Sumber gambar, EPA
Pemerintah UK telah mengumumkan rangkaian sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di Tepi Barat seraya menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap “pembersihan etnis” warga Palestina oleh para pemukim Israel.
Menteri Luar Negeri UK, Ed Miliband, mengatakan langkah tersebut menandai “awal dari pendekatan baru” terhadap konflik Israel-Palestina, yang “tidak hanya mengecam ketidakadilan dan penderitaan tetapi juga bertindak”.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menuduh Miliband menyebarkan “kebohongan yang keterlaluan” dan mengumumkan langkah balasan termasuk menutup Konsulat UK di Yerusalem Timur.
Rangkaian sanksi UK mencakup pelarangan barang-barang dari permukiman ilegal di Tepi Barat serta mengambil tindakan terhadap perusahaan dan individu yang menyediakan layanan bagi perluasan permukiman.
Apa yang dikatakan Menlu UK?
Dalam pernyataan kepada anggota parlemen, Miliband mengatakan:
“Pemerintah UK setuju bahwa telah terjadi pembersihan etnis terhadap warga Palestina di wilayah-wilayah Tepi Barat, yang dilakukan oleh teroris pemukim.
“Dan terlalu sering pemerintah Israel menutup mata terhadap hal ini dan bahkan lebih buruk lagi, beberapa anggotanya telah membuat pernyataan dan mengambil tindakan untuk mendukung pemindahan paksa warga Palestina.”
Miliband mengatakan PBB mendefinisikan pembersihan etnis sebagai “kebijakan yang disengaja yang dirancang oleh satu kelompok etnis atau agama untuk menyingkirkan kelompok etnis atau agama lain dari wilayah tertentu dengan cara-cara kekerasan”.
Miliband mengatakan pandangan resmi pemerintah UK adalah pendudukan Israel atas Tepi Barat tidak sah karena “penguatan kendalinya, niatnya untuk memperluas kedaulatan permanen, dan agenda ekspansionisnya melalui permukiman ilegal”.
Miliband mengatakan posisi tersebut, yang sejalan dengan opini penasihat Mahkamah Internasional tahun 2024, harus tercermin dalam “hubungan ekonomi” UK dengan Tepi Barat yang diduduki.
Akibatnya, dalam enam hingga sembilan bulan ke depan, UK akan memperkenalkan “rezim sanksi komprehensif yang baru”, katanya.
Miliband juga mengumumkan larangan iklan permukiman ilegal di Tepi Barat di UK.
“Rezim sanksi ini akan menargetkan permukiman ilegal dan perluasan permukiman, bukan Israel,” tambah Miliband.
Sumber gambar, Reuters
Kemudian pada Selasa (08/09), Perdana Menteri UK, Andy Burnham, mengatakan langkah-langkah yang ditargetkan tersebut “ditujukan bukan kepada rakyat Israel, tetapi untuk mendukung solusi dua negara”.
UK juga mengeluarkan pernyataan bersama dengan 11 negara lainnya: Prancis, Kanada, Denmark, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Polandia, Portugal dan Swedia.
Pernyataan itu menyebut kelompok negara tersebut dengan tegas berkomitmen pada solusi dua negara dan akan memperkenalkan langkah-langkah nasional atau mendukung pembatasan Eropa terhadap perdagangan barang dari permukiman Tepi Barat.
Bagaimana reaksi Israel?
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengatakan dalam konferensi pers:
“Kami tahu bahwa kami memiliki banyak teman di UK.
“Sayangnya, kami menghadapi pemerintahan Partai Buruh yang bermusuhan yang secara konsisten bertindak melawan Negara Israel, dan tidak memberi kami pilihan selain menanggapi tindakan-tindakannya yang bermusuhan.”
Saar menambahkan, 11 anggota parlemen Inggris, termasuk Jeremy Corbyn, Diane Abbott dan kelima anggota parlemen Partai Hijau yang saat ini menjabat, akan dilarang memasuki Israel. Dia menuduh mereka melakukan “aktivitas antisemit dan anti-Israel”.
Sumber gambar, Getty Images
Presiden Israel, Isaac Herzog, mengatakan keputusan UK akan “berada di sisi yang salah dalam sejarah”.
“Dalam konteks saat ini, (tindakan UK) ini akan menjadi campur tangan yang sangat besar terhadap pemilu demokratis suatu negara berdaulat.”
Herzog mengatakan langkah tersebut akan secara langsung merugikan warga Palestina dan mendesak pemerintah asing untuk beralih ke “dialog konstruktif” dan kerja sama, seraya menambahkan bahwa “sanksi bukanlah solusi”.
Mengapa UK menentang permukiman E1 di Tepi Barat?
Pengumuman pemerintah UK mengemuka setelah Israel membuka tender pembangunan sekitar 1.200 rumah permukiman di wilayah yang dikenal sebagai E1, sebuah kawasan strategis penting di timur Yerusalem.
Rencana tersebut telah memicu kecaman internasional yang luas.
Israel telah menunda rencana pembangunan di kawasan itu selama beberapa dekade karena tekanan global.
Miliband mengatakan kepada Majelis Rendah Parlemen UK bahwa “pendekatan baru” UK diperlukan karena rencana pembangunan E1 di Tepi Barat akan membuat solusi dua negara “tidak layak” dengan “membelah jantung Palestina”.
Di bagian lain pernyataannya, ia mengatakan serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang Gaza, membawa “gema mengerikan dari berabad-abad penganiayaan terhadap bangsa Yahudi” dan menegaskan bahwa Israel memiliki “hak untuk melindungi rakyatnya dan mempertahankan wilayahnya”.
Namun, ia menambahkan, “hal itu tidak dapat membenarkan apa yang telah terjadi di Gaza”.
“Hukum humaniter internasional menetapkan aturan yang jelas bagi negara-negara yang berperang, termasuk memastikan akses terhadap makanan dan pasokan medis, menghindari pemindahan massal warga sipil, dan menghindari penargetan warga sipil. Pelanggaran serius terhadap hukum ini, jika terbukti, merupakan kejahatan perang.
“Apa yang telah terjadi, termasuk tindakan IDF (Pasukan Pertahanan Israel), telah diteliti secara mendalam oleh sejumlah organisasi, termasuk Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB.
“Kesimpulan laporan-laporan ini menunjukkan semakin banyak bukti bahwa kejahatan perang tampaknya telah dilakukan, dan kami mendukung proses hukum untuk menentukannya.”
Miliband menambahkan bahwa pengadilan internasional yang akan menentukan apakah Israel telah melakukan genosida di Gaza.
Para pemimpin Israel secara konsisten menolak tuduhan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
Mereka bersikeras bahwa pasukan Israel beroperasi sesuai dengan hukum internasional.
Langkah pemerintah UK diambil hampir setahun setelah pemerintahan Sir Keir Starmer mengakui negara Palestina. Saat itu Starmer mengatakan bahwa UK memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung masa depan yang damai bagi warga Israel dan Palestina.
Israel menolak solusi dua negara.
Israel mengatakan bahwa setiap penyelesaian akhir harus merupakan hasil negosiasi dengan Palestina, dan kenegaraan Palestina tidak boleh menjadi prasyarat.
Di sisi lain, otoritas Palestina mendukung solusi dua negara, tetapi kelompok bersenjata Hamas tidak mendukungnya karena menentang keberadaan Israel.
Hamas mengatakan bahwa mereka dapat menerima negara Palestina sementara berdasarkan perbatasan de facto tahun 1967 tanpa secara resmi mengakui Israel, jika para pengungsi diberi hak untuk kembali.
Israel telah membangun sekitar 160 permukiman yang menampung 700.000 warga Yahudi sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah tahun 1967.
Diperkirakan 3,3 juta warga Palestina tinggal berdampingan dengan mereka.
Terjadi lonjakan serangan oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina dan properti mereka di Tepi Barat sejak dimulainya perang Gaza.
