Singapura-Indonesia: Bagaimana karhutla ikut menyulut ketegangan kedua negara?

Ketegangan Indonesia-Singapura meningkat akibat kabut asap yang ditimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Yang terbaru pemerintah Indonesia memangkas ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD) mulai Sabtu (24/10).

Untuk meredakan ketegangan tersebut, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, bertolak ke Jakarta dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir.

Dalam kesempatan itu, kedua pihak sepakat membentuk satgas bersama untuk memburu perusahaan pembakar hutan.

“Kami membahas pembentukan joint task force (satgas bersama) untuk memperkuat tanggung jawab korporasi,” kata Tata dalam pernyataan bersama di kantor Kemlu, Jakarta Pusat (27/10).

Kedua menlu tidak memberi keterangan resmi tentang langkah pengurangan gas ke Singapura yang menuai polemik.

Menurut mantan Dubes Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo, kunjungan menlu Singapura menjadi salah satu langkah yang baik untuk menyelesaikan “salah persepsi”.

Bagaimanapun, perang sindiran politisi kedua negara masih mewarnai media sosial, dari soal ancaman jaringan internet sampai jemaah umrah Indonesia yang disarankan tidak transit di Singapura dan Malaysia.

Analis hubungan internasional menilai tindakan itu merupakan “retorika nasionalis yang klasik” guna memperoleh dukungan publik yang menyimpan sentimen terhadap Singapura.

Kedua menlu menyepakati kerja sama memerangi karhutla dengan membentuk satuan tugas (satgas) bersama.

“Satgas ini akan menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas, serta jika memungkinkan-pemulihan aset (asset recovery). Tidak boleh ada batas wilayah yang melindungi mereka yang meraup keuntungan dari membakar hutan kita,” jelas Arrmanatha.

Arrmanatha mengatakan pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat mengambil langkah hukum bagi korporasi yang membakar hutan. Bahkan, menurutnya, pemerintah Indonesia menyambut baik Singapura yang siap memberikan data-data yang diperlukan.

“Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Singapura dan pihak lainnya demi membawa mereka yang bertanggung jawab ke meja hijau. Asap dapat melintasi batas negara, begitu pula aliran dana,” kata Arrmanatha.

“Oleh karena itu, kita harus menelusuri jejak keuangan (money trail) yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Singapura telah menawarkan untuk berbagi data mengenai perusahaan yang terkait dengan kebakaran, yang kami sambut baik sebagai peluang berharga,” imbuhnya.

Sementara itu, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan Singapura akan mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kabut asap, termasuk perusahaan-perusahaan yang berbasis di Singapura.

“Kami akan menggunakan semua, setiap kewenangan hukum dan peraturan yang ada, dan kami siap menggunakan berbagai langkah hukum, peraturan, dan ekonomi yang lebih luas lagi untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang oleh perusahaan,” katanya.

Sebelumnya, Badan Lingkungan Hidup Singapura (NEA) mengirimkan pemberitahuan kepada 10 perusahaan di Indonesia yang diduga terkait karhutla penyebab kabut asap di Singapura. NEA juga meminta 10 perusahaan di Singapura menyerahkan dokumen dan informasi untuk penyelidikan.

Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang kembali memicu kabut asap di Asia Tenggara.

Di sisi lain, penegak hukum di Indonesia telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka, tiga di antaranya merupakan perusahaan asing. Namun kepolisian belum membeberkan identitas tiga perusahaan asing tersebut.

Status tersangka ini merupakan tindak lanjut tim penyidik kepolisian Indonesia yang mendalami 98 laporan dugaan keterlibatan korporasi di balik karhutla.

Dalam kesempatan bilateral ini, kedua menteri luar negeri kembali menegaskan kekuatan hubungan Singapura-Indonesia, menekankan bahwa perbedaan antara kedua negara tetangga harus diatasi melalui dialog terbuka dan saling menghormati.

“Indonesia dan Singapura lebih dari sekadar tetangga; kita adalah mitra dalam masa depan bersama,” kata Arrmanatha.

Dia mengatakan kedua negara telah sepakat membangun saluran komunikasi langsung (hotline) di tingkat menteri dan pejabat senior untuk memperkuat komunikasi dan membantu mengelola perbedaan.

Balakrishnan menggambarkan diskusi mereka sebagai diskusi yang bermanfaat dan tulus, menekankan kepercayaan Singapura terhadap masa depan Indonesia dan hubungan erat antara kedua negara.

“Kami ingin Indonesia sukses, dan kami menginginkan ini karena masa depan kita saling terkait. Kesuksesan Singapura juga bergantung pada Indonesia yang makmur, stabil, dan damai,” katanya.

Kedua menteri juga sepakat menindaklanjuti hasil Pertemuan Pemimpin Singapura-Indonesia pada Juli lalu, ketika Perdana Menteri Lawrence Wong dan Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan 26 perjanjian yang mencakup bidang ekonomi, energi, pertahanan, digital, lingkungan, dan bidang kerja sama lainnya.

Duta Besar RI untuk Singapura periode 2020-2025, Suryopratomo, mengapresiasi langkah kedua negara ini. “Ini salah satu langkah yang baik,” kata Suryopratomo.

Melalui pertemuan ini, ia berharap kedua negara dapat menyelesaikan kesalahpahaman melalui komunikasi.

“Diharapkan bisa meredakan ketegangan. Dan tentunya semua pihak itu harus menjaga komentarnya untuk tidak membuat keadaan menjadi semakin buruk,” katanya.

Dalam pertemuan bilateral menlu Indonesia-Singapura tak ada keterangan resmi dari kedua belah pihak tentang langkah Indonesia memangkas kuota ekspor gas ke Singapura.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia mengurangi sekitar 8% dari total kuota pasokan gas melalui pipa ke Singapura mulai Sabtu (24/10).

Dia mengklaim pemangkasan untuk memperkuat pasokan energi dalam negeri dan memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Saat ini, sejumlah sumur gas mengalami penurunan produksi akibat pemeliharaan (shutdown), sehingga pemerintah memprioritaskan pasokan untuk PLN dan sektor industri.

“Nah, karena terjadi pemeliharaan, maka saya harus memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Ada dua di situ. Satu adalah urusan PLN, yang kedua urusan industri,” kata Bahlil.

Bahlil membantah pemangkasan pasokan gas ini melanggar kontrak. Dia mengklaim, nilai yang dipangkas masih berada pada batas yang ditentukan dari kontrak.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga membantah kebijakan pemangkasan dikaitkan dengan konflik dengan Singapura.

Dalam responsnya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan “Kami mengharapkan semua pihak menghormati komitmen mereka, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak-kontrak ini.”

Menteri Energi, Perdagangan dan Industri (Energi dan Industri) Tan See Leng mengatakan bahwa importir gas lokal, Gas Supply akan menghubungi para pemasoknya untuk mengetahui apakah ada pelanggaran kontrak dan akan menempuh upaya hukum komersial jika diperlukan.

Bagaimanapun, langkah yang diambil Menteri ESDM Bahlil Lahaladia disebut sebagai “blunder dan itu bisa berpotensi menjadi bumerang bagi Indonesia”, kata pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi.

Menurutnya produksi gas alam di Indonesia melimpah ruah. Dia memperkirakan Indonesia, akan kehilangan puluhan triliun rupiah per tahun jika ekspor gas ke Singapura dihentikan.

“Kalau kemudian terus di stok semua, kita justru akan mengalami kerugian berkurangnya pendapatan devisa negara dari penjualan gas tadi,” katanya.

Ia juga mengatakan sebagian sumber listrik berasal dari batu bara. Untuk menggunakan gas alam perlu adanya perubahan infrastruktur yang harganya tidak murah.

Selain itu, ia juga menyoroti rencana pemerintah mencari alternatif impor BBM RON 90 dari Singapura.

Selama ini, kata dia, impor BBM dilakukan dari Singapura lantaran jarak yang dekat, Singapura punya kilang modern dan dapat memenuhi permintaan jenis BBM tertentu dari Indonesia.

Jika impor berasal dari negara lain, kemungkinan itu akan menambah biaya dan waktu. “Itu sudah enggak realistis,” kata Fahmy.

Di tengah situasi ini, politikus Singapura Calvin Cheng Ern Lee mencuit infografis yang menunjukkan 90% lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura.

Calvin hanya menyertakan satu kata dalam unggahannya: “Cut?” (“Potong?”). Hal ini turut memicu reaksi di media sosial.

Belakangan, Menteri Komunikasi Digital, Meutya Hafid, merespons dengan unggahan di Instagram pribadinya.

“Kita tidak perlu geram. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang mendarat di Singapura, tidak sampai dengan tiba-tiba. Sebagian besar jalurnya melalui perairan Indonesia. Jika terpotong atau dipotong, 80% kapasitas konektivitas Singapura juga terancam lumpuh,” tulisnya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjutak, bahkan menyerukan agar jemaah umrah Indonesia “tidak menggunakan maskapai transit Singapura dan Malaysia”.

Alasannya terkait keamanan perjalanan serta memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui optimalisasi penggunaan maskapai Indonesia.

“Jemaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita. Kita harus dorong dua maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda,” katanya.

Meski tidak menyinggung sentimen terhadap Singapura, tapi warganet menghubungkan hal ini dengan ketegangan kedua negara.

Analis politik hubungan internasional, Virdika Rizky Utama, menduga ketegangan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto dua kali menyindir soal “negara-negara yang suka menghina bangsa Indonesia”. Dalam konteks ini adalah penanganan karhutla yang telah menjadi buah bibir negara-negara tetangga.

Pertama, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).

Saat itu, presiden berkata: “Dan bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan”.

Prabowo memperingatkan negara yang tidak dia sebutkan namanya, bahwa Indonesia akan mengungkap identitas perusahaan-perusahaan asing yang terlibat dalam terjadinya karhutla.

Kedua, Prabowo berbicara di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO, Jakarta, sehari kemudian Kamis (22/10).

Pada kesempatan ini pula Prabowo tetap tidak menyebut nama negara yang dia maksud.

“Tapi kita juga ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina, dan sebagainya. Padahal, banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka yang di sini,” katanya seperti dikutip Kompas.

“Buat saya ini retorika nasionalis yang klasik. Omongan soal harga diri bangsa, jangan mau dihina, Indonesia terlalu baik, itu semua bahasa yang enak didengar di dalam negeri, tapi enggak menyelesaikan apa-apa. Akar masalahnya ada di dalam negeri,” kata Virdika.

Ia menggambarkan situasi ini sebagai “diversionary foreign policy” atau strategi pemerintah dunia pada umumnya untuk mengalihkan isu dalam negeri.

“Singapura gampang dijadikan sasaran karena memang sudah lama ada sentimen kurang suka ke Singapura di sebagian masyarakat kita. Sampai-sampai saham turun pun ada yang menyalahkan Temasek sama GIC (Government of Singapore Investment Corporation),” katanya.

Jika ketegangan ini tak cepat diredam, banyak kerugian yang akan ditelan.

“Sementara Singapura itu salah satu investor terbesar di Indonesia. Investor enggak lihat ini sebagai sikap tegas, mereka lihatnya kontrak dengan Indonesia bisa berubah tergantung situasi politik. Itu yang bahaya apalagi pas pasar lagi rapuh,” tambahnya.

Ketegangan Indonesia-Singapura yang dilatarbelakangi asap kebakaran hutan bukan sekali terjadi.

Pada 2015, Wakil Presiden Indonesia saat itu, Jusuf Kalla, juga membuat marah warga Singapura ketika ia mengatakan “selama 11 bulan, mereka menikmati udara segar dari Indonesia dan mereka tidak pernah berterima kasih kepada kami… mereka menderita karena kabut asap selama satu bulan dan mereka malah marah”.

Hal serupa disampaikan Syahganda Nainggolan, yang memimpin badan komunikasi pemerintah Indonesia pada awal Oktober 2026. Ia berkata, kebakaran hutan yang berkobar berada di luar kendali manusia dan menambahkan bahwa oksigen di negara tetangga Singapura dan Malaysia “juga berasal dari hutan kita”.

Ketegangan kedua negara membuat Duta Besar RI untuk Singapura periode 2020-2025, Suryopratomo, terkejut. Sebab selama ini Indonesia-Singapura menjalin kerja sama “saling menghormati dan kemudian memberikan benefit kepada kedua belah pihak”.

“Selama ini tidak pernah ada hal yang kemudian sampai levelnya itu saling tidak percaya.Dan kemudian menggunakan sosial media sebagai tempat untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Jadi ini sesuatu yang benar-benar baru. Bagi saya tentunya ini mengagetkan,” katanya.

Tommy bilang, hubungan baik Indonesia-Singapura telah terjalin sejak era Soeharto. Bahkan kedua negara memiliki hotline bersama untuk membicarakan persoalan bilateral dengan cepat.

“Dan itu kan berlanjut sampai tahun 2024. Sampai 2025 juga kondisinya masih baik-baik saja,” katanya.

Berdasarkan data pemerintah, Singapura menempati negara nomor satu yang menduduki penanaman modal asing di Indonesia. Pada 2025, realisasinya mencapai Rp278,5 triliun. Investasi ini meliputi industri logam, pertambangan, telekomunikasi, listrik-gas-air, dan kawasan industri.

Menurut Suryopratomo, kerja sama yang selama ini terjalin dilatarbelakangi saling melengkapi kelemahan masing-masing. Indonesia disebut memiliki sumber daya alam, dan pasar yang besar.

Di sisi lain, Singapura punya keunggulan sebagai pusat jaringan kegiatan dan layanan keuangan Asia Pasifik. Mereka juga menguasai sains dan teknologi.

“Dengan kerjasama itu selama ini, kelemahan itu yang saling ditutupi,” tambahnya.

Ketegangan yang berlarut dan semakin mengeras, kata dia, hanya akan membuat “kedua-duanya akan sangat merugi”.

Suryopratomo juga menggarisbawahi karakter Singapura sebagai negara kecil yang banyak menggantungkan eksistensinya ke banyak negara. Negara ini “sudah terlatih” dapat segera mencari alternatif saat kebutuhan dalam negeri terputus dari suatu negara.

Ia mencontohkan, saat pagebluk, pasokan ayam hidup yang selama ini bergantung dari Malaysia terhenti. Saat itu, Singapura mencari pasokan alternatif dari Indonesia.

Saat pemerintah Indonesia memangkas pasokan gas pipa, Singapura tentu sudah mencari alternatif lain, katanya.

“Singapura itu sekarang sudah menjadi negara yang maju. Jadi affordability (keterjangkauan harga) itu bukan masalah, bagi mereka itu yang lebih penting adalah availability (ketersediaan),” tambah Tommy.