1965: Cerita para penyintas kamp penahanan terbesar di Indonesia

Kapal Sunan Gunung Jati yang mengangkut para tahanan ke Pulau Buru disebut Harun menghabiskan waktu sembilan hari serta sepuluh malam.

Usai berhari-hari di laut, kapal tiba di Pulau Buru, tepatnya di Teluk Kayeli di Namlea. Kapal, sepengetahuan Harun, tidak bisa merapat ke darat sebab Teluk Kayeli tidak punya dermaga memadai. Sementara ukuran Kapal Gunung Jati sendiri amat besar.

Kapal Gunung Jati akhirnya memutuskan untuk berhenti agak jauh dari daratan. Tugas menjemput para tahanan lalu diambil kapal berjenis landing milik militer. Satu kapal memuat sekitar 250 orang dengan posisi semuanya berdiri.

Begitu mendarat, para tahanan segera dibawa ke tempat bernama Jiku Kecil yang terletak di belakang bukit Namlea, Harun mengisahkan.

Pulau Buru, saat itu, didominasi lanskap hutan. Denyut kehidupan berpusat di Namlea yang statusnya kecamatan.

Toko-toko yang menjual aneka barang kebutuhan milik masyarakat keturunan Tionghoa mudah dijumpai. Sisanya, Harun menyaksikan nelayan Bugis atau Buton—keduanya berasal dari Sulawesi—datang silih berganti, memanfaatkan Namlea sebagai persinggahan sebelum mengarungi samudra.

Harun tak lama berdiam di Jiku Kecil. Di sana, dia beristirahat sepanjang tiga hari. Selepasnya, Harun dan rombongan kembali dibawa menaiki kapal ‘pendarat’ militer menuju muara Sungai Wai Apu via Teluk Kayeli di Namlea.

Kapal menyusuri Sungai Wai Apu yang di kiri dan kanannya dipenuhi pohon-pohon bakau, nipah, sampai sagu.

“Kapal pendarat itu sempat tidak bisa jalan karena sungainya itu masih sungai alam. Jadi, masih banyak batang-batang kayu di tengah sungai,” ucap Harun.

Rombongan memerlukan durasi 3 sampai 4 jam untuk menginjakkan kaki di wilayah Air Mandidih. Harun mendengar seorang tentara menyatakan bahwa ini adalah tempat yang dituju.

Harun sama sekali tidak menemukan manusia, kecuali para serdadu dan kelompok yang pergi bersamanya.

Di Air Mandidih, Harun cuma melihat bangunan besar seperti sebuah gudang yang berdinding sekaligus beratapkan seng.

Di sekelilingnya terdapat pohon-pohon tinggi berdaun lebat. Pandangan Harun berhenti di salah satu batang pohon yang di depannya tertempel papan informasi. Dua baris kalimat yang termuat di dalamnya seperti ditulis memakai residu.

SELAMAT DATANG DI PROYEK KEMANUSIAAN BAPRERU KEJAGUNG RI.

Bapreru merupakan singkatan dari Badan Pelaksana Resettlement Pulau Buru. Mereka mengelola serta mengawasi Inrehab, atau Instalasi Rehabilitasi, yang ditujukan khusus kepada para tahanan politik (tapol).

Banyak dari tahanan ini adalah orang-orang biasa yang tidak memiliki akses serta hubungan langsung kepada elite politik. Oleh rezim militer Orde Baru, mereka ditangkap, ditahan, atau diasingkan dengan dalih mengancam stabilitas negara.

“Di situlah saya lalu bertahan hidup selama satu dekade,” terang Harun.

Pertama kali datang ke Pulau Buru, situasinya sangat sulit, Sambing mengingat. Jatah makan yang diberikan tentara “tidak memenuhi standar,” imbuhnya.

“Cuma bubur sama ikan asin yang sudah busuk,” tegasnya kepada BBC News Indonesia.

Sambing dibawa ke Pulau Buru pada 1970. Sekira empat tahun sebelumnya, dia ditangkap dan dipenjara tanpa melalui mekanisme pengadilan. Aparat tak pernah mengutarakan alasan mengapa Sambing diringkus. Namun, Sambing menduga hal itu ada hubungan dengan keaktifannya di dalam Serikat Buruh Kereta Api (SBKA).

“Saya sendiri dulu bekerja di kereta api,” tuturnya.

“Nah, organisasi ini dianggap underbow (organisasi sayap) PKI. Mungkin karena itu saya ditangkap.”

Di Pulau Buru, Sambing ditempatkan di sebuah barak yang terbuat dari bambu. Bambu-bambu ini menopang segala sisi, termasuk untuk landasan tidur. Di bagian atas barak, dipasang daun sagu sebagai pengganti atap.

Barak yang Sambing huni mampu memuat 50 orang. Setiap malam, mereka tidur dengan posisi memanjang ke samping dan berhadapan satu sama lain. Satu baris berisikan 25 orang.

Keberadaan barak menjadi semacam petunjuk bagaimana kamp di Pulau Buru dijalankan secara meluas.

Di satu kawasan, terdapat berbagai barak yang berukuran sama. Barak-barak yang berkumpul ini kemudian disebut unit. Sambing, ambil contoh, berada di Unit V.

Dalam pelaksanaannya, terdapat total 22 unit di Pulau Buru, mengacu sketsa yang digambar seniman asal Yogyakarta, Leo Mulyono. Leo adalah tahanan politik di Pulau Buru.

Leo ditangkap serta dibuang sebab bergabung dengan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), organisasi pemuda yang terikat ke PKI, semasa kuliah di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI)—sekarang Institut Seni Indonesia (ISI)—Yogyakarta. Leo menjalani pembuangan selama satu dekade (1969-1979).

Masing-masing unit di Pulau Buru teridentifikasi dengan nomor. Misalnya, Unit I, Unit XII, atau Unit XVI. Namun, nomor-nomor tersebut ada kalanya memiliki penamaan lain.

Unit I kerap dipanggil Wanapura. Lalu Unit XIII adalah Giripura. Sementara Unit XVI disebut Indrakarya.

Setiap unit diawasi secara langsung oleh tentara. Mereka tak pernah memalingkan fokus.

Kapasitas unit berada dalam rentang 500 sampai 1.000 orang. Angkanya tak merata antara unit satu dengan unit lainnya. Apabila diakumulasi, kamp penahanan di Pulau Buru diisi kurang lebih 12.000 individu.

Kegiatan yang dilakukan para tapol ialah membangun “peradaban” di Pulau Buru. Mereka diminta mengubah pulau yang jarang diusik menjadi sebuah sumber penghidupan. Para tapol membuka sawah, mendirikan saluran irigasi, mengolah tanaman hutan, hingga mengurus peternakan.

Bermacam aktivitas ini bukannya tanpa halangan. Para tapol tak punya bekal terpadu di bidang konstruksi atau pertanian. Peralatannya pun serba terbatas serta mengandalkan bahan yang disediakan isi pulau.

Salah seorang tahanan politik di Unit XIV, Mars Noersmono, mengatakan bahwa membangun sistem pengairan merupakan “pekerjaan yang cukup berat.” Selain tidak ada tenaga ahli pengairan, Mars dan kelompok tapol mesti bolak-balik berjalan kaki sepanjang tiga kilometer menuju saluran irigasi terdekat di Unit IV.

Tujuannya: memperoleh sumber air.

“Ini berarti kami harus mengusahakan agar air yang didapatkan bisa berguna untuk pengairan, khususnya sawah dan untuk keperluan harian kami seperti mandi dan cuci,” papar Mars dalam memoarnya, Bertahan Hidup di Pulau Buru (2017).

Mars diangkut ke Pulau Buru pada Agustus 1971, setelah menghabiskan waktu dengan berpindah dari beberapa penjara seperti di Rumah Tahanan Chusus (RTC) Salemba maupun Tangerang.

Sebelumnya, Mars tercatat sebagai mahasiswa jurusan arsitektur di Institut Teknologi Bandung (ITB). Kala peristiwa 1965 meledak, Mars kena ciduk aparat, disinyalir lantaran kedekatannya dengan organisasi CGMI.

Rutinitas di Pulau Buru digambarkan “hanya itu-itu saja,” mengutip catatan Gregorius Soeharsojo Goenito, tahanan politik di Unit III. Gregorius berlatar belakang seniman drama dan teater di Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), bagian dari PKI. Dia menjalani pengasingan sekaligus penahanan di Pulau Buru sepanjang sepuluh tahun.

Di Pulau Buru, Gregorius menulis dalam bukunya bertajuk Tiada Jalan Bertabur Bunga (2017), para tapol “berasimiliasi dengan alam yang sekian luas.”

“Mereka harus mengubah cara kerja, perbuatan, dan cara berpikir. Alam yang membentang, masyarakat yang serba terbatas,” terangnya.

“Terpaksalah dalam proses kehidupan akan tercipta hal-hal yang baru. Satu dunia tersendiri, penghuni baru yang dibisukan dan ditulikan. Buta akan berita. Berkata-kata pun tidak bebas,” sambungnya.

Para tahanan politik, Gregorius meneruskan, bekerja sehari penuh. Istirahat hanya saat siang datang. Sesudahnya kembali bergumul dengan tanah.

Di Unit III, tapol dibagi ke dalam sejumlah kelompok beranggotakan 50 orang. Mereka ditargetkan mampu membabat hutan seluas 5 hektare guna “dijadikan lahan siap tanam,” jelas Gregorius.

“Belum sampai sebulan, kami bisa menyelesaikannya. Prestasi luar biasa, bukan?” tanyanya.

Perkara kesehatan maupun kesejahteraan, Gregorius melanjutkan, “semua terletak pada diri masing-masing.”

Di luar itu, para tahanan politik di Pulau Buru akrab dengan anjangsana; sebuah pertemuan anggota unit yang sifatnya untuk saling mengenal satu sama lain.

Bagi sebagian tapol, anjangsana juga berarti terciptanya momen-momen yang tak terduga.

Tuba bin Abdurahim, penghuni Unit R, suatu waktu tengah berkunjung ke Unit XVIII. Tiba-tiba, seorang laki-laki memanggil serta mendekatinya. Mereka bertukar pandangan sebelum akhirnya laki-laki yang berdiri di depan Tuba menunjuknya.

“Kamu Tuba?” dia melontarkan tanya.

Tuba terkejut dan seketika ingat siapa sosok laki-laki itu.

Nama panggilannya Suherman. Lengkapnya: Herman Mustofa. Mereka berkawan lama serta pernah bekerja bersama menjaga lahan parkir di Pasar Baru, Jakarta Pusat, ketika tragedi 1965 belum terjadi.

Tak dinyana, keduanya dipertemukan di Pulau Buru.

Pada kesempatan terpisah, Tuba, sebagaimana dituturkan lewat bukunya, Mendaki Bukit Usia (2022), sedang bepergian ke Unit XVII. Bersama rekan satu unit, Tuba memilih jalan pintas dengan menyeberangi sungai memakai perahu kecil—kole-kole.

Jaraknya sebetulnya tidak kelewat jauh; setengah jam. Tapi, rombongan Tuba harus berhati-hati karena kalau tidak perahu kole-kole bisa karam.

“Oleh karena kemungkinan perahu terbalik, maka kami bertiga tidak memakai baju. Baju kami masukkan ke dalam plastik yang kami taruh di samping tempat kami duduk,” ucapnya.

Usaha Tuba berbuah hasil yang menyenangkan. Di Unit XVII, dia diberi oleh-oleh dari kenalannya: sebotol minyak kayu putih yang menjadi primadona Pulau Buru.

Tuba diringkus sebab bergabung dengan Pemuda Rakyat. Sebanyak sepuluh penjara dia lewati sebelum dipindahkan ke Pulau Buru. Selama fase pemenjaraan, Tuba, yang ditangkap tanpa menjalani pengadilan, pernah mengalami penyiksaan.

Di balik cerita-cerita yang menyeruak kala anjangsana, seperti dialami Tuba, terselip mekanisme berliku untuk merengkuh lampu persetujuan.

Tahanan politik yang hendak berkunjung ke unit berbeda diwajibkan membawa “surat jalan” dari tentara. Tanpa dokumen resmi, para tapol tak dipasrahi izin.

Hersri Setiawan, mantan tapol, dalam bukunya, Memoir Pulau Buru (2016), menulis bahwa Pulau Buru memiliki karakteristik sejenis dengan Boven Digoel di Tanah Papua. Keduanya merupakan tempat pembuangan, berkumpulnya orang-orang yang dicap pemberontak, pembunuh, serta komunis.

Sepatah kata “Buru,” dalam perspektif Hersri, menyimpan “magis yang berdaya hitam menyeramkan.” Imajinasi ini membuktikan betapa tumpukan trauma selalu menyesaki kenyataan hidup para tapol.

Pada ingatan Hersri jelas tergambar saat dari dermaga di Namlea dia diperintahkan berlari kecil oleh para serdadu pengawal. Tujuannya: Jiku Kecil.

Melewati depan rumah penduduk yang berdinding gaba-gaba atau plupuh di sepanjang jalan sekitar lima kilometer, “tampak berpasang-pasang mata mengintip kami dengan sorot ketakutan,” beber Hersri.

Suara komandan yang menggiring kelompok Hersri dari Desa Sanleko ke Unit XIV diakuinya “sampai sekarang masih nyaring terdengar.”

Nah, di sinilah Tuan-Tuan akan tinggal dan bekerja. Selama-lamanya sampai Tuan-Tuan mampus satu per satu.

“Kami harus mampus. Atas nama dan demi perikemanusiaan Pancasila sakti. Karena itu, kami harus mampus. Tidak oleh regu tembak atau algojo atau tiang gantungan melainkan oleh siksaan kerja paksa, kelaparan, dan ganasnya alam,” terang Hersri di catatannya.

Ternyata, Hersri melanjutkan, mereka—tentara—salah hitung.

“Tapol-tapol itu bukan tunduk menyerah pada keputusan nasib. Mereka seakan-akan bahkan menantang,” tukas Hersri.

Perjalanan ke Pulau Buru mesti melewati serangkaian alat transportasi. Dari Jakarta, pesawat terbang menuju ke Ambon, ibu kota Maluku. Sesampainya di sana, pilihan yang tersedia ada dua: kembali naik pesawat atau lewat jalur laut memakai kapal feri. Saban hari, jadwal keberangkatan ke Pulau Buru cuma bisa diakses satu kali.

Titik kedatangan populer di Pulau Buru adalah Namlea, yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Buru. Di Pulau Buru terdapat sepasang kabupaten. Selain Kabupaten Buru, muncul Kabupaten Buru Selatan yang dihasilkan dari proses pemekaran pada 2008. Ibu kota Kabupaten Buru Selatan berlokasi di Namrole.

Namlea merupakan wilayah dengan luas administratif tak kelewat besar, hanya 32 kilometer persegi. Perlu waktu tak sampai satu jam guna mengelilingi seluruh area yang konturnya berbukit.

Di Namlea bagian atas, terdapat kantor-kantor pemerintahan maupun layanan publik. Sedangkan di bawah, dijumpai aktivitas perdagangan yang berpijak pada eksistensi pelabuhan.

Akses dari Namlea ke berbagai titik di Pulau Buru dihubungan dengan jalan beraspal, tidak terkecuali ke bekas kamp pengasingan. Paling terdekat yaitu Unit IV, yang kiwari menjelma Desa Savanajaya.

Dari Namlea ke Desa Savanajaya di Kecamatan Waeapo membutuhkan sekitar 45 menit berkendara. Sepanjang perjalanan, pemandangan alam menyeruak secara bergantian, dari hamparan pantai, deretan bukit tandus, hingga hutan yang masih lebat.

Jam menunjukkan pukul 11 siang tatkala kami tiba di Savanajaya. Matahari seperti tepat berada di atas kepala, dengan hembusan angin yang meniup cukup kencang.

Di halaman depan rumahnya yang sudah ditumbuhi kebun kecil, Sudarsini berdiri menyambut.

Tahun ini menandai lebih dari setengah abad Sudarsini berada di Pulau Buru. Sudarsini pertama kali tiba di Pulau Buru pada 1974, bersama ibu, nenek, serta empat saudaranya. Sudarsini masih kecil, mungkin belum genap sepuluh tahun.

Pulau Buru ketika Sudarsini datang sangat berbeda jauh dengan masa kini. Alang-alang tumbuh di mana-mana. Jalanan belum beraspal. Sementara angin pulau menggoyang pohon-pohon di hutan yang raksasa.

Sudarsini masih ingat bagaimana dia mesti berjalan cukup panjang dari dermaga tempat kapalnya berhenti. Dia bertanya kepada sang ayah kapan perjalanan yang mereka lakoni akan selesai.

“Bapak cuma bilang sebentar lagi sudah sampai. Itu sudah di depan, sedikit lagi sampai, kata dia,” Sudarsini menirukan kalimat ayahnya.

“Jawabannya selalu begitu. Karena masih anak kecil, jadi waktu jalan itu capek sekali. Bapak bilang sudah dekat, padahal itu alang-alang.”

Tujuan Sudarsini adalah kawasan permukiman yang dibangun di Pulau Buru. Pemerintah memberikan nama: Desa Savanajaya. Sebelum menjadi desa, orang-orang sekitar mengenalnya sebagai kamp penahanan Unit IV.

Memasuki awal dekade 1970-an, rezim militer Orde Baru membuka kemungkinan bagi para tahanan politik di Pulau Buru untuk membawa keluarga mereka. Mereka bakal ditempatkan di rumah-rumah yang terpisah dari unit maupun barak lainnya.

Ayah Sudarsini mengambil tawaran tersebut. Dia lalu pindah dari Unit I ke Desa Savanajaya.

Kisah bagaimana ayahnya dibawa ke Pulau Buru tak pernah Sudarsini dapatkan secara rinci. Yang dia ketahui, pada 1965, saat berumur satu tahun, aparat militer langsung meringkus ayahnya.

Beberapa tahun setelahnya, Sudarsini kecil merengkuh kabar bahwa keluarganya harus berpindah dari Prambanan, Jawa Tengah, ke pulau di ujung timur sana.

“Bapak enggak pernah cerita. Pokoknya bapak itu ke anak-anaknya enggak pernah cerita kalau dia dapat perlakuan seperti ini, seperti itu,” ungkap Sudarsini kepada BBC News Indonesia, akhir Agustus.

“Pokoknya yang sedih-sedih itu bapak enggak pernah menceritakannya ke anak-anak.”

Proyek pengasingan Pulau Buru berhenti menyeluruh pada 1979, dan keluarga Sudarsini memutuskan untuk bertahan, melanjutkan hidup di pulau itu.

Seiring bertambahnya usia, rasa keingintahuan Sudarsini atas apa yang pernah menimpa sang ayah kian membuncah. Sayangnya, setiap Sudarsini berusaha membuka obrolan terkait masa lalu, ayahnya menutup diri.

“Saya baru tahu kepanjangan tapol itu tahanan politik juga waktu sudah besar. Maksudnya ketika sudah lulus SMA,” tukas Sudarsini.

Berkembangnya akses teknologi serta komunikasi kemudian menyibak sedikit demi sedikit peluang Sudarsini untuk mencari sejarah di Pulau Buru.

Dia berkenalan dengan sejumlah organisasi sipil yang fokus pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, juga mendapatkan bacaan-bacaan tentang 1965 melalui kenalannya di platform seperti Facebook.

Perkenalan-perkenalan itu mengantarkan Sudarsini pada terbukanya pemahaman ihwal posisi para tahanan politik. Kenyataan pahit di Pulau Buru tidak sebatas ditanggung dalam jangka pendek, melainkan sampai beberapa generasi penerus di bawahnya.

Sudarsini dan saudaranya tidak mengalami bangku pendidikan tinggi. Ayahnya selalu punya alasan untuk ‘meredam’ keinginan mereka dalam melanjutkan pendidikan. Alhasil, pendidikan mereka mentok di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Kemungkinan kalau memang punya niat, anaknya bisa kuliah. Tapi, mungkin bapak itu enggak ingin nanti anaknya kecewa. Kecewa ketika kalau sudah lulus, akan susah dapat pekerjaan karena ini dan itu (latar belakang tapol),” ujar Sudarsini.