Puluhan ribu hektar hutan dan lahan di Papua terbakar – ‘Sesak nafas, susah air, masyarakat sampai setengah mati’

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023, lebih dari dua juta hektare di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, ditetapkan sebagai salah satu sasaran PSN. Kawasan ini menjadi pusat Pengembangan Pangan dan Energi (food estate) serta perkebunan tebu dan padi.

Wilayah PSN itu mencakup distrik Jagebob, Tanah Miring, Sota, Eligobel, Ulilin, Malind, Kurik, Ilwayab, dan Animha.

“Saya lihat sampai sekarang, kebakaran semakin hebat dan kebanyakan titik-titiknya itu ada di daerah konsesi perkebunan kelapa sawit maupun di lokasi-lokasi Proyek Strategis Nasional,” ujar Franky Samperante dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

BBC telah menghubungi Kementerian Pertahanan yang menjadi salah satu pelaksana PSN di Papua Selatan. Namun mereka tidak memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.

Vincen dari distrik Jagebob, Merauke, Papua Selatan, bilang titik api mulai terlihat sekitar Agustus lalu sampai sekarang, di sebagian Merauke. Seiring bertambahnya titik api, ia menggambarkan asap makin hari kian pekat.

“Jarak pandang itu hanya 200 meter saja. Kalau malam itu sudah tidak bisa. Puncaknya (asap tebal) memang di bulan Oktober ini,” ucapnya.

Gejala batuk dan gangguan pernafasan juga mulai terasa di sekitarnya, terlebih pada anak-anak. Sebab sejak kabut asap meliputi Merauke, warga tetap mencoba beraktivitas seperti biasa dengan berbekal masker.

Anak-anak juga tetap berangkat sekolah karena tak ada imbauan belajar dari rumah akibat asap.

Vincen berkata, dia merasa udara juga makin panas, bahkan saat malam hari. Padahal sebelumnya, karena pepohonan masih rimbun, udara malam masih sejuk meski musim kering tiba, kata dia.

“Dulu itu, sejuk pada pagi hari atau sore hari, apalagi malam. Sekarang, sekitar jam 2-3 malam itu puncak suhu panas terasa sekali di tubuh itu. Tidur tidak nyaman. Hari-hari juga tidak terasa angin, kalau dapat angin itu sudah rezeki,” kata Vincen.

Vincen berkata, karhutla pada musim kering berulang kali terjadi di Merauke, termasuk di sekitar tempat tinggalnya. Namun pada tahun ini, dengan tutupan hutan yang makin berkurang akibat operasional perusahaan yang masif, dia menyebut kebakaran dan dampaknya lebih parah dari periode sebelumnya.

Salah satu perusahaan yang banyak dilihat Vincen di sekitar permukimannya adalah perusahaan tebu.

“Kami yang hidup bertahun-tahun semasa hutan masih utuh, ada musim panas yang kami bilang musim panas keras, tapi tidak seperti yang ini,” ujarnya.

“Ini lebih keras lagi karena hutan itu tidak ada,” kata Vincen yang kebun pisang, karet, dan sagu miliknya ikut terbakar saat api meluas.

Yonas dari Distrik Ilwayab, Merauke, Papua Selatan juga merasa karhutla kali ini cukup meluas dengan efek asap yang membuat sesak pernafasan.

Warga, kata dia, juga mulai kesulitan air. Di tengah asap, mereka tetap harus keluar mencari air bersih yang jaraknya bisa sampai delapan kilometer.

Yonas berkata, ada warga yang menempuh perjalanan itu dengan berkendara sepeda motor, dan ada pula yang berjalan kaki dengan memikul jerigen air.

Selain air bersih, Yonas bilang warga juga mencari pasokan sagu. Penyebabnya, kata dia, sejumlah kebun warga juga ikut terbakar. Selain itu, sebagian warga tak bisa menanam sayur karena mereka sulit mendapatkan air.

Yonas berkata, rawa di sekitar kebun dan permukiman warga pun kering. Padahal, rawa itu disebutnya sering menjadi penyelamat ketika terjadi karhutla pada tahun-tahun sebelumnya.

Saat itu, Yonas berkata, api tidak menyambar kebun warga karena langsung padam saat menyentuh perbatasan rawa.

Namun tahun ini, kata Yonas, rawa dan hutan yang menjadi tempat berlindung “sudah dibongkar habis”.

Di tengah situasi tersebut, Yonas belum melihat upaya untuk mengurangi dampak asap yang makin pekat.

Dia juga mempertanyakan upaya pemadaman api yang dilakukan pemerintah untuk mencegah karhutla meluas.

“Pemadaman tidak ada. Untuk asap, kami juga cuma bertanya kapan ini berhenti dan cuma berharap pada alam. Tinggal tunggu mukjizat Tuhan saja untuk hujan ini bisa turun. Terakhir perlindungan kan biasa di hutan, alam, tanah-tanah yang ada ini,” kata Yonas.

Data dari Global Nature Watch, terdapat lima wilayah teratas di Papua yang bertanggung jawab atas 52% dari semua kehilangan tutupan pohon antara 2001 dan 2025. Merauke mengalami kehilangan tutupan pohon paling banyak sebesar 180 kilohektare, dibandingkan dengan rata-rata sebesar 28 kilohektare.

Empat lainnya adalah Boven Digoel dan Mappi di Papua Selatan, serta Nabire, dan Mimika di Papua Tengah.

Metusalak Patty Senda Rumaropen, siswa SMA Negeri 2 Manokwari, sudah beberapa hari terakhir mengikuti aktivitas belajar-mengajar di rumah. Surat edaran dari dinas pendidikan setempat mewajibkan pembelajaran jarak jauh sejak 7 Oktober karena kondisi udara akibat asap.

Sampai saat ini, dia belum tahu kapan aktivitas sekolah kembali normal. Padahal belajar di sekolah dirasanya lebih efektif.

Sepanjang pembelajaran jarak jauh ini, Metusalak dan teman-temannya diberi tugas untuk dikerjakan di rumah.

Dari surat edaran yang ditujukan untuk semua jenjang pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan diminta juga memantau kualitas udara dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Bagi peserta didik kelas XII jenjang SMA/SMK yang sedang melaksanakan gladi bersih Tes Kompetensi Akademik (TKA) tetap diminta hadir di sekolah dan wajib menggunakan masker.

Terkait dengan gangguan pernafasan yakni ISPA, puskesmas di kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari mencatat peningkatan pasien sejak Agustus 2026.

Bahkan per September hingga saat ini tercatat sekitar 231 pasien yang mencakup juga balita, anak-anak, dan lansia.

Joice Loisia Salossa, dokter di Puskesmas Sowi IV, Distrik Manokwari Selatan, berkata jumlah pasien itu adalah yang terbanyak setelah pandemi Covid-19.

Menurut Joice, penyebabnya memang tidak tunggal. Selain karhutla, ada juga dampak dari asap pembakaran sampah di tempat pembuangan Sampah TPS.

Keluhan yang sering disampaikan yakni batuk, pilek, dan sesak nafas.

Dampak karhutla dirasakan juga oleh Martina, salah satu penumpang pesawat dengan rute menuju Timika. Ia dan adiknya tidak bisa pulang karena pihak maskapai membatalkan penerbangan.

“Saya mau balik ke Timika, sedangkan adik saya mau balik ke Jayapura setelah acara keluarga di Manokwati. Tapi tidak ada pesawat karena kabut asap,” kata Martina di Bandara Rendani Manokwari.

Kepala Bandara Rendani Manokwari, Herman Sujito berkata ada sekitar enam penerbangan dibatalkan pada 10 Oktober lalu, seperti dari Kaimana, Nabire, Sorong dan Jayapura. Dia berkata, penerbangan perintis juga terdampak.

Penundaan hingga perubahan juga terjadi pada sejumlah maskapai hingga 12 Oktober lalu.

Kepala BMKG Manokwari Cipta Utama berkata sempat terpantau 201 titik api di Papua Barat meski asap kini merupakan efek dari Papua Selatan.

Sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional Dortheys Hiyo Eluay, Sentani, Jayapura, Papua juga dibatalkan dan terlambat karena gangguan jarak pandang akibat kabut asap pada Senin (12/10).

Humas Bandara Internasional Dortheys Hiyo Eluay, Syahrial, berkata ada lima penerbangan dibatalkan dan delapan penerbangan mengalami keterlambatan.

Menurut Syahrial, rute yang paling terdampak adalah rute penghubung wilayah pegunungan, terutama Jayapura-Wamena dan Jayapura-Timika. Keterlambatan juga mencakup rute yang sama ditambah dengan Jayapura-Sorong.

Gangguan penerbangan, lanjut Syahrial, mulai terdeteksi sejak 10 Oktober, karena jarak pandang berada di bawah standar minimum keselamatan penerbangan

“Sebagian penerbangan yang sempat tertunda mulai diberangkatkan secara bertahap seiring dengan perbaikan jarak pandang,” ujarnya.

“Beberapa penerbangan lainnya masih dalam status menunggu evaluasi cuaca lanjutan dari pihak berwenang hingga jarak pandang dinyatakan aman sepenuhnya,” kata Syahrial.

Gangguan ini menjadi perhatian karena transportasi udara merupakan salah satu penghubung penting bagi masyarakat di sejumlah wilayah Papua, terutama daerah yang akses transportasi daratnya terbatas.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan, juga merilis panduan pengelolaan kegiatan wisata pendakian gunung di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) di seluruh Indonesia.

Dari surat edaran itu, sebagian lokasi pendakian dilakukan penutupan sementara dan pembukaan secara terbatas.

Direktur Jenderal KSDAE, Satyawan Pudyatmoko, menjelaskan bahwa penentuan status pendakian menggunakan beberapa parameter, seperti tingkat kerentanan kawasan, potensi keberadaan bahan bakar kering di permukaan, konsekuensi ekologis, hingga kapasitas pengendalian di lapangan.

Dari kondisi kabut asap ini, Taman Nasional Lorentz dari jalur Ilaga, Tsinga, Sugapa, dan Ugimba menujuk puncak Cartensz ditutup sementara sejak 1 September hingga waktu yang belum bisa ditentukan dengan memantau jarak pandang dan ketebalan kabut asap.

“Kebijakan ini bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi berkala mengikuti perkembangan iklim dan tingkat kerawanan di lapangan,” ucap Satyawan.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menemukan 8.324 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Papua sepanjang Januari-Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, 1.834 titik berada di kawasan food estate, 913 di kawasan kebun tebu atau energy estate, 1.221 titik berada di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dan 560 titik berada di konsesi perkebunan kelapa sawit.

Data tersebut menunjukkan temuan titik panas dominan berada di dalam kawasan yang telah berizin atau dialokasikan untuk proyek pangan dan energi nasional di Papua Selatan.

Pola itu, menurut mereka, memperlihatkan bahwa kebakaran bukan sekadar persoalan kejadian alam atau praktik masyarakat semata, melainkan berkaitan dengan perubahan tata guna lahan dan ekspansi konsesi serta proyek skala besar.

Kepala Tim Operasional Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Yunita berkata titik panas masih terlihat di wilayah Papua Selatan dari hasil pemantauan pada 12 Oktober lalu, sepanjang pukul 02.00 sampai dengan pukul 16.00 WIT.

Pada peta, sebaran titik panasnya berada di Kabupaten Merauke, Mappi ,dan Boven Digoel. Jumlah titik panas tercatat 3.624 titik panas di Papua Selatan pada tanggal tersebut. Sehari sebelumnya pada 11 Oktober lalu, titik panas tercatat mencapai 6.702 titik.

Sementara itu, analisis Greenpeace menemukan 1.413 titik sumber asap di Papua Selatan dari 6.811 titik di Indonesia selama periode 8 Agustus-1 Oktober 2026.

Titik sumber asap di Papua Selatan juga terdapat di kawasan konservasi, yakni di Taman Nasional Wasur (133 titik) dan Suaka Margasatwa Pulau Dolok (71 titik).

Kemudian, sebanyak 294 titik sumber asap terdeteksi di area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan milik Kementerian Pertahanan, tepatnya di sekitar jalan 135 kilometer dari Wanam-Muting.

Peneliti Senior Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, menyebut titik sumber asap ini akumulasi sumber-sumber asap harian yang bisa dideteksi dari citra satelit.

“Titik sumber asap di suatu area dalam satu waktu atau satu hari bisa lebih dari satu sumber asap, menunjukkan sumber asap berasal dari kebakaran yang luas,” ujarnya.

“Titik sumber asap juga terus terdeteksi tiap hari tapi lokasinya relatif bergeser sehingga menunjukkan kebakaran yang merembet,” kata Sapta.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, indikasi karhutla di Papua mencapai lebih 30.000 hektare sepanjang 2026.

Lahan terdampak yang paling luas berada di Papua Selatan hingga 25.838,53 hektare. Naik tiga kali lipat dibandingkan pada 2025.

Peneliti Senior Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, berkata lahan ini yang terimbas ini beragam, yaitu dari berupa lanskap gambut, perkebunan kelapa sawit, HTI, kawasan hutan, areal konservasi dan areal bekas terbakar 2015-2023, maupun di areal PSN.

Franky Samperante dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat berkata, tim dari lembaganya sudah turun sejak Juli 2026. Mereka pergi ke Merauke di areal yang menjadi pusat PSN, seperti kampung Wanam di distrik Ilwayab, lalu ke distrik Jagebob, dan sejumlah distrik lainnya.

“Ada yang cetak sawah, tebu, maupun pengembangan lumbung pangan. Dari sini, kami melihat kebakaran ini tidak seperti biasanya,” kata Franky.

Franky berkata, idealnya kawasan konsesi itu terkontrol mengingat ada komitmen di setiap izin untuk tidak melakukan pembukaan lahan atau pengolahan pengembangan kebun dengan cara membakar.

“Tapi ini kami lihat, kebakaran terjadi dan ada polanya. Yang kami temukan, kayu dan sisa vegetasi hasil bukaan lahan tersebut ditumpuk dalam petak-petak tertentu sebelum dibakar. Nah, pola kebakaran mengikuti lokasi tumpukan itu,” tutur Franky.

“Memang di Merauke ini tiap tahun terjadi kebakaran, tapi masih terkontrol, karena masyarakat punya cara sendiri untuk menangani api.”

Franky mencontohkan, warga membuat bedeng yang membatasi air dengan tempat-tempat yang kering itu.

Lalu ada pula jalur-jalur yang dibuat warga supaya api tidak meluas sampai ke tempat-tempat penting, seperti hutan yang menjadi tempat sumber pangan dan berburu. Tapi saat ini, Franky melihat warga kesulitan mengatasi kebakaran kali ini.

“Pemerintah harus bertanggung jawab, korporasi yang diduga terkait konsesinya itu juga harus bertanggung jawab, karena kebijakannya seperti itu,” ujar Franky.

“Mereka harusnya membuat satu rencana bagaimana mencegah permasalahan-permasalahan lingkungan, seperti kebakaran hutan atau deforestasi. Jadi, kalau tidak membuatnya, berarti mereka memang sengaja untuk membiarkan ini,” kata Franky.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Selatan, Kastaji, menyebut pemerintah terus berupaya memadamkan api meski masih terkendala karena luas wilayah yang banyak dan sebagian distrik sulit dijangkau seperti Kaptel, Ilwayab, dan Kimaam.

“Ada distrik-distrik yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat dan kapal sehingga belum bisa tertangani semua,” ujar Kastaji.

Ia menambahkan, status tanggap darurat bencana karhutla sudah ditetapkan di Kabupaten Boven Digoel sejak 8 Oktober hingga 21 Oktober.

Sementara itu, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi masih melakukan rapat koordinasi untuk mempertimbangkan penetapan status.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, juga memperpanjang status tanggap darurat sejak 7 Oktober lalu karena kabut asap masih menyelimuti.

Sebelumnya, status tanggap darurat dicanangkan pada Agustus 2026.

Selain itu, ia juga menetapkan akan mempercepat pelaksanaan modifikasi cuaca dengan memanfaatkan potensi awan yang tersedia sepanjang 11-15 Oktober.

Dari Papua Tengah, Bupati Mimika, Johannes Rettob berkata telah melapor pada BNPB. Meski karhutla tidak terjadi di Mimika, dampak dari Merauke sampai ke kawasannya. Pembagian masker sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan BPBD Mimika. Rumah sakit juga ditingkatkan pelayanannya.

Mengenai pendidikan, surat edaran sudah dikeluarkan untuk meliburkan sekolah untuk PAUD dan SD. Sementara itu, siswa SMP, SMA, dan SMK tetap menjalankan proses belajar secara langsung dengan wajib menggunakan masker.

Ikbal Asra dan Adlu Raharusun berkontribusi untuk liputan ini