Sumber gambar, EPA via Shutterstock
Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober, sejumlah mahasiswa beserta elemen sipil akan melangsungkan demo terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Aksi diperkirakan muncul di kota-kota besar seperti Jakarta serta Yogyakarta. Apa saja tuntutannya?
Di Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia dipilih menjadi titik demonstrasi. Aksi diinisiasi oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar.
Mereka mencakup Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, serta BEM Universitas Diponegoro.
Kemudian ada Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, sampai BEM KM Universitas Negeri Semarang.
Dalam keterangan resminya, BEM UI menyebut demo 28 Oktober 2026 merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang dihelat di Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026—bertepatan dua tahun kekuasaan Prabowo-Gibran.
Pada aksi kali ini, Komite Sadar mengusung tema “Tepati atau Pergi.” Di media sosial, mereka menonjolkan simbol tiga jari (three-finger salute) yang dipopulerkan novel The Hunger Games sebagai materi kampanye.
BEM UI menyatakan bahwa three-finger salute “telah bertransformasi menjadi instrumen perlawanan yang lugas melampaui batas-batas fiksi.”
Jauh sebelum riuh di jalanan, three-finger salute, sambung BEM UI, “telah menjadi bahasa universal bagi gerakan sosial prodemokrasi di berbagai belahan dunia.”
“Mulai dari penolakan kudeta militer di Thailand dan Myanmar hingga perlawanan terhadap represi di Hong Kong. Terinspirasi dari semangat Revolusi Prancis, setiap jari membawa manifestasi nilai liberté (kebebasan), égalité (kesetaraan), dan fraternité (persaudaraan),” ucap BEM UI.
Dengan simbol itu, BEM UI mengungkapkan “sudah saatnya kita merebut kembali ruang demokrasi.”
“Penggunaan simbol ini adalah identitas kita bersama untuk merapatkan barisan, baik di jalanan maupun dalam aktivisme digital,” tegas mereka.
Sumber gambar, Nurphoto via Getty Images
Sementara di Yogyakarta, aksi dijadwalkan berlangsung di tiga lokasi: area gedung DPRD, depan Istana Negara, serta sekitar Nol Kilometer.
Akun Gejayan Memanggil, lewat unggahannya, mengutarakan aksi hari ini tak ubahnya “menari-nari di jalanan.”
Mereka turut mengingatkan kepada peserta aksi supaya menanggalkan jaket almamater tempat menimba ilmu.
“Di tengah buruh, warga, praktisi seni, penjual bunga, penjual sayur, dan pedagang cilok, jaket almamater bisa memberi kesan bahwa gerakan ini milik mahasiswa semata, dan yang lain sekadar pendukung,” ujar akun Gejayan Memanggil.
“Pakaian sipil yang sama membuat semua orang tampak sebagai pemilik tuntutan.”
Selain dari akun Gejayan Memanggil, ajakan untuk turun demo dilontarkan Forum BEM DIY, BEM KM Fakultas Vokasi UNY, serta Serikat Pekerja Kampus.
Apa saja tuntutannya?
Terdapat lima tuntutan yang dibawa Komite Sadar.
Pertama, meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional yang melanda di berbagai daerah, seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua.
Di dalam poin ini, Komite Sadar juga mendesak pemerintah mengadili korporasi yang dipandang menyebabkan bencana ekologis.
“Kami juga menuntut pemerintah menuntaskan integrasi tata kelola lahan, menyegerakan one map policy, dan berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup dalam perumusannya, agar tercipta transisi energi yang berkeadilan, lingkungan hidup yang terlindungi, dan terpenuhinya hak ruang hidup masyarakat,” tulis mereka.
Sumber gambar, Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images
Kedua, menuntut pemerintah mengelola APBN berdasarkan kepentingan rakyat dengan cara menghentikan program-program yang dinilai tidak memberi manfaat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Komite Sadar, program MBG, misalnya, dalam RAPBN 2027 telah menyedot 29% dari anggaran pendidikan—atau Rp240 triliun. Sedangkan KDPM disebut “mengunci dana desa” yang membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan mendasar.
“MBG dan KDMP hanya secuil dari program politik untuk bagi-bagi kue yang digunakan oleh rezim ini. Pertanyaannya, kalau yang diuntungkan dari program pemerintah adalah TNI, Polri, dan oligarki, untuk apa rakyat membiayainya?” tanya mereka.
Ketiga, mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan, memperbaiki pelayanan dasar, dan menyediakan lapangan pekerjaan berkualitas.
Komite Sadar beranggapan sekolah makin mahal dan yang paling terpukul adalah masyarakat pinggiran. Hanya 6,03% warga pedesaan lulus perguruan tinggi, kurang dari separuh angka di kota.
Rantainya berlanjut ke dunia kerja, dengan 35,40% pekerja di Indonesia hanya berpendidikan SD ke bawah dan terjebak di pekerjaan tanpa perlindungan.
Isu ini, terang Komite Sadar, memiliki urgensi yang tinggi mengingat pembahasan revisi UU Sisdiknas tengah berjalan di Baleg DPR.
Permasalahan ini juga meluas ke sektor-sektor pelayanan dasar lainnya seperti layanan kesehatan dengan keterbatasan dokter di puskesmas, ketersediaan akses ke air minum perpipaan yang masih kurang, hingga fasilitas lainnya yang menjadi hak konstitusional dari masyarakat.
Sumber gambar, Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images
Keempat, meminta pemerintah mengatasi persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), di samping berhenti menggunakan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan.
“Hukum justru dikangkangi dan digunakan untuk melayani kepentingan penguasa. Rakyat bisa melihat legislasi dibuat tanpa partisipasi publik yang bermakna dan secara jelas melanggengkan praktik KKN,” tandas mereka.
Terakhir, kelima, Komite Sadar mendesak pemerintah “mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.”
Komite Sadar mencontohkan peristiwa yang membuat pengemudi ojol, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil Brimob saat demonstrasi. Lalu ada aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang disiram air keras lantaran aktif menolak militerisasi.
“Mereka bukan kasus terpisah. Di rezim ini ribuan orang telah ditangkap sewenang-wenang hanya karena bersuara. Negara lebih memilih mengadili mereka yang kritis ketimbang 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terus mencoba dilupakan,” kata Komite Sadar.
“Semua ini merupakan bentuk militerisasi, usaha untuk baik secara struktural dan kultural untuk merusak nilai-nilai sipil seperti HAM dan Demokrasi.”
Artikel ini akan diperbarui secara berkala.
