Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images
Naiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke tampuk kekuasaan diikuti janji untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 mendatang. Demi mewujudkan itu, pemerintahan Prabowo-Gibran mendirikan lembaga investasi bernama Danantara. Bagaimana kiprah Danantara dalam dua tahun kepemimpinan mereka?
Danantara merupakan badan pengelola investasi strategis, atau sovereign wealth fund, yang ditugasi mengelola serta mengoptimalkan investasi pemerintah.
Dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Danantara berkedudukan langsung di bawah presiden.
Eksistensi Danantara senantiasa diselimuti sorotan. Laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menggambarkan betapa perumusan Danantara menabrak sejumlah ketentuan perihal good governance: mulai dari rangkap jabatan, minim partisipasi publik, sampai membuka potensi konflik kepentingan akibat penumpukan kewenangan.
Terlepas dari kritik yang ditujukan, Presiden Prabowo percaya berkata bahwa dengan “kemauan keras,” Danantara mampu “mengikuti dan mengimbangi prestasi-prestasi negara lain.”
BBC News Indonesia mewawancarai tiga pakar di bidang ekonomi dan politik untuk melihat sejauh mana gerak-gerik Danantara. Artikel ini adalah bagian terakhir dari laporan berseri yang khusus membahas dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Konsolidasi kelembagaan yang besar
Saat ini, Danantara, menurut dosen ekonomi Universitas Jember, Resha Dwi Ayu Pangesti, berada dalam tahap konsolidasi kelembagaan yang cukup besar.
Tujuan Danantara ialah penyatuan aset badan usaha milik negara sekaligus pembentukan lembaga pengelola investasi yang terpusat.
Danantara mencerminkan adanya “agenda besar untuk mereformasi tata kelola kekayaan negara,” jelas Resha.
Supaya tujuan itu terwujud, pemerintah berusaha membangun ekosistem investasi yang terpadu, efisien, dan berdaya saing tinggi, khususnya ketika bicara di level internasional.
Model Danantara amat potensial mengingat lembaga ini bisa membenahi kualitas alokasi modal, mereduksi tumpang-tindih pengurusan aset, sampai memperkokoh posisi tawar negara dalam agenda-agenda kerja sama global.
Pengelolaan yang terkoordinasi, imbuh Resha, diperkirakan turut memuluskan penentuan prioritas investasi berdasarkan kepentingan strategis nasional.
Namun, Resha mengingatkan, percepatan pembentukan struktur organisasi, penggabungan aset, dan pengalihan kewenangan yang dijalankan Danantara mesti diikuti “kesiapan operasional memadai.”
Tanpa penyelasaran sistem, sumber daya manusia, teknologi informasi, prosedur kerja, atau budaya organisasi, “proses integrasi justru dapat menimbulkan konflik kewenangan,” sambung Resha.
“Selain memperlambat pengambilan keputusan dan menurunkan produktivitas entitas yang berada di bawahnya,” ujarnya kepada BBC News Indonesia, Selasa (20/10).
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Perkembangan Danantara menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem pengelolaan aset serta investasi negara yang lebih terkonsentrasi. Meskipun memiliki peluang pertumbuhan yang menjanjikan, keberhasilan Danantara, Resha menggarisbawahi, bakal sangat ditentukan oleh setidaknya tiga aspek.
Pertama, kemampuan dalam mengeksekusi portofolio secara efektif.
Kedua, menjaga disiplin tata kelola.
Dan ketiga, memastikan setiap keputusan investasi dilakukan secara profesional dan terukur.
Oleh sebabnya, Resha menyimpulkan, reformasi kelembagaan perlu ditempuh secara bertahap, penuh kalkulasi, serta dibarengi indikator kinerja yang jelas.
Dalam sejumlah kebijakan, Danantara dipersepsikan meraih perlakuan khusus, atau karpet merah, dari negara.
Istilah tersebut, Resha menjelaskan, merujuk pada pemberian kemudahan regulasi, akses pendanaan, dukungan politik, prioritas proyek, fleksibilitas pengelolaan aset, hingga proses administratif yang lebih cepat.
Pada dasarnya, perlakuan khusus tidak selalu bermakna negatif, kata Resha. Sehubungan pembangunan nasional, lembaga investasi negara memang bisa membutuhkan ruang gerak yang longgar guna membiayai proyek-proyek strategis, menanggung risiko jangka panjang, maupun menarik modal dari luar negeri.
Tapi, fasilitas “karpet merah” dapat melahirkan persoalan apabila disediakan tanpa batas, pengawasan, sampai indikator keberhasilan yang tegas.
“Karena itu, menurut saya, permasalahan utama bukan semata-mata apakah Danantara boleh memperoleh perlakuan khusus, melainkan apakah perlakuan tersebut bersifat terbatas, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan?” tanya Resha.
Pasalnya kalau tidak, rentetan kerumitan, tak dimungkiri, akan menyeruak ke permukaan.
Resha, misalnya, mencontohkannya dengan pemahaman bahwa “Danantara senantiasa didukung negara,” termasuk saat mengalami kerugian atas proyek-proyek yang mereka pilih. Kerugian Danantara, mengacu beleid, dikecualikan dari keberlangsungan lembaga.
Alhasil, tidak menutup kemungkinan, Danantara bisa jadi menurunkan kehati-hatian dalam mengeksekusi proyek, mengelola biaya, sampai mengevaluasi risiko.
Jika kerugian ujung-ujungnya ditanggung negara, bahkan masyarakat, manajemen dapat terdorong “mengambil keputusan yang terlalu berani,” tutur Resha.
“Inilah disebut moral hazard. Risiko tersebut semakin besar apabila tidak terdapat sanksi bagi pengambil keputusan yang melakukan kelalaian atau mengabaikan prosedur uji tuntas,” paparnya.
Sumber gambar, YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images
Kemudian sebab Danantara mengelola aset berskala besar, lembaga ini rentan menjelma objek intervensi politik. Suatu proyek bisa digarap bukan karena kelayakan komersial, misalnya, melainkan dipicu kepentingan elektoral, kelompok, dan kebutuhan pencitraan kebijakan.
Variabel risiko ini, Resha melanjutkan, dapat mengemuka dalam bentuk penempatan pengurus berdasarkan kedekatan politik, penugasan proyek tanpa analisis memadai, atau tekanan memodali pengembangan sektor tertentu.
Tak kalah penting, bicara mengenai investasi negara maka tak luput dari peluang kegagalan proyek, penjaminan utang, hingga kebutuhan penyertaan modal. Ketiganya berkorelasi dengan tekanan terhadap keuangan publik—risiko fiskal.
Resha mengingatkan risiko fiskal “menjadi lebih sulit dikendalikan” manakala informasi tentang struktur pendanaan, kewajiban, serta eksposur kerugian tidak dipublikasikan secara memadai.
Di tahap ini, dukungan negara harus dihitung sebagai “risiko publik yang perlu dipantau,” alih-alih “keputusan lembaga,” tandas Resha.
Kebijakan “karpet merah” bagi Danantara sebaiknya, Resha bilang, tidak ditolak secara mutlak. Tapi, di lain sisi, juga tidak semestinya disodorkan cuma-cuma. Pendekatan yang paling rasional ialah mengatur perlakuan khusus secara selektif, terbatas, serta berbasis tujuan.
Dengan pendekatan semacam itu, fasilitas negara hanya disediakan kalau terdapat alasan rasional, seperti pembiayaan infrastruktur dasar, pengembangan industri pionir, maupun menunjang proyek yang berdampak luas untuk perekonomian.
“Prinsip utamanya adalah semakin besar kewenangan dan kemudahan yang diberikan, semakin kuat pula kewajiban transparansi, audit, dan pertanggungjawabannya,” pungkas Resha.
Transparansi dan bermain risiko
Kontribusi serta dampak Danantara kepada perekonomian dalam negeri tidak bisa dilihat hanya pada jangka pendek, sebut ekonom dan Direktur Eksekutif Industrial Policy Indonesia, Faris Abdurrachman.
Tugas Danantara, Faris melanjutkan, bukan menggeber kebijakan fiskal, yang menjadi tonggak maju atau mundurnya realita perekonomian di dalam negeri, melainkan mendorong transformasi investasi.
“Yang mungkin baru bisa kita mulai lihat dalam jangka waktu lima sampai sepuluh tahun mendatang,” jelasnya kepada BBC News Indonesia, Jum’at (16/10).
Faris menyatakan Danantara mempunyai peran signifikan untuk “merealisasikan Indonesia mencapai visi negara maju.”
Pertama, Danantara menjadi sumber pembiayaan yang cukup besar, dengan modal diklaim menyentuh Rp1.000 triliun—mencakup aset-aset badan usaha milik negara (BUMN).
Secara akses pembiayaan, Danantara pun tergolong leluasa. Mereka, terang Faris, dapat menarik modal dari himpunan bank negara (Himbara) serta sumber-sumber pendanaan luar negeri.
Kedua, Danantara memanggul tugas sebagai orkestrator yang mengatur BUMN. Keuntungan posisi ini, ungkap Faris, terletak pada terbentuknya alur koordinasi yang ringkas.
“Karena memang kalau terkait kebijakan hilirisasi, kebijakan industri, itu sangat perlu ada entitas yang mengarahkan BUMN agar bisa mencapai tujuan yang sama,” tukasnya.
Selain itu, koordinasi di bawah atap yang sama berarti terhubungnya BUMN dengan fungsi pembiayaan oleh Danantara.
“Berbeda dengan dulu kalau Kementerian BUMN mau minta injeksi modal atau perlu pembiayaan baru, itu harus ke Kementerian Keuangan terlebih dahulu,” terang Faris.
“Kalau sekarang, lebih mudah jika (BUMN) perlu untuk restrukturisasi dan semacamnya.”
Kendati demikian, di balik laju Danantara yang sepintas berada di jalur ideal, Faris mencatat kekurangannya tetaplah ditemukan.
Soal Patriot Bond, ambil contoh, yang dia anggap “sangat kontroversial,” menunjukkan bagaimana Danantara memiliki kekuatan untuk menerbitkan surat utang khusus dengan imbal hasil rendah—sekira 2%. Mayoritas pembeli Patriot Bond adalah jajaran konglomerat yang jumlahnya tak sampai 100 orang.
Angka return Patriot Bond sangat jauh dibanding instrumen Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 7%. Danantara, menurut Faris, tak pernah secara terbuka menjelaskan mengapa para konglomerat diberi imbal hasil 2%.
“Gap 5% itu pasti dalam bentuk (imbal hasil) lain. Bisa jadi. Itu pun publik belum tahu sampai sekarang timbal baliknya dalam bentuk apa,” ujarnya.
“Dan ini, sebenarnya, sangat berisiko.”
Tak lama usai diresmikan, masyarakat melempar kekhawatiran bahwa Patriot Bond berpotensi menjadi celah hukum untuk praktik pencucian uang, yang seketika ditepis oleh pemerintah.
Lalu proyek-proyek yang disasar Danantara sendiri, Faris meneruskan, tak jarang mengundang tanda tanya.
“Mereka malah mewacanakan untuk investasi di proyek-proyek yang mungkin secara return kepada pembangunan bisa jadi enggak sebesar itu, bahkan bisa dibilang (investasi) itu enggak terlalu diperlukan,” jelas Faris.
Tahun lalu, Danantara berencana mengambil alih smelter (fasilitas pemurnian) nikel yang sebelumnya digarap PT Gunbuster Nickel Indonesia (GNI). Perusahaan ini terlilit utang berujung mandeknya produksi. Keinginan Danantara batal terlaksana.
Bersamaan dengan itu, Danantara turut dikabarkan hendak mengakuisisi raksasa tekstil, PT PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, yang sudah dihantam pailit. Danantara disebut akan mengguyur modal ke Sritex sebesar Rp100 trilun dalam skema BUMN Tekstil.
“Kenapa uangnya tidak dipakai saja untuk industri yang pasti menjamin masa depan seperti panel surya, baterai, atau semikonduktor, yang lebih strategis?” ucap Faris.
“Ketimbang bikin BUMN baru, pemerintah semestinya justru membuat regulasi penunjangnya, seperti proteksi sementara untuk industri tekstil lewat, misalnya, tarif impor.”
Tak lupa, Danantara juga diterpa persoalan transparansi, yang sampai sekarang “masih menjadi pertanyaan karena laporan keuangan mereka belum keluar,” tambah Faris.
Publik sebatas mengetahui sepak terjang Danantara lewat pemberitaan media yang sayangnya, sepengamatan Faris, bersifat “setengah-setengah.”
“Jadi, kita belum tahu persis kemudian investasinya Danantara masuk dalam (sektor) apa saja,” sebut Faris.
Sumber gambar, Muhammad Fadli/Bloomberg via Getty Images
Faris menilai keterbukaan lembaga seperti Danantara, yang skala kewenangan sekaligus modalnya begitu besar, amat krusial lantaran berpengaruh ke tingkat kepercayaan masyarakat serta investor atau mitra pembangunan.
Faris berharap ke depan Danantara “punya independensi secara operasional” selayaknya Bank Indonesia. Penting bagi pemerintah guna “melindungi Danantara dari pengaruh elektoral jangka pendek,” tegas Faris.
Singkatnya, Danantara memang ditempatkan sebagai lembaga yang benar-benar “mendorong transformasi struktural,” tandas Faris.
“Mereka harus bisa mencari keseimbangan agar tidak terlalu dipengaruhi, dan bisa betul-betul profesional dalam melakukan investasi yang berdampak untuk pembangunan,” tutupnya.
Demi kepentingan umum
BBC News Indonesia telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Danantara ihwal transparansi, tuntutan publik, serta langkah-langkah demi merawat prinsip tata kelola yang baik.
Konfirmasi kami layangkan lewat surat elektronik. Hingga artikel ini tayang, mereka belum meresponsnya.
Dalam momen terpisah, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa untuk menjalankan mandat yang diserahkan ke Danantara, seluruh unsur harus memegang teguh tiga nilai penting.
Ketiganya yakni character, competence, serta commitment.
“Character berarti profesionalisme dan menjiwai nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila dalam setiap peran. Competence adalah kemampuan untuk menjawab tantangan yang ada di bidang masing-masing. Dan commitment ialah tekad untuk menjunjung tinggi good corporate governance, integritas, akuntabilitas, dan transparansi,” jelas Rosan kala agenda town hall Danantara di Jakarta, akhir April silam.
Rosan menambahkan Danantara akan “menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik.”
Pada 2026 ini, strategi Danantara difokuskan untuk pengembangan proyek-proyek strategis, penguatan sektor-sektor prioritas, serta diversifikasi portofolio lintas kelas aset maupun geografis.
Kerangka strategi tersebut, tutur Rosan, dibangun melewati pendekatan investasi yang terukur; memadukan investasi berjangka panjang dengan privat atau publik sehingga memberikan kestabilan bagi arus kas.
Pendekatan itu, di saat yang sama, memastikan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil, selain memungkinkan Danantara mengongkosi proyek pembangunan berdampak besar untuk masyarakat luas.
Danantara berkomitmen menjaga setiap investasi selaras dengan aspirasi publik, kehidupan sosial, nilai ekonomi, serta kelayakan komersial.
Pada akhirnya Danantara menegaskan dalam memilih proyek-proyek yang bakal dituntaskan, kepentingan umum merupakan acuan utama.
Negara ingin tampil garang
Hal mencolok dari perjalanan Danantara sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu kontrol yang terpusat, langsung di bawah pemegang kekuatan eksekutif, ujar dosen politik di Universitas Airlangga, Febby R. Widjayanto.
Sebab berada di dalam gelembung kendali presiden, terdapat kecenderungan negara menggunakan Danantara untuk “menampilkan dirinya dengan garang,” tambah Febby.
Dengan Danantara berperan sebagai motor penggerak, negara ingin memastikan penguasaan atas sumber daya ekonomi sehingga tidak, mengutip klaim pemerintah, bernasib bocor untuk sekian kalinya, papar Febby.
“Tendensinya adalah memang memberikan sinyal bahwa jangan main-main dengan otoritas negara,” tukasnya kepada BBC News Indonesia, Rabu (21/10).
Tapi, menurut Febby, paradigma semacam itu belum tentu bergulir efektif.
Febby berpendapat selama penegakan hukum tidak berjalan, komunikasi publik pemerintah buruk, serta sering muncul distorsi di ruang-ruang tata kelola maupun implementasi kebijakan, maka penegasan sikap negara dalam tubuh Danantara sangat berpeluang lenyap tak bermakna.
Sumber gambar, Muhammad Fadli/Bloomberg via Getty Images
Di masa-masa seperti sekarang, Febby memandang Danantara tengah berjalan pada momentum yang kritis. Di antara tekanan ekonomi yang mewujud melalui lemahnya daya beli, masifnya pengangguran, sampai pemutusan hubungan kerja di mana-mana, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk menyiapkan Danantara sebagai katalisator geliat pembangunan.
“Terlebih kepercayaan terhadap presiden juga memang sedang turun. Tugas berat untuk pemerintah supaya kepercayaan itu kembali, dan salah satu yang krusial ialah lewat Danantara,” papar Febby.
Setiap instrumen pemerintahan, dalam perspektif Febby, tidak bakal lepas dari keputusan politik. Sejak awal pembentukan, Danantara dikritik karena sangat kental nuansa politisnya dengan penunjukan orang-orang terdekat di lingkaran presiden yang mengisi barisan kursi pejabat.
Unsur politik itu akan lepas jika sudah memasuki perkara ekonomi. Pasalnya, sambung Febby, persoalan perekonomian yang anjlok tidak dapat dituntaskan cuma berbekal lobi-lobi maupun kedekatan politik.
“Karena harus ada langkah ekonomi nyata, dan ini juga tidak memberikan banyak pilihan untuk stakeholders Danantara yang notabene mereka dipilih secara kedekatan politik,” terangnya.
Maka tatkala Danantara yang digadang-gadang mampu mengatasi serta menjawab berbagai tuntutan publik tidak bekerja sebagaimana mestinya, kekecewaan kepada pemerintah hanya akan menebal—dan menjadi bahan bakar ketidakpuasan.
