
Sumber gambar, Getty Images
Google menutup 19.372 kanal YouTube—dalam rentang Juli hingga September 2026—karena disebut terkait dengan operasi pengaruh terkoordinasi yang bertujuan menyebarkan konten yang mendukung pemerintah Indonesia.
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Nenden Sekar Arum, menyebut penutupan puluhan ribu kanal itu menandakan bahwa “ada upaya orkestrasi dari aktor-aktor pro pemerintah untuk memanipulasi narasi publik”.
“Dan kanal-kanal itu dibuat pakai bot, yang membuat ekosistem informasinya tidak original dan kemungkinan berisi misinformasi juga,” ucap Nenden kepada BBC News Indonesia.
BBC Indonesia telah menghubungi Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, namun tak ada tanggapan.
Seperti apa laporan terbaru Google?
Google mengeluarkan laporan terbaru mereka mengenai Influence Operations Bulletin Q3 2026. Laporan tersebut mengungkap adaya jejaring akun dan kanal yang menjalankan operasi pengaruh terkoordinasi di sejumlah negara.
Berdasarkan laporan Google, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian dalam investigasi karena adanya ribuan kanal di YouTube “yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia dengan narasi mendukung pemerintah Indonesia beserta pemerintahannya”.
Dalam rentang Juli hingga September 2026, Google menemukan sedikitnya terdapat 19.372 kanal di YouTube. Dan, seluruh kanal itu ditindak dengan cara menutupnya.
Sumber gambar, Getty Images
Secara lebih rinci, Google menghentikan 6.888 kanal YouTube terkait Indonesia dan 17 kanal multibahasa pro-pemerintah Indonesia.
Tindakan serupa berlanjut pada Agustus 2026 dengan menutup 10.134 kanal, dan 2.350 kanal lagi pada September 2026.
“Kami menghentikan 10.134 kanal YouTube sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan kami terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia…”
“Kampanye tersebut membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan mengkritik para pengkritik pemerintah Indonesia,” tulis tim Trust & Safety Google dalam laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diperbarui pada 30 Oktober 2026.
Apa arti penutupan kanal YouTube dan siapa di baliknya?
Dalam dunia digital, istilah operasi pengaruh yang terkoordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok akun, kanal, atau individu yang bekerja secara terorganisir untuk memengaruhi opini, persepsi, dan perilaku masyarakat melalui penyebaran informasi di ruang digital.
Tujuannya bisa untuk membangun citra positif terhadap seseorang atau pemerintah, mendiskreditkan lawan politik, membentuk dukungan terhadap kebijakan tertentu, atau mengubah persepsi publik terhadap suatu isu.
Namun, yang membedakan operasi ini dari aktivitas kampanye pada umumnya adalah adanya koordinasi tersembunyi atau perilaku yang “tidak autentik” untuk memanipulasi persepsi publik.
Dalam kasus di atas, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Nenden Sekar Arum, menyebut ribuan kanal-kanal tersebut kemungkinan menggunakan nama palsu atau memanfaatkan bot bahkan akun tiruan.
Sehingga narasinya “serupa, tidak original, dan memuat misinformasi”.
“Biasanya akun-akun bot itu menyebarkan narasi yang bisa saja memanfaatkan AI sehingga ada kecenderungan misinformasi, sangat mungkin,” sebut Nenden.
Siapa di baliknya, Nenden menduga dikendalikan oleh agensi yang kemudian merekrut sejumlah akun termasuk jejaring “pemengaruh” agar menyebarkan narasi yang sama.
Hanya saja, dia belum bisa mengidentifikasi apakah ada aliran dana dari pemerintah kepada agensi maupun jejaring “pemengaruh” itu.
“Tapi ada dugaan pelakunya aktor-aktor pro pemerintah,” cetusnya.
Narasi apa yang hendak dimanipulasi?
Nenden mengatakan 19.372 kanal YouTube terbilang “sangat signifikan” untuk memanipulasi persepsi atau opini publik. Pengamatannya, upaya masif seperti ini hanya terjadi di era Presiden Prabowo.
“Di eranya Pak Jokowi pasti ada, cuma jumlahnya tidak sebesar atau sebanyak sekarang,” klaimnya.
Dan, narasi yang coba “dipoles” oleh akun-akun palsu tersebut kemungkinan salah satunya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seperti diketahui isu penolakan terhadap MBG berulang kali muncul dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah dalam beberapa bulan belakangan.
Selain MBG, ada juga isu Koperasi Desa Merah Putih, RUU Perampasan Aset, militerisme, hingga persoalan penegakan hukum, dan penanganan bencana Sumatra-NTT.
“Jadi narasi pro pemerintah ingin membuat orang percaya bahwa program Pak Prabowo bagus dan harus didukung,” sebutnya.
Nenden bilang operasi pengaruh terkoordinasi seperti ini sebetulnya sangat berbahaya karena masyarakat bisa saja langsung percaya pada narasi sepihak tersebut.
Imbasnya masyarakat yang percaya bakal “melawan” pihak yang mengkritik pemerintah.
Seperti apa peran Komdigi?
Nenden berkata Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebetulnya punya peran untuk menindak konten-konten yang bertujuan memanipulasi persepsi publik. Sebab, bagaimanapun, konten itu termasuk membahayakan.
Entah dalam hal memutus akses terhadap kanal-kanal sejenis atau memaksa platform media meningkatkan keamanannya.
“Untuk hal kayak gitu peran Komdigi sangat sental sebetulnya karena dia punya wewenang untuk memutus akses terhadap informasi tersebut,” jelas Nenden.
Sumber gambar, Getty Images
Namun begitu, dia menilai Komdigi seperti tak punya daya.
Padahal Komidigi memiliki dasar hukum untuk memerintahkan pemutusan akses atau penurunan konten digital yang dianggap melanggar hukum, termasuk konten disinformasi yang memiliki kriteria tertentu.
Yakni, Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital (KM Komdigi) Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026 tentang pedoman kerja agar pengawasan dan penanganan konten disinformasi di ruang digital dilakukan secara terukur dan akuntabel, dengan tetap melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara sah.
Apakah setelah penindakan oleh Google, konten-konten serupa akan hilang?
Nenden memprediksi konten-konten yang berusaha memanipulasi persepsi publik akan semakin kencang, meskipun Google telah mengambil tindakan berupa penghapusan.
Ada kemungkinan, aktor-aktor di balik kanal itu berpindah ke platfrom lain.
“Sebetulnya kalau Google tidak memperbaiki sistem keamanannya atau verifikasinya, tentu saja ini akan terus terjadi dan bisa jadi operasinya pindah dari YouTube ke platfrom lain…”
“Satu kanal ditutup, dia bisa cari cara lain untuk melakukan hal itu untuk mencapai tujuannya,” jelasnya.