Prancis: Aksi protes di Prancis berbuntut pembakaran dan penjarahan, lebih dari 1.200 orang ditangkap

Kekerasan terjadi di berbagai wilayah Prancis pada Sabtu (17/10), dalam gelombang terbaru demonstrasi yang memprotes kondisi sulit di sekolah-sekolah serta tingginya biaya hidup.

Sedikitnya 1.200 orang ditangkap dalam aksi yang oleh pemerintah Prancis disebut sebagai “eskalasi kekerasan”, sementara sekitar 550.000 orang diperkirakan turun ke jalan.

Di Paris, bentrokan besar antara demonstran dan polisi berlangsung hingga malam hari. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.

Sejumlah bangunan dibakar di ibu kota Prancis, serta beberapa daerah lain. Di Limoges, kebakaran besar yang melanda balai kota menyebabkan sebagian atap gedung runtuh.

Aksi penjarahan juga terjadi di beberapa kota, sementara laporan mengenai vandalisme meluas yang menyasar balai kota dan berbagai bangunan komersial turut bermunculan.

Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, mengatakan 150 polisi terluka dalam kerusuhan tersebut.

Menanggapi insiden tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa “tidak ada tempat bagi kekerasan” di negaranya.

Di Paris, aksi demonstrasi pada siang hari tampak berlangsung relatif damai. Sekelompok anak muda mengatakan kepada BBC bahwa mereka adalah “pasifis” yang “hanya ingin mendorong perubahan, tetapi tidak ada yang bergerak”.

Namun, seiring berjalannya hari, sejumlah kelompok mulai menyalakan api di jalan-jalan dan membakar kendaraan, termasuk di lokasi-lokasi ikonik di pusat kota seperti Place de la République.

Sejumlah toko dijarah, setidaknya satu restoran hangus terbakar, dan BBC menyaksikan bentrokan pecah di antara beberapa kelompok demonstran.

Polisi juga terlihat menyerbu salah satu kerumunan di pusat Paris serta memukul sejumlah orang dengan tongkat polisi.

Di Lyon, Wali Kota Grégory Doucet menyebut pembakaran kantor pariwisata kota itu sebagai “tragedi” bagi Lyon.

Kepada BFMTV, ia mengatakan, “Peristiwa ini menghancurkan hati kami karena bangunan ini merupakan bangunan bersejarah yang sangat ikonik dan dikenal luas.”

Menurut kepolisian setempat, sejumlah “individu yang bersikap bermusuhan” menghalangi petugas pemadam kebakaran untuk menangani api dengan aman.

Petugas pemadam kebakaran juga berjuang memadamkan kebakaran di balai kota Limoges. Prefektur setempat mengatakan kebakaran tersebut menyebabkan sebagian bangunan balai kota itu runtuh.

Di tengah kerusuhan, tangan seorang pemuda juga dilaporkan “putus akibat ledakan granat” di Saint-Étienne, kata Wali Kota kota di tenggara Prancis tersebut, Régis Juanico, melalui media sosial.

Ia menambahkan bahwa tragedi tersebut “seharusnya tidak pernah terjadi.”

Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan aksi protes itu diwarnai “tindakan kekerasan yang disengaja” oleh “individu-individu bertudung” di sejumlah lokasi, termasuk beberapa bagian Paris serta kota-kota seperti Marseille, Rennes, Toulouse, dan Angers.

Kerusakan pada bangunan juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Prancis, termasuk di Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier, dan Valence.

Di Paris, sejumlah toko pakaian dan bahan makanan dijarah. Sementara itu, sebuah toko brand Apple di Lille dibobol dan dikuras isinya.

Rekaman video yang telah diverifikasi oleh BBC Verify memperlihatkan sebuah kereta wisata di Grenoble dikemudikan oleh pria-pria bertopeng menyusuri jalan sempit di pusat kota dan melaju ke arah sedikitnya tiga polisi.

Ratusan ribu pelajar telah berunjuk rasa dalam beberapa pekan terakhir untuk memprotes kekurangan tenaga staf dan buruknya kondisi fasilitas di lycée, sekolah menengah untuk pelajar berusia 15 hingga 18 tahun.

Jumlah mereka kemudian diperkuat oleh anggota serikat pekerja dan kelompok-kelompok demonstran lainnya.

Kelompok-kelompok tersebut mencakup gerakan Gilets Jaunes atau Rompi Kuning, yang memprotes kenaikan biaya hidup selama lebih dari setahun sejak 2018, dan menjadi salah satu gerakan protes yang paling lama bertahan dalam sejarah Prancis.

Meski Prancis bukan negara yang asing dengan gelombang protes maupun kerusuhan, aksi kali ini terjadi ketika negara itu memasuki masa ketidakpastian politik yang mendalam.

Presiden Prancis Emmanuel Macron akan melepas jabatannya tahun depan. Jajak pendapat menunjukkan pemilihan presiden pada April mendatang berpotensi menjadi pertarungan antara pemimpin partai National Rally, Marine Le Pen, dan tokoh kiri radikal Jean-Luc Mélenchon dari partai La France Insoumise.

Mélenchon turut ambil bagian dalam demonstrasi di Prancis dan kemudian menuduh aparat kepolisian telah “menyerang” para pengunjuk rasa.

Namun, pada saat yang sama, ia juga mengecam aksi penjarahan dan pembakaran yang terjadi selama demonstrasi.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan pernyataan tersebut “berbahaya dan sinis”.

Sebelumnya, ia menyatakan bahwa polisi menghadapi “kekerasan dengan intensitas yang sangat tinggi” dan menuduh sejumlah kelompok memanfaatkan aksi protes itu sebagai “pemanasan” menjelang pemilihan presiden.

Ia menambahkan, “Tidak seorang pun akan memaksakan agenda politiknya melalui kekerasan.”

Sementara itu, Marine Le Pen mengatakan bahwa “tuntutan yang sah” yang disuarakan para demonstran telah “disandera oleh kelompok kiri radikal”. Ia menuduh Jean-Luc Mélenchon ikut memicu terjadinya kekerasan dalam aksi tersebut.

Pemerintah telah berupaya meredakan kemarahan publik dengan menawarkan sejumlah konsesi. Pada wawancara televisi 8 Oktober lalu, Menteri Pendidikan Édouard Geffray menjanjikan penambahan 3.000 guru pengganti, untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah.

Namun demikian, aksi protes belum mereda.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis bahwa mereka yang “telah merusak dan menyerang” kantor-kantor prefektur dan toko-toko serta “menjarah” balai kota akan “dituntut dan dihukum”.

“Kita semua akan berdiri bersatu menghadapi para penyebar kekacauan, yang hanya berupaya meruntuhkan institusi-institusi kita dan menghalangi mereka yang menyampaikan tuntutannya secara damai,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa polisi turut membantu memastikan demonstrasi berlangsung damai dengan menahan para pengunjuk rasa yang bertindak kekerasan.

Nuñez mengkritik tokoh-tokoh “sayap kiri ekstrem” yang, menurutnya, “secara terbuka menyerukan pemberontakan”. Ia mengatakan mereka harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di jalan-jalan Prancis pada Sabtu.

Sementara itu, Konfederasi Umum Buruh Prancis (CGT) menggambarkan gelombang demonstrasi terbaru ini sebagai “tahap baru dalam proses mobilisasi” dan menegaskan bahwa pemerintah “harus segera merespons tuntutan masyarakat” tanpa penundaan.

Di antara tuntutan yang didorong CGT kepada pemerintahan Emmanuel Macron adalah kenaikan upah dan pensiun, serta pemberlakuan kembali pajak kekayaan bagi warga negara yang masuk kategori kaya.

CGT juga “menyerukan kelanjutan mobilisasi damai bersama kaum muda” dalam beberapa hari mendatang. Aksi-aksi tersebut direncanakan berpuncak pada “hari besar mogok kerja antarserikat” pada 5 November.

Menurut koresponden BBC di Paris, Hugh Schofield, terdapat perbedaan yang jelas antara demonstrasi resmi yang berlangsung dari Place de la République menuju Place de Clichy dan berbagai insiden yang terjadi di sejumlah titik lain di ibu kota Prancis.

Ia mengatakan bahwa pawai utama “tampak berlangsung damai”. Namun, di berbagai penjuru Paris, terdapat kelompok-kelompok kecil demonstran yang berkeliaran, dan sebagian di antaranya terlihat jelas berniat memicu kerusuhan.

Situasi tersebut setidaknya tergambar pada jam-jam awal demonstrasi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi semakin kacau dan penuh kekerasan.

“Ini mengingatkan pada hari-hari awal gerakan Rompi Kuning delapan tahun lalu, ketika kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok kecil yang tidak terkendalikan itu terbukti terlalu sulit diatasi oleh polisi,” kata Schofield.

Menurutnya, pola yang terlihat adalah aksi massa utama yang relatif damai, tetapi dibayangi oleh kelompok-kelompok kecil yang bergerak secara terpisah dan terlibat dalam tindakan vandalisme, penjarahan, serta bentrokan dengan aparat keamanan.

Di Toulon, di wilayah selatan Prancis, otoritas setempat menyatakan bahwa “sejumlah aksi kekerasan” terjadi di barisan depan pawai demonstrasi.

Dua polisi terluka akibat lemparan benda keras. Selain itu, menurut pihak berwenang, sejumlah “individu yang bertindak keras” membongkar pagar-pagar di pasar Natal dan menggunakannya untuk menyerang polisi.

Kekerasan juga dilaporkan terjadi di sela-sela demonstrasi di Caen, di wilayah Normandia. Menurut otoritas setempat, beberapa kelompok terlibat dalam “penjarahan dan tindakan vandalisme”.

Mereka melempari batu serta mencoret-coret sejumlah gedung publik di kota tersebut dengan grafiti. Pihak berwenang juga mengatakan para pelaku menggunakan steamroller untuk menerobos barikade polisi dan merusak dua kendaraan kepolisian.

Analisis Hugh Schofield, koresponden BBC di Paris

Pertanyaan yang perlu diajukan mengenai gelombang protes di Prancis adalah: apakah ini sekadar versi terbaru dari tradisi demonstrasi jalanan yang begitu lazim di negara itu, atau ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih penting sedang terjadi?

Dalam banyak hal, gerakan ini sangat mirip dengan apa yang telah berulang kali terlihat sebelumnya: ada pemicu kemarahan, pawai demonstrasi, aksi vandalisme, gas air mata, penangkapan, dan tuduhan kekerasan polisi.

Ini seperti sebuah pertunjukan dengan adegan-adegan yang sudah dikenal dan babak akhir yang dimainkan ketika semua pihak merasa sudah cukup. Hampir setiap musim gugur di Prancis, selalu ada isu yang memunculkan pola serupa.

Namun, apakah kali ini ada sesuatu yang berbeda? Sesuatu yang bisa menjadikan periode 2026-2027 sebagai salah satu momen penentu sejarah, seperti Mei 1968, Komune Paris 1870, atau revolusi sosial 1848 di berbagai penjuru Eropa, ketika gelombang protes benar-benar menghasilkan perubahan besar?

Argumen yang mendukung pandangan itu memang ada.

Ada ketidakmampuan pemerintah Prancis yang berhaluan tengah untuk bertindak secara efektif. Ada kegagalan eksperimen Macronisme radikal yang telah berlangsung selama satu dekade. Ada kekecewaan yang meluas terhadap politik seperti yang selama ini dikenal.

Ada krisis utang yang, menurut sejumlah pengamat serius, berpotensi mendorong Prancis mengalami gagal bayar. Ada pemiskinan akibat inflasi.

Ada menguatnya kelompok-kelompok politik di kutub ekstrem. Ada perang di Eropa. Ada Donald Trump. Ada pula pemilihan presiden Prancis pada April-Mei mendatang.

Dunia sedang berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil.

Segalanya sedang berubah.