Sumber gambar, EPA
Seruan boikot terhadap artis dan pemengaruh (influencer) yang dianggap dekat dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka marak mengemuka di media sosial.
Yang terbaru, seruan boikot ditujukan kepada pesohor Raffi Ahmad setelah dia terlibat dalam perayaan Sumpah Pemuda, 29 Oktober 2026, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, bersama aparat kepolisian, sejumlah influencer, serta kelompok massa.
Aksi Raffi dilakukan hanya sehari setelah masyarakat sipil dan koalisi mahasiswa menggelar demo di lokasi yang sama.
Raffi bukan contoh tunggal artis dan influencer yang diboikot masyarakat. Sepanjang setahun terakhir, gelombang penolakan terhadap influencer yang dipandang satu barisan dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming konsisten menggema di berbagai platform.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Andina Dwifatma, menerangkan boikot influncer adalah akumulasi dari kekecewaan publik atas bermacam situasi serta kebijakan pemerintah.
Andina mencontohkannya dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang melahirkan kasus-kasus keracunan. Di samping itu, kesejahteraan masyarakat juga berada di titik bawah: Pengangguran di mana-mana, harga bahan pokok meningkat, atau anak-anak muda yang kesulitan mencari pekerjaan.
Kemudian, pada saat bersamaan, pemerintah, dengan bantuan influencer, justru mengesankan keadaan terkendali. Akhirnya, sambung Andina, muncul seruan untuk menggugat posisi artis dan pemengaruh melalui ajakan boikot. Publik pun menuding Raffi sengaja membikin narasi tandingan yang hendak memperlihatkan bahwa Indonesia baik-baik saja.
Dari situ, media sosial riuh dengan ajakan boikot kepada Raffi.
Gelombang penolakan ini disebut “sangat menggembirakan” oleh dosen ilmu komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Andina Dwifatma, lantaran menandakan publik mampu mengambil sikap kritis.
“Orang mungkin memilih (Prabowo-Gibran) karena suka artis yang meng-endorse mereka. Tapi, ketika yang dijanjikan itu tidak terjadi orang juga akan marah,” paparnya.
“Rezim ini belum setengahnya berjalan. Namun, rasanya sangat panjang, apalagi di tengah situasi ekonomi sekarang. Orang, pada akhirnya, enggak akan tutup mata.”
Sementara peneliti di Tim Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjajaran, Preciosa Alnashava, memandang influencer, dengan bekal pengikut maupun kapitalnya, memiliki tanggung jawab besar dalam memengaruhi opini publik sehingga mereka menjadi target boikot apabila menyampaikan gambaran yang tidak sebenarnya ketika situasi negara sedang mengalami turbulensi.
“Padahal dia punya modal simbolik, sosial, dan, pada taraf tertentu, ada kontribusi negara yang diduga membayar mereka,” terang Alnashava.
“Jadi, kalau sudah menyangkut dana publik, lagi-lagi kita, tentu, berhak untuk meminta akuntabilitasnya.”
Sumber gambar, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
Apakah boikot influencer mampu diteruskan ke tingkat kebijakan pemerintah yang selama ini disorot oleh publik?
Peneliti politik di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Edbert Gani Suryahudaya, mengaku pesimistis.
“Karena kalau soal perubahan kebijakan, levelnya sudah tentang perubahan politik di para pemimpin pemerintahan,” ucapnya.
“Cuma, yang jelas, saya melihat de–platforming para influencer ini punya efek ke legitimasi kekuatan rezim yang bakal semakin rendah.”
BBC News Indonesia telah melayangkan permintaan wawancara kepada pihak Raffi Ahmad. Hingga artikel ini terbit, mereka belum membalasnya.
Boikot sebagai bentuk solidaritas
Pada 31 Oktober dan 1 November 2026, Rangga dijadwalkan mengisi dua kegiatan melalui unit bisnis kecilnya, Cuan King. Seperti namanya, Cuan King menawarkan produk makanan ringan: cuanki.
Satu di antara sepasang agenda yang mesti didatangi Cuan King diselenggarakan oleh RANS Entertainment, perusahaan hiburan milik Raffi Ahmad, di Yogyakarta.
Rangga mengaku telah mendaftar acara RANS seminggu sebelumnya. Pendaftaran termasuk membayar biaya administrasi.
“Kurang lebih 500 porsi ada kami siapkan untuk acara kemarin,” ceritanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (03/11).
“Kalau ditotal, modal yang kami keluarkan di rentang Rp3-Rp4 juta.”
Situasi demo 28 Oktober, disusul polemik perayaan Sumpah Pemuda di Bundaran HI, lantas membikin Rangga mengambil sikap. Peringatan Sumpah Pemuda yang dihadiri pejabat Polri hingga influencer seperti Raffi dan Willie Salim memantik respons negatif.
Hanya berjarak sekira tujuh jam dari kegiatan bazar RANS, Cuan King memutuskan untuk mundur.
Pilihan tersebut, menurut Rangga, adalah “bentuk solidaritas” atas massa sipil yang melangsungkan demonstrasi—atau muak terhadap lingkaran influencer.
Cuan King mengumumkan pengunduran itu di platform Threads. Unggahan mereka ramai. Tidak hanya Cuan King, Rangga mengetahui belasan hingga puluhan tenant menempuh langkah serupa.
Dari situ, publik kemudian mempromosikan tenant yang memboikot kegiatan RANS dan menyarankan untuk membeli produk-produk mereka. Cuan King, misalnya, sejak viral, memperoleh order-an sebanyak 150 porsi. Rata-rata memesan via Instagram.
“Pada akhirnya rezeki enggak tertukar, dan ini juga menunjukkan warga bantu warga,” tutur Rangga.
Dinamika boikot ini meninggalkan pelajaran yang berharga bagi Rangga. Dia menyatakan di tengah situasi serba runyam seperti sekarang, memegang sikap, sekecil apa pun, adalah bentuk perlawanan.
“Masyarakat sudah banyak yang kecewa (dengan kondisi saat ini). Sebagai pengusaha kecil, aku juga belajar untuk tidak menambah kekecewaan,” tutupnya.
Langkah yang menggembirakan
Raffi bukan contoh tunggal artis dan influencer yang diboikot masyarakat. Sepanjang setahun terakhir, gelombang penolakan terhadap influencer yang dipandang satu barisan dengan rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming konsisten menggema di berbagai platform.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Andina Dwifatma, menerangkan boikot influncer adalah akumulasi dari kekecewaan publik atas bermacam situasi serta kebijakan pemerintah.
Andina mencontohkannya dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang melahirkan kasus keracunan tanpa henti. Di samping itu, kesejahteraan masyarakat juga berada di titik bawah: pengangguran di mana-mana, harga bahan pokok meningkat, atau anak-anak muda yang kesulitan mencari pekerjaan.
Kemudian, di saat bersamaan, pemerintah, dengan bantuan influencer, justru mengesankan keadaan terkendali. Akhirnya, sambung Andina, menggugat posisi artis dan pemengaruh, melalui ajakan boikot, menjadi semacam perlawanan.
Sumber gambar, Dimas Ardian/Bloomberg via Getty Images
Dengan de–platforming para artis serta influencer, Andina menjelaskan, publik hendak menegaskan bahwa mereka termasuk bagian dari kekuasaan yang kebijakan-kebijakannya—sejauh ini—tidak memberikan keberpihakan.
“Artinya, kalau kondisi materialismenya, atau unsur-unsur dasar seperti ekonomi, sosial, dan segala macam, itu tidak terpenuhi, orang tetap akan sadar bahwa ini memang tidak baik-baik saja. Ada yang bermasalah (dari pemerintah),” papar Andina kepada BBC News Indonesia, Selasa (02/11).
Usaha memboikot influencer disebut Andina sebagai “perkembangan yang menggembirakan.”
“Karena selama ini struktur sosial kita, yang juga dipengaruhi bagaimana negara dijalankan, turut membentuk citra orang-orang terkenal di posisi khusus. Sehingga, keberadaan mereka sangat mudah untuk dipuji dan dipuja,” imbuh Andina.
Sumber gambar, SETAPOL INDONESIA
Meski demikian, Andina menerangkan upaya perlawanan sebaiknya tidak berhenti sebatas di boikot influencer. Boikot harus diletakkan dalam bingkai alternatif “merawat bensin kemarahan,” tandasnya.
Menurutnya, kemarahan-kemarahan warga pada kenyataan hari ini mesti disalurkan ke lingkungan sekitarnya lewat organisasi, perkumpulan, atau kolektif.
“Membuat acara kumpul-kumpul, apa pun bentuknya, entah itu klub buku atau yang lain, ialah cara menjaga supaya apinya tidak padam, termasuk ketika boikot influencer seperti sekarang,” tukas Andina.
Bagaimana influencer berkubu dengan pemerintah?
Yang perlu digarisbawahi dari eksistensi influencer ialah mereka mempunyai modal sosial serta simbol yang mudah dikenali, merujuk peneliti dari Tim Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjajaran, Preciosa Alnashava.
Di era teknologi di mana algoritma menjadi mata uang bernilai tinggi, influencer datang dengan membawa bekal “banyaknya jumlah followers,” tambah Alnashava.
Karakter influencer, pada dasarnya, berpijak atas kepiawaian dalam “membangun emosi terhadap sesuatu,” terang Alnashava. Tak jarang, dampak dari apa yang mereka lakukan—utamanya untuk audiens—amat besar.
Dengan bekal kemampuan memengaruhi massa, influencer lantas digandeng pemerintah yang berkuasa.
“Mereka diajak untuk mempromosikan hal-hal yang sifatnya itu adalah mendukung program-program pemerintah,” tandas Alnashava saat dihubungi BBC News Indonesia, Rabu (03/11).
Temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) enam tahun lalu membeberkan pemerintah pernah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara (APBN) sebesar Rp90 miliar untuk para influencer. Uang itu tersebar ke berbagai instansi pemerintah maupun kementerian.
Pemerintah berdalih bahwa keberadaan influencer merupakan pelengkap peran juru bicara (jubir) serta hubungan masyarakat (humas) yang sudah menempel di masing-masing lembaga.
Para pemengaruh ditunjuk sebab mampu menyentuh masyarakat akar rumput dengan bahasa yang mudah dicerna sehingga memuluskan sosialisasi sehubungan program-program kerja pemerintah.
“Mereka (influencer) dekat dengan kekuasaan, dan kedekatan mereka juga tertangkap oleh kamera, oleh platform yang mereka punya, dan itu kemudian menjadi spectacle atau tontonan,” terang Alnashava.
“Jadi, karena impact-nya tidak kecil, maka sebenarnya tanggung jawabnya (influencer) besar.”
Upaya boikot influencer rezim, berdasarkan observasi Alnashava, mesti ditempatkan dalam sudut pandang yang objektif.
Mengkritik, atau bahkan de–platforming, para influencer bukan wujud serangan personal, melainkan tuntutan terpenuhinya transparansi.
Pasalnya, pertama, tidak semua kampanye pemerintah, apalagi yang berkelindan dengan kebijakan publik, otomatis bebas dari kritik. Dalam konteks influencer, Alnashava menegaskan, sering kali kebijakan atau program pemerintah dilegitimasi secara absolut; bahwa hal itu benar-benar bermanfaat.
“Padahal tidak menutup kemungkinan juga situasinya justru berkebalikan (antara program dan kenyataan),” ujar Alnashava.
Lalu, yang kedua, jika pengerahan selebritas atau influencer disinyalir memakai dana publik dari pajak, maka masyarakat punya hak untuk mendesak akuntabilitas. Boikot adalah rupa pemenuhannya.
“Karena pada akhirnya memang kita enggak bisa hanya mendorong influencer untuk punya kesadaran atas apa yang dilakukan. Karena itu ada di kompas moral, dan sulit sekali mengandalkannya,” pungkas Alnashava.
Kekecewaan yang menjalar
Boikot terhadap kelompok pemengaruh yang mendukung pemerintah melahirkan rentetan efek bersifat meluas, sebut peneliti politik di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Edbert Gani Suryahudaya.
Ilustrasinya kurang lebih begini, mengutip Edbert.
Seorang influencer di bidang tertentu, contohnya, tiba-tiba mengikuti narasi rezim. Dia membela kebijakan yang, secara umum, dikritik masyarakat karena merugikan.
Prinsip yang dipegang influencer bersangkutan seketika memantik backlash. Orang-orang beramai-ramai melawan narasi yang telah dia lontarkan.
“Penolakan itu akan menciptakan critical mass yang menjalar ke setiap sudut,” ungkap Edbert kepada BBC News Indonesia, Selasa (03/11).
“Katakanlah followers dari influencer itu apolitis. Karena tiba-tiba idolanya di-cancel sama banyak orang, dia jadi terpapar dengan isu publik yang dibahas. Mereka ikut teredukasi,” tambahnya.
Dari awalnya sedikit, mereka yang memboikot influencer perlahan berkembang masif.
Kondisi demikian, Edbert melanjutkan, bisa dipastikan bakal merugikan influencer. Ini lantaran bagi para pemengaruh, sumber daya mereka ialah followers. Besar atau kecil angka pengikut berbanding lurus dengan peluang akumulasi profit.
Sumber gambar, Rangga Aditya
Walaupun meyakini boikot atas influencer merupakan indikator yang bagus, utamanya dalam konteks kehidupan berdemokrasi, tapi Edbert memandang pemerintah akan senantiasa mengandalkan influencer—atau buzzer (pendengung)—guna “membangun narasi publik.”
Edbert berpendapat influencer sudah menjelma selayaknya komoditas political entrepreneur dengan segala keuntungannya: akses, koneksi, atau pundi-pundi uang.
Berangkat dari situ, kehadiran influencer tetap menarik minat banyak pihak.
“Bukan tidak mungkin yang terjadi hanyalah perubahan aktor (influencer) saja. Ketika ada satu yang tumbang, lainnya siap menggantikan,” tandasnya.
Edbert juga mengingatkan bahwa boikot influencer tak otomatis berlaku untuk ranah perubahan kebijakan publik.
“Karena soal program, ini levelnya bukan di noise lagi, melainkan urusan politik di tingkat pemimpin di pemerintahan,” imbuhnya.
Kendati begitu, boikot influencer menggambarkan masyarakat berdiri di dalam ruang-ruang ketidakpercayaan yang ditujukan ke pemerintah. Semakin kencang level kemuakannya, semakin lemah pula legitimasi otoritas di benak publik.
“Padahal, kepercayaan ke pemerintah sampai sekarang sudah makin menurun,” tegas Edbert.
Dengan munculnya kritik atas semua yang berkorelasi ke pemerintah, tidak terkecuali influencer, menandakan stabilitas yang kerap diklaim ternyata belum menemukan tempat untuk bersandar, papar Edbert.
Edbert memperkirakan tren seperti ini “tampaknya bakal terus berlanjut.”
“Satu-satunya obat adalah benar-benar memperbaiki kekurangan-kekurangan di program-program prioritas pemerintah, yang menyangkut kepentingan publik,” ujarnya.