Pendidikan: Hasil PISA 2025, Indonesia jauh dari target Indonesia Emas

Valerica tidak memperbolehkan anak-anaknya menjajal aplikasi AI seperti ChatGPT atau Gemini. Namun, mereka tetap terpapar AI ketika berselancar di mesin pencarian.

Karena itu, Valerica berkata, dia berulangkali selalu mengingatkan anaknya untuk selalu merujuk pada sumber asli. Dia juga membuka ruang diskusi dengan anak-anaknya terkait pelajaran dan temuan mereka di AI.

Orang tua murid lain di SMP swasta di Bogor, Jawa Barat, Andi Sapto juga punya aturan ketat terkait AI untuk anaknya, Sena. Hanya beberapa kali, Sena pernah mencoba menggunakan AI untuk tugas sekolahnya.

Pertama, Sena mencari penjelasan tentang rantai makanan. Akan tetapi, hasilnya dirasa tidak memuaskan. Kedua, Sena pernah meminta AI membuatkannya pantun tapi hasilnya disebutnya aneh.

“Dia enggak pernah pakai lagi kalau untuk pelajaran. Karena aku dan ibunya juga sering pesan untuk enggak boleh, ternyata dia juga khawatir kalau jawaban dari AI enggak sama dengan yang diajarkan gurunya,” tutur Andi.

Sena pun memakai AI untuk memperdalam hobinya bermain gitar, mencari informasi tentang sepak bola, dan “ngobrol” di waktu senggang lewat Meta AI di platform WhatsApp.

Serupa dengan Valerica, Andi rutin mengingatkan bahwa AI dapat merusak kemampuan berpikir, jika hanya digunakan sebagai cara cepat menemukan jawaban dari materi yang sedang dipelajari.

Penggunaan AI di kalangan para pelajar kini menjadi hal yang lazim. Salah satunya disebut untuk membantu pembelajaran.

Persentase ini melampaui hasil PISA secara global. Rata-rata dari 91 negara yang diteliti mendapati 46% siswa berusia 15 tahun di berbagai negara menggunakan AI chatbots tiap pekan untuk belajar.

Sejak diselenggarakan pada tahun 2000, PISA, yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), menjadi acuan kualitas pendidikan secara global, sekaligus cerminan mutu di tiap negara, termasuk Indonesia.

Hasil PISA memotret tingkat kemampuan siswa dengan komponen utama, yaitu matematika, sains, dan membaca.

Namun, beberapa tahun belakangan, PISA mulai memetakan AI dan juga pengaruh digitalisasi pada pendidikan.

Lalu, bagaimana menempatkan AI dalam pendidikan di Indonesia sejalan dengan hasil PISA terbaru?

Apalagi ketika Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka justru menyatakan AI masuk dalam kurikulum, karena dinilai penting diimplementasikan dari SD, SMP, dan SMA, agar anak Indonesia punya daya saing. Apakah langkah ini tepat?

Sebelum lebih jauh berbicara tentang AI pada pendidikan di tanah air, ada baiknya mengetahui hasil PISA 2025 secara umum.

Ditilik dari skor yang diperoleh, hasil Indonesia pada komponen membaca dan sains meningkat. Sedangkan, penurunan tipis terjadi pada Matematika.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Toni Toharudin berkata melalui laman resmi kementerian bahwa skor yang diraih Indonesia menunjukan performa pendidikan Indonesia relatif stabil.

Secara terpisah, Direktur Barisan Pengkaji Pendidikan (Bajik), Dhitta Puti Sarasvati, berkata skor ini masih berada di bawah standar acuan 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Bahkan untuk mencapai sasaran pembangunan 2045 dengan visi Indonesia Emas, masih ada selisih sekitar 100 poin dari skor saat ini dengan target yang ditetapkan.

“Dengan kata lain, capaian PISA 2025 Indonesia masih jauh dari sasaran yang ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045,” ucap Dhitta.

Selain itu, ia menekankan bahwa pembacaan hasil PISA tidak cukup hanya dengan membandingkan skor tahun ini dengan periode-periode sebelumnya.

Namun, perlu didalami tentang kemampuan siswa yang tidak berubah sejak Indonesia mengikuti PISA lebih dari dua dekade lalu.

“Kemampuan siswa Indonesia banyak yang masih berada di bawah level 2 dalam membaca, matematika, dan sains,” tutur Dhitta.

Pada PISA 2025, komposisi siswa Indonesia yang berada di bawah level 2 adalah sebagai berikut:

Sisanya berhasil melampaui level 2. Namun, tidak ada satu pun yang menembus standar level 5 dan 6 pada PISA yang merupakan tingkatan tertinggi.

Dhitta menjelaskan, makna “di bawah level 2” dalam konteks PISA berarti siswa Indonesia belum menunjukkan kemampuan dasar untuk bisa konsisten menggunakan pengetahuan secara efektif dalam situasi sehari-hari.

“Ini bukan berarti siswa ‘tidak bisa membaca’, ‘tidak bisa matematika’, atau ‘tidak tahu sains’. Mereka memiliki sebagian pengetahuan dan keterampilan, tapi belum cukup konsisten untuk menggunakannya secara mandiri ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan pemahaman dan penerapan,” tutur Dhitta.

“Jika sebagian besar siswa usia 15 tahun berada di bawah Level 2 dalam membaca, matematika, dan sains, ini merupakan sinyal yang sangat serius bagi mutu pendidikan Indonesia,” tambahnya.

Ia menambahkan, hal mendasar yang perlu dipertanyakan bukan semata capaian siswa, melainkan seberapa efektif sistem pendidikan di Indonesia dalam membangun pondasi kemampuan bernalar dan menggunakan pengetahuan sejak pendidikan dasar.

Asesmen PISA memang baru dilakukan saat anak-anak yang diuji berada pada usia 15 tahun. Namun, kemampuan yang digunakan saat ujian adalah hasil dari pengalaman belajar selama bertahun-tahun. Jadi, ini bukan masalah pendidikan yang baru muncul ketika mereka berusia 15 tahun.

Untuk itu, fokus perbaikannya pun sistemik dan berskala besar. Dari peningkatan kualitas guru, kesejahteraan, hingga mutu pembelajaran yang merata agar memastikan tiap anak di Indonesia memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

“Tidak cukup hanya memperbaiki sebagian siswa, sebagian sekolah, atau mengejar kenaikan skor PISA,” ucap Dhitta.

“Yang dibutuhkan adalah memastikan lebih banyak anak memperoleh pembelajaran yang membangun literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains, termasuk kemampuan bernalar dan memecahkan masalah sejak dini,” ujarnya.

Peneliti Pusat Riset Penggerak Indonesia Cerdas (PRPIC), Arkhadi Pustaka, memberi contoh gambaran soal yang mayoritas bisa diselesaikan siswa Indonesia sejauh ini.

“Untuk matematika, mereka cuma bisa menyelesaikan permasalahan seperti Budi butuh beli beras sebanyak tiga kilogram, lalu harga beras untuk satu kilogram itu Rp16.000, berapa Budi harus membayar? Level 2 itu sesederhana itu,” ujar Arkhadi.

“Melihat hasil PISA dengan 83% di bawah level 2, artinya lima dari enam anak belum bisa mengerjakan persoalan tadi,” kata Arkhadi.

Terkait komponen membaca, Arkhadi menjelaskan sebanyak 73% siswa Indonesia, yang berada di bawah level 2 ini, terbatas hanya bisa mencari fakta eksplisit dari bacaan.

“Misalnya, ada bacaan lalu ditanya tentang apa ceritanya dan siapa tokohnya, mereka bisa jawab,” ujar Arkhadi.

“Tapi kalau diminta bikin interferensi atau menemukan makna yang tersirat itu agak sulit. Anak-anak yang bisa sampai ke sana hanya 27%, sekitar tiga dari 10 anak,” kata Arkhadi.

“Artinya, tujuh anak lainnya masih susah membedakan fakta dengan opini, bahkan belum bisa bersikap kritis terhadap informasi,” tutur Arkhadi.

Kondisi di atas menggambarkan bahwa mayoritas pelajar berusia 15 tahun belum mencapai tingkat kompetensi minimum, padahal sudah mengenyam wajib belajar sembilan tahun di Indonesia.

Karena itu, penggunaan AI untuk belajar di kalangan siswa patut dicermati.

Peneliti dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Anindito Aditomo, berkata AI “sebagai alat belajar itu justru bisa berbahaya”, kecuali berada di tangan yang tepat dengan keterampilan berpikir kritis.

“Kalau anak SD sudah diperbolehkan pakai AI, apalagi cuma disuruh gurunya, dibuatkan promptingnya. Diminta nulis dikit, pakai AI. PR dikit, difoto lalu dimasukkan AI untuk tahu jawabannya. Itu bahaya sekali. Kapan akan bisa melatih berpikir? Jadi, SD-SMP ini tidak perlu dulu pakai AI,” tutur Nino, sapaan akrab Anindito.

Sebab, AI pada dasarnya mengalihdayakan proses berpikir pada mesin yang kemudian hasilnya dianggap memuaskan sehingga menjadi candu bagi penggunanya.

“Kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita tidak belajar apa-apa. Rasanya belajar dan merasa sudah pintar, padahal tidak. Jadi, seperti menipu diri sendiri,” ujar Nino.

Sedangkan, ia berkata di tangan orang-orang yang punya regulasi diri tinggi dan sudah bisa berpikir kritis, “AI bisa menjadi alat belajar yang powerful”.

“Mereka yang secara sadar menggunakan AI sebagai alat belajar ini proses belajarnya jauh lebih cepat karena tidak menjadikan sebagai jalan pintas,” tutur Nino.

“Dia menggunakannya untuk memberi kuis atau menguji diri sendiri. Semacam menjadi teman kritis untuk brainstorming karena jangan-jangan ada perspektif yang belum dia pikirkan. Dan bisa enggak dia mempertahankan standpointnya di hadapan AI,” beber Nino.

“Ini adalah cara penggunaan yang akan membuat orang yang sudah pintar, sudah bisa berpikir kritis, sudah kreatif, justru makin kreatif, makin kritis, dan makin pintar. Karena dia tidak akan puas dan menggali sumbernya,” ungkap Nino.

BBC pernah mengulas bahwa banyak penelitian yang menunjukkan “pengalihan beban kognitif” ke AI ini berdampak merusak kemampuan mental. Konsekuensinya pun cukup mengkhawatirkan dan bahkan berkontribusi pada penurunan fungsi kognitif.

Penelitian Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab yang dirujuk BBC juga menunjukkan kelompok yang membuat esai dengan ChatGPT mengalami penurunan aktivitas otak terkait kreativitas dan pemrosesan informasi.

Bahkan mereka tidak mengingat materi atau gagasan apa yang ditulis dalam esai tersebut.

Berbeda hasilnya dengan kelompok yang hanya mengandalkan pikiran sendiri dan mesin pencari seperti Google.

Aktivitas otak pada area visual cukup intens terlihat pada mereka yang memanfaatkan mesin pencari. Untuk mereka yang murni bekerja dengan pikirannya memperlihatkan otak yang “menyala” dengan aktivitas yang tersebar di banyak area.