Sumber gambar, ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Telah diterbitkan
Waktu membaca: 9 menit
Sejumlah kalangan mendorong agar Sekolah Rakyat (SR) “ditata ulang” agar dapat menjangkau anak putus sekolah lebih banyak dan tidak menjadi “kosmetik-kosmetik yang menguntungkan elite”.
Anak-anak di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam publikasi media milik negara, Minggu (08/06).
Mata mereka berbinar-binar di atas panggung, mengapresiasi orang nomor satu di Indonesia karena “memberikan sekolah pada kami, makanan, bangunan, guru-guru, dan harapan”.
“Terima kasih telah menunjukkan masa depan Indonesia milik seluruh anak (Indonesia),” kata seorang murid di hadapan Presiden Prabowo.
Anak-anak lainnya menyampaikan cita-citanya secara terbuka. Ada yang ingin menjadi guru tari, membuka bisnis di luar negeri, sampai menjadi menteri pendidikan.
Lalu, Presiden Prabowo berpesan kepada seluruh siswa agar mereka tidak pernah menyerah pada keadaan.
“Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin, banyak sekali. Tapi, anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu,” kata Presiden Prabowo membesarkan hati para hadirin.
Kunjungan presiden ke Bali ini berlangsung menjelang setahun beroperasinya sekolah rakyat. Namun sejumlah kalangan masih menemukan sejumlah persoalan. Berikut hal-hal yang perlu diketahui sejauh ini:
Apa itu sekolah rakyat?
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis dan diklaim bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program jagoan Prabowo-Gibran, mulai dirintis 14 Juli 2025. Enam bulan kemudian, atau tepatnya 12 Januari 2026, Presiden Prabowo resmi meluncurkannya di seluruh Indonesia.
Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi dengan melibatkan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan berstandar nasional, menurut pemerintah.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat intervensi sosial bagi kelompok rentan.
Ambisi pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Dengan 1.000 siswa setiap sekolahnya, maka diharapkan program pendidikan ini bisa menampung sekitar 500.000 peserta didik.
Mengapa masih jauh menjangkau anak putus sekolah?
Berdasarkan data yang tersedia, jangkauan Sekolah Rakyat masih jauh dari angka anak tidak sekolah yang mencapai hampir 4 juta jiwa.
Dengan kata lain, hanya satu dari delapan anak tidak sekolah yang punya kesempatan mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat—ini dengan asumsi target 500.000 siswa tercapai.
Mereka yang putus sekolah akan kembali pada lingkaran hidup di lingkungannya, sebagaimana cerita dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Sumber gambar, Darul Amri
Ina, 51 tahun, mengaku sedih karena putrinya yang berusia 15 tahun harus putus sekolah karena kondisi perekonomian.
Ina dan keluarganya tinggal di kontrakan berdinding seng. Pendapatannya sangat mengandalkan dari beberapa anaknya yang bekerja.
“Ekonomi, masalah biaya. Ini tidak mampu karena bapaknya juga sudah tidak kerja lagi, sudah tua. Ini saja kami dapat perbulan paling banyak Rp1,5 juta, belum lagi bayar kontrak rumah ini perbulannya Rp300.000 dan biaya makan,” kata Ina, Selasa (09/06).
Kini putri Ina itu menyusul enam saudaranya tak lagi melanjutkan sekolah. Setelah putus sekolah, sebagian besar anak-anak Ina memutuskan menikah di usia muda.
Sumber gambar, Darul Amri
Ina mengaku tak tahu ada program Sekolah Rakyat yang digadang-gadang pemerintah bisa memutus mata rantai kemiskinan. “Saya tidak tahu (ada Sekolah Rakyat) karena jarang pegang handphone, tidak pernah lihat berita,” katanya.
Menanggapi ini, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Sulsel, Abdul Malik mengklaim Sekolah Rakyat masih terbuka bagi putrinya Ina.
“Selama dia masih di desil satu atau dua (miskin dan miskin ekstrem), dan dia memang di usia sekolah itu diterima SD itu 15 tahun, SMP 17 tahun, dan kalau dia masih berada di umur segitu masih bisa,” jelasnya.
Saat ini di Sulsel terdapat 10 Sekolah Rakyat. Satu sekolah bisa menampung 1.080 peserta didik.
“Terakhir, baru masuk (didirikan SR) itu di Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan). Insha Allah tahun depan kita tambah lagi delapan. Jadi total akhir Juni 2027 kita sudah punya 18 sekolah rakyat permanen,” kata Malik.
Malik menambahkan, antusiasme warga Sulsel untuk masuk Sekolah Rakyat tergolong besar. Tapi rata-rata tidak memenuhi persyaratan.
“Persoalannya mereka tidak mau ikuti persyaratan. Persyaratannya itu kan anak-anak dari orang tua yang ada dalam kategori miskin atau miskin ekstrem,” kata Malik.
Apakah sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat?
Warga berpendapatan rendah di sejumlah daerah mendambakan akses anak-anak mereka ke Sekolah Rakyat, tapi Kota Kediri, Jawa Timur punya cerita sendiri.
Sekolah rakyat yang sedang dibangun di Kelurahan Lirboyo sedang proses merekrut siswa sampai 30 Juni mendatang.
Namun, dari target penerimaan 270 siswa dari jenjang SD, SMP SMA, baru 110 yang positif akan masuk per Senin (08/06). Sebagian warga yang ditawarkan masuk Sekolah Rakyat menyatakan tidak bersedia.
Salah satu warga yang tidak bersedia anaknya masuk SR adalah Kusmiati, 55 tahun. Orang tua tunggal dari lima anak ini keberatan jika putrinya yang baru lulus SD itu masuk SR karena harus masuk asrama.
Sumber gambar, Kholisul Fatikhin
Kusmiati masuk sebagai keluarga sasaran Sekolah Rakyat karena masuk kategori keluarga “miskin”, menurut catatan dinas sosial setempat.
Tapi, ibu penjual donat pinggir jalan dengan penghasilan sekitar Rp1 per bulan ini mengikuti pilihan putrinya. Ia juga menolak iming-iming “bantuan Rp5 juta dan renovasi rumah jika anaknya bersedia masuk Sekolah Rakyat”.
“Pertimbangan lain, putri saya sudah diterima sekolah di SMPN 3 Kota Kediri lewat jalur afirmasi,” katanya.
Putri bungsu Kusmiati mengaku lebih memilih masuk SMPN 3 karena jarak dari rumah lebih dekat. Dia mengaku kurang tertarik masuk SR karena tak ingin jauh dari ibunya.
“Saya ingin di rumah, membantu ibu menggoreng donat tiap malam, untuk dijajakan esok pagi,” katanya.
Sumber gambar, Kholisul Fatikhin
Kusmiati tinggal di Kelurahan Ngadirejo.
Ketua RT di tempat tinggalnya, Hartini mengatakan ada sekitar 10 anak di lingkungannya berpotensi masuk SR. Tapi yang bersedia hanya empat anak.
Menurutnya, sebagian besar warga keberatan dengan sistem asrama.
“Salah satunya keponakan saya, yang mau masuk SD. Bapak ibunya bercerai, sehari-hari diasuh nenek. Neneknya tak rela cucunya jauh dari rumah, tidak tega. Keluarga rela jika anak itu masuk pondok pesantren daripada Sekolah Rakyat,” kata Hartini.
Sumber gambar, Kholisul Fatikhin
Dikonfirmasi soal ini, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, mengatakan pihaknya tidak bisa memaksakan. “Ketika masyarakat itu memang inginnya ke sekolah reguler, ya monggo, tetap dipersilakan,” katanya.
Sejauh ini, kata dia, dinsos telah melakukan “penjangkauan” 200 keluarga prioritas dari kategori miskin dan sangat miskin. Tapi baru setengahnya yang positif bersedia memasukkan anaknya ke Sekolah Rakyat.
“Banyak yang masih ragu-ragu atau enggak setuju dengan pola asuhannya dan sebagainya,” katanya.
Pembangunan dan pembelian sarana serta prasarana Sekolah Rakyat di Kelurahan Lirboyo diklaim sudah mencapai 90%. SR yang berdiri di lahan seluas 5 hektare nantinya mampu menampung 1.080 siswa.
“Untuk bangunannya, fisiknya kemarin masih ada tersisa lima bangunan yang belum diatap,” kata Imam.
Anggaran puluhan triliun, apakah sepadan?
Program ini menelan anggaran Rp24,9 triliun atau hampir setengah dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa seluruh Indonesia.
Sebagian besar anggaran sekolah rakyat diperuntukan pembangunan fisik (Rp20 triliun), dan operasional (Rp4,9 triliun).
“Menurut saya itu sangat pemborosan,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji.
“Tapi bagi penerima manfaat anak-anak yang di Desil 1, 2, kemudian anak-anak yang tidak sekolah karena biaya, itu tidak bisa menikmati,” katanya.
Sumber gambar, Kholisul Fatikhin
Desil yang dimaksud adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi ekonominya. Desil 1 merujuk pada kelompok “sangat miskin” dan desil 2 merujuk pada “miskin”. Data desil tercatat di dinas sosial, salah satunya untuk menentukan penerima bantuan sosial.
Anggaran Sekolah Rakyat juga bisa menampung lebih siswa dari kelompok sangat miskin dan misikn, jika skemanya dibenahi, kata Ubaid.
Biaya sekolah ini meliputi uang pendaftaran, uang saku, uang transpor, dan biaya operasional seperti SPP, baju sekolah dan perlengkapannya, buku pelajaran, alat tulis, serta biaya lain yang dikeluarkan peserta didik.
Jika dikonversi dengan anggaran Sekolah Rakyat, maka ada 1,1 juta anak yang bisa memperoleh sekolah gratis SD hingga tingkat SMA, atau sebanyak 600.000 anak dari SD sampai perguruan tinggi.
Jumlahnya bisa jauh lebih banyak dari peserta didik yang saat ini duduk di Sekolah Rakyat.
“Para penerimaan manfaat itu justru kecil sekali ya, Rp20 triliun hanya mampu menampung 10.000-20.000 (peserta didik) itu kecil sekali,” katanya.
Mengapa sekolah rakyat diragukan untuk jangka panjang?
Pertama, karena sekolah rakyat berdiri di luar sistem pendidikan nasional, kata Ah Maftuchan, pengamat kebijakan publik dari The PRAKARSA.
Dia bilang, sekolah rakyat menggunakan pendekatan apa yang disebut crash-program alias respons cepat karena kedaruratan seperti program bantuan sosial bencana kelaparan dan bencana alam. Padahal, kata dia, pendidikan merupakan agenda pembangunan jangka menengah-panjang bahkan agenda sepanjang hayat.
“Sekolah Rakyat justru berpotensi menjadi sumber permasalahan baru dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) karena tidak diintegrasikan dengan sekolah yang sudah ada dalam payung Sisdiknas,” katanya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Kedua, dengan anggaran jumbo yang menggoda, program pendidikan ini rawan tersandung persoalan transparansi.
“Mengacu pada praktik koruptif, kolutif dan nepotis yang terjadi di program MBG oleh pejabat di Badan Gizi Nasional, maka praktik yang demikian tidak menutup kemungkinan terjadi pada program Sekolah Rakyat,” tambah Maftuch.
Oleh sebab itu, ia mendorong Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis program menjalankan praktik pengelolaan anggaran secara terbuka, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
“Jangan sampai program yang mengatasnamakan kepentingan rakyat justru dinikmati oleh para koruptor,” katanya.
Seperti apa usulan pembenahan Sekolah Rakyat?
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji mengajukan proposal agar pemerintah tidak menitikberatkan anggaran pada infrastruktur semata dengan sejumlah skema:
- Memanfaatkan gedung-gedung sekolah yang sudah gulung tikar.
- Memanfaatkan gedung-gedung pemerintah.
- Integrasi dengan sekolah berasrama seperti pesantren.
“Di daerah tertentu yang nggak ada sekolahannya mungkin penting untuk dibangun, tapi itu daerah-daerah yang sudah padat sekolahan, menurut saya pembiayaannya langsung ke anak saja,” tambah Ubaid.
Ah Maftuchan dari The PRAKARSA mendorong agar skema sekolah rakyat mengarah pada “peningkatan kualitas sekolah umum atau sekolah kejuruan yang sudah ada menjadi sekolah umum atau kejuruan yang unggul” yang dapat diakses keluarga miskin.
“Desain program sekolah rakyat perlu ditata ulang dengan mengintegrasikan program Sekolah Rakyat ke dalam Sisdiknas. Implementasi Sekolah Rakyat harus menggunakan pendekatan menengah-panjang dan meninggalkan pendekatan crash-program,” tandasnya.
Jurnalis Darul Amri di Makassar dan Kholisul Fatikhin di Kediri ikut berkontribusi dalam artikel ini.
