Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images
Telah diterbitkan
Waktu membaca: 5 menit
Kepolisian Indonesia telah menemukan unsur dugaan makar atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Temuan unsur tindakan pidana makar itu ditindaklanjuti tim penyidik Mabes Polri dengan menaikkan kasus penyadapan itu ke tahap penyidikan, kata pejabat Polri.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa (17/11).
Johnny Eddizon Izir tidak merinci lebih lanjut tentang dugaan makar tersebut.
Dugaan pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah sebelumnya ditegaskan ulang oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11) lalu.
Suyudi lalu menjelaskan, pihaknya sampai Kamis lalu, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut tentang dugaan makar tersebut.
Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit adalah salah satu dari empat perwira tinggi polisi yang dijadikan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo.
Tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Ahrie Sonta adalah Kepala Divisi Hukum Polri; Irjen Eko Hadi Santoso adalah eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri; serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Listyo Sigit diduga memberikan perintah, menentukan target penyadapan, dan menerima hasil akhir penyadapan dengan melibatkan tiga tersangka lainnya.
Selain menerapkan pasal dugaan penyadapan, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal, tim penyidik Polri juga menerbitkan laporan terkait dugaan tindak pidana makar.
Empat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
Di luar proses penyelidikan dan penyidikan unsur pidana, sejak pekan lalu, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) mulai menggelar sidang etik terhadap empat tersangka. Persidangan ini digelar secara tertutup.
Kapan eks Kapolri Listyo Sigit jalani sidang etik?
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan akan menjalani sidang etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo pada pekan depan.
“Itu dijadwalkan minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan kepada kawan-kawan media,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir di Jakarta, Selasa (17/11).
Listyo Sigit adalah salah satu dari empat perwira tinggi polisi yang dijadikan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo.
Sumber gambar, ADEK BERRY/AFP via Getty Images
Tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Isir belum menjelaskan siapa yang akan menjadi ketua dan anggota majelis dalam sidang etik atas Listyo Sigit.
Irjen Eko Hadi jalani sidang etik kasus penyadapan
Dan pada Selasa (17/11), tersangka lainnya, yaitu Irjen Eko Hadi Santoso dilaporkan tengah menjalani sidang etik terkait kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo.
Digelar secara tertutup, sidang etik ini digelar di ruang Biro Wabprof Lantai 2 Gedung Propam Polri sejak pukul 09.00 WIB.
Laporan-laporan media menyebutkan, Eko Hadi mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berlengan pendek dengan pangkat bintang dua di pundaknya.
Sumber gambar, Istimewa/Detikcom
“Hari ini sidang terhadap EHS yang masih berlangsung,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Mabes Polri.
Truno menjelaskan sidang KKEP dipimpin mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo. Sementara posisi Wakil Ketua KKEP diisi oleh Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan.
Sedangkan untuk tiga anggota Majelis KKEP yakni Kadiv Hubinter Polri, Irjen Untung Widiatmoko; Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi; dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Truno menjelaskan, dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.
“Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri,” ungkapnya.
Dugaan pelanggaran itu dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri, ungkapnya.
Apa sanksi sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta?
Pada Selasa (10/11), dalam sidang etiknya, KKEP telah menyatakan eks Kadiv Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta terbukti melanggar kode etik karena melakukan penyadapan secara ilegal.
Ahrie dijatuhi sanksi etika yakni perbuatan Ahrie dinyatakan tercela. Dia dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota polisi.
“Serta sanksi administratif Pemecatan Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam jumpa pers, Selasa (10/11)
Isir menjelaskan, perbuatan itu dilakukan Ahrie Sonta ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sumber gambar, lipi.go.id/Kompas.com
“Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” paparnya.
Dalam sidang ini, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.
Atas putusan itu, demikian Isir, Ahrie mengajukan banding.
Kapan Irjen Slamet Uliandi dihadapkan dalam sidang etik?
Sumber gambar, Humas Polri/Kompas.com
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa (17/11), mengatakan Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik.
Dia mengatakan Slamet Uliandi masih dalam perawatan.
“Memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan. Kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU (Slamet Uliandi) ini,” jelasnya.