Sumber gambar, BBC Indonesia/Christine Nababan
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU Bali selama sepekan terakhir bukan hanya mengganggu mobilitas warga dan wisatawan, tetapi juga memperpanjang daftar daerah yang menghadapi persoalan serupa dalam beberapa bulan terakhir.
Hingga Rabu (14/10), antrean BBM masih terlihat di berbagai SPBU di Bali untuk jenis Pertalite dan Pertamax.
Pada Selasa (13/10), antrean kendaraan di Denpasar, Badung, hingga Gianyar, pengendara mengular sepanjang 700 meter hingga lebih dari satu kilometer di sejumlah SPBU, termasuk di kawasan wisata Kuta dan Seminyak, yang merupakan pusat pariwisata.
Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina menyebut persoalan ini dipicu kombinasi terganggunya distribusi dan lonjakan permintaan.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan stok BBM di depo utama Bali masih tersedia, namun penyaluran ke SPBU terhambat, sementara kepanikan masyarakat membuat banyak warga mengisi bahan bakar secara bersamaan.
Pertamina menambahkan konsumsi Pertalite meningkat dan distribusi sempat terganggu oleh keterlambatan bongkar muat kapal tanker.
Namun penjelasan tersebut muncul ketika kelangkaan serupa sebelumnya terjadi di Sumatra pada Juli dan Makassar, Sulawesi Selatan pada September.
Bali kini menjadi episentrum terbaru dari rangkaian gangguan BBM yang muncul secara berulang di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang tahun ini.
Situasi tersebut kembali memunculkan pertanyaan yang sebelumnya juga muncul dalam kasus Sumatra dan Makassar: jika pasokan dan cadangan BBM nasional disebut aman, mengapa masyarakat di berbagai daerah tetap menghadapi antrean panjang dan kesulitan memperoleh bahan bakar?
Pengamat energi Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kelangkaan berulang di berbagai daerah menunjukkan persoalan yang lebih mendasar, mulai dari ketidaksesuaian kuota Pertalite dengan lonjakan konsumsi, ketergantungan Indonesia pada impor BBM, hingga kerentanan sistem logistik dan distribusi.
Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kuota BBM subsidi, serta sistem pengadaan dan distribusi, agar antrean serupa tidak terus berulang.
Ojol tidak bisa bekerja
Handoko, pengemudi ojek daring di Bali, menyebut kelangkaan BBM, utamanya Pertalite dan Pertamax, di Bali telah membuatnya tak bisa bekerja hingga tiga hari.
“Kalau ojol kan bergantung sekali dengan BBM, sampai tiga hari kemarin saya nggak narik karena tidak ada bensin,” katanya pada Selasa (13/10), kepada Christine Nababan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Ia mengklaim kehilangan potensi pendapatan sebanyak Rp900.000 selama periode ia tak bisa bekerja tersebut.
Handoko akhirnya baru bisa mendapatkan bensin pada Selasa, setelah menghabiskan lebih dari satu jam mengantre Pertalite di SPBU Sunset Road, Kuta.
Menurutnya, yang membuat warga frustrasi bukan hanya panjangnya antrean, melainkan fakta bahwa kondisi tersebut berlangsung berhari-hari tanpa kepastian kapan akan berakhir.
“Menurut saya ini sudah parah banget. Kok bisa sampai panjang dan berkelanjutan seperti ini sudah berhari-hari,” katanya.
Sumber gambar, BBC Indonesia/Christine Nababan
Keluhan serupa disampaikan Nyoman, seorang karyawan swasta yang harus menghabiskan lebih dari dua jam mengantre di SPBU Jalan Raya Kuta.
Saat mendekati pompa pengisian, ia baru menyadari berada di jalur Pertamax, bukan Pertalite yang semula hendak dibelinya. Setelah menunggu selama itu, ia memilih tetap mengisi BBM agar bisa melanjutkan aktivitasnya.
“Pasrah saja, mau bagaimana lagi, sudah dua jam lebih antre. Jujur, kondisi ini sangat mengganggu karena membuat saya terlambat kerja,” katanya.
Sumber gambar, BBC Indonesia/Christine Nababan
Seorang petugas SPBU di Gianyar mengatakan antrean sebenarnya sudah terjadi sejak awal pekan lalu. Namun dalam tiga hari terakhir situasinya semakin memburuk.
“Mungkin ya, pasokan memang dikurangi atau berkurang. Soalnya pasokannya terbatas banget di sini. Terus truk yang mengantar pasokan juga terlambat datangnya,” ujarnya.
Universitas terpaksa WFH
Dampak kelangkaan BBM di Bali juga mulai merembet ke sektor pendidikan.
Universitas Udayana menerapkan kuliah daring dan WFH selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 Oktober.
“Dengan mengurangi kebutuhan perjalanan rutin ke kampus selama periode kebijakan, diharapkan beban mobilitas sivitas akademika dapat diminimalkan, tanpa mengesampingkan hak mahasiswa dalam memperoleh layanan pendidikan,” kata Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana.
Langkah tersebut serupa dengan kebijakan yang diterapkan di Makassar pada bulan September, ketika pemerintah daerah memberlakukan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi mobilitas masyarakat akibat kelangkaan BBM.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster juga sempat mewacanakan penerapan WFH yang lebih luas. Namun rencana itu dibatalkan setelah mendapat jaminan dari Pertamina mengenai percepatan distribusi dan tambahan pasokan BBM.
Apa kata Pertamina dan pemerintah Bali?
Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina sama-sama menegaskan bahwa persoalan ini bukan disebabkan oleh kekurangan stok secara keseluruhan.
Gubernur Bali Wayan Koster membantah spekulasi bahwa kelangkaan BBM terjadi karena pengalihan pasokan untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Menurut Koster, stok BBM di dua depo utama Bali, yakni Manggis dan Sanggaran, masih tersedia. Ia menilai masalah terjadi pada distribusi dari depo menuju SPBU.
“Sebenarnya tidak perlu panik karena dipastikan pasokan itu tersedia dan cukup,” kata Koster, dilansir dari Antara, Selasa (13/10).
Menurut Koster, kemacetan lalu lintas memperlambat distribusi, sementara kekhawatiran masyarakat memicu banyak warga mengisi BBM dalam waktu bersamaan. Akibatnya, stok di sejumlah SPBU lebih cepat habis sebelum pasokan berikutnya tiba.
Ia juga meminta warga tidak melakukan pembelian berlebihan dan memperkirakan kondisi akan kembali normal dalam waktu satu hingga dua hari.
Sumber gambar, BBC Indonesia/Christine Nababan
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menyebut, konsumsi Pertalite di Bali memang meningkat menjadi sekitar 2.200 kiloliter per hari dari sebelumnya berkisar 2.000 hingga 2.100 kiloliter per hari.
Oleh karenanya, untuk memperkuat pasokan dan mempercepat distribusi BBM ke seluruh SPBU di Pulau Dewata, perusahaan telah mendatangkan kapal pengangkut dengan muatan 18.000 KL Pertalite dan 2.500 KL Pertamax.
“Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina Patra Niaga juga menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut secara bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026,” jelasnya.
Sementara itu, pada Rabu (14/10), Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkap salah satu penyebab gangguan pasokan di Bali adalah kendala bongkar muat kapal tanker.
Menurut Simon, sebuah kapal pengangkut mengalami kesulitan saat proses menjatuhkan jangkar sehingga jadwal bongkar muat yang seharusnya berlangsung pagi hari molor hingga malam.
“Namun sekali lagi, kejadian ini tidak untuk mencari pembenaran bagi kami. Bagaimanapun juga yang terpenting adalah pelayanan bagi masyarakat,” katanya, melansir Detik.
Hingga berita ini diturunkan, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia belum memberikan tanggapannya terkait kelangkaan BBM yang terjadi secara sporadis di beberapa provinsi di Indonesia. Ia juga belum menjawab panggilan telepon serta pesan yang dikirimkan jurnalis Christine Nababan.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebut memastikan cadangan BBM Indonesia masih memenuhi standar minimal 18-21 hari di tengah gejolak geopolitik.
“Yang terpenting sekarang adalah pemerintah memastikan cadangan BBM kita itu ada pada standar minimal, 18–21 hari,” ujar Bahlil, Selasa (22/09).
Bahlil juga memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun.
Bukan pertama kalinya
Apa yang terjadi di Bali bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.
Pada Juli lalu, kelangkaan solar subsidi melanda sejumlah wilayah Sumatra, terutama Sumatra Selatan dan Sumatra Utara.
Antrean kendaraan berlangsung selama berminggu-minggu dan mengganggu distribusi barang, transportasi antarkota, hingga aktivitas ekonomi yang bergantung pada kendaraan berbahan bakar solar.
Sumber gambar, BBC Indonesia/Nefri Inge
Dampaknya begitu serius hingga seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia saat mengantre solar di Banyuasin, Sumatra Selatan. Saat itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyebut situasi tersebut sebagai “darurat BBM” bagi sektor transportasi.
Berbagai faktor disebut menjadi penyebab. Data BPH Migas dan pemerintah daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi kuota solar subsidi.
Di saat yang sama, muncul pula dugaan penyalahgunaan barcode MyPertamina, pelangsiran, kebocoran distribusi, hingga meningkatnya penggunaan BBM subsidi setelah harga BBM nonsubsidi naik.
Sumber gambar, Muhammad Aidil/BBC News Indonesia
Dua bulan kemudian, antrean panjang kembali terjadi di Makassar. Warga menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperoleh Pertalite dan solar, sejumlah SPBU kehabisan stok sebelum pengiriman berikutnya tiba, sementara aktivitas ekonomi ikut terganggu.
Kala itu, Pemerintah Kota Makassar bahkan memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi siswa sekolah sebagai langkah sementara untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan tekanan terhadap konsumsi BBM.
Pertamina dan Kementerian ESDM menjelaskan bahwa stok tersedia, namun distribusi menghadapi tekanan akibat lonjakan konsumsi, perpindahan pengguna dari BBM nonsubsidi ke subsidi, dugaan penimbunan, dan panic buying.
Mengapa kelangkaan dan antrean BBM terus berulang?
Fabby Tumiwa, pengamat Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), menyebut kelangkaan BBM di Bali tidak dapat dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.
Pola yang sama telah muncul berulang kali sejak pertengahan tahun di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, hingga sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Jember dan Malang.
“Ini menunjukkan pasokan BBM kita tidak aman. Ini saya mau bandingkan dengan pernyataan pemerintah, cadangan BBM itu cukup 18-21 hari, tapi cadangannya di mana?” katanya.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang terus muncul dalam berbagai kasus tersebut.
Pertama, konsumsi Pertalite terus meningkat sejak Juli, sebesar sekitar 3-5%. Sebagai BBM penugasan, distribusi Pertalite mengikuti kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas.
Namun ketika permintaan naik lebih cepat daripada kuota yang telah ditetapkan, muncul ketidaksesuaian antara kebutuhan di lapangan dan pasokan yang tersedia.
“Ada mismatch antara kuota yang dialokasikan dengan kenaikan permintaan dari konsumen,” katanya.
Sumber gambar, BBC Indonesia/Christine Nababan
Kenaikan konsumsi Pertalite, menurutnya, didorong oleh bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan perpindahan sebagian pengguna Pertamax ke Pertalite karena kesenjangan harga yang semakin lebar.
“Karena disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax itu kan sekarang 6000 rupiah,” katanya.
Faktor kedua adalah ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. Fabby mengatakan lebih dari separuh kebutuhan BBM Indonesia masih didatangkan dari luar negeri, terutama dari Singapura dan Malaysia.
Menurutnya, kondisi pasar energi global yang sedang terganggu membuat rantai pasok BBM menjadi lebih rentan dibanding sebelumnya.
Salah satunya berkaitan dengan pasokan dari Timur Tengah.
Fabby mengatakan sebagian impor BBM Indonesia, sekitar 6%, selama ini berasal dari Oman dan Uni Emirat Arab. Namun ketegangan geopolitik dan gangguan jalur pelayaran di kawasan tersebut membuat pasokan menjadi lebih sulit diperoleh dan memaksa importir mencari sumber alternatif.
“Sementara mencari pengganti pasokan yang tadinya berasal dari sana juga tidak mudah,” katanya.
Menurutnya, cadangan yang dihitung pemerintah bisa saja mencakup BBM yang masih berada di kapal tanker atau dalam perjalanan menuju Indonesia, sehingga belum tentu tersedia di depo maupun SPBU ketika masyarakat membutuhkannya.
Sumber gambar, BBC Indonesia/Christine Nababan
Faktor ketiga adalah persoalan logistik yang berulang. Dalam kasus Bali, Pertamina menjelaskan adanya kendala pada kapal tanker yang memasok wilayah Jatimbalinus. Namun menurut Fabby, persoalan logistik tidak selalu sesederhana keterlambatan kapal.
Ia menyebut kemungkinan penyebabnya bisa beragam, mulai dari meningkatnya biaya pengangkutan BBM secara global, keterbatasan kapal tanker, hingga tekanan dalam proses pengadaan akibat harga minyak dunia yang tinggi.
Di atas semua itu, katanya, panic buying sering kali memperburuk keadaan. Ketika masyarakat khawatir BBM sulit didapat, mereka cenderung membeli lebih banyak dari biasanya sehingga distribusi yang sudah tertekan menjadi semakin berat.
“Yang biasanya beli 20 liter, sekarang memilih full tank,” katanya.
Karena itulah, menurut Fabby, kesamaan terbesar antara Bali, Sumatra, Makassar dan sejumlah daerah lain bukan semata antrean panjang di SPBU, melainkan kombinasi antara kenaikan konsumsi BBM subsidi, tekanan pasokan, dan gangguan distribusi yang membuat masalah yang sama terus muncul di tempat berbeda.
Apa yang perlu dilakukan pemerintah?
Menurut Fabby, jika pemerintah ingin mencegah kelangkaan BBM terus berulang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan kuota BBM subsidi dan penugasan mencerminkan kondisi konsumsi yang sebenarnya.
Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali kuota Pertalite yang ditetapkan sebelum lonjakan konsumsi terjadi.
“Kalau pemerintah ingin mengatasi soal kelangkaan ini, ya bereskan soal kuota itu dulu,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengadaan dan logistik BBM, mulai dari ketersediaan kapal tanker, armada distribusi, hingga kesiapan sopir pengangkut BBM ketika terjadi lonjakan permintaan.
“Manajemen logistiknya perlu diperbarui, mulai dari stok sampai distribusinya, termasuk kesiapan armada tankernya,” katanya.
Fabby juga meminta pemerintah lebih transparan mengenai kondisi cadangan BBM nasional. Menurutnya, angka cadangan 18 hingga 21 hari yang selama ini sering disampaikan tidak cukup menjelaskan kondisi riil di lapangan.
“Pemerintah jangan hanya bilang 18-21 hari. Harus lebih spesifik. Solar berapa hari, gasolin berapa hari, minyak tanah berapa hari,” katanya.
Ia mengakui keterbukaan tersebut memiliki risiko memicu kepanikan masyarakat, tetapi menurutnya transparansi tetap penting agar publik memahami kondisi pasokan yang sebenarnya.
