Pekerjaan: Dana cadangan pesangon wajib disetor ke pemerintah, kalangan pekerja malah khawatir


Para penumpang LRT berdesakan di Jakarta

Keterangan gambar, Para penumpang LRT berdesakan di Jakarta saat jam sibuk pada Agustus 2026.

Telah diterbitkan

Waktu membaca: 9 menit

Meski diklaim bertujuan melindungi hak pekerja, berbagai pihak khawatir dan meragukan pengelolaan dana cadangan pesangon melalui lembaga baru pemerintah. Salah satu kekhawatiran adalah uang tersebut justru menguap seperti yang terjadi pada kasus korupsi dana pensiun.

Perihal dana cadangan pesangon ini muncul dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan (UUPK) yang disahkan pada awal Oktober lalu.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagaakerjaan, Indah Anggoro Putri, berkata regulasi ini memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja.

Dana cadangan pesangon ini diatur agar tidak ada lagi persoalan perusahaan yang tidak membayarkan hak pekerjanya usai pemutusan hubungan kerja.

Untuk itu pula, pengelolaannya akan dilakukan pemerintah melalui lembaga pengelola yang belum ditunjuk hingga kini. Perusahaan diberi waktu sampai Oktober 2027 untuk mulai memindahkan dana pesangon yang disiapkannya kepada pemerintah.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *