Sumber gambar, Getty Images
Citra Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden babak belur, bahkan remuk, setelah Mahkamah Konstitusi—secara implisit—menyatakan putra sulung Jokowi itu tidak tamat Sekolah Menengah Atas, menurut analisis sejumlah pakar politik.
Imbasnya, posisi Gibran di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang baru berusia 2 tahun, jadi semakin ringkih dan mudah dilengserkan. Terlebih jika ada manuver-manuver tertentu dari partai politik di DPR yang menginginkan adanya tindak lanjut dari putusan MK.
Terlepas dari intrik politik, seperti apa jejak kerja Gibran selama dua tahun menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia?
Apa tugas Wakil Presiden?
Gibran Rakabuming Raka sudah genap dua tahun memangku jabatan sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Tugas wakil presiden, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja, konstitusi tidak mencantumkan secara tegas tugas pokok dan kewenangan wakil presiden karena yang menentukan adalah presiden.
Hal itu tertulis jelas dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, “Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.”
Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images
Itu artinya, konstitusi tidak memberikan daftar panjang kewenangan mandiri wakil presiden seperti yang diberikan kepada presiden. Peran dasarnya adalah membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Kewenangan konstitusional wakil presiden hanya tertera dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan wapres menggantikan presiden jika: mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.
Dari ‘Lapor Mas Wapres’ sampai menghadiri mancing gratis di Bekasi
Sebagai “pembantu presiden” Gibran beberapa kali menyatakan “tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo.”
Dia juga bilang, “tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo!”
Walau begitu, Gibran punya cara sendiri untuk menjalankan perannya, satu di antaranya: Lapor Mas Wapres.
Program Lapor Mas Wapres pertama kali dia luncurkan pada 11 November 2024—tidak sampai sebulan setelah dilantik.
Dulu, konsep awalnya mewajibkan warga datang langsung ke posko pengaduan di kompleks Istana Wakil Presiden sejak pukul 08.00 hingga 14.00 dan buka setiap hari kerja.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fauzan
Saking tingginya antusiasme warga, kuota harian saat itu dibatasi hanya sekitar 50-60 orang per hari. Akibatnya, banyak warga sudah mengantre sejak subuh di depan gerbang agar bisa masuk.
Strategi Gibran itu belakangan disebut membuat Istana Presiden meradang gara-gara pembentukannya dilakukan tanpa koordinasi.
Kini, sistem pengaduan Lapor Mas Wapres tidak lagi mengantre secara fisik. Tapi warga harus terlebih dahulu mendaftar secara daring, setelahnya diverifikasi, dan keluh kesah mereka kemudian ditayangkan dalam kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.
Jejak kerja Gibran juga terekam dalam setiap kunjungannya ke berbagai tempat.
Salah satu yang sempat viral di media sosial, kala ia menghadiri acara ‘Mancing Gratis’ di pinggir Kali Gabus, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 26 Oktober 2025.
Mengenakan kemeja merah hitam motif kotak-kotak dan topi hitam, Gibran dikerubungi warga yang saling berebut untuk bersalaman. Kehadiran Gibran di sana disebut untuk memeriahkan Peringatan Sumpah Pemuda.
Tak ada sama sekali pidato dalam video berdurasi 2 menit tersebut. Yang terekam hanya momen dia membacakan nama pemenang doorprize.
Pada video lain, Gibran makan siang bersama 280 pengemudi ojek daring di Batam pada 10 September 2025. Video singkat berdurasi 1:28 menit tersebut tak sama sekali menjelaskan apa tujuan agenda Wakil Presiden itu.
Sumber gambar, https://www.youtube.com/@Setwapres
Selebihnya ‘kerja’ Gibran sebagai Wakil Presiden lebih banyak “meninjau” proyek-proyek pemerintah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelayanan kesehatan, lokasi bencana, sampai ke pasar-pasar.
Mantan wali kota Solo ini juga kerap “menghadiri acara” rakernas, muktamar, talkshow, sampai perayaan natal.
Termasuk “menerima audiensi” dengan berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, akademisi, asosiasi pedagang kaki lima, serta banyak elemen masyarakat.
Apakah Gibran pernah memimpin rapat menteri?
Pernah, tapi sangat sedikit.
Kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia maupun situs wapresri.go.id mencatat sepanjang dua tahun belakangan Gibran baru lima kali memimpin rapat koordinasi.
Pertama, Rapat Penanganan Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.
Gibran memimpin rapat koordinasi di Kantor BNPB pada 12 November 2024. Dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala badan terkait, rapat berfokus pada langkah-langkah cepat memastikan masyarakat terdampak merasakan kehadiran pemerintah dalam masa kedaruratan.
“Kita ingin pemerintah hadir di saat-saat darurat seperti ini,” cetusnya.
Ia memberikan arahan soal pentingnya perencanaan yang matang, stok logistik, masalah-masalah yang timbul dari erupsi serta antisipasi potensi terjadinya banjir lahar.
“Untuk selanjutnya, hasil rapat akan kita laporkan ke Pak Prabowo,” kata Gibran.
Sumber gambar, https://wapresri.go.id/
Kedua, Rapat Perdana Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
Gibran memimpin rapat perdana Desa Besar Olahraga Nasional (DBON) pada 4 Desember 2024.
Sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-4 tentang memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia dan prestasi olahraga, Wapres Gibran menggarisbawahi penyelenggaran DBON Tahap 1 (periode 2021-2024) dan membahas persiapan pelaksanaan DBON Tahap 2 (periode 2025-2029).
Dia berpesan perlu adanya peningkatan atensi pengembangan sumber daya manusia olahraga dari hulu sebagai upaya mencapai prestasi olahraga yang gemilang di masa depan.
“Pemerintah dan publik masih fokus di hilir, saat atletnya menang, di hulu masih belum maksimal, misalnya pencarian bakat,” ujar Gibran.
Gibran juga menekankan perlunya perbaikan kurikulum pendidikan olahraga sehingga bisa membentuk pola hidup sehat, semisal untuk mencegah obesitas pada anak usia sekolah.
“Dari sisi kesehatan, banyak anak usia sekolah sudah kena diabetes, obesitas, gagal ginjal. Selain faktor makanan juga karena kurang gerak.”
Ketiga, Rakornas Percepatan Penurunan Stunting.
Gibran memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting pada 12 November 2025.
Dalam arahannya, dia memaparkan sejumlah langkah strategis guna mempercepat penurunan prevalensi stunting—di antaranya intervensi sejak dini terhadap remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil.
Ia juga menyoroti pentingnya pencegahan pernikahan dini karena kerap menjadi pemicu tingginya angka stunting akibat kurangnya kesiapan fisik maupun mental calon ibu dalam menjalani kehamilan.
Tak hanya itu, Gibran menegaskan perlunya pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, mulai dari pemeriksaan kehamilan, pemantauan gizi, hingga pendampingan pascapersalinan. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat.
“Dan saya titip pesan juga bapak-Ibu, ini penanganan stunting ini harus komprehensif. Selain masalah kesehatan, ini masalah tempat tinggal, sanitasi, air bersih, drainase sekitar rumah, ini perlu prioritaskan juga,” imbuhnya.
Sumber gambar, wapresri.go.id
Gibran memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan Tahun 2026 pada 12 Januari 2026.
Di hadapan sejumlah menteri, dia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan memperkuat keberlanjutan program kepariwisataan.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan, Gibran menegaskan sejumlah fokus utama pengembangan pariwisata nasional, yakni penguatan infrastruktur, peningkatan akses dan keselamatan transportasi wisata, pembenahan kebijakan visa, serta penguatan koordinasi dengan pemda.
Kelima, Rakor Penanganan Banjir Tuban.
Gibran memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di Tuban pada 6 Maret 2026. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat menangani dampak bencana, sekaligus memastikan pemulihan infrastruktur.
Dalam arahannya, Gibran meminta fasilitas umum yang terdampak dapat segera difungsikan kembali sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan normal.
Dia juga menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan agar bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat.
“Rumah warga yang mengalami kerusakan segera diselesaikan pendataannya, dicairkan bantuannya, dan dibantu proses pembersihannya,” ujarnya.
Mengapa posisi Gibran hanya dianggap sebagai ‘pemanis’?
Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menilai apa yang dilakukan Gibran selama dua tahun menjabat sebagai Wakil Presiden dengan lebih sering “menghadiri acara”, “menerima audiensi”, atau “meninjau program pemerintah” hanyalah pemanis semata. Begitu pun rapat-rapat yang dipimpin.
Sebab, berdasarkan pengamatannya, Gibran nyaris tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan strategis yang diambil Presiden Prabowo. Entah itu terkait isu politik, hukum, maupun ekonomi.
“Karena sejak awal dugaan saya, melihat perjanjian politik antara Prabowo dan Jokowi, memang hanya menempatkan dia (Gibran) sebagai vote getter. Tidak lebih dari itu…” ujar Firman Noor kepada BBC News Indonesia, Jumat (09/10).
Sumber gambar, Getty Images
“Sehingga ketika Gibran dipasangkan dengan Prabowo yang terlintas adalah bukan kapasitas dia sebagai wakil presiden atau orang nomor dua di pemerintahan, tapi sekadar menang,” dia menambahkan.
Sedikit menengok ke belakang, majunya Gibran dalam pertarungan Pilpres 2024 sempat diwarnai kontroversi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan tersebut mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden sehingga Gibran yang kala itu berusia 36 tahun bisa maju sebagai cawapres.
Disebut kontroversi, sebab kuat diduga ada konflik kepentingan.
Ketua MK pada waktu itu Anwar Usman merupakan paman Gibran dan belakangan Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi sehingga ia dicopot dari jabatannya.
Bagaimanapun, banyak pihak menyebut putusan MK adalah “karpet merah” bagi “putra mahkota” Jokowi agar melenggang dengan mulus menuju kursi wakil presiden.
Sangkaan publik itu pun akhirnya diakui Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Bocor Alus Politik Tempo. Presiden ke-7 yang juga ayah Gibran, Jokowi menyebut dirinya diminta oleh Prabowo dan timnya hingga lima kali agar sang putra maju mendampingi Prabowo Subianto.
Masalahnya, bagi Firman Noor, Gibran sebetulnya tidak punya kapasitas sebagai wakil presiden layaknya Boediono atau Jusuf Kalla.
Penilaiannya itu merujuk pada setiap kali Gibran ‘blusukan‘ ke daerah atau menemui masyarakat.
Di sana, ia menyebut, Gibran hadir tapi bicara seadanya, bertanya seadanya, bahkan terkadang jawaban yang dilontarkan “tidak nyambung”. Sederhananya, Gibran terkesan tidak kapabel.
“Dia hanya hadir planga-plongo. Sebagian orang jadi ilfeel, mendingan dia enggak usah ke daerah sekalian. Ini mengindikasikan Gibran masih mengandalkan bapaknya.”
“Dan jangan bayangkan Gibran sama dengan Adam Malik, Muhammad Hatta, BJ Habibie, atau Megawati. Itu terlalu jauh, bagaikan langit dan bumi,” cetusnya.
“Inilah konsekuensi politik ketika kualitas tidak lagi menjadi porsi yang utama dalam sebuah pemerintahan. Tapi yang penting menang.”
“Hingga akhirnya kabinet ini memang di bawah kendali Prabowo seorang,” Firman menekankan.
Sumber gambar, Getty Images
Pengamat politik dari lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, sependapat.
Sepanjang pengamatannya, posisi wakil presiden pada era-era sebelumnya sangat krusial. Ia mencontohkan dua nama wapres terakhir: Boediono dan Jusuf Kalla.
Boediono, kala menjadi wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diserahi tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi mengingat latar belakangnya yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan pada pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Sedangkan Jusuf Kalla, yang menjabat sebagai wakil presiden era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi, diberi peran aktif menyelesaikan konflik Aceh hingga urusan ekonomi.
“Jadi jelas sekali Pak SBY dan Pak Jokowi memiliki tandem yang sepadan…”
“Gibran, saya melihat sekalipun dikasih tugas, kualitas kepemimpinannya kurang dan kapasitasnya tidak mumpuni,” sebut Nicky Fahrizal kepada BBC News Indonesia, Jumat (09/10).
Apakah Prabowo dan Gibran akur?
Nicky Fahrizal berkata, jika ingin melihat seperti apa hubungan Prabowo dan Gibran, tengok saja pemandangan tak biasa dalam ruang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada 20 Juli 2026.
Saat itu, Gibran yang biasanya duduk di sisi kanan Prabowo, bergeser sejajar dengan deretan menteri kabinet.
Dalam tradisi protokoler kepresidenan Indonesia, posisi duduk bukan sekadar urusan estetika ruangan, melainkan simbol hierarki dan distribusi kekuasaan.
Sumber gambar, Suara.com
Nicky menilai perubahan tempat duduk itu mustahil dikarenakan faktor teknis seperti yang diklaim pihak Istana. Namun, menurutnya, hal itu seperti mengisyaratkan bahwa “Prabowo hendak mengakumulasi kekuasaannya”.
“Setneg kan sudah bertahun-tahun mengatur urusan begitu, tapi pada posisi itu kelihatan sebenarnya hubungan (Prabowo-Gibran) mulai tidak baik.”
Perubahan posisi duduk Gibran juga sempat disinggung Jokowi. Ia berkata, “kedudukan Wakil Presiden secara konstitusional jelas sehingga aturan yang ada sebaiknya diikuti”.
Terlepas dari itu, Jokowi mengklaim hubungan Prabowo dengan anaknya Gibran baik-baik saja.
Seperti apa nasib Gibran pascaputusan MK?
Jika tak ada sengketa mengenai syarat pendidikan Gibran ke Mahkamah Konstitusi, jabatan putra sulung Jokowi sebagai wakil presiden bakal langgeng hingga lima tahun ke depan, kata pakar politik BRIN, Firman Noor.
Tapi, apa mau dikata, putusan MK membuat citra Gibran “babak belur”.
Lebih dari itu, dia menyebut posisi Gibran menjadi semakin mudah disingkirkan jika ada manuver-manuver politik di DPR. Hal tersebut, klaimnya, juga semakin terbaca dari gestur Prabowo saat HUT TNI, 5 Oktober lalu.
Sumber gambar, Pusat Penerangan TNI
“Sangat clear, kan, bagaimana Prabowo lebih suka salaman dengan SBY dan komandan upacara ketimbang salaman dengan Jokowi, apalagi anaknya,” ucap Firman Noor.
“Secara simbolis, sudah mulai agak berbalik arah angin ketika Jokowi yang sekarang datang ke kediaman Prabowo. Ini menunjukkan posisi yang semakin ringkih…”
“Jangan-jangan enggak sampai selesai (lima tahun) Gibran, kalau ada manuver tertentu di DPR yang menginginkan ada tindak lanjut dari keputusan MK,” dia melanjutkan.
Terkait manuver politik di parlemen, media sosial sempat dihebohkan dengan beredarnya surat bernomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026 dengan nama anggota DPR dari Fraksi NasDem, Tonny Tesar. Ia disebut sebagai pengusul pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan DPR.
Namun, Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni, menyebut surat tersebut adalah hoaks.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan keputusan politik atas putusan MK sangat bergantung pada kesepakatan dan konsensus pimpinan partai politik di DPR.
Sikap berbeda diutarakan anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Deddy Sitorus.
Dia mengusulkan agar DPR membentuk pansus guna menindaklanjuti putusan MK. Deddy menilai DPR bisa menggunakan mekanisme politik itu maupun hak angket untuk mendalami persoalan syarat pencalonan Gibran setelah MK memutus sengketa tersebut.
Gagasan serupa juga datang dari PKS yang mendorong DPR mencermati putusan MK secara mendalam sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Sumber gambar, Getty Images
Terlepas dari sikap politik partai-partai, Firman Noor menggambarkan posisi Gibran seperti “terpenjara”. Apalagi ia tak disokong oleh partai politik yang kuat.
Dan, dengan situasi sekarang, keberlanjutan Gibran di pemerintahan Prabowo menjadi tanda tanya besar.
“Dia (Gibran) tidak bisa berbuat banyak, diam saja jadi anak baik. Kalau berani melakukan aktivitas atau statement yang tidak disukai Presiden, setiap saat dia akan menghubungi orang dekatnya di DPR,” imbuhnya.
Pengamat politik CSIS, Nicky Fahrizal, berpandangan sama. Ia bilang, citra Gibran sudah “remuk” pascaputusan MK.
Hanya saja, dia meyakini Jokowi tidak akan tinggal diam jika ada manuver memakzulkan sang putra Gibran.
“Pak Jokowi ini kan selalu bisa membalikkan keadaan, dari orang yang ditekan tiba-tiba berbalik menjadi yang dielu-elukan oleh masyarakat.”
“Mungkin dia akan memakai resep itu lagi,” sebutnya.
Tulisan ini adalah seri ketiga laporan BBC News Indonesia terkait dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
