Dua tahun pemerintahan Prabowo Gibran: Kebebasan bersuara di ruang digital disebut terus memburuk

Saat dikonfirmasi terkait itu, Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, berkata pemerintah menghormati pandangan dan masukan yang disampaikan elemen masyarakat sipil mengenai kondisi kebebasan berekspresi di ruang digital.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebebasan berekspresi sekaligus menjaga ruang digital dari penyalahgunaan yang merugikan masyarakat,” kata Kurnia.

Sedangkan sejumlah pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.

Lalu, bagaimana cerita warga yang mengalami dugaan intimidasi dan teror akibat unggahan mereka di ruang digital, di era dua tahun kekuasaan Prabowo-Gibran?

Tulisan ini adalah seri pertama laporan BBC News Indonesia terkait dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Siang hari pada Agustus 2026, Rara membalas sebuah unggahan tunggal di aplikasi media sosial Thread yang tengah membahas peta perpolitikan di lingkaran Presiden Prabowo Subianto.

Tak disangka-sangka, unggahan ibu rumah tangga itu berujung pada aksi intimidasi oleh pihak yang tak dikenalnya.

“Isi reply aku itu sekedar bertanya. Bukannya adanya persaingan politik di sekeliling Prabowo Subianto ya? Dan aku rasa itu bukan sesuatu yang berat. Banyak kok yang lebih parah dari itu di Thread,” ujar Rara saat dihubungi BBC News Indonesia.

Ternyata, jawaban Rara ramai direspons oleh ratusan warganet lainnya. Dan, hanya dalam hitungan beberapa jam, Rara dihubungi oleh nomor yang tak dikenalnya.

“Dia (nomor itu) ada telepon lebih 10 kali. Aku pikir, takutnya keluarga ada yang sakit atau bagaimana. Kalau sudah sampai spam call pasti ada yang urgent,” ujar Rara.

Dia lalu menelepon balik nomor itu berkali-kali, namun tak diangkat.

“Terus dia telepon balik dan sebut nama lengkap aku. Dia minta postinganku dihapus karena katanya ramai,” kenangnya.

“Lalu aku jawab: ‘Kamu siapa? Kamu orang dari kelompok ini (nama orang dekat Prabowo) ya?’ Dia enggak jawab dan hanya bilang: ‘Saya tunggu 1X24 jam, kalau tidak saya hubungi lagi’,” tambahnya.

Pengalaman itu jadi kali pertama bagi Rara di di sepanjang hidupnya dan juga dalam bermedia sosial.

“Otak aku langsung berkelana ke mana-mana. Ini kalau aku enggak hapus, takutnya besok datang tukang mie ayam bolak-balik di depan rumah, atau keluarga aku yang jadi kena, banyak lah,” katanya.

“Dan juga aku bukan di-endorse, bukan buzzer, bukan musuh politik, atau apapun itu. Buat apa dipanjang-panjangi? Jadi yang waras mengalah saja,” tambahnya.

Dengan beragam pertimbangan itu, Rara memutuskan menghapus unggahannya. Setelah itu, dirinya tak pernah lagi dihubungi nomor itu.

Namun sejak kejadian itu, Rara yang awalnya mengaku sebagai simpatisan Prabowo Subianto menjadi antipati.

“Sekarang ini jauh lebih parah, baperan, sensitif banget ya. Masa komentar aku yang begitu saja sampai harus diancam segala?” kata Rara.

Dia pun kini menjadi lebih hati-hati berkomentar tentang isu yang berkaitan dengan Prabowo-Gibran. Tak luput, dia juga menceritakan pengalamannya ke teman-temannya agar waspada dalam bermedia sosial.

“Jadi aku bilang hati-hati kalau mau cerita di medsos. Aku ceritain lah pengalaman buruk itu karena mereka gampang banget tahu identitas diri kita, nama lengkap, nomor telepon, alat rumah, bahkan data privat lainnya,” ujarnya.

Pengalaman serupa juga dialami seorang mahasiswa perguruan tinggi di Jawa Tengah.

Walaupun setahun telah terlewati, Wawan masih ingat betul peristiwa yang membuat dirinya trauma.

Pada 2025 lalu, Wawan tengah melakukan live streaming meliput aksi penolakan RUU TNI di depan kantor militer. Tiba-tiba, dia bercerita, ponselnya direbut seorang dari belakang. Dia menduga orang itu personel militer.

Ponsel itu, kata Wawan, dibanting hingga layarnya pecah. Saat Wawan mengambil ponselnya, dirinya dipiting oleh pria tersebut.

Setelah kejadian itu, kata Wawan, kru lembaga pers mahasiswa (LPM) di kampusnya membuat rilis dan editorial di ruang digital terkait kekerasan yang dialami.

Bukannya mendapat respons baik, Wawan, tim humas, dan pimpinan umum LPM di kampusnya malah mengaku mendapatkan panggilan tanpa henti dan pesan ancaman dari nomor asing.

Isinya, kata Wawan, adalah permintaan koordinasi dan desakan untuk menghapus editorial yang mereka terbitkan.

”Akhirnya kami tanya balik. Ya sudah kalau mau ketemu tentukan tempatnya di mana, nanti saya datang ke sana. Habis itu enggak pernah lagi,” terangnya, Sabtu (03/10).

Selain itu, Wawan juga kembali dihubungi orang tak dikenal saat dirinya membagikan ulang konten (repost) sebuah esai yang mengulas ‘Tragedi 1965’ di media sosialnya.

Orang itu mempertanyakan sumber data postingan Wawan.

Dia lantas mengirimkan klipingan tulisan yang dia ambil dari Perpustakaan Online 65.

”Itu kirim ini dari sini dibaca sendiri saja. Setelah itu saya enggak pernah dihubungi lagi,” katanya.

Berkaca dari pengalaman itu, Wawan menyebut kondisi saat ini lebih mengkhawatirkan dibandingkan rezim sebelumnya.

Dugaan intimidasi juga dialami Izy, mahasiswa di Jawa Tengah.

Kejadian itu terjadi setelah dirinya memberitakan tentang RUU TNI di ruang digital, tahun lalu.

Izy mengaku mengalami intimidasi oleh terduga aparat militer yang meminta postingan itu dihapus.

“Setelah itu (berita terbit) ada ancaman verbal dari WA, kemudian juga sempat mendatangi kantor redaksi kami,” ujarnya.

Praktik itu, kata Izy, merupakan bentuk pelanggaran atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital.

Tujuannya, dia duga, adalah menciptakan ketakutan masyarakat untuk bersuara, atau penyensoran diri (self-cencorship).

Walaupun demikian, dia mengaku tak gentar dengan pola-pola intimidasi bahkan ancaman kriminialisiasi yang dilakukan untuk membungkam suara masyarakat.

“Sekarang itu kalau mau meliput atau liputan yang sensitif seperti itu, kami harus menyiapkan berbagai upaya mitigasi. Dan, secara pribadi dalam bermedia sosial juga menjadi semakin berhati-hati,” imbuhnya.

Senada, Direktur SAFEnet, Nenden Sekar Arum berkata, modus kekerasan digital memiliki tujuan yang hampir serupa, yaitu “untuk menyebarkan efek gentar kepada orang-orang yang memang cukup kritis dan vokal di media sosial,” ujarnya.

Taktik yang dipakai, Nenden menerangkan, berbeda-beda.

Di antaranya adalah identitas korban dibuka ke publik tanpa persetujuan (doxing), telepon tidak dikenal, permintaan penghapusan konten, sampai dugaan peretasan terhadap aplikasi pesan anggota keluarga.

Terkait pengalaman beberapa mahasiswa itu, Kapendam IV/Semarang Letkol Inf Andy Soelistyo membantah bahwa ada upaya pihaknya mengintimidasi dan meminta pers kampus di Semarang mencabut pemberitaan.

“Berkaitan dengan apapun kebebasan, bersuara, pendapat, pemberitaan yang dibuat oleh pihak UIN, tidak ada satu orang pun dari kami yang mengimbau untuk melakukan take down,” kata Andy.

“Kami menghargai dan menghormati kebebasan dalam menyampaikan pendapat ataupun kebebasan pers,” ujarnya.

Sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat juga sekelompok orang yang turut menjadi korban kekerasan digital.

Seorang korban berinisial AL, 18 tahun, mengaku diteror oleh orang tak dikenal melalui pesan WhatsApp, usai dirinya mengunggah cuitan di X (dulu Twitter) yang menyentil kebijakan pemerintah, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan, terduga pelaku kekerasan digital itu disebut dengan mudah menguasai nomor WhatsApp milik ayahnya pada November 2025, untuk melakukan teror agar unggahan itu dihapus.

Kemudian aksi teror digital oleh ‘nomor tak dikenal’ juga disebut dialami sejumlah pengguna X yang merespons berita mengenai dugaan keterlibatan salah satu pejabat di DPR—sekaligus elite partai politik—dengan bisnis judi online, pada Mei 2025 lalu.

“Mereka tahu nama istri saya, alamat rumah saya, yang di KTP, dan saya berpikir mereka pasti punya akses ke data-data kependudukan masyarakat,” kata seorang korban.

Selain warga sipil, ancaman juga dialami oleh sejumlah kreator konten, aktivis dan kantor berita yang mengkritik pemerintah.