Hukum: RUU Perampasan Aset segera disahkan DPR – ‘Harus kuat melawan korupsi, bukan memperbesar kesewenang-wenangan aparat’


Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

Keterangan gambar, Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Mengapa kelompok sipil khawatir ada potensi penyalahgunaan kewenangan aparat setelah undang-undang ini disahkan?

Komisi III DPR dan pemerintah dalam rapat kerja di parlemen telah merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11).

Mereka sepakat membawa RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.

Mulai digagas 23 tahun lalu, RUU ini sejak awal disuarakan oleh pegiat anti korupsi, tetapi tidak benar-benar untuk segera direalisasikan secepatnya.

Mulai diajukan ke DPR pada 2010, dan penyusunan draf dan naskah akademik mulai berjalan sejak September 2025 hingga Januari 2026.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *