Nama Bahlil dan Tito Karnavian dikaitkan kasus penyadapan Prabowo – ‘Kalau polisi tidak transparan, bakal jadi isu liar’

Hadir pula Tito Karnavian dan Kapolri yang baru Jenderal Suyudi Ario Seto serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Belum ada keterangan resmi dari hasil pertemuan ini.

Bambang Rukminto tidak memungkiri bahwa skandal dugaan penyadapan ilegal ini bakal diwarnai isu politik seiring berjalannya proses penyelidikannya.

Namun di sisi lain, apabila isu politik ini dibiarkan terus berlanjut, tentu akan merepotkan kerja-kerja kepolisian.

“Karena, dengan isu dan narasi politik itu, justru malah mendikte kepolisian ke arah sana,” ujarnya.

Mabes Polri sendiri memahami bahwa perkara ini sangat menjadi perhatian publik. Karenanya, mereka kemudian membentuk sebuah tim khusus.

Tim khusus ini ditugasi mendalami info dan isu yang berkembang di masyarakat terkait perkara tersebut, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (05/11) malam.

Proses pendalaman ini, sambungnya, memerlukan waktu dan tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum.

Dia berjanji hasil kerja timsus akan disampaikan secara transparan dan akuntabel ke publik.

Namun lima hari setelah penetapan tersangka itu, tim penyidik belum juga mengungkap peran masing-masing tersangka.

Seperti diketahui, eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira lainnya ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (03/11) lalu.

Di siniIah Bambang Rukminto menilai bahwa tim penyidik kepolisian kurang cepat bertindak.

“Perannya apa masing-masing juga belum dijelaskan oleh kepolisian, dan operator-operator yang ada di level bawah, juga belum diungkap. Hanya yang memberi perintah saja (yang diungkap),” ujarnya.

“Kalau minggu depan belum ada progres signifikan, ya, ini indikasi ke arah melokalisir (kasus dugaan penyadapan ilegal), itu sudah mulai tampak,” tambah Bambang.

Dihubungi secara terpisah, mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala, mengatakan upaya kepolisian menyelidiki skandal dugaan penyadapan ilegal merupakan ‘master piece‘.

“Tidak ada yang sebesar ini sebelumnya, ini puncak. Nah, apakah polisi berani bermain-main lagi, apakah mungkin polisi akan mencederai harapan publik?” kata kriminolog Universitas Indonesia ini.

Adrianus tidak yakin polisi bakal berani “memfilter” atau melokalisir kasus ini.

“Mengapa? Karena penanganan kasus ini merupakan satu cara agar kepolisian dapat muncul lagi dari keterpurukan, dan menuju lebih baik,” ujarnya kepada BBC News Indonesia, Minggu (08/11) malam.

Karena itulah, demikian Adrianus, penanganan perkara ini merupakan momentum kepolisian untuk memulihkan citranya yang selama ini terpuruk.

“Siapa yang tidak mencibir polisi setelah muncul kasus ini? Makanya, polisi tidak akan mensia-siakan perkara ini,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran dan harapan seperti itu, Rabu (04/11) malam, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, berujar bahwa proses penyidikan perkara penyadapan ilegal ini akan berjalan “profesional, transparan dan berkeadilan.”

Di luar nama Presiden Prabowo Subianto, menurut Bareskrim Polri, para tersangka juga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara, pengusaha, aktivis LSM, hingga media.

Sampai Minggu (08/11) malam, polisi belum mengumumkan jati diri mereka.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto meminta agar polisi lebih bersikap transparan terkait nama-nama yang disadap di luar Presiden Prabowo.

“Di awal, orang pasti percaya bahwa langkah kepolisian ini, karena kehati-hatian. Tapi bila berlama-lama, dan apalagi tidak transparan, orang-orang berprasangka ini upaya untuk melokalisir saja, melokalisasi kasus ini hanya persoalan pidana biasa,” kata Bambang kepada BBC Indonesia, Minggu (08/11) malam.

Dia khawatir, apabila polisi tidak segera mengungkap siapa saja yang disadap, kasus ini akan tenggelam dan dilupakan. Masyarakat menjadi terpaku pada perkara penyadapan presiden.

“Ini seharusnya oleh kepolisian segera dibuka, siapa nama-nama pengusaha itu, pejabat, tokoh LSM hingga jurnalis. Dan dalam rangka apa mereka disadap,” ujarnya

Bambang menyebut kasus ini juga tidak kalah penting.

Para ahli dan pegiat HAM sebelumnya menganggap pengungkapan ini penting. Mereka melihatnya dari sisi perlindungan hak warga negara, dan tidak semata perkara menyangkut pejabat negara.

Lebih dari itu, kasus dugaan penyadapan ilegal ini memiliki implikasi luas terhadap hak asasi manusia, terutama hak privasi dan kebebasan sipil.

Bambang bahkan melihatnya dari sisi lainnya lagi.

“Bahkan kalau dikaitkan dengan asumsi adanya makar, bisa jadi penyadapan-penyadapan tokoh partai politik, pengusaha, juga dalam rangka untuk menambah ‘stok logistik’, misalnya, upaya makar,” jelasnya.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan, perkara mereka terkait motif lain di luar masalah politik, ujarnya.

Hal itu utamanya terkait penyadapan kalangan pengusaha.

“Dalam rangka apa menyadap pengusaha, jangan-jangan ini kaitannya dengan upaya pemerasan, atau backing, yang selama ini sudah menjadi isu di masyarakat,” paparnya.

Bambang membayangkan, jika penyidik polisi memang berniat mengungkap perkara penyadapan di luar isu presiden, dapat dilakukan penyelidikan silang (cross investigation) antara mereka yang disadap dengan para penyadap.

Siapa operator yang menjalankan mandat penyadapan dari empat tersangka juga tidak kalah penting untuk diungkap tim penyidik, kata kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala.

“Tidak mungkin penyadapan ini dikerjakan oleh empat jenderal itu,” ujar Adrianus kepada BBC Indonesia, Minggu (08/11) malam.

“Masalah teknis, itu pasti dikerjakan yang berpangkat, misalnya, bintang satu.”

Adrianus meminta media untuk mengungkap siapa saja operator dalam perkara penyadapan itu.

Usulan seperti ini juga diamini oleh pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.

“Operator-operator yang ada di level bawah atau lapangan itu juga belum diungkap oleh kepolisian. Padahal pelaksana ini sangat, sangat penting untuk kepentingan penyelidikan,” jelasnya.

Tak hanya operator di lapangan. Masyarakat sejauh ini juga menunggu, apakah penyelidikan skandal dugaan penyadapan ini bakal berhenti pada empat tersangka saja. Apakah ada ‘dalang’ yang berada di balik mereka?

“Saya tidak yakin ada dalang di belakang empat perwira. Dalangnya, ya, (mantan Kapolri) Listyo Sigit sendiri,” kata kriminolog Adrianus Meliala.

Bagi Adrianus, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apakah informasi hasil penyadapan itu diberikan kepada pihak lain.

“Yaitu diberikan kemana informasi hasil penyadapan itu,” ujar Adrianus dalam wawancara dengan BBC Indonesia, pada Minggu (08/11) malam.

“Siapa penerima manfaat? Apakah untuk kepolisian sendiri, atau orang-orang di luar Polri? Politisi atau siapa?”

Desakan agar penyidik kepolisian menyelidiki kemungkinan ada pihak lain yang memberikan perintah, juga disuarakan para politikus di DPR.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Sabtu (07/11) berujar, semua yang terlibat dalam perkara ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

“Jangan ada kompromi atau toleransi. Semua yang terlibat harus diseret ke meja hijau, mulai pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, sampai siapa pun yang mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” kata Habiburokhman.

Pertanyaan seperti ini sejauh ini masih belum terjawab. Tim penyidik belum mau membukanya kepada publik.

“Semua akan kita telusuri,” kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin kepada wartawan, Sabtu (07/11).

Suara-suara agar penyelidikan perkara penyadapan ilegal ini melibatkan tim ad hoc independen sudah disuarakan sejumlah pihak sejak kasus ini terungkap.

Alasan di baliknya, selain perkara ini telah menjadi isu sensitif berskala nasional, terlalu riskan menyerahkannya kepada internal kepolisian sendiri.

Kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian yang disebut pengamat kepolisian Bambang Rukminto”naik-turun” juga menjadi alasan lainnya.

Karena itulah, perkara ini harus dikawal secara khusus.

“Makanya sebaiknya memang parlemen harus menginisiasi untuk mendorong komisi independen dengan melibatkan PPATK, Komnas HAM, maupun Ombudsman,” kata Bambang.

Tidak semua setuju dengan ide pembentukan tim ad hoc independen untuk mengawal perkara ini.

Mantan anggota Kompolnas, Adrianus Meliala, misalnya, mendukung langkah yang sudah dilakukan tim penyidik Polri.

“Kapolri Suyudi dapat greenlight (lampu hijau) atau dapat restu dari presiden. Saya kira sudah saatnya polisi mengambil momentum demi mengembalikan citranya yang sudah terpuruk,” kata Adrianus.

Bagaimanapun, menurut Bambang Rukminto, apabila Polri nantinya mempermainkan perkara ini, bersikap tidak serius, serta melokalisirnya, dampak buruknya akan dialami institusi kepolisian sendiri.

“Publik pasti akan tambah apatis pada lembaga kepolisian. Selama ini kan, sudah menjadi rahasia umum, kepercayaan kepada polisi itu naik-turun, naik-turun,” jelasnya.

“Dan dampaknya di internal kepolisian, kalau mereka mempermainkan perkara ini, akan menurunkan spirit anggota yang masih progresif,” tandas Bambang.