Sumber gambar, ANTARA FOTO/Auliya Rahman
Telah diterbitkan
Waktu membaca: 10 menit
Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mewacanakan penggunaan 12,7 juta hektare “hutan yang rusak” untuk lahan sawit demi mengejar proyek biodiesel. Sejumlah kalangan mempertanyakan data tersebut sekaligus cemas akan semakin banyak hutan rusak “karena sudah dikondisikan”.
Pernyataan soal 12,7 hektare hutan ini disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto dalam acara Investor Daily Summit 2026, di depan kalangan pengusaha dan pejabat di Jakarta, 7 Oktober lalu.
“Itu yang sebetulnya yang sumber karhutla. Hutan-hutan rusak itu. Yang B50, B100 itu kita menuju ke swasembada energi dari biofuel, kita mau pakai dari tanah, dari hutan degradasi, hutan rusak. Bukan hutan primer,” katanya.
Program B50 adalah kebijakan mandatori bahan bakar nabati di Indonesia, berupa campuran 50% biodiesel dari minyak sawit mentah (CPO) dan 50% solar fosil.
Kebijakan tersebut mulai berlaku 1 Juli lalu. Pemerintah punya ambisi untuk mengembangkan program ini menjadi B100 atau murni CPO.
“Ini yang kemarin saya umumkan, tanggapan dari dunia luar negeri positif sekali,” ujar Hashim membuat klaim.
“Ini yang menjadi pesan kita (pemerintah). Saya sangat optimis Indonesia terang. Kita akan bertumbuh, kita akan bertambah, ekonomi kita dengan strategi yang berimbang,” ucapnya.
Hashim juga menuturkan, pemerintah tetap memperhatikan “lingkungan hidup, termasuk hutan kita, perairan kita”.
Namun, ia tidak menjelaskan dengan rinci apakah 12,7 juta hektare lahan akan langsung dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Dan, tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai lokasi, status kawasan, serta skema pemanfaatan lahan seluas Pulau Jawa tersebut.
Hal ini yang memicu kekhawatiran sejumlah kalangan tentang lahan kritis yang dikondisikan melalui deforestasi dan pembakaran hutan dan lahan.
Mengundang tanya dan spekulasi
Juru Kampanye Senior Pantau Gambut, Putra Saptian, menilai wacana ini “berbahaya” tanpa adanya keterbukaan data lebih rinci mengenai lokasi dan status lahan.
“Jangan sampai itu dianggap menjadi perintah. Karena tidak ada 12 juta hektare lahan, kemudian timnya mencari… kemudian mereka mengkonversi hutan-hutan yang masih produktif,” katanya.
Hal yang perlu diperjelas dalam wacana ini, kata Putra, adalah peta dan lokasinya, status lahannya dalam kawasan hutan atau wilayah adat.
“Lahan yang kehilangan tutupan yang dimaksud terdegradasi (menurun kualitasnya) belum tentu merupakan lahan kosong yang enggak punya fungsi ekologis. Misal di ekosistem gambut, sekalipun dalam kondisi yang terdegradasi, masih memiliki cadangan carbon yang cukup besar,” lanjutnya.
“Kami mendesak agar Hashim membuka data 12 juta hektare lahan yang masih terdegradasi itu di mana,” kata Putra.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Dilansir dari situs resminya, kementerian di bawah pimpinan Raja Juli Antoni ini mencatat terdapat lahan kritis seluas 12,7 hektare yang tersebar di 33 provinsi Indonesia.
Data periode 2022 ini menunjukkan, Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan tingkat lahan kritis tertinggi yaitu 829.555,68 hektare, diikuti Yogyakarta (819.682,42 ha), Papua Barat (777.941,94 ha), Jawa Barat (743.783,80 ha), Papua (707.168,67 ha), dan empat provinsi di Kalimantan dengan total 2,4 juta hektare.
Namun, statistik ini tidak menjelaskan lebih rinci letak sebaran lahan tersebut.
Kami telah mengonfirmasi ke Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Dyah Murtiningsih, namun belum mendapat respons.
Kami juga telah menghubungi Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi di Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi. Dia tidak memberikan tanggapan apapun.
Sumber gambar, Afrianto Silalahi/NurPhoto via Getty Images
Peneliti dari Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menilai keberadaan lahan dan hutan yang rusak ini terutama dari hasil pembakaran, sebagaimana yang terjadi hari-hari ini di Sumatra, Kalimantan, dan Papua.
“Kebakaran ini sebenarnya perkara struktural,” katanya sambil menyinggung karhutla berulang sejak pertama kali terjadi di Kalimantan Timur pada 1982-1983 yang membakar tiga juta hektare hutan.
“Perkebunan-perkebunan besar, dan mereka tidak tersentuh hukum. Kan ini kebakaran hebat. Ini kan berulang terus karena pelakunya tidak tersentuh hukum,” tambahnya.
Riset Pantau Gambut pada karhutla periode 2015-2025 juga menunjukkan sekitar 54% dari lahan dan hutan yang terbakar menjelma jadi perkebunan sawit.
“Mau ketahanan energi, tetapi dengan membunuh rumahnya sendiri dengan membakar rumahnya sendiri,” kata Sri.
‘Bukan hanya omon-omon’
Soal lahan kritis 12,7 hektare bukan pertama kali disinggung Hashim Djojohadikusumo.
Pengusaha sekaligus politikus Partai Gerindra ini telah menyinggung 12,7 hektare lahan kritis pada pertemuan nasional dan internasional. Tapi saat itu tujuannya berbeda: reboisasi.
“Presiden Prabowo pada prinsipnya telah menyetujui program reboisasi besar-besaran di lahan seluas 12,7 juta hektare ini dengan cara yang memanfaatkan keanekaragaman hayati,” katanya, Senin 11 November 2024.
Pernyataan ini ia disampaikan ketika memberi sambutan di Paviliun Indonesia dalam acara Conference of the Parties 29 (COP29) di Baku, Azerbaijan.
Sumber gambar, CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP via Getty Images
Saat itu Hashim bilang, reboisasi secara masif tersebut akan dilakukan di sejumlah lahan perhutanan yang mengalami degradasi parah. Lahan yang disasar di antaranya yang gundul akibat kebakaran hutan, seperti yang terjadi pada era 1982 dan 1997.
Anggarannya, kata dia, tidak hanya mengandalkan APBN tapi juga pihak lain.
Saat menjadi pembicara dalam Indonesia Economic Summit (IES) di Jakarta pada Februari lalu, Hashim kembali menyinggung 12,7 hektare lahan kritis.
Komitmen Presiden Prabowo mereboisasi 12,7 kawasan hutan rusak bukan sekadar “omon-omon”, kata dia.
“Dia (Prabowo) benar-benar memenuhi janjinya, seperti kata orang Amerika, bukan hanya omon-omon (omong kosong), ya? Bukan hanya omon-omon,” kata Hashim.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/HO/YIARI/Heribertus Suciadi
Komitmen penghijauan lahan rusak itu juga telah disampaikan Prabowo dalam pertemuan kepala negara di London, Inggris sebulan sebelumnya. Forum itu dihadiri langsung Raja Charles III, yang menyaksikan komitmen yang disampaikan Prabowo.
Dalam konteks yang berbeda terkait program ketahanan pangan di Bumi Cendrawasih, Hashim juga pernah membuat klaim “Kawasan food estate di Papua Selatan itu dimulai dengan 60% lahan kosong”.
“Tidak ada kayu, tidak ada hutan. Maka deforestasi tidak sebesar itu,” katanya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta, 1 Desember 2024.
Bagaimanapun, proyek lumbung food estate di Papua Selatan mendapat protes masyarakat setempat karena menggusur hutan adat.
“Diindikasikan bahwa pembukaan lahan tersebut berkontribusi besar terhadap tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ekosistem lahan basah di Papua,” kata Putra Saptian dari Pantau Gambut.
Ia juga menilai program ambisius ketahana pangan dan energi yang dikembangan Pemerintahan Prabowo-Gibran “tidak mengedepankan kearifan lokal”.
“Karena masyarakat di sana, tidak hanya melihat ekosistem lahan basah sebatas keperluan ekonomi saja. Tapi masyarakat adat di sana memiliki relasi kebudayaan. Ada identitas spiritual, ada bahasa, ada resiprositas,” katanya.
Sumber gambar, Pusaka
Persoalan alihfungsi lahan di Papua Selatan sejauh ini sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Organisasi sipil seperti Pantau Gambut dan perwakilan masyarakat adat meminta hakim pengadilan membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.591 tahun 2025.
Melalui SK Menhut ini, pemerintah mengubah 486.939 hektare hutan adat menjadi kawasan bukan hutan untuk Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional bagian dari proyek strategis nasional (PSN).
Apakah harus selalu buka lahan baru?
Kembali lagi ke wacana Hashim yang ingin mengubah lahan “hutan terdegradasi” menjadi kebun sawit untuk mencapai energi terbarukan biofuel, jenis biodiesel.
Tak dapat dipungkiri, kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian nasional. Produknya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, biodiesel sampai ekspor.
Saat ini Indonesia menjadi penghasil terbesar minyak mentah sawit (CPO) dan menguasai 50% pasar dunia.
Dalam satu dekade terakhir, sawit menjadi primadona ekspor melampaui komoditas lain seperti kayu dan minyak bumi.
Dosen di Fakultas Kehutanan UGM, Hero Marhaento, turut meneliti produktivitas kebun sawit di Indonesia yang luasnya mencapai 17,2 juta hektare pada 2020—tahun ini diperkirakan mencapai 20 juta hektare.
Menurut penelitiannya, luas lahan sawit saat ini diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan domestik, eskpor, termasuk campuran B50-100, tanpa membuka lahan baru. “Asal produktivitasnya ditambah,” katanya.
Sumber gambar, Ulet Ifansasti/Getty Images
Berdasarkan kajian yang dirilis 2023 bersama WWF, ia mengatakan produktivitas sawit di Indonesia terbilang rendah. Jumlahnya hanya setengah dari apa yang disebut “nilai potensi genetik komoditas” dengan hasil 7-8 ton CPO/hektare/tahun.
Berdasarkan kelompok pengelola lahan sawit Perkebunan Rakyat (PR) yang menguasai 42% dari total kebun nasional, rata-rata penghasilannya 3,43 ton CPO/hektare/tahun.
Sementara itu, kelompok Perkebunan Besar Negara (PBN) sebesar 4,7 ton CPO/hektare/tahun dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) mencapai 4,2 ton CPO/hektare/tahun.
“Kita sekarang ini menghadapi produktivitas lahan sawit yang rendah,” katanya.
Sumber gambar, Ulet Ifansasti/Getty Images
Rendahnya produktivitas sawit di Indonesia ini disebabkan sejumlah hal, menurut Hero.
Pertama, program peremajaan pohon tua (replanting) berjalan lambat. Kedua, keterbatasan tenaga kerja karena lambannya regenerasi petani dan buruh tani, sehingga terjadi “loss karena tandan buah segar tidak terpanen”.
“Selanjutnya, pengelolaan nutrisi yang tidak tepat, pengelolaan kesehatan tanah tidak optimal, penggunaan bahan tanam asalan dalam bentuk tingginya proporsi tegakan dura, pengendalian gulma tidak optimal, dan kehilangan hasil akibat serangan hama-penyakit,” kata Hero.
Saat produktivitasnya makin susut, kata Hero, cara paling gampang untuk menambah penghasilan adalah membuka lahan baru.
Sebagian pengelola bahkan menghalalkan cara untuk merambah hutan. Hal ini dibuktikan dengan temuan 3,2 juta hektare kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan.
“Jadi, ini juga saya kira kesalahan pemerintah ketika tidak mampu memberikan support supaya smallholder (perkebunan rakyat) ini produktivitasnya meningkat,” katanya.
Sumber gambar, Ulet Ifansasti/Getty Images
Dalam kajiannya, Hero juga mengatakan banyak area Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan yang terlantar. Jumlahnya ratusan ribu hektare. Persoalan utama yang ditemukan adalah konflik lahan dengan masyarakat, tak kunjung selesai.
Ia juga mempertanyakan lahan “hutan yang rusak” seluas 12,7 juta hektare yang akan dialihfungsikan menjadi kebun sawit. Menurutnya lahan kritis tersebut sebagian ada di dalam kawasan hutan.
“Kalau di RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional) itu kurang lebih sekitar 6 juta lahan (kritis) di kawasan hutan,” kata Hero yang juga anggota tim penyusun RKTN 2011-2030 untuk Kementerian Kehutanan.
Kata dia, lahan kritis di dalam hutan perlu direhabilitasi, tak bisa serta merta diubah jadi lahan sawit.
“Itu by regulation (secara aturan) dan by ethic (etika) sudah enggak boleh ditanam sawit… Kecuali setelah statement (Hashim), ini kebijakannya diubah, karena bisa saja. Itu agak ngeri-ngeri kan ke situ ya,” katanya.
Sumber gambar, Dimas Ardian/Bloomberg via Getty Images
Bagaimanapun, kebutuhan produk sawit akan terus tumbuh dan meningkat, ditambah lagi dengan transformasi kebutuhan biodiesel (B50).
Sejumlah organisasi lingkungan khawatir, program yang diklaim Presiden Prabowo bisa menghemat devisa Rp170 triliun/tahun ini justru menyasar kawasan hutan, termasuk memengaruhi harga pangan nasional.
“Penerapan kebijakan B50 diperkirakan membutuhkan tambahan lahan sekitar 5,36 juta hektare hingga 2039, dengan potensi deforestasi mencapai 1,5 juta hektare atau setara 22 kali luas DKI Jakarta dan mendekati luas Timor-Leste,” kata Riezcy Cecilia, juru kampanye Satya Bumi.
Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kebijakan pencampuran CPO pada biodiesel dapat mengurangi impor solar, meningkatkan konsumsi nasional, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Namun, ia menganggap kebijakan ini bukan strategi utama mencapai keamanan energi.
Alasannya, pertama, campuran minyak sawit dan diesel konvensional lebih mahal, dan dapat menyebabkan lonjakan beban subsidi pemerintah, terutama ketika harga inyak global meningkat.
Kedua, implementasi B50 memiliki dampak rendah hingga menengah terhadap iklim karena masih bergantung pada CPO yang diproduksi bahan baku.
“Ketiga, B50 cenderung menyerap lebih banyak air, dan meningkatkan konsumsi bahan bakar, khususnya untuk kendaraan berat di industri pertambangan,” katanya.
