Sumber gambar, Photothek via Getty Images
-
Waktu membaca: 15 menit
Hari-hari sebagai mahasiswa di Australia dilalui Veliana Webri seperti biasa. Pergi ke kampus, mengikuti kelas, bertemu teman, dan berbagai kegiatan lain. Namun tiba-tiba mimpi buruk pada malam hari kerap mengganggu tidurnya. Bayangan banjir, penebangan pohon, hingga ketakutan berulang-ulang hadir di mimpi dan membuatnya selalu terbangun.
“Kadang mungkin hubungannya dengan rasa takut, misalnya dikejar monster atau apa yang kadang itu nonsense,” ujar Webri kepada BBC News Indonesia.
“Ada juga saat pikiran tidak mau diam, secara impulsif saya akan baca sesuatu yang hubungannya dengan project saya kalau pulang atau cari grant supaya kalau pulang bisa melakukan ini itu. Jadi, hidupnya seperti dalam mode survival karena kepikiran ketika saya balik (ke Indonesia) saya survive enggak? Saya bisa hidup enggak?”
Akibat dari mimpi buruk dan pikiran yang selalu bekerja itu, perlahan berdampak pada hasil belajar dan kesehatannya.
“Siangnya saya lemas karena kurang tidur. Kurang fokus jadi tugas bermasalah dan nilai tidak memuaskan. Akhirnya, saya ke psikolog karena berantai efeknya dan saya belum menyadari saat itu bahwa saya punya climate anxiety,” tutur Webri yang merupakan penyintas banjir Pacitan 2017 dan kerap terpantik dengan isu lingkungan yang terjadi di Indonesia.
Cornila Desyana yang tinggal di Jakarta juga mengalami serangan mimpi buruk yang bahkan berimbas pada fisiknya.
“Ada satu titik dalam mimpi itu, salah satu orang yang kenal dekat dengan aku datang dengan kondisi pundak kanannya terluka dan berdarah-darah. Adegan selanjut, orang lain minta tolong karena dia ditarik-tarik. Pemahamanku dalam mimpi itu, orang yang berdarah karena ditembak polisi, dan yang ditarik itu ditangkap paksa sama polisi,” kata Nila.
Ketika bangun, ia menceritakan ulang mimpi yang diingatnya pada suaminya sembari menangis. “Pas cerita itu aku makin merasa enggak berdaya dengan kondisi negara ini,” ungkap Nila yang memang aktif menyimak berbagai pemberitaan di media sosial.
Dengan indikasi awal mengalami gejala kecemasan, Nila yang sempat periksa ke dokter umum untuk keluhan fisiknya dirujuk ke psikiater.
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Webri dan Nila merupakan segelintir warga yang mulai kalut dengan situasi negara sepanjang setahun ini.
Tanpa disadari, aneka tindak tanduk dan ucapan pemerintah yang berbuah kebijakan mempengaruhi masyarakat yang mudah terpapar berbagai informasi melalui media sosial.
Psikolog klinis, Mufliha Fahmi, sempat mengunggah konten di Instagram pada Desember 2025.
Dalam unggahan yang kemudian viral itu, ia mengungkapkan baru kali ini memperoleh klien yang mengalami persoalan kesehatan mental karena terpicu masalah negara setelah lebih dari tujuh tahun praktik sebagai psikolog.
BBC News Indonesia menghubungi Mufliha dan memperoleh penjelasan bahwa kliennya yang datang terpicu pasca peristiwa banjir Sumatra yang dianggap lambat penanganannya.
Mufliha menambahkan bahwa tiap pemerintahan memiliki problematikanya masing-masing.
“Tapi yang membedakan setahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, betapa yang terjadi sepanjang setahun ini beruntun. Jadi ada pemicu, agak landai, ada pemicu lagi. Seperti itu terus enggak berhenti.”
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia, Retno Kumolohadi, memahami faktor sosial politik belakangan ini makin tidak bisa dilepaskan dari kesehatan mental masyarakat. Hal ini menjadi pembahasan IPK di level pusat dan wilayah.
“Kami mengupayakan agar layanan psikologi ini mudah dijangkau mengingat permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Karena memang di layanan psikolog klinis yang ada di tiap fasilitas pelayanan kesehatan itu memang pola masalah yang terjadi itu hampir sama,” ucap Retno.
“Jadi, ini (persoalan negara) mengakibatkan juga adanya luka batin pada masyarakat. Adanya kemarahan, rasa sedih, kemudian menjadikan adanya keyakinan dan pikiran bahwa kok enggak adil banget sih buat kami.”
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Januari 2026, memperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang mengalami masalah kesehatan mental mencapai 28 juta orang.
Hitungan ini berdasarkan panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni jumlah penduduk yang mengalami persoalan kesehatan mental di suatu negara dihitung dari satu per delapan atau satu per 10 dari total populasi.
Namun menurut Budi, jumlah yang mengakses layanan konseling kesehatan mental diduga masih sedikit. Selain khawatir dengan stigma dan cara mengakses bantuan profesional, jumlah psikolog maupun psikiater tidak sebanding.
Data IPK per Februari 2026 mencatat jumlah psikolog klinis di Indonesia yang terverifikasi sebanyak 4.333 orang dengan sebaran terbesar di Pulau Jawa.
‘Masyarakat Indonesia seperti enggak punya bapak’
Veliana Webri tidak pernah menyangka trauma ketika banjir besar yang dialaminya di Pacitan pada 2017 hanya mengendap dan kini bangkit karena rentetan kebijakan pemerintah yang menyulut risaunya.
Keberangkatannya menempuh pendidikan di Australia pada 2024 dengan spesifikasi lingkungan dan keberlanjutan semula tumbuh karena niat ingin memberikan solusi supaya tidak ada lagi perusakan lingkungkan yang berujung bencana.
Namun perlahan niat baik itu dihadapkan pada kenyataan pahit yang terjadi di Indonesia.
Pengumuman kabinet pada Oktober 2024 yang memisahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup mengejutkannya.
“Mungkin bagi orang normal, ya biasa aja mungkin ya. Tapi saya yang punya trauma bahwa saya pernah mengalami banjir, melihat penebangan pohon dan wilayah tinggal saya mengalami deforestasi, mendengar pengumuman itu mulai terpicu,” ujar Webri.
“Saya ingin disclaimer juga, terlepas siapa saja pemerintahnya ya, saya akan mendukung pemerintah yang benar-benar bisa membuat kebijakan yang baik.”
Sejak itu, mimpi buruk mulai berdatangan hingga mengganggu tidur dan kualitas belajar. Ia pun menganggap ada yang tidak wajar dengan kecemasan yang dirasakannya selepas pengumuman itu.
Ia sempat berasumsi kecemasannya juga dampak dari perpindahannya ke negara baru dan adaptasi dengan pola belajar, tidak serta merta karena trauma.
Kendati demikian, ia tetap memutuskan menggunakan layanan konseling psikolog yang disediakan kampus.
Masih dalam proses mencerna kondisinya, Webri membaca berita mengenai 20 juta hektare hutan dicadangkan untuk pangan dan energi yang berhubungan dengan kebijakan food estate.
“Itu saya kena lagi. Saya jadi yakin ini memang karena trauma dan saya sebagai penyintas banjir.”
Ia pun melanjutkan pertemuannya dengan psikolog. Setidaknya ada lima kali konsultasi dengan psikolog dijalaninya sepanjang 2025.
Pada akhir November 2025, gejala kecemasannya makin menjadi karena banjir Sumatra beserta penanganannya.
Baginya, banjir Pacitan dengan korban belasan orang langsung ditangani dan didatangi oleh Presiden Joko Widodo. Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono juga disebutnya memberi perhatian pada warga yang terdampak.
Sementara itu, banjir Sumatra yang menimpa Aceh dan sebagian Sumatra Utara tidak memperoleh respons serupa. Padahal korbannya 100 kali lipat dari Pacitan.
“Anggaplah kita (masyarakat) sebagai anak dan pemerintah itu sebagai orang tua. Kok sepertinya tidak diperhatikan?” tanya Webri.
Sumber gambar, Photothek via Getty Images
Sebelumnya, ia juga mendengar kabar banyak aktivis dikriminalisasi dan ditangkap. Berita mengenai Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih juga menyita perhatian dan terakumulasi pada traumanya. Momen kelulusan yang tinggal di depan mata juga malah kian membuatnya putus asa.
“Saya di sini belajar kan mau balik ke Indonesia. Mau kasih solusi dengan rencana saya. Tapi jadi muncul pertanyaan, kalau saya balik saya bisa hidup enggak dengan kondisi sekarang di Indonesia? Kalau enggak balik, saya beban moral karena mengkhianati tujuan saya sendiri yang ingin melakukan sesuatu untuk Indonesia,” tutur Webri.
Ia pun menganalogikan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui energi feminin dan maskulin yang disimbolkan dengan: ibu yang identik dengan kepedulian dan perhatian, serta bapak yang melindungi dan selalu siap sedia. Kedua sosok ini seolah tidak didapat oleh masyarakat.
“Pemerintah justru mengkriminalisasi anak-anaknya yang protes. Masyarakat atau anak-anaknya ini terus mencoba bertahan sendiri untuk sekadar cari makan. Sebagai masyarakat yang akan kembali ke Indonesia, kok seperti enggak punya bapak. Saya jadi merasa takut,” ujar Webri.
Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images
Sejumlah pertemuan awal dengan psikolog memang muncul dugaan hubungannya dengan proses adaptasi. Terlebih psikolognya tidak sepenuhnya paham konteks sebagai warga negara Indonesia sehingga sempat disarankan untuk cukup “menerima tanpa menyetujuinya”. Walakin, hal itu gagal dilakukannya.
Observasi pun berlanjut dari cerita hingga tulisan yang juga berkaitan dengan tugas belajar, pola kecemasan karena dipicu persoalan eksternal yang dalam konteks ini situasi negara terpetakan.
Ia pun menyadari kecenderungan berbagi secara berlebihan atau oversharing dalam tulisan refleksi pada satu mata kuliah. Hal yang rupanya menjadi cara untuk bertahan.
Dalam tulisan refleksi itu, Webri menuturkan lagi mengenai banjir Pacitan dan kerusakan lingkungan di daerahnya, hingga meluas ke berbagai isu persoalan yang disaksikannya.
“Di akhir tulisan itu, saya bahkan menulis kalau saya seperti balon yang terus mengembangan tapi kehilangan fleksibilitasnya sehingga siap meledak karena sudah enggak kuat lagi.”
Ia pun dijadwalkan berjumpa lagi dengan psikolog pada 6 Maret dan sudah berniat akan menghabiskan 10 sesi per tahun yang diberikan kampus. Sebab, ia masih sering merasakan fluktuasi emosi dan kondisi mentalnya. Yang teranyar, polemik MBG yang terus menerus menghantam mentalnya lagi.
“Sempat diet informasi hanya sekedar untuk membuat saya waras, tapi di sisi lain juga saya enggak bisa tutup mata karena itu yang akan saya hadapi kan ketika pulang,” kata Webri.
Bercerita dengan teman tanpa dihakimi kemudian menjadi salah satu caranya meski kerap kali itu mengorek lagi traumanya. “Kadang untuk menyembuhkan trauma itu ya langsung bertemu dengan trauma itu sendiri.”
Dari mimpi buruk, sakit lambung, hingga merasa tak berguna
Cornila Desyana justru tidak menyadari pemicunya. Meski saat itu, ia mengalami susah tidur karena pusing, demam tinggi, menggigil, dan sesak nafas selama seminggu penuh. Ketika akhirnya sembuh, ia justru mengalami mimpi buruk dan tidak lagi beristirahat.
“Aku ke dokter umum dulu untuk check up. Aku sudah sembuh dari sakit tapi masih enggak bisa tidur. Nah, di situ sama si dokter aku digali. Lalu, aku cerita semua kejadian di malam itu dan aku cerita sampai nangis. Di situ, si dokter mengindikasikan aku anxiety disorder, dan dia mengarahkan aku ke psikiater,” tutur Nila.
Beberapa hari setelah berkonsultasi dengan dokter umum ini, mimpi buruknya masih berlangsung dan berhubungan dengan kondisi negara.
“Contohnya, ada satu mimpi aku ke kantor Tempo. Lalu, pas jam makan siang, aku mau makan siang di gedung seberang. Dan ternyata pas mau ke seberang itu, kami harus berenang melewati banjir lumpur yang penuh dengan kayu gelondongan.”
Nila mengakui cukup aktif bersuara di media sosial mengenai situasi negara, bahkan ikut turun unjuk rasa beberapa kali. Namun keaktifan di media sosial itu sering berupa mengunggah ulang berita terkait negara atau perilaku pejabat yang seenaknya.
“Tapi aku enggak bisa menuliskan kekesalan, kemarahan, atau uneg-unegku di dalam repost itu. Seperti enggak nemu kata-kata atau kalimat yang pas dan proper. Jadi, aku respon konten sambil ngomel-ngomel di dalam otak dan malah numpuk dalam kepala,” kata Nila.
Kini, ia tidak lagi membuka media sosial dan menjalani program makan sehat untuk lambungnya yang dianjurkan dokter. Program ini rencanananya dijalankan dua bulan awal dulu. Sejauh ini, ia merasa perasaan was-wasnya sudah mulai menurun karena tidak terpapar berita buruk.
Menurut Retno Kumolohadi yang merupakan psikolog dari Universitas Islam Indonesia (UII), gejala psikosomatis juga terjadi pada mereka yang mengalami stres dan gangguan kesehatan mental. Psikosomatis itu bisa ditandai dengan merasa pusing, susah nafas, mual, lambung terasa perih.
Sumber gambar, LightRocket via Getty Images
Psikolog klinis, Mufliha Fahmi menuturkan salah satu kliennya yang mengalami stres karena negara datang pada Desember 2025. Banjir Sumatra beserta penanganannya menjadi klimaks akumulasi dari stres dan frustrasinya. Saat itu, kliennya menganggap penanganan banjir Sumatra kurang tanggap dan tidak manusiawi.
“Jadinya, dirangkum ternyata kemampuan negara kita itu sebegitunya. Nah, yang menarik, dia jadi berpikir kalau memang negara ini sikapnya begitu maka suatu saat nanti kalau aku yang mengalami itu, kurang lebih nanti ya kondisiku tuh akan begitu. Ada perasaan cemas, terancam, seakan tinggal nunggu waktu,” ujar Mufliha yang akrab dipanggil Lya.
Dari klien tersebut, gejala yang didapatinya adalah mudah marah dan terus mengomel, hingga menjadi terus menangis dan muncul rasa takut berkepanjangan. Kehidupan sehari-harinya terganggu dan tidak bisa berfungsi normal karena perubahan nangis dan marah yang berlebihan. Namun, klien ini saat datang langsung menyebut terpicu karena negara.
Klien lainnya pada pekan yang sama melakukan konseling tanpa diduga ternyata juga terpicu oleh persoalan negara.
“Awalnya, agak ngawang-ngawang ceritanya, seperti cuma simbol-simbol aja. Enggak cerita konkret masalahnya apa. Setelah ditelusuri, kebetulan dia aktivis lingkungan dan terpukul juga karena banjir Sumatra,” ucap Lya.
Klien ini merasa tidak bisa berbuat banyak sehingga terjadi bencana. Ia juga mulai dihadapkan pada takut ancaman bencana ekologis yang berpotensi terjadi. Namun, cara penyampaiannya tidak langsung. Menurut Lya, hal ini wajar karena cara tiap orang mengekspresikan bisa berbeda-beda.
Apa benar negara menjadi penyebab warga mengalami stres dan frustrasi?
Lya berkata stres timbul ketika ada stimulus yang kemudian direspon oleh manusia. Dalam konteks ini, kejadian keracunan MBG, penanganan bencana yang tidak sesuai harapan, hingga kebijakan yang tak berpihak pada masyarakat banyak dapat dianggap sebagai stimulus. Dampaknya bisa berbeda-beda karena persoalan dilihat secara individual dalam psikologi.
Namun pada praktiknya, gejala atau permasalahan individual ini ternyata tidak berdiri sendiri. Lya juga memberikan pelayanan di puskesmas sering menerima klien dari masyarakat menengah ke bawah yang mengalami gangguan kecemasan dan berbagai keluhan kesehatan mental lain yang tidak bisa diselesaikan dengan metode seperti, latihan pernafasan, relaksasi, atau manajemen emosi.
“Stressornya itu dirasa struktural. Seperti terjebak pinjol (pinjaman online), nyari pekerjaan sulit, KDRT. Itu kan bukan hal-hal yang bisa diselesaikan secara individual kan sebenarnya,” ujar Lya.
Misal, KDRT atau pinjaman online ini kaitannya dengan ekonomi karena suami kena pemutusan hubungan kerja dan susah memperoleh pekerjaan baru yang berakibat pada emosi tidak stabil atau mencari solusi melalui pinjaman. Dari lingkup terkecil yaitu keluarga yang terdampak, bisa meluas ke lingkungan sosial.
“Di puskesmas ini adalah hilir dari apapun yang terjadi dari negara ini. Ujung-ujungnya apapun yang terjadi di lingkungan kita itu kan mempengaruhi individu. Nah, ketika individu ini terpengaruh dan kewalahan dengan itu, mereka akses layanan ke puskesmas menceritakan masalah, kegelisahan, kesedihan mereka yang ternyata akar masalahnya bukan diri mereka tapi kondisi lingkungan yang enggak support ke mereka,” tutur Lya.
Menurut Lya, persoalan struktural ini juga tidak bisa serta merta diselesaikan secara pendekatan individual.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia, Retno Kumolohadi, menjelaskan stres dan frustrasi mungkin timbul karena kondisi lingkungan. Salah satunya faktor sosial politik yang tidak memadai dan tidak mendukung. Gejala stresnya, kata Retno, diawali dengan keluhan personal, baik secara fisik maupun mental.
Ia pun mengutip teori Sistem Ekologis Bronfenbrenner yang menyebut “ketika ada sistem yang buruk pada salah satu sistem, itu akan berdampak pada sistem yang lain”.
“Dampak-dampaknya itu seperti efek domino. Jadi, mulai dari yang inti keluarga, tetangga, kemudian antar tetangga, kemudian hingga sampai negara kan punya kebijakan. Artinya, tiap salah satu sistem terbelenggu itu akan memicu sistem lainnya, dan negara yang harus turun tangan sebenarnya untuk bisa menyelesaikan persoalan itu,” kata Retno.
Antisipasi fenomena masyarakat yang tidak berdaya
Lya menyadari masyarakat makin melek dengan isu kesehatan mental sehingga berupaya mencari pertolongan sendiri terhadap persoalannya. Meski Lya merasa sedih saat jumlah kliennya melonjak yang artinya makin banyak yang mengalami permasalahan mental.
“Tapi saat orang akhirnya datang ke psikolog, aku lega karena dia masih masih berdaya, bisa merasakan penderitaan dan mencari pertolongan. Ini juga masih bisa diajak ayo kita gimana,” ujar Lya.
Ia justru khawatir pada mereka yang tidak menyadari adanya tumpukan persoalan yang diam-diam menggerogoti kondisi mentalnya. Tekanan bertubi-tubi yang terjadi tanpa ada jalan keluar ini juga bisa membentuk fenomena yang disebut dengan learning helplessness.
“Jadi, saat bertemu suatu masalah, awalnya akan responsif dan mencari solusi keluar dari ketidaknyamanan. Tapi ketika tidak ada jalan keluar sama sekali dan berusaha apapun tetap gagal, akibatnya ya udah diterima aja dan menormalisasi karena merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Fenomena ini yang ku antisipasi. Artinya kan seperti enggak ada harapan, enggak peduli, dan apatis.”
Untuk itu, diet informasi dengan mengurangi paparan media sosial bisa dilakukan sejenak agar tidak kelelahan yang memicu stres. Ia juga menyarankan hadir di gerakan-gerakan kolektif yang berusaha menyuarakan hal-hal yang sejalan dengan pemikiran untuk bisa menyalurkan hal-hal yang tertahan.
Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images
Retno menjelaskan ada program healing119.id yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan kesehatan mental secara daring.
“Ini adalah salah satu program unggulan Kementerian Kesehatan. Kami membuat program itu awalnya untuk mengantisipasi perilaku mengakhiri hidup, tapi kemudian berkembang menjadi program untuk krisis kesehatan jiwa. Dari 31 Juli hingga Januari ini, sudah ada seratur ribuan lebih yang memanfaatkan akses ini,” kata Retno.
Selain masyarakat secara umum, para psikolog yang juga menyerap cerita dari para klien memperoleh kesempatan juga untuk mengakses layanan jika mentalnya ikut terdampak.
“Ada sebuah mekanisme kalau di kalangan profesional kesehatan jiwa, umumnya itu dikenal yang namanya self-care. Jadi, kalau kita itu menyadari bahwa kita ini lagi sudah penuh hari ini karena misal melayani pasien sekian orang dan terasa gejala fisiologis seperti tegang otot atau pusing, kita juga harus melakukan relaksasi. Bisa juga ditangani oleh sesama psikolog lain mengeluarkan yang dirasakan,” ucap Retno.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pelayanan kesehatan mental akan diperbanyak dan dipermudah bagi semua kalangan masyarakat dan menjangkau semua wilayah, tidak hanya di kota besar.
