Mengapa ratusan WNI jadi tentara bayaran dalam perang Rusia-Ukraina?

Baru-baru ini warga yang tinggal Surabaya, Jawa Timur bernama Taufiq Muhammad dilaporkan tewas di wilayah Donbas, Ukraina saat menjadi tentara bayaran Rusia, menurut laporan Badan Intelijen Ukraina (DIU).

Berikut lima hal yang perlu diketahui dalam perdagangan manusia Indonesia menjadi tentara bayaran Rusia.

Menurut DIU, Taufiq tewas pada perang pertamanya sebagai penembak senapan mesin. Pelatihan militernya singkat, hanya 10 hari.

“Pada 19 April 2026, Taufiq menandatangani kontrak dengan pasukan pendudukan Rusia di Korolyov, dekat Moskow. Masa tugasnya adalah satu tahun—sebuah kesepakatan standar untuk warga asing yang direkrut Rusia untuk berperang melawan Ukraina dan digunakan sebagai infanteri ‘sekali pakai’,” tulis DIU.

Badan intelijen ini juga mengatakan, pria yang pernah bekerja sebagai sopir taksi di Jakarta itu merupakan “korban dari skema penipuan Rusia untuk merekrut orang asing untuk perang kriminalnya”. Kemlu Indonesia masih memverifikasi laporan ini.

Taufiq Muhammad hanya satu dari sederet WNI yang terindikasi terlibat perang Rusia-Ukraina.

Pada September lalu, Dubes RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarusia, Jose Tavares, berkata kepada kantor berita Antara bahwa ia “menerima banyak puluhan telepon dari keluarga warga Indonesia yang melaporkan kerabatnya diduga menjadi tentara bayaran”.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Hartyo Harkomoyo, mengakui sulit mengidentifikasi WNI dalam kasus tentara bayaran.

Dalam wawancara kepada RRI, Harkomoyo menuturkan, umumnya WNI yang bergabung dalam kedinasan militer Rusia menggunakan visa turis, dan tak melapor ke KBRI di Moskow.

“Baru melaporkan itu yang tiba-tiba mereka sadar yang sudah di ujung kasus. Jadi setelah mereka menandatangani kontrak militer, mereka belum sadar bahwa mereka ini di tempatkan di barisan paling depan dalam peperangan,” ujarnya.

Jalinan komunikasi semakin rumit jika WNI terlanjur berada di medan perang. Para tentara biasanya berpindah-pindah lokasi sehingga jaringan komunikasi tidak bisa lagi diandalkan.

Dalam penanganan kasus, KBRI menelusuri beberapa kategori dengan dua di antaranya yang mencolok:

Bagaimanapun, sejauh ini tidak ada data resmi dari Indonesia terkait jumlah WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Namun, situs yang berbasis informasi Kemlu Ukraina merilis daftar 292 nama WNI yang bertempur untuk Moskow.

Kepada BBC, Juru Bicara Kemlu Indonesia, Yvonne Mewengkang mengatakan:

“Kementerian Luar Negeri RI melalui koordinasi dengan KBRI Moskow dan KBRI Kyiv terus melakukan penelaahan dan verifikasi terhadap informasi yang beredar tentang dugaan keterlibatan sejumlah WNI dalam militer Rusia,” sebutnya dalam keterangan tertulis.

Kemelu, kata Yvonne, juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuannya, memastikan aspek identitas, kewarganegaraan, hukum, keimigrasian, upaya pelindungan WNI, langkah lanjutan terhadap WNI dimaksud, serta dukungan bagi upaya penegakan hukum atas dugaan kasus-kasus yang terindikasi TPPO.

“Seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelindungan data pribadi, dan seluruh pihak diimbau agar tidak berspekulasi terkait persoalan tersebut,” tambahnya.

Ia juga menegaskan, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada Pemerintah Rusia.

Pemerintah meminta Moskow mengambil “langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi terkait lainnya di Rusia melalui jalur apa pun, termasuk praktik yang terindikasi TPPO”.

“Pemerintah RI juga telah meminta agar Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia melalui jalur apapun, dengan penerapan secara efektif dan segera,” jelas Yvonne.

Pada Senin lalu (01/11), kepolisian menyingkap jaringan perdagangan manusia dengan modus menjadi tentara bayaran Rusia.

Kepada media, Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, menjelaskan 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua tersangka di antaranya adalah warga negara Rusia dan satu lainnya warga negara Ukraina.

Korbannya berjumlah 58 orang. Mereka berasal dari kumpulan perkara yang tersebar di Bareskrim Polri, Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, Polres Bogor dan Polda Jawa Barat.

Nurul mengatakan, modus TPPO yang digunakan para pelaku adalah menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan.

Para korban diiming-imingi bonus penandatanganan kontrak mencapai US$35.000 (Rp635 juta) dan gaji bulanan sekitar US$3.000 (Rp54 juta).

“Untuk yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tapi juga ada eks TNI dan eks Polri,” kata Nurul.

Rentetan laporan dan pengungkapan sindikat TPPO dengan modus menjadi tentara bayaran Rusia beberapa bulan terakhir telah menjadi perhatian otoritas. Peringatan lapangan kerja dengan gaji fantastis, ditingkatkan.

Pada pertengahan Oktober lalu, KBRI Moskow mengunggah pernyataan korban TPPO di Rusia yang hendak direkrut menjadi tentara.

Dalam takarirnya, KBRI Moskow menyerukan agar masyarakat “Hati-hati! Tawaran gaji tinggi bisa berujung malapetaka”.

Seorang pria yang disamarkan wajah dan suaranya mengaku awalnya ditawari pekerjaan sebagai satpam dengan gaji besar.

“Tapi semua itu ternyata bohong,” katanya.

Saat tiba di Rusia, ia mengaku didatangi orang yang selama ini tak pernah berurusan dengannya. Di situ, ia disodorkan kontrak militer.

“Lucu jadinya. Di situ saya sadar,” katanya tanpa memberikan konteks waktu. Ia makin curiga akan dikirim ke medan perang.

“Dan, terus saya ketemu orang yang baik, agen yang baik, bahwa saya ini akan dikirim ke medan perang. Nah, di situ saya berubah, kasihan anak dan istri saya. Sadar saya langsung”.

Ia berpesan agar kejadian ini tak menimpa WNI lain. Tak mudah terbuai gaji besar. “Semua itu tidak akan ada yang mudah. Jadi jangan sampai tergelincir seperti saya,” tandasnya.

Korban lainnya mengaku ditawari pekerjaan sebagai “kuli bangungan” dengan “gaji yang lumayan fantastis”.

“Itulah yang membuat saya tertarik,” katanya.

Tapi setibanya di Rusia, ia didatangi orang yang diduga prajurit. Pekerjaan yang dijanjikan ternyata palsu.

“Di situ (saya) menanyakan tentang kerjaan itu, juga ternyata jawaban dia ‘pekerjaan di sini tidak ada kuli kasar atau kuli bangunan, hanya untuk jadi prajurit saja yang ada di sini’,” katanya menggambarkan jawaban tentara itu sebagai “marah-marah”.

Pria ini akhirnya mundur. Ia tahu risiko yang akan diterima setelah menandatangani kontrak dengan militer Rusia.

“Yang pertama, apabila saya menandatangani surat kontrak karena ke militer, saya akan kehilangan kewarganegaraan (WNI) saya. Kedua, karena tidak sesuai dengan janji pekerjaan yang ditawarkan di Jakarta,” jelasnya.

Menurut otoritas Ukraina, semakin banyak warga negara asing yang menjadi tentara bayaran Rusia.

Periode 2022 hingga 1 Oktober 2026, mereka mengklaim telah mengidentifikasi 45.959 warga asing yang menandatangani kontrak dengan dinas pertahanan Rusia. Mereka berasal dari 151 negara dan perwakilan dari wilayah yang tidak diakui.

Peningkatan ini disebut karena Rusia membutuhkan lebih banyak lagi tentara untuk bertempur di medan perang.

Di sisi lain, WNI yang teridentifikasi ikut perang di sisi Rusia diklaim mencapai 292 orang.

Pada 2024 lalu, Kementerian Pertahanan Rusia merilis data jumlah “tentara bayaran asing” yang tewas saat berperang untuk Ukraina sejak Februari 2022, di antaranya WNI.

Dalam data tersebut, yang juga dirilis Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, sebanyak 10 warga negara Indonesia telah bergabung dengan militer Ukraina dan empat di antaranya tewas “dihabisi” Rusia.

Tapi angka ini diperkirakan akan terus meningkat tanpa langkah-langkah konkret yang dilakukan di dalam negeri, kata Radityo Dharmaputra, Dosen Studi Rusia-Eropa Timur dan Analisis Kebijakan Luar Negeri di Universitas Airlangga.

“Saya masih yakin bahwa angkanya itu baseline-nya dan akan naik terus selama kita enggak stop prosesnya, rekrutmennya, dan kalau kita enggak bisa stop kondisi domestik kita kan,” katanya.

Persoalan pertama, kata dia, kondisi ekonomi nasional “lagi gonjang-ganjing”. Saat sulit cari kerja, harga kebutuhan naik, maka tawaran gaji ratusan juta rupiah untuk bekerja di Rusia akan membuat banyak orang tergiur.

“Apalagi yang dijanjikan adalah orang-orang dari kelompok ekonomi yang memang membutuhkan,” kata Radityo.

Kedua, tekanan Indonesia terhadap pemerintah Rusia untuk menghentikan perekrutan WNI. Sejauh ini, Kemlu Indonesia tak menjelaskan rinci tentang “permintaan resmi” terhadap Rusia untuk menghentikan perekrutan WNI dan membebaskan mereka yang terikat kontrak militer.

Namun, kata Radityo, level tekanan ini perlu dilakukan di tingkat Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin secara terbuka, dan menghasilkan perjanjian yang disepakati.

Hubungan baik bilateral ini semestinya jadi alasan Prabowo “lebih mudah untuk saling tegur dan saling protes”.

“Ya telepon saja langsung. Telepon Putin bilang bahwa tolong berhenti, tolong stop ini… Dan tidak mengancam apa-apa dari segi hubungan Indonesia dengan Rusia, karena kan ini (perekrutan warga asing menjadi tentara) katanya bukan kebijakan resmi pemerintah (Rusia),” jelas Radityo.

Ketiga, terkait dengan iklan lowongan kerja ke Rusia yang masih beredar tanpa tanda peringatan perjalanan, dan terakhir pihak imigrasi agar memperketat pembuatan paspor bagi WNI yang hendak ke Negeri Beruang Merah.

“Pembuatan paspor itu kan biasanya masih bisa ditanya mau apa, kerja di mana,” katanya.

Indonesia tidak menjadi target khusus perekrutan, kata Radityo Dharmaputra.

Indonesia hanyalah salah satu dari sejumlah negara yang menjadi sumber perekrutan akibat perubahan pola rekrutmen dan berkurangnya pasokan tenaga dari negara lain.

Menurutnya, sejumlah negara yang sebelumnya menjadi sumber perekrutan, terutama di Afrika dan Asia Selatan seperti Kenya, Sri Lanka, dan Nepal, mulai memperketat keberangkatan warganya ke Rusia. Akibatnya jumlah rekrutan dari negara-negara tersebut menurun tajam.

Di sisi lain, Rusia tetap membutuhkan personel, sehingga perlu mencari sumber baru. Karenanya, fokus perekrutan kemudian bergeser ke Asia Tenggara dan Amerika Latin.

“Kalau dilihat di Asia Tenggara, yang kena kan Indonesia dan Filipina. Keduanya adalah sumber dari tenaga kerja. Jadi akhirnya mereka berdua ini yang jadi korban,” katanya.

“Bukan Indonesia yang ditarget secara spesifik. Yang ditarget adalah negara-negara yang bisa menyediakan tenaga kerja dan memiliki banyak masyarakat yang mencari pekerjaan di luar negeri.”