Masyarakat Aceh tuntut penyelidikan independen ‘aksi kekerasan TNI’ di Pidie yang berujung kematian warga – ‘Mengapa anak saya dibunuh’

Di tengah situasi seperti itulah, seorang warga sipil kemudian tertembak dadanya. Namanya Abzalul Riza, 20 tahun. Dia bukan warga setempat dan dilaporkan berada di lokasi untuk melihat apa yang terjadi, kata orang tuanya.

Sampai Kamis (05/11) malam, tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas insiden penembakan yang berujung kematian itu.

Seorang saksi mata, yang dikutip sumber BBC News Indonesia, menyebut pelaku penembakan adalah anggota TNI. Saksi mata tersebut berada tidak jauh dari peristiwa penembakan, kata sumber tersebut.

Tetapi, keterangan resmi TNI menyebutkan, pihaknya sempat mengeluarkan “tembakan peringatan” karena “keselamatan personelnya terancam” menyusul perlawanan warga.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD) Brigjen Donny Pramono mengatakan, pihaknya saat itu menggunakan “munisi hampa” dan kemudian “munisi karet”.

Bagaimanapun, tindakan kekerasan oleh aparat TNI dalam menyikapi pengibaran bendera bulan bintang di Pidie, dikritik oleh berbagai pihak di Aceh.

Selain menyebabkan satu orang tewas, aksi kekerasan aparat TNI itu membuat belasan warga sipil harus dirawat di rumah sakit setempat karena terluka.

Mulai orang tua korban penembakan, mahasiswa, kelompok sipil, hingga politikus di Aceh menilai apa yang dilakukan pasukan TNI Angkatan Darat di Pidie itu tidak dapat dibenarkan.

Semestinya perbedaan pendapat tentang bendera bulan bintang diselesaikan melalui dialog dan bukan dengan kekerasan, kata mereka.

Suara-suara dari kelompok sipil kemudian menuntut agar pemerintah membentuk tim independen untuk menyelidikinya secara transparan.

Mereka pun mengingatkan agar pemerintah pusat dan pemerintah Aceh kembali berdialog untuk menyelesaikan masalah bendera bulan bintang.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, juga menuntut supaya masalah ini diselesaikan melalui proses hukum.

Seperti diketahui, bendera Aceh merupakan salah-satu hasil MoU Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Melalui MoU, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyudahi konflik bersenjata sejak 1976.

Namun sampai sekarang, masalah bendera itu masih menjadi perselisihan antara kedua pihak. Mereka membuat aturan untuk menguatkan dan membenarkan alasannya.

Jakarta menganggap bendera itu identik dengan GAM dan harus dilarang, sementara Aceh menilai bendera tersebut merupakan kehormatan (prestise) bagi rakyat Aceh.

M. Hasan Ali, 74 tahun, tak kuasa menahan lelehan air mata saat wawancara.

Hasan adalah ayah dari Abzalul Riza (20 tahun), warga sipil yang tewas akibat tembakan di acara Maulud Nabi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada Rabu (04/11).

“Padahal dia hanya menghadiri kenduri maulid. Biasalah anak muda lagi panas-panasnya, tapi mengapa harus dibunuh?” Suara Hasan terdengar tercekat.

Matanya seperti menerawang jauh. Lalu terdiam agak lama.

“Mereka yang berkuasa bisa membuat sesuka hati pada masyarakat bawah…”

“Lucu dan aneh sekali hukum di negara Indonesia ini,” Hasan berkata, seperti dilaporkan jurnalis Sinarpidie, Firdaus Yusuf, untuk BBC News Indonesia.

Tak kuasa untuk melanjutkan wawancara, Hasan kemudian berujar lantang: “Mereka yang membunuh anak saya harus dihukum. Jangan hukum pura-pura.”

Jenazah Abzalul Riza telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Gampong Daya Kampong Baro, sekitar 100 meter dari rumahnya, pada Kamis (05/11) dinihari.

Tak hanya sang ayah, Hasan, yang kehilangan anaknya. Sahabatnya, Ajib Maulana (21 tahun) mencoba mengingat-ingat lagi saat mereka seharian bersama sebelum peluru panas itu menembus dada Riza.

“Saat terjadi tembakan, saya terpisah dengan Apa (panggilan akrab Riza). Saya berlari lewat jalan belakang meunasah menuju Gampong Daya Cot,” ujar Ajib, seraya berlinang air mata, Kamis (05/11).

Pada Rabu (04/11)pagi, Ajib Maulana dan Riza berangkat ke MTsS Tgk Chik Dayah Cut Tiro di Gampong Mancang, Pidie.

Mereka mengambil ijazah setara SMP yang sebenarnya sudah mereka peroleh sejak 2020, tapi baru diambil tahun ini.

Seusai dari sekolah, keduanya memenuhi undangan Maulud Nabi Muhammad SAW di Meunasah Gampong Pulo Keunari, lalu pulang ke rumah, sekitar 1,5km di sebelah barat meunasah.

Sore harinya mereka kembali ke sana, demikian Ajib, untuk melihat keramaian.

Pada Rabu itu, warga Pulo Keunari tengah berselisih dengan pasukan TNI Angkatan Darat soal bendera Bulan Bintang yang dikibarkan di acara Maulud.

Menurut warga, sekitar pukul 15.30 WIB tiga truk berisi tentara tiba di meunasah.

Pasukan TNI sempat mundur, lalu kembali dengan dua truk tambahan yang membawa personel bersenjata laras panjang.

Tembakan kemudian terdengar, kata Ajib. Dalam momen-momen itulah, Riza diyakini terkena peluru di bagian dada dekat ketiak.

Warga di lokasi kejadian lantas menggotongnya ke sepeda motor milik Amirullah, warga Gampong Daya Baroh.

Mujibur, 34 tahun, warga Gampong Daya Cot, duduk di belakang Riza untuk menopang tubuhnya agar tidak jatuh.

Mereka melaju ke Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Abdullah Syafi’i, 9,4 kilometer dari meunasah, sekitar 18 menit berkendara.

“Sampai di Pulo Glumpang, Riza sudah tidak sadarkan diri,” kata Mujibur.

Di atas motor ia sempat memeriksa luka Riza. Ia mendapati lubang bekas peluru yang sangat dalam, tapi menurut dia tidak tembus.

Riza adalah anak bungsu dari enam bersaudara. Di Daya Kampong Baro, dia tinggal bersama kakak perempuannya, Aminah.

Ayahnya, M Hasan Ali, 74 tahun, dan tiga kakak laki-lakinya merantau ke Takengon, Aceh Tengah, sejak 1990-an dan berkebun kopi di sana.

Sekitar pukul 17.00 WIB, abang Riza, Amirullah, 26 tahun, sedang berada di kebun kopi ketika menerima telepon dari Farhan, warga Daya Kampong Baro, yang mengabarkan adiknya terkena peluru. Amirullah pulang untuk menyampaikan kabar itu kepada keluarga.

“Sampai di rumah, ada yang menelepon lagi, mengabarkan adik saya sudah tiada,” katanya, Kamis.

Sementara itu, pada Kamis (05/11) sore, puluhan mahasiswa di Banda Aceh menggelar aksi protes merespons insiden penembakan dan kekerasan di Tiro, Pidie, Aceh.

Aksi damai tersebut digelar di depan pintu gerbang gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Kuta Alam, Banda Aceh.

Mahasiswa mulai berdatangan dan berkumpul di depan gedung DPRA sejak pukul 16.00 WIB. Dalam aksi tersebut, mahasiswa duduk berkumpul di depan pintu gerbang sembari bergantian melakukan orasi.

Mahasiswa membentangkan tiga lembar bendera bulan bintang sebagai bentuk protes.

Dalam orasinya, para mahasiswa mengutuk penembakan tersebut.

Mereka mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan menyeret pelakunya ke pengadilan umum.

Mahasiswa menganggap pelaku penembakan itu adalah anggota TNI.

“Yang sudah menggerakkan aparat, yang sudah memerintahkan untuk menembak di Tiro segera dicopot! Dan kami tidak mau dicopot, harus PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat),” teriak Risqi, salah seorang peserta aksi dalam orasinya, seperti dilaporkan jurnalis di Aceh, Rino Abonita, untuk BBC News Indonesia

Para mahasiswa juga menyoroti hak atas kepemilikan bendera di Aceh.

Polemik bendera tersebut dinilai telah berlarut-larut dan telah menyebabkan berbagai rentetan kasus kekerasan oleh aparat keamanan di provinsi paling ujung utara Pulau Sumatra tersebut.

“Tidak hanya berhenti pada desentralisasi asimetris tersebut, melainkan bagaimana desentralisasi asimetris tersebut dapat diimplementasikan. Baik dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah,” tegas salah seorang peserta aksi lainnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut membacakan sejumlah poin tuntutan.

Di antaranya, mendesak agar Panglima Kodam Iskandar Muda Brigjen Mahesa Fitriadi agar dicopot dari jabatannya,

Dia dinilai sebagai sosok paling bertanggung jawab atas sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI di Aceh belakangan ini.

Selain Panglima Kodam Iskandar Muda, desakan yang sama juga ditujukan untuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Mahasiswa juga meminta Komnas HAM segera mengusut semua kasus kekerasan oleh aparat keamanan yang terjadi di Aceh baru-baru ini.

Untuk para korban tindak kekerasan aparat keamanan, mahasiswa mendesak negara menjamin semua hak mereka termasuk perlindungan hukum dan hak atas pelayanan medis.

“Aksi hari ini kami tegaskan murni amarah dari masyarakat Aceh, anak-anak Aceh yang hari ini sudah terlalu menumpuk terkait semua persoalan Aceh, terutama terkait kejadian kemarin,” tegas Habibi.

Selain mahasiswa, kelompok-kelompok sipil dan politikus di Aceh juga menuntut penyelidikan secara transparan dan independen atas insiden penembakan di Pidie, Aceh, yang menewaskan seorang warga sipil.

Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, mengatakan dirinya mengutuk apa yang disebutnya sebagai penembakan terhadap warga sipil dalam peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW di Tiro, Pidie, Aceh.

“Kekerasan terhadap warga sipil dalam momen keagamaan, merupakan pelanggaran HAM yang serius dan tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun,” kata Azharul kepada jurnalis Hidayatullah di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (05/11).

Tindakan represif ini, menurutnya, bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat di Aceh.

“Jika penembakan itu benar dipicu oleh persoalan pengibaran bendera Bulan Bintang, KontraS menilai penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” ucapnya.

Bagi Azharul, masalah pengibaran bendera Bulan Bintang harus diselesaikan melalui dialog dan peraturan perundang-undangan yang berlalu, baik secara nasional maupun kekhususan aceh.

“Dan, persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan melalui pendekatan keamanan yang berujung pada kekerasan fisik serta jatuhnya korban jiwa dan luka-luka,” tegasnya.

Kontras Aceh kemudian mendesak investigasi yang independen dan transparan atas insiden ini.

Mereka meminta Komnas HAM, kepolisian, serta lembaga berwenang lain untuk segera membentuk tim investigasi independen.

“KontraS Aceh menegaskan pengusutan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel demi memastikan perlindungan hak asasi manusia serta menjaga perdamaian di Aceh,” tandasnya.

Secara terpisah, pada Rabu (04/11) malam, Direktur Lembaga Badan Hukum (LBH) Banda Aceh, Aulianda Wafisa, juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden tersebut.

Menurutnya, penyelidikan ini tidak hanya menyasar petugas yang berada di lapangan, tetapi juga komandan dan pimpinan yang diduga memerintahkan pengerahan pasukan.

“Kalau memang ternyata terbukti ada perintah untuk melakukan tindakan kekerasan hingga meninggalnya orang, saya pikir semua jajaran itu harus diperiksa di pengadilan,” katanya.

Aulianda menilai penembakan warga di Pidie bukan peristiwa yang berdiri sendiri, seperti dilaporkan Kompas.com.

Dari pantauan LBH Banda Aceh, tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang mengekspresikan pandangan politik terkait pengibaran bendera bulan bintang telah berulang sejak awal bencana hingga sejumlah perayaan Maulid di Aceh.

“Secara politik, TNI dalam hal ini sudah masuk ke ruang-ruang sipil, ke ruang-ruang politik. Hingga pada akhirnya, kita rasakan sendiri praktik di lapangan juga menggunakan karakter khas tentara dalam melakukan kekerasan terhadap warga. Ini memang tidak mencerminkan situasi demokrasi yang menggembirakan,” paparnya.

Karena itulah, seluruh rangkaian peristiwa tersebut harus diproses melalui jalur hukum.

Aulia menegaskan, perkara tersebut harus diperiksa melalui pengadilan sipil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru.

Selain mendorong penegakan hukum, Aulia meminta Pemerintah Aceh, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera menyelesaikan polemik pengibaran bendera bulan bintang melalui jalur politik.

Aulia berujar, ekspresi pengibaran bendera itu tidak seharusnya direspons secara berlebihan karena merupakan bentuk ekspresi politik masyarakat Aceh. Apalagi, Aceh telah menjalani masa perdamaian selama 21 tahun.

“Penyimpanan bendera bulan bintang itu pada akhirnya tidak lagi mencerminkan suasana separatisme. Agustus kemarin kita sama-sama tahu, bahkan kita juga sedang merayakan 21 tahun perdamaian Aceh. Jadi, ekspresi bendera bulan bintang sebetulnya bukan lagi ekspresi politik separatis. Ini memang ekspresi politik rakyat Aceh saja,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Aceh, Azhari Cage, menyesalkan dan mengecam apa yang disebutnya sebagai tindakan aparat TNI dalam insiden tersebut.

“Memang beberapa warga mengibarkan bendera Bulan Bintang, tetapi hal tersebut seharusnya TNI tidak perlu mengambil tindakan represif,” kata Azhari kepada jurnalis di Aceh Hidayatullah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (05/11).

“Ini sangat, sangat melukai masyarakat aceh yang sedang menikmati perdamaian,” ujarnya.

Lagipula, sambungnya, persoalan bendera Bulan Bintang saat ini sedang diselesaikan secara politik antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

“Ini persoalan politik dan memang belum ada titik temu antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat,” kata Azhari”.

Baginya, kalau ada beberaa warga yang mengibarkan bendera Bulan Bintang tersebut, seharusnya diselesaikan dengan cara persuasif, mufakat dan musyawarah.

“Tidak bisa diselesaikan dengan represif dan terjadi pemukulan dan penembakan sehingga ada warga yang meninggal,” tegasnya.

Azhari kemudian meminta para petinggi TNI untuk meninkdak tegas anggotanya yang terlibat dalam insiden ini

“Dan hal ini tidak boleh terulang dan tidak boleh terjadi lagi,

Azhari lalu meminta pemerintah Aceh dan pemerinah pusat segera menyelesaikan persoalan bendera ini.

“Agar jangan ada lagi darah yang tumpah gara-gara persoalan bendera Bulan Bintang di bumi Aceh.

“Ini sudah menciderai perdamaian dan melukai hati masyarakat Aceh,” tandasnya.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan wakilnya, Fadhlullah, meminta insiden penembakan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Pidie, Aceh, Rabu (04/11) diselesaikan melalui proses hukum.

Mereka juga meminta agar insiden yang diduga dipicu peristiwa pengibatan bendera bulan bintang itu ditangani dengan tetap mengedepankan prinsip perdamaian di Aceh.

“Prinsip utamanya adalah tetap dalam koridor perdamaian dan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Jangan sampai melukai hati rakyat,” kata juru bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Kamis (05/11).

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Mualem dan Dek Fadh menginginkan seluruh persoalan yang muncul dalam insiden tersebut diselesaikan sesuai ketentuan hukum, mengingat terdapat warga sipil yang meninggal dunia dan mengalami luka-luka.

“Tentu penanganan secara hukum. Ada korban jiwa dari masyarakat sipil, ada korban yang terluka juga dari masyarakat sipil,” kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis, 5 November 2026.

Nurlis berkata Muzakir Manaf sudah mengetahui peristiwa tersebut dan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya warga dalam insiden itu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengaku sangat sedih dan prihatin setelah menerima kabar mengenai insiden tersebut.

“Saya sangat sedih dan prihatin saat mendengar kejadian ini. Atas nama keluarga dan Pemerintah Aceh, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam peristiwa di Pidie,” kata Fadhlullah.

Dia berujar insiden ini menjadi duka bagi masyarakat Aceh.

“Tidak ada keluarga yang ingin kehilangan orang yang dicintainya, terlebih dalam suasana yang seharusnya dipenuhi kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan,” ujarnya.

Fadhlullah pun mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi persoalan di tengah masyarakat.

“Saya berharap seluruh pihak dapat menahan diri, mengedepankan dialog, dan tidak membiarkan persoalan ini berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” katanya.

Ia kembali menekankan pentingnya penyelesaian polemik bendera Aceh secara bermartabat melalui dialog dan kepala dingin, tanpa harus mengorbankan keselamatan masyarakat.

Adapun pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, berjanji akan menyelidiki kasus tersebut.

Yusril Ihza Mahendra mengutarakan hal itu saat berada di Banda Aceh, Kamis (05/11).

“Dari pihak pemerintah sendiri sudah sepakat untuk dilakukan satu penyelidikan atas kasus penembakan ini. Siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan akan dilakukan satu upaya penegakan hukum terhadap kasus ini,” kata Yusril.

Yusril mengaku, setelah insiden itu, dia melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI, serta Menkopolhukam.

Dia juga berencana menemui Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh informasi terkait persoalan ini.

“Tentunya ini semua akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menangani kasus-kasus seperti ini, supaya di masa-masa akan datang tidak timbul lagi kekerasan seperti ini yang mengakibatkan luka-luka dan korban jiwa,” ujarnya.

Yusril tidak memungkiri bahwa masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh mengenai bendera Bulan Bintang.

Yusri mengaku sudah berkali-kali melakukan pembicaraan, baik dengan gubernur, wakil gubernur, dan DPR Aceh perihal persoalan tersebut.

“Ingin sekali masalah ini terselesaikan dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tadi malam saya juga bicara agak panjang dengan Wali Nanggroe, membahas antara lain juga masalah bendera dan insiden penembakan yang terjadi di Pidie,” ucapnya.

“Kita berharap semoga masalah ini kita segera carikan jalan keluarnya sehingga tercipta perdamaian di Aceh. Itu yang menjadi harapan kita bersama,” tandasnya..

Sedikitnya 14 warga sipil tak bersenjata, termasuk seorang anak berusia 10 tahun, mengalami luka-luka akibat bentrokan antara warga dan pasukan TNI di Pidie, Aceh.

Muhammad Rayyan, dan ibunya, Mutia, 38 tahun, dilarikan ke dua rumah sakit umum daerah atau RSUD di Pidie.

Rayyan dipukul hanya karena bocah itu menendang aparat yang sedang memukul ibunya, Mutia.

Iskandar, suami Mutia, mengaku kepada jurnalis di Pidie, Firdaus Yusuf, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, menemukan istrinya tergeletak tidak jauh dari lokasi bentrokan.

Ia menyebutkan bahwa siapa pun yang berada di lokasi kejadian pada saat itu turut mengalami tindakan penganiayaan.

Korban luka-luka lainnya adalah Musa, 38 tahun, warga Gampong Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Pidie.

Ia harus dirujuk dari RSUD Teungku Chik di Tiro Sigli ke RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh, karena mengalami patah tulang tengkorak.

Korban lainnya yang dirawat di RSUD Teungku Chik di Tiro Sigli adalah Julian Mahendra, 34 tahun, warga Mali Uke, Kecamatan Sakti.

Pada Rabu sore, dia kebetulan melintas di jalan di depan Meunasah Pulo Keunari. Dihajar aparat TNI dengan pentungan.

Sejumlah keluarga di Pulo Keunari memilih mengungsi ke rumah kerabat di luar gampong itu.

Mereka takut tentara bakal datang lagi pada Rabu malam guna menurunkan enam bendera bulan bintang yang belum sempat diturunkan.

Pekerja kemanusiaan di Pidie, yang dulu pernah terlibat mendampingi korban konflik di Aceh, Nurul Aini, mengatakan, insiden ini membuat warga setempat dihantui trauma kembali.

“Sampai Rabu (04/11) malam, saya hubungi pak keucik (kepala desa) Pulo Keunari, dia bilang para aparatur kampung meninggalkan gampong guna menyelamatkan diri. Dulu mereka trauma berat akibat konflik. Nah, sekarang mereka trauma lagi,” ungkap Aini saat dihubungi jurnalis BBC News Indonesia, Heyder Affan, Kamis (05/11) malam.

“Sampai sekarang, mereka tidak bisa dihubungi lagi.”

Dari temuan Aini, warga laki-laki memilih meninggalkan desanya demi keselamatannya.

“Mereka ketakutan,” ungkapnya.

Dari informasi yang dihimpun BBC News Indonesia dari sejumlah saksi mata, insiden bentrokan pasukan TNI dan warga dipicu peristiwa pengibaran Bendera Bulan Bintang di lokasi acara Maulud Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Pidie.

Aparat keamanan yang tiba di lokasi meminta agar bendera tersebut diturunkan. Warga menolaknya.

Tiga truk yang membawa pasukan TNI tiba sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka turun dari truk dengan dibekali tongkat sepanjang satu meter, tameng, dan pelindung kepala.

Warga lalu menumpuk batu di jalan dan menenteng kayu. Setelah beberapa kali dilempari batu, personel TNI sempat mundur beberapa puluh meter dari pekarangan meunasah atau musala.

Tak lama kemudian, dua truk yang membawa pasukan TNI bersenjata laras panjang tiba di lokasi.

Mereka melepaskan rentetan tembakan ke arah pagar tembok meunasah (surau) Gampong Pulo Keunari.

Terjadilah kepanikan warga, termasuk sejumlah perempuan dan anak-anak.

Mereka berlarian menyelamatkan diri serta mengevakuasi warga yang terluka di tengah suara rentetan letusan senjata api.

Sebagian warga di dalam pekarangan meunasah memilih tiarap.

Saat itulah Abzalul Riza, 20 tahun, yang sedang duduk di bawah tenda di dalam pekarangan meunasah terkena tembakan peluru dan roboh.

Pekerja kemanusiaan di Pidie, yang dulu pernah terlibat mendampingi korban konflik di Aceh, Nurul Aini, mengatakan, dia memperoleh informasi dari saksi mata di lokasi kejadian, yang melihat Riza ditembak oleh aparat TNI.

“Menurut salah-satu korban, ada (anggota TNI) yang mengeluarkan senjata pendek, pistol, dan kena-lah (Abzalul Riza),” kata Nurul Aini kepada jurnalis BBC News Indonesia, Heyder Affan, pada Kamis (05/11) malam, melalui sambungan telepon.

Dan di tengah situasi panik itulah, warga yang berada di depan musala lari berhamburan untuk menyelamatkan diri.

Personel TNI lalu mengejar warga hingga ke lorong-lorong kampung, ungkap sejumlah saksi mata kepada jurnalis Sinarpidie.co, Firdaus Yusuf yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (05/11).

Perempuan dan anak-anak pun tak luput dari hantaman kayu dan kekerasan fisik lainnya.

Siapa pun yang ada di depan mereka dipukul dengan balok kayu, termasuk warga sipil yang tidak tahu apa-apa atau sekadar lewat melalui jalan di depan meunasah.

Basri Hasan, 46 tahun, warga Gampong Daya Cot, Kecamatan Tiro/Truseb, adalah salah satunya.

Wajah penjual cendol yang kebetulan mangkal di sekitar Meunasah Gampong Pulo Keunari terlihat lebam.

Sekujur tubuhnya juga lebam terkena hantaman tongkat kayu dan pukulan oleh tentara Angkatan Darat.

TNI Angkatan Darat menyebut insiden di Kecamatan Tiro, Pidie, bermula saat prajurit TNI melaksanakan penertiban dan penurunan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam acara itu.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD) Brigjen Donny Pramono berujar, aparat TNI sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan panitia penyelenggara agar bendera tersebut tidak dikibarkan.

Tetapi upaya itu belum mencapai kesepakatan, lantaran panitia tetap bersikeras mempertahankannya.

“Situasi meningkat dan terjadi aksi pelemparan batu serta kayu ke arah personel TNI. Sejumlah orang juga terlihat membawa senjata tajam,” jelas Donny Pramono, seperti dikutip Kompas.com.

Dia menjelaskan, personel TNI telah berupaya menenangkan dan membubarkan massa menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara.

Tetapi, lanjutnya, karena massa terus melakukan tindakan anarkis dan keselamatan personel terancam, mereka melakukan tindakan pengamanan secara bertahap.

Aparat kemudian mengeluarkan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa, kemudian munisi karet.

“Setelah massa membubarkan diri, personel TNI menurunkan Bendera Bulan Bintang di lokasi kegiatan,” tambahnya.

Atas jatuhnya korban meninggal dunia, TNI AD menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam.

Menurutnya, bentrokan itu mengakibatkan satu orang tewas dan 14 warga lainnya terluka.

“Enam personel TNI juga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing,” katanya, Kamis (05/11).

Jurnalis di Pidie, Aceh, Dicky Zulkarnaen dan Candra Saymima ikut berkontribusi dalam liputan ini.