSI hanya berlaku untuk anggotanya. Bagi lembaga non-anggota, kode etik ini tidak punya pengaruh. Perkumpulan ini bersifat terbuka.
Nama SMRC tercantum di laman resmi sebagai anggota PERSEPI, tapi PPI tidak ada.
Pada akhirnya, kata Firman, publik yang akan menilai sendiri.
“Sejauh mana kemudian publik itu menjadi kritis, bahwa hasilnya bisa berbeda, tadi karena ini persoalan metodologi yang berbeda. Yang kedua, kalau mau mencermati, kira-kira mana yang (hasilnya) make sense (masuk akal),” tambah Firman.
Apa makna di balik hasil survei dukungan terhadap Prabowo?
Analis komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Ambang Priyonggo menilai ragam survei yang menunjukkan elektabilitas dan kinerja Prabowo sebagai “dinamika politik sebenarnya masih sangat cair”.
“Merefleksikan semacam dukungan publik yang memang sangat dinamis. Akan terus berubah seiring mereka mengevaluasi kinerja pemerintahan. Ya, (hasil survei nanti) tergantung juga manuver dari mungkin partai politik atau politisi yang bersangkutan,” katanya.
Selain itu, dua survei anyar ini menunjukkan kekuatan Prabowo sebagai petahana di kemudian hari. Prabowo dengan kebijakannya yang populis seperti MBG dan KDMP tetap berada di dalam benak publik.
“Bagaimanapun namanya sedang berkuasa, itu tentu ya artinya tentu menjadi semacam pusat perhatian publik lah… Prabowo masih terlalu muncul, dan di situ walaupun posisinya dia bisa berubah-berubah,” jelas Ambang.
Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images
Namun, ia melihat elektabilitas Prabowo dapat digerogoti dengan banyaknya masalah pada kebijakan-kebijakan yang tak dapat diselesaikan.
Termasuk, upaya konsolidasi besar-besaran untuk menikmati kekuasaan dan meredam suara oposisi. Sebagaimana program-programnya berjalan mulus tanpa dinamika bahkan di DPR.
“Ini sepertinya kebijakannya hanya sekedar memenuhi ego elite yang penguasa saja, ketimbang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat,” katanya.
“Kalau sudah soal ini, rakyat nanti akan merasakan sendiri tidak mendapat manfaat yang signifikan langsung terhadap kebijakan-kebijakannya. Ya, bisa jadi yang terjadi akan kontraproduktif terhadap pemerintahan Prabowo”.
Terlepas dari polemik hasil survei PPI dan SMRC, analis politik Firman Manan dari Universitas Padjajaran melihat fakta dari kedua jajak pendapat ini: adanya suara publik yang tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Survei ini harus ditempatkan sebagai evaluasi dua tahun pemerintahan, kata dia.
“Kalau hari ini kita bicara soal penanganan karhutla di Kalimantan, juga banyak catatan seperti MBG, soal-soal yang terkait dengan protokol olahnya yang bermasalah, termasuk bahkan ada kasus korupsi, juga KDMP,” katanya.
Selain itu, Firman juga mengevaluasi kinerja dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kata dia, ke depan pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik. “Karena kalau komunikasi publiknya enggak baik juga, mau kinerja sebaik apa juga jadi problem,” tambahnya.
Komunikasi publik ini ditentukan dengan respons pemerintah atas kritik dan tuntutan publik. Respons yang tidak proporsional akan menimbulkan sentimen negatif yang pada akhirnya bisa menurunkan elektabilitas karena ketidakpuasaan publik, katanya.
