Dua tahun Prabowo-Gibran: Surplus militerisasi?

Dalam dua tahun, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah membentuk 12 Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 50 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), 250 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dan satuan lainnya di lingkungan TNI.

Peresmian 204 satuan militer terbaru diumumkan Presiden Prabowo dalam HUT TNI ke-81 pada 5 Oktober lalu di Lapangan Prima, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta.

Saat itu, Presiden Prabowo menyampaikan pesan di hadapan ribuan tentara yang berbaris bahwa perang “belum tentu wujudnya fisik”. Mereka diminta bersiaga meski di masa damai.

“Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui siber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh,” kata Presiden Prabowo.

Ancaman perang lainnya, kata presiden, “Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri”.

Ia juga menyerukan agar prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku.

“Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat,” katanya sambil memuji prajurit yang turun tangan dalam pelbagai bencana alam.

Dalam ruang yang lebih informal, Presiden Prabowo menyampaikan tujuan membentuk satuan baru di lingkungan TNI, seraya menampik tuduhan perluasan ini akan “menjepit masyarakat sipil”.

“Jadi menurut saya tidak akan mempersempit, istilahnya menjepit civil society (masyarakat sipil),” kata presiden saat berbincang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa nasional di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/09).

Menurut Prabowo, penambahan prajurit TNI di pelbagai wilayah berperan sebagai “respons pertama” saat terjadi bencana alam. Ia punya ambisi 514 kabupaten di Indonesia punya markas Yonif TP yang juga bertugas “harus jaga kekayaan alam kita”.

“Dan karena itulah sekian puluh tahun, terjadilah illegal loging (pembalakan liar), illegal mining (tambang liar), kebun-kebun liar. Bisa ada kebun kelapa sawit di hutan lindung, 18 tahun enggak dikutik. Karena mungkin wilayah kita terlalu besar. Penyelundupan. Narkotika… Jadi menurut saya ini keterpaksaan kita,” katanya.

Ia juga membuat klaim, jumlah tentara saat ini belum mencapai apa yang disebut sebagai “benchmark internasional” di mana rasio tentara 1% dari total penduduk. Oleh karena itu, idealnya, kata dia, Indonesia memiliki 2,9 juta tentara.

“Anggaran (belanja pertahanan) kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita naikkin (jumlahnya) seperti itu enggak sampai 2% GDP (produk domestik bruto) kita,” kata Prabowo.

Ia juga membuat klaim perluasan struktur militer berpengaruh terhadap keamanan di lokasi.

“Jadi saya kira, kalau kita tanya bupati, tanya gubernur, tanya rakyat, mereka benar-benar merasakan kehadiran. Yang tadinya enggak ada pasukan, ada pasukan. Itu kriminalitas jauh menurun. Keamanan dirasakan oleh rakyat sangat meningkat,” katanya.

Seturut dengan pernyataan presiden, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah punya target membangun hingga 750 batalyon baru hingga 2029. Batalyon ini terdiri dari 593 batalyon teritorial pembangunan serta 157 satuan bantuan tempur dan bantuan administrasi.

Sebagaimana Prabowo, Sjafrie mengklaim keberadaan prajurit dapat menurunkan angka kriminalitas.

“Sebelum ada batalyon teritorial pembangunan, tadinya di kabupaten itu tidak ada pasukan, kosong. Apa yang terjadi? Begal, kriminal, itu besar sekali, tapi setelah kita berada di situ membangun pangkalan, sekian persen kriminalnya hilang,” klaim Sjafrie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Mei 2026.

Ia mengatakan salah satu tugas dari batalyon teritorial pembangunan adalah melakukan patroli keliling. Patroli tersebut, kata dia, bisa membangun sistem keamanan lingkungan sehingga kasus kriminalitas dapat dicegah.

Sjafrie menjelaskan pembentukan batalyon juga untuk penguatan lingkungan sosial. Dalam konteks itu, prajurit dari berbagai latar belakang keagamaan bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk menjaga kehidupan sosial tetap harmonis.

“Jadi, masyarakat merasa agak hangat dengan keberadaan batalyon teritorial itu,” tuturnya.

Keberadaan prajurit batalyon yang menyebar ke daerah diklaim bisa mendukung perputaran ekonomi wilayah setempat. Gaji mereka bisa buat jajan ke warung dan kafe.

Soal kesehatan masyarakat menjadi alasan lainnya. Anggota TNI, kata Sjafrie, bisa membantu masyarakat melalui donor darah tiga kali setahun.

Dalam kesempatan lainnya, pemerintah juga mengumumkan prajurit TNI terlibat dalam urusan pendampingan petani, program cetak sawah, distribusi alat dan mesin pertanian, program swasembada pangan sampai mengurus Makan Bergizi Gratis (MBG) serta logistik pemerintah.

Ruang kelas di sekolah-sekolah juga tak luput dari kehadiran militer. Pada September lalu, pemerintah meluncurkan ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai pembina.

Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan (Kabacadnas Kemhan) Letjen TNI Gabriel Lema yang membacakan amanat menteri pertahanan, menyebut tujuan ekskul ini sebagai wadah pembinaan generasi muda membangun karakter dan menumbuhkan kecintaan kepada tanah air.

Bagaimanapun, langkah-langkah kebijakan pertahanan ini telah mengaburkan batasan fungsi militer dan urusan sipil, kata peneliti keamanan dan pertahanan dari Universitas Bina Nusantara, Curie Maharani Savitri.

“Persepsi pemerintah sekarang, bahwa kita itu menghadapi masalah besar, dan sudah ketinggalan, kemudian solusinya harus cepat, dan militer dianggap menjadi silver bullet (solusi tunggal) yang menyelesaikan semua masalah,” katanya.

Saat ketahanan pangan kurang baik, TNI dilibatkan. Program pemerintah lamban, libatkan TNI. Kriminalitas tinggi, tambah batalyon TNI. Pembangunan daerah tertinggal, bentuk batalyon baru. Bencana alam terjadi, kerahkan TNI. Siswa kurang disiplin, libatkan TNI.

Curie bilang, keterlibatan TNI ke urusan sipil ini kemungkinan dilatarbelakangi “jurang generasi” di kalangan pejabat pemerintah, khususnya pertahanan. Sebagian masih mempertahankan pemikiran usang “sipil tidak cukup nasionalis”.

“Sebenarnya (pemikiran seperti ini) bukan hal yang baru… Jadi ada selalu ada kecurigaan, sipil kok tidak cukup nasionalis. Padahal bela negara itu kan bisa dilakukan dengan berbagai hal,” tambahnya.

Bentuk nyata dari pemikiran ini dikaitkan dengan latihan dasar militer (latsarmil) untuk komponen cadangan (Komcad) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan ASN.

“Malah teman-teman PNS diminta untuk menjadi komcad. Sebenarnya secara hukum itu sukarela. Tapi kemudian menjadi paksaan karena kuota yang harus dipenuhi,” kata Curie.

Keterlibatan prajurit TNI dalam sektor pertanian juga tak luput dari sorotannya. Produksi pangan dari pertanian bukan semata kegagalan petani sipil, tapi ada persoalan yang lebih kompleks di belakangnya. Misalnya, penyempitan lahan, regenerasi petani, irigasi dan infrastruktur, sampai akses pupuk dan sarana produksi.

“Sayangnya, sepertinya pemerintah sekarang memang pengen terburu-buru dengan cara memasang militer,” katanya.

Dalam hal kebencanaan juga tak bisa dijadikan alasan perluasan struktur militer. Musababnya, sebagian bencana yang terjadi punya kerumitannya sendiri.

Misalnya, banjir bandang Sumatra yang menewaskan lebih dari 1.000 orang pada akhir 2025 disebut bukan semata faktor cuaca. Hutan yang ditebang diyakini turut andil dalam bahala ini.

Dalam bencana ekologis ini, aksi korporasi memperluas area tambang dan perkebunan dituding ikut andil memperparah keadaan. Pemerintah mengklaim telah mencabut izin operasional 28 perusahaan, dan mengajukan gugatan Rp4,8 triliun terhadap enam korporasi. Namun, langkah ini baru diambil setelah bencana terjadi.

Begitupun dengan bencana karhutla di seluruh Indonesia. Langkah-langkah penanganan telah diambil. Sebanyak 16.740 personel TNI dikerahkan, dan 66.510 disiagakan.

Namun, sejumlah kalangan menilai penanganan karhutla dengan pengerahan aparat sebenarnya tidak perlu dilakukan jika mitigasi dijalankan.

“Prinsipnya, kalaupun militer itu dibutuhkan untuk mendukung program-program lain sifatnya adalah tambahan. Militer sebagai aktor pendukung, bukan aktor utama. Dan tidak boleh sampai Itu membuat militer terbebani ketimbang tugas-tugas utamanya,” kata Curie.

Kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anggota TNI juga mengikis gagasan usang tentang militer sebagai “silver bullet”.

Berdasarkan hasil jajak pendapat yang mereka rilis, sebanyak 51% responden meyakini pemerintah telah melakukan penguatan peran militer ke ranah sipil. Pada jajak pendapat dengan responden para ahli, angkanya menunjukkan 80%.

Curie menyebut kebijakan pertahanan dan keamanan yang diambil pemerintah selama dua tahun sebagai “surplus militerisasi”.

“Surplus militerisasi, bahwa kita kemudian justru menjauh dari profesionalitas TNI dan penguatan pertahanan yang sudah dibangun sejak awal reformasi,” tambah Curie.

Dalam evaluasi dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, CELIOS memberi nilai rapor Menteri Pertahanan Sjafrie sebesar 6/10. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan menteri dikhawatirkan berdampak terhadap profesionalitas tentara.

Selain daftar kebijakan dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan (lihat tabel), CELIOS juga mengeluarkan proposal perbaikan di sektor pertahanan dan keamanan.

“TNI fokus pada profesionalisme, modernisasi alutsista, kesejahteraan prajurit, serta mendukung kemandirian pemenuhan alutsista dari dalam negeri sesuai UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan,” tulis Curie.

Selain itu, CELIOS juga menyerukan transparansi dan akuntabilitas perencanaan, penganggaran dan pengadaan pertahanan. Termasuk, membenahi pembinaan karier agar berdasarkan bidangnya, bukan nepotisme.

“Menempatkan pengadaan alutsista dari luar negeri sebagai bagian dari diplomasi pertahanan yang direncanakan dan dilaksanakan bersama dengan Kementerian Luar Negeri agar sejalan dengan Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif,” tambahnya.

Lembaga kajian pertahanan, Imparsial ikut mengevaluasi dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Imparsial menilai bahwa dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan gejala kuat terjadinya regresi demokrasi yang didorong oleh militerisasi ruang sipil,” kata Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra dalam keterangan pers.

Perluasan peran militer dalam pemerintahan, penguatan struktur komando teritorial, berulangnya kekerasan, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas menunjukkan persoalan yang dihadapi bukan sekadar stagnasi reformasi, melainkan pembalikan arah agenda reformasi sektor keamanan, jelas Adi.

Ia menyebut apa yang saat ini terjadi sebagai “involusi profesionalisme militer”—merujuk pada kembalinya militer di ruang sipil seperti masa Orde Baru.

“Kecenderungan tersebut mengancam supremasi sipil, mempersempit ruang demokrasi, dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada pemerintahan autokratis,” tambahnya.

Imparsial menyoroti perluasan batalyon. Menurut mereka, rencana ini bertentangan dengan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU TNI, yang menegaskan keberadaan kekuatan TNI harus dihindarkan dari bentuk organisasi karena berpotensi digunakan untuk kepentingan politik praktis.

Menurut yayasan hukum nirlaba yang didirikan 1970, anggaran pertahanan meningkat terus meningkat, tapi metode belanja pengadaan semakin banyak penunjukan langsung.

APBN 2025 menetapkan anggaran pertahanan sebesar Rp 166,05 triliun. Tetapi realisasi belanja fungsi pertahanan mencapai Rp 348,58 triliun setelah tambahan dari Bagian Anggaran Bendara Umum Negara (BA BUN).

Pada 2026, Komisi I DPR RI menyetujui anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp 187,1 triliun.

Disebutkan, lonjakan anggaran pada tahun 2025 disebabkan karena adanya program modernisasi alutsista, kesejahteraan prajurit, kemandirian industri pertahanan, dan validasi organisasi.