Hukum: Fakta-fakta penggeledahan polisi terkait korupsi batu bara PLN, Asabri dan Krakatau Steel – Apa yang sejauh ini diketahui?

Tapi kejaksaan membantah ini berkaitan dengan operasi penggeledahan polisi beberapa hari belakangan.

Operasi penggeledahan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang sebelumnya dijalankan oleh gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian (Kortastipidkor Polri) bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitian Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

Dalam penggeledahan terbaru, polisi menyita sejumlah dokumen dan barang bukti lain dari sebuah ruko di Cipete, Jakarta Selatan.

Penggeledahan ini dilakukan berdasarkan dua laporan yang masuk ke kepolisian terkait dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan suap.

Dalam penggeledahan yang berlangsung selama dua hari, terlihat kehadiran anggota TNI di lokasi penggeledahan, termasuk di kediaman petinggi Kejaksaan Agung.

Rangkaian penggeledahan ini memicu spekulasi tentang perseteruan TNI dan Polri melalui kasus-kasus korupsi yang punya rekam jejak sebelumnya.

Tapi seorang pejabat TNI membantah spekulasi ini dengan mengatakan “Pengamanan ini tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang”.

Apa saja yang sejauh ini diketahui?

Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah buka suara tentang penggeledahan sejumlah lokasi oleh Polri. Ia mengakui kepemilikan salah satu lokasi penggeledahan yaitu rumah di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Dari rumah ini kepolisian menyita 74 kilogram emas batangan, dan duit dalam bentuk mata uang rupiah dan asing dengan total taksiran Rp282,4 miliar.

“Itu memang rumah pribadi jampidsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal,” kata Febrie dalam konferensi pers, Jumat (10/07).

Dia bilang, terkait aset-aset yang disita polisi, semuanya sah punya kepemilikan, dan berasal dari orang-orang yang “menerima kegiatan”.

“Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara yang sudah sesuai prosedur hukum,” katanya.

Selain itu, ia membantah punya kaitan dengan Cafe de’Clan di Cipete, Jakarta Selatan—lokasi lain yang digeledah polisi.

“Sekali lagi, dapat saya jelaskan, bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis… apa yang telah diberitakan di medsos, seperti di Cipete,” katanya.

Febrie juga membantah keterlibatan dalam kasus pengadaan batu bara untuk PLTU yang diduga menyebabkan pemadaman bergilir di Sumatra dan Jawa. Dia justru menyarankan agar kasus ini diaudit terlebih dahulu.

“Jadi untuk blackout (pemadaman listrik), kita tunggu saja, rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan, sebaiknya ditanya ke sana (polisi),” tambahnya.

Saat ditanya tentang rumor pengunduran dirinya, Febrie tak menjawab iya atau tidak.

Ia mengatakan, “Hingga saat ini, saya masih pagi tadi, menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat”.

Salah satu perkara yang menjadi prioritas Kejagung, kata dia, dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menyinggung keterangan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya bekas wakil kepala BGN yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Kata Febrie, nama yang dibocorkan Sony dalam dugaan korupsi BGN terus berkembang.

“Bahkan di kita berkembang 47 nama, tapi tentunya tidak serta merta. Bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum, bisa jadi proses pidana,” katanya.

Kejaksaan di wilayah Jawa Tengah mulai menyisir pelaksanaan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk milik Polri.

Sejauh ini, kata Arfan, belum ada pemanggilan atau pemeriksaan. “Kejati hanya mendata,” katanya.

Ia mengklaim operasi lapangan ini buntut dari rangkaian kasus korupsi di Badan Gizi Nasional, bukan terkait isu penggeledahan Polri di Jakarta dan Jawa Barat.

“Kegiatannya itu kan dilaksanakan sebelum (penggeledahan Polri) ini,” tandasnya.

Di sisi lain, Polda Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran bagi jajarannya, salah satunya larangan bagi personel memenuhi panggilan kejaksaan tanpa prosedur pendampingan yang sah. Surat edaran diduga terbit karena banyak anggota Polri yang mengelola SPPG.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Artanto tak menampik terbitnya surat edaran. Tapi ia menegaskan, “Intinya tetap kooperatif jika ada panggilan pemeriksaan, asal ada prosedur pendampingan yang sah dari bidkum serta propam.”

“Edaran itu merupakan pengingat bagi seluruh personel Polri Jawa Tengah agar selalu tertib administrasi,” Artanto.

Dalam hal ini, baik pihak kejaksaan tinggi dan Polda Jawa Tengah menolak mengaitkannya dengan penggeledahan kasus korupsi di tiga BUMN.

Melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, Kejaksaan Agung menegaskan akan menunggu hasil penyidikan polisi.

“Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Anang.

Ia juga meminta publik “tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media masa atau media sosial”.

“Seluruh proses penyidikan harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tambahnya.

Surat Edaran (SE) bersifat “rahasia” dengan Nomor R-696/D/Dip.4/07/2026 bocor di publik.

Isinya tentang “Peningkatan kewaspadaan menyikapi perkembangan situasi”.

Surat bertanggal 8 Juli—bertepatan dengan dimulainya penggeledahan polisi—ditandatangani Jaksa Agung Muda Itelijen (Jamintel), Reda Mantovani.

Surat ditujukan kepada kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri dan kepala cabang kejaksaan negeri. Tembusannya ditujukan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta wakil jaksa agung, Plt Sekretaris Jamintel, dan para direktur di Jamintel.

Terdapat lima poin dalam SE ini, di antaranya seruan agar seluruh jajaran yang menerima surat ini memantau perkembangan situasi terkini di wilayah hukum masing-masing, khususnya yang berpotensi adanya AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas kejaksaan.

Meminta adanya laporan, memperkuat pengamanan personel, aset, dokumen, dan fasilitas kantor “sesuai tingkat kerawanan” serta menjaga solidaritas internal.

Selain itu, penerima surat juga disebut agar “menghindari penyampaian komentar, pendapat, maupun informasi mengenai perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum sesuai prosedur dan ketentuan”.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, membenarkan adanya surat tersebut. Ia mengklaim, SE rahasia merupakan bagian dari mekanisme rutin pengawasan internal Kejaksaan Agung.

“Terkait itu, surat edaran itu lebih kepada untuk menjaga integritas, menjaga hubungan baik dalam penegakan hukum,” katanya.

Anang membantah SE tersebut diterbitkan berkaitan penggeledahan kepolisian beberapa hari terakhir. Dia menegaskan surat edaran maupun arahan pimpinan adalah hal rutin untuk memitigasi AGHT.

“Enggak (ada hubungannya dengan penggeledahan), secara umum saja. Kalau Jamintel kan lebih kepada pengamanan, pengamatan, AGHT,” katanya.

Menteri Sekretaris Negara (Mesesneg), Prasetyo Hadi menghormati proses hukum yang sedang dilaksanakan kepolisian.

“Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi, maupun penilaian yang tidak produktif,” katanya kepada wartawan, Jumat (10/07).

Ia menegaskan sejak awal Presiden Prabowo Subianto punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Presiden, kata dia, berulang kali mengingatkan aparatur negara untuk berbenah dan membersihkan diri.

“Kita harus terus memperbaiki tata kelola, memperkuat integritas, dan membangun pemerintahan yang bersih,” kata Prasetyo.

Saat penggeledahan di sejumlah lokasi berlangsung, kediaman Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah di Kramat Pela, Jakarta Selatan, ikut dijagat ketat anggota TNI sejak Rabu (08/07).

Kapuspen TNI, Brigjen Muhammad Nas, tidak membantah kehadiran anggota TNI di rumah Febrie. Tapi ia berdalih, pengamanan tersebut atas permintaan kejaksaan.

“Sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana Perpres Nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya,” kata Muhammad Nas seperti dikutip Detik, Kamis (09/07).

Ia juga mengklaim pengamanan ini tidak terkait penggeledahan polisi di belasan lokasi terkait dugaan kasus korupsi di tiga BUMN.

“Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri,” katanya.

Bagaimanapun, dalam pantauan media, sejumlah lokasi penggeledahan juga terlihat kehadiran anggota TNI.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan “kekhawatiran serius dan mengecam keras” dugaan pengerahan kekuatan militer dalam penyelidikan polisi.

Hal ini ditandai dengan penjagaan rumah Jampidsus Febrie Adriansyah, dan kehadiran puluhan anggota TNI ke Markas Polda Metro Jaya pada Rabu dini hari (09/07).

“Peristiwa ini membuktikan bahwa kekhawatiran YLBHI selama ini terkait potensi intervensi penegakan hukum oleh TNI bukanlah hal berlebihan”.

“Sejak awal YLBHI telah menolak pelibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan karena kebijakan tersebut membuka jalan bagi militer masuk ke wilayah sipil, penegakan hukum, dan sistem peradilan di luar urusan pertahanan yang menjadi mandat konstitusional TNI,” tulis pernyataan YLBHI.

Menurut organisasi ini keterlibatan TNI dalam proses penyidikan ini “sangat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum Indonesia”.

Musababnya, “Peristiwa ini menciptakan preseden bahwa proses hukum tidak dapat menyentuh pejabat negara, sekaligus penegakan hukum dapat diganggu, ditekan, atau dibayang-bayangi oleh kekuatan bersenjata”.

Di saat penggeledahan polisi dimulai, media menyoroti keberadaan Febri Adriansyah. Rumahnya dijaga anggota TNI, tapi institusi pertahanan negara membantah adanya kaitan.

Di sisi lain, polisi menolak memberi keterangan rinci terkait kepemilikan Cafe de’Clan dengan Jampidsus, Febrie Adriansyah.

“Silakan tanyakan sama yang tahu… Kalau ada yang mengait-ngaitkan itu, silakan itu di luar dari statement kami dari kepolisian,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.

Bagaimanapun, sebelum insiden penggeledahan yang masif oleh polisi, nama Febrie beberapa kali mencuat dalam pemberitaan.

Pada Maret 2025, sejumlah LSM melaporkan Febrie ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia dilaporkan terkait tuduhan penyalahgunaan kewenangan dan/atau tindak pidana korupsi dalam penyidikan empat kasus korupsi, yakni Jiwasraya, perkara suap Ronald Tannur dengan terdakwa Zarof Ricar, penyalahgunaan kewenangan tata niaga batubara di Kalimantan Timur, dan tindak pidana pencucian uang.

“Diduga dilakukan oleh terlapor, Jampidsus Febrie Adriansyah, selaku penganggung jawab penyidikan, dengan modus operandi memberantas korupsi sembari korupsi,” kata Ronald Loblobly selaku koordinator koalisi LSM yang melaporkan, dikutip Tempo.