Sumber gambar, Dokumentasi pribadi/Eka Annash
Waktu membaca: 16 menit
Sejumlah musikus memutuskan turun ke jalan, berpartisipasi dalam sejumlah unjuk rasa di Indonesia, bahkan tak jarang ikut menginisiasi gerakannya.
Mereka sejenak meninggalkan panggung musik yang dipenuhi lampu sorot dan teriakan penonton, beralih ke “panggung jalanan” dan meneriakkan protes terhadap ragam situasi sosial-politik.
Eka Annash adalah salah satu musikus yang belakangan memilih “panggung” tersebut.
Lebih dari dua dekade menjadi frontman band indie/garage rock The Brandals, Eka kini aktif berpartisipasi dalam sejumlah aksi protes.
Ia menyebut keputusan ini dipicu kondisi sosial-politik yang disebutnya “emang harus udah turun. Udah diminta secara fisik.”
Pengamat musik, Wendi Putranto, menilai para musikus yang terjun langsung dalam aksi protes kali ini adalah fenomena yang baru terjadi selepas 1998.
Saat era pemerintahan Soeharto, Wendi menyebut para musikus cenderung menyuarakan kritik lewat lirik dan lagu daripada turun ke jalan karena “risiko terlalu tinggi.”
“Sebelum itu (1998), bisa saya pastikan sangat jarang terjadi,” ujar Wendi.
Antropolog Michael Haryo Bagus Raditya, menilai fenomena ini disebabkan karena semakin banyak musikus yang menyadari bahwa mereka tak “beridentitas tunggal.”
“Yang terjadi sekarang: musisi yang aktivis, yang organisator politis. Mereka adalah agen politik baru,” kata Michael.
Berikut kisah para musikus yang memilih “panggung” kedua, setelah musik.
Eka Annash, vokalis The Brandals
Dari lantai 20 salah satu gedung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Eka Annash menukikkan pandang ke jalanan..
Di tengah hiruk pikuk jalanan itu, Eka menyaksikan kerumunan mahasiswa dan pelajar SMK justru bergerak ke arah sebaliknya: mendatangi keramaian, ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berjarak sekitar dua kilometer dari kantornya.
Sumber gambar, Dokumentasi pribadi/Eka Annash
Waktu itu, suatu hari di September 2019, gedung DPR memang menjadi “panggung” protes dalam gelombang unjuk rasa bertitel “Reformasi Dikorupsi”.
Demonstrasi yang menuntut, antara lain, pencabutan pembahasan revisi KUHP dan pembatalan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermasalah oleh DPR tersebut, belakangan merenggut nyawa lima pendemo —berdasarkan temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
“Gue kayak mikir: ‘ngapain di sini ya? Kayak cuma jadi spectator‘,” kata Eka.
Eka menuturkan ulang momen itu kepada BBC News Indonesia saat diwawancara di kediamannya di Jakarta Timur.
Momen yang berlangsung sekitar enam tahun lalu itu, disebut Eka adalah salah satu pematik yang membuat dirinya kini aktif terlibat dalam sejumlah aksi protes.
“Gue selama ini nulis lirik (kritik sosial) sih, tapi kayaknya cuma estetika. Bukan bertarung bareng,” lanjut Eka.
Beberapa jam sebelum wawancara hari itu berlangsung, Eka baru saja menghadiri sarasehan Indonesian Civil Society Forum (ICSF) 2025 di kawasan Jakarta Pusat. Ia menjadi salah satu pembicara.
Dalam pertemuan kelompok masyarakat sipil lintas isu seantero Indonesia itu, Eka tiba dengan penampilan tak jauh berbeda saat bernyanyi di atas panggung: celana jins, sepatu bot, dan jaket.
Namun, pagi itu, kata-kata yang terlontar dari mulutnya jauh berbeda.
Ia tak membicarakan beragam kegilaan anak muda seperti yang sempat digaungkannya dalam beberapa lagu di album pertama The Brandals yang dirilis pada 2003.
Gerak tubuhnya pun tak seliar seperti di panggung musik, di mana Eka kerap jumpalitan atau rebahan —dengan badan yang basah keringat.
Hari itu, Eka membicarakan perihal bagaimana ia mengapitalisasi peran sebagai musikus untuk menyebarluaskan kritik sosial-politik.
Nada bicaranya pun tenang, tak seperti di panggung musik.
Saat ditanya perbedaan speech di panggung musik dan demonstrasi, Eka menukas singkat, “Waduh…”
Ia sejenak terdiam dan tersenyum, lalu melanjutkan, “Kalau di panggung pergerakan itu enggak bisa sembarangan. Mesti ngerti konteksnya.”
Sumber gambar, Instagram/Tashoora
Eka merupakan salah seorang musikus yang saat ini aktif di panggung pergerakan, terlibat dalam sejumlah aksi protes.
Sebelum akhirnya memutuskan turun ke jalan, Eka mengakui bahwa ia sempat merasa kritik lewat lirik lagu sudah memadai —ia sudah melakukannya dalam beberapa lagu The Brandals.
“Yang penting, gue sudah menyajikan isunya, terserah mau makan atau enggak… Gue pikir sampai situ aja tugas gue,” kata Eka.
Namun, momen di 2019 itu memaksanya berpikir ulang.
Seiring waktu, kegundahannya kian menumpuk, apalagi setelah menyaksikan beragam manuver pemerintah dan DPR.
“Terus gue mikir, ‘kalau enggak dibarengin sama aksi, ini mah retorika’,” kata Eka.
“Menurut gue, sekarang udah sampai di level, di mana enggak cukup cuma nge-post (media sosial) aja.”
Kendati dorongan saat itu terus membesar, jalan Eka untuk terlibat dalam aksi protes tak ujug-ujug terwujud.
Ia membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk kemudian bisa merealisasikannya.
Sumber gambar, Youtube/The Brandals
Jalan itu terbuka pada Oktober 2020, saat The Brandals berencana merilis single The Truth is Coming Out —belakangan masuk ke dalam album Era Agressor.
Eka menuturkan, lagu ini mengisahkan tentang “kebenaran yang ditutup sedalam apapun, dikubur, pasti akan keluar.”
Ia terinspirasi dari penghilangan paksa dan pembunuhan sejumlah aktivis, seperti Wiji Thukul yang hilang menjelang reformasi, Munir yang diracun saat dalam penerbangan menuju Belanda, dan femisida terhadap Marsinah.
Eka ingin potret para aktivis itu —serta sejumlah aktivis lain yang hilang dan terbunuh— muncul di dalam video musiknya.
Namun, ia tak ingin asal caplok dan menyelipkan foto-foto mereka di dalam video.
Alhasil, ia pun mengontak Kontras via pesan Instagram.
“Itu lembaga yang paling bisa menjembatani,” ujar Eka, menjabarkan alasannya memilih lembaga pemantau hak asasi manusia dan demokrasi tersebut.
Kontras membalas pesan dan menerima ide Eka untuk menempatkan foto para aktivis di video musik The Truth is Coming Out dengan tangan terbuka.
Mereka beranjangsana: Eka ke kantor Kontras, tim Kontras balik mendatangi studio musik The Brandals.
Video musik ini kemudian dirilis pada 18 Oktober 2020.
Di pengujung video, The Brandals secara gamblang menuliskan “video dan lagu ini didedikasikan untuk para aktivis yang sudah tiada dan orang-orang hilang yang kasusnya masih terbuka sampai saat ini.”
Mereka juga memasukkan potret 15 orang yang pernah mendapat perlakukan semena-mena pemerintah dan pengusutan kasusnya tak jelas juntrungannya hingga sekarang.
Setelah kolaborasi ini, komunikasi Eka dan tim Kontras semakin intens.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Pada awal 2021, Kontras mengajaknya hadir ke Aksi Kamisan.
Dalam protes damai saban Kamis itulah memori masa lalu Eka terputar ulang: momen saat menyaksikan pendemo dari lantai 20 dan kenangan saat menjadi mahasiswa pada 1998.
“Kayak flashback memori. Begini rasanya kebersamaan dan semangat kolektif,” kata Eka.
“Itu membakar spirit aktivisme gue lagi.”
Kontras kembali mengajak Eka berpartisipasi pada peringatan Hari Buruh 2021, dan ia menyanggupinya.
Sejak saat itu, Eka pun semakin sering hadir dalam aksi protes —tak cuma yang melibatkan Kontras.
Ia ikut dalam sejumlah demonstrasi, antara lain, menolak gugatan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sepanjang 2023 hingga awal 2024, serta unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada di pengujung masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Eka juga hadir dalam unjuk rasa menolak beragam kebijakan Presiden Prabowo Subianto di awal-awal pemerintahannya. Unjuk rasa yang berlangsung Februari 2025 itu diberi jargon Indonesia Gelap.
Ada pula gelombang protes akhir Agustus lalu —yang diwarnai tewasnya sejumlah orang, termasuk pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis polisi.
Sumber gambar, Instagram/Dania Joedodarmo
Tak hanya itu, Eka kini bahkan menginisiasi sejumlah aksi dukungan terhadap Palestina.
Belum lagi ajakan aksi lain yang sering mampir ke ponsel pintarnya.
Perbincangan dengan BBC News Indonesia hari itu bahkan sempat terselak saat sebuah pesan berisi ajakan berpartisipasi dalam demo buruh pada 6 November di depan gedung DPR, masuk ke ponselnya.
“Ini barusan ada ajakan lagi dari kelompok buruh,” ujarnya.
Selain itu, Eka juga terlibat dalam koalisi musikus dan dan seniman Indonesia untuk isu sosial dan kemanusiaan yang dinamakan KOMS Indonesia (Koalisi Aktivis Musisi dan Seniman Indonesia).
Dalam profil yang disematkan di Instagram, KOMS Indonesia menyebut diri sebagai koalisi nonprofit untuk isu sosial dan kemanusiaan, dengan salah satu aksi yang getol disuarakan adalah dukungan terhadap Palestina.
Dania Joedodarmo, vokalis dan gitaris Tashoora
Dania Joedodarmo merupakan kolega Eka Annash di KOMS Indonesia.
Seperti halnya Eka, Dania juga terlibat dalam sejumlah aksi protes di Tanah Air.
Beberapa kali, Dania yang merupakan gitaris cum vokalis band Tashoora itu juga menjadi pembicara dalam sejumlah diskusi publik terkait isu sosial-politik.
Menurut Dania, keterlibatannya dalam dunia aktivisme bermula pada 2019 lewat kelompok queer —ia hadir dan turut mengorganisir sejumlah aksi.
“Sebagai transwoman, sangat mudah buat sampai pada pemahaman kalau collective liberation, requires collective action,” kata Dania.
“Bersolidaritas itu adalah upaya bertahan hidup aja sebenarnya. Jadi, mau enggak mau, itu memang harus dijalankan.”
Sumber gambar, Instagram/Dania Joedodarmo
Pada tahun yang sama, pintu menuju aktivisme lain kemudian kembali terbuka.
Tak lama setelah demonstrasi Reformasi Dikorupsi, ia hadir pada sebuah pertunjukan solidaritas untuk korban kekerasan aparat di Kemang, Jakarta Selatan.
Dalam kurun waktu itu, Dania menyebut Tashoora tengah melakukan riset dalam rangkap penggarapan materi lagu bertemakan kasus salah tangkap di Indonesia.
Tak dinyana, beberapa aktivis LBH Jakarta rupanya juga hadir dalam pertunjukan solidaritas ini.
Mereka bertukar obrolan, sampai akhirnya disebut Dania, “Kebetulan LBH Jakarta lagi mendampingi korban salah tangkap di Papua yang disidangkan di Jakarta.”
Korban salah tangkap yang dimaksud LBH Jakarta adalah Mispo Gwijangge, seorang bocah Papua yang ditangkap membunuh 17 pekerja PT Istaka Karya di area proyek Jalan Trans Papua pada 2 Desember 2018.
Mispo ditangkap saat masih berusia 14 tahun dan tetap diadili, kendati saat peristiwa terjadi tak berada di lokasi kejadian.
“Kami datang sidangnya, bisa ketemu, bisa ke ruang tahanan dan ngobrol langsung dengan Mispo.”
Dari hasil riset dan tukar pikiran ini, Tashoora kemudian merilis lagu berjudul Aparat.
Video musiknya juga dirilis di akun Youtube LBH Jakarta dan telah ditonton setidaknya 30.000 kali sejak dirilis pada 16 Oktober 2020.
Dalam video musik itu, Tashoora menyenaraikan beragam kasus salah tangkap yang pernah dilakukan aparat hukum.
Sumber gambar, Instagram/Dania Joedodarmo
Setelah kolaborasi ini, keterlibatan Dania semakin dalam.
Ia bergabung ke dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), sebuah organ di bawah naungan LBH Jakarta.
“Saya ikut kerja-kerjanya, ikut dalam acaranya,” ujar Dania, seraya menambahkan bahwa ia kemudian menjadi relawan yang mengurusi kampanye LBH Jakarta.
Peran ini dilakoninya dalam kurun akhir 2020 dan awal 2021.
Selain itu, ia juga sempat menjadi relawan mengurusi kampanye di Kontras.
Terkait cakupan aktivismenya yang kian meluas —hingga di luar isu queer, Dania memberi jawaban:
“Kenapa kita hadir di aksi yang enggak ngomongin isu queer? Kenapa kita hadir di Palestina? Karena kita tahu rasanya (ditindas),” terang Dania.
“Dan, solidaritas itu jadi bare minimumnya. Hadir itu menjadi bare minimum.”
Fathia Izzati, vokalis Reality Club
“Cuma nagih aja, katanya kita negara hukum, tapi kok gitu?”
Pernyataan itu disampaikan Fathia Izzati saat ditanya alasannya terlibat dalam aksi protes baru-baru ini.
Sebagai lulusan Fakutas Hukum Universitas Indonesia, vokalis Reality Club itu mengaku justru kerap mendapati penerapan hukum yang disebutnya tak sesuai teori.
Di Indonesia, Fathia bahkan menyebut penegakan hukum “tergantung who’s in power.”
“Hukum Indonesia kok seakan-akan enggak ada artinya.”
Keresahan itulah yang membuat Fathia bersama beberapa koleganya kemudian menginisiasi tuntutan 17+8 pada akhir Agustus lalu.
Ia turut hadir saat penyampaian tuntutan di gedung DPR kala itu.
“17+8 itu berasal dari keresahan dan marah,” kata Fathia.
Selain tuntutan 17+8, Fathia sejauh ini juga terlibat dalam Music Declares Indonesia, sebuah gerakan yang mendorong kepedulian dan aksi nyata terhadap krisis iklim.
Fathia juga aktif terlibat dalam beragam aksi turun ke jalan mendukung Palestina.
Sumber gambar, Instagram/Tashoora
Menyoal dukungan terhadap Palestina, Fathia kembali menyinggung soal pengaplikasian hukum yang dinilainya tidak seusai kaidah.
“Aku masuknya bukan dari segi sejarah atau dari segi agama, tapi dari segi hukumnya,” kata Fathia.
“Aku paham betul harusnya bagaimana dengan war crimes kaya gini, sanksinya bagaimana, tapi kok enggak ada yang dijalankan sama sekali.”
Sejak kapan beragam kegelisahan itu mulai dirasakannya? Fathia tak mengingat jelas.
Namun, ia menyebut beragam kegelisahan itu semula hanya ditampilkan dalam visual kala manggung bersama Reality Club, kendati ia mengaku Reality Club bukan sebuah “band politik.”
Sebelum populer bersama Reality Club, Fathia terlebih dahulu meraih popularitas di ranah maya.
Ia memiliki akun Youtube dengan pengikut hampir mencapai 700.000 —kendati belakangan tidak begitu aktif mengunggah konten.
Sebagian, disebut Fathia, tetap mengikutinya saat ia bersalin menjadi musikus.
Sumber gambar, Instagram/Reality Club
Menilik latar belakangnya itu, Fathia menyadari tak semua pihak dapat menerima keputusannya saat menyuarakan tuntutan 17+8.
Terlebih, sejumlah kolega yang ikut dalam tuntutan itu punya latar belakang hampir serupa dengan dirinya —berangkat dari persona internet.
Namun, ia memberi penjelasan.
Bagi Fathia, gerakan sosial membutuhkan upaya dari beragam lini.
Selain aksi protes di jalanan, ia menyebut pergerakan di media sosial juga dibutuhkan “untuk nge-boost yang udah mereka buat.”
“Balik lagi, it depends on kemampuan dan expertise masing-masing,” ujarnya.
Sumber gambar, KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA
Sejauh ini, respons pengikutnya di media sosial pun disebut Fathia cukup positif.
Mereka kerap memintanya untuk mengomentari suatu situasi sosial-politik.
Alhasil, ia pun percaya platform itu akan mampu melengkapi gerakan sosial yang dilakukannya.
“Udah saatnya, not only online. Turun ke jalan, karena enggak semua orang bisa ngeliat itu,” pungkas Fathia.
“Makanya, kita juga harus pakai platform yang kita punya, menggunakan semua poros. Biar edukasinya tuh ada dari setiap lini, dari offline dan juga online.”
Bagaimana pengamat melihat fenomena ini?
Pengamat musik Wendi Putranto berpendapat, memaraknya musikus terlibat aksi protes —tak lagi sekadar menuangkan kritik lewat lirik— adalah konsekuensi logis dari beragam kebijakan serta keputusan buruk yang dibuat pemerintah dan DPR beberapa waktu belakangan.
Hal ini tercermin pula dari beragam unjuk rasa menentang kebijakan yang berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
“Bombardir isu, bombardir skandal. Peristiwa di pemerintahan setiap hari masuk ke timeline (media sosial), masuk ke handphone. Mereka (musikus) pasti jengah,” ujar Wendi.
“Kalau sudah sampai turun ke jalan, berarti di level karya, di level musik, udah enggak tuntas (sehingga) harus dilakukan yang lebih langsung: turun ke jalan.”
Menurut Wendi, peningkatan keterlibatan musikus dalam aksi protes mulai meggeliat setelah 2019 atau memasuki periode kedua pemerintahan Joko Widodo.
Wendi mengategorikan mereka yang terlibat dalam aksi protes sejak 2019 hingga sekarang ke dalam gelombang kedua —termasuk Eka Annash, Dania Joedodarmo, dan Fathia Izzati.
Gelombang pertama musikus yang turun ke jalan disebutnya terjadi sekitaran 1998.
Mereka yang turun ke jalan kala itu, antara lain, musikus hip-hop Herry Sutresna yang lebih dikenal sebagai Ucok dan dilekatkan dengan grupnya, Homicide; serta Arian Arifin yang lebih dikenal sebagai Arian13.
Arian13 yang kini dikenal sebagai vokalis Seringai, kala itu masih tergabung bersama band hardcore Puppen.
“Salah satu katalisnya dari kedua orang itu,” ujar Wendi.
Meski terantang jarak sekitar 27 tahun, Wendi menyebut kedua gelombang ini memiliki semangat sama: perubahan.
Gelombang pertama menuntut perubahan rezim otoriter Suharto yang pemerintahannya diwarnai beragam pelanggaran HAM dan KKN.
Sementara gelombang kedua menuntut perubahan atas pengelolaan negara yang telah mengingkari cita-cita reformasi —yang ironisnya dimulai setelah kejatuhan Suhato.
“Reformasi yang simbolnya penurunan Suharto ternyata hanya kulitnya. Secara struktural enggak ada yang berubah,” kata Wendi.
“Tokoh-tokohnya, ya, mereka aja (tokoh era Suharto).”
Sumber gambar, Dokumentasi pribadi/Wendi Putranto
Selain kesamaan itu, tapi apakah kedua gelombang ini punya perbedaan?
Menurut Wendi, musikus yang terlibat aksi protes pada gelombang pertama mayoritas “musisi-musisi underground.”
“Di era itu, masih di level skena independen, bukan yang mainstream,” terangnya.
Fenomena itu berbeda dengan gelombang kedua.
Musikus yang terlibat aksi protes disebutnya lebih cair dan beragam, turut melibatkan para musikus yang diistilahkannya “lebih pop”.
“Musisi pop yang menurut saya jauh dari gambaran kita di era Orde Baru, (kini) berani menyuarakan keluh kesah dan protes mereka secara langsung,” terangnya.
Salah satunya terlihat dalam gerakan Seni Melawan Tirani yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 1 September 2025.
Aksi damai ini digelar sebagai respons tewasnya Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis polisi empat hari sebelumnya dalam rangkaian unjuk rasa akhir Agustus 2025.
Kala itu, selain Eka Annash, hadir pula sejumlah musikus lain seperti Kunto Aji dan Endah Widiastuti dari duo Endah N Rhesa.
Ia menyebut fenomena ini “keren” karena tidak pernah terjadi sebelumnya, apalagi di era Orde Baru.
“Menurut saya, di era Orde Baru enggak pernah ada kejadian musisi-musisi pop menyuarakan aspirasi, protes politiknya lewat turun ke lapangan langsung atau ikut mimbar bebas,” ujar Wendi.
Sumber gambar, Getty Images
Saat rezim otoriter Suharto masih berkuasa, Wendi menyebut “tidak ada yang sampai turun ke jalan.”
Para musikus lebih memilih menyuarakan kritik lewat lirik dan lagu lantaran “Suharto sangat keras.”
“Risiko terlalu tinggi. Entah ditangkap atau dihilangkan, itu bisa terjadi,” kata Wendi.
Paling ringan adalah larangan untuk manggung.
Ia mencontohkan pencekalan konser yang beberapa kali sempat dialami penyanyi dangdut Rhoma Irama hanya karena dia memiliki banyak pengikut.
“Cuma karena dia (Rhoma Irama) memiliki jutaan umat, jadi dilihat sebuah ancaman,” terang Wendi.
Alhasil, “Sebelum itu (1998), bisa saya pastikan sangat jarang terjadi,” lanjut Wendi, seraya menyebut bahwa kritik lewat lagu pada Orde Baru dilakukan antara lain Harry Roesli, Iwan Fals, atau Franky Sahilatua.
Lantas, kenapa gelombang kedua musikus yang ikut aksi protes dapat makin cair?
Wendi menyebut hal itu tak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi.
Kini, setiap orang —termasuk musikus— dapat mengakses informasi dari beragam sumber dengan cepat. Lama-kelamaan, kesadaran politik pun terbentuk.
“Muak juga lah ketika membaca (berita), tapi kaya enggak ada perubahan,” ujarnya.
Perkembangan teknologi itu turut mengubah lanskap industri musik.
Kondisi ini disebutnya cukup berpengaruh dalam membentuk gerakan yang lebih cair.
Seiring perkembangan teknologi, setiap orang kini tak perlu lagi mengandalkan label rekaman untuk merekam dan mendistribusikan karya. Tak perlu mengandalkan modal besar.
Hal ini tidak berlaku saat label rekaman berperan besar.
Sebagai pemilik modal, lanjut Wendi, adalah perihal lumrah jika label rekaman memuat sejumlah aturan, salah satunya pelarangan mengkritik kebijakan pemerintah atau terlibat dalam aksi protes.
“Namanya bisnis kan ‘gue mau berinvestasi ke talent dan menghasilkan keuntungan’. Kalau merusaknya dengan melakukan demonstrasi, ya, enggak akan membuat benefit,” pungkas Wendi.
Sumber gambar, Dokumentasi pribadi/Michael Haryo Bagus Raditya
Antropolog Michael Haryo Bagus Raditya, menilai fenomena ini disebabkan karena semakin banyak musikus yang menyadari bahwa mereka tak “beridentitas tunggal.”
Semasa Orde Baru, prinsip identitas tunggal sangat ditekankan, di mana musikus hanya berperan sebagai penghibur.
“Kita udah cair, dalam artian identitas berlapis,” ujar Michael yang juga peneliti di LARAS, sebuah lembaga kajian musik di masyarakat yang berbasis di Yogyakarta.
“Yang terjadi sekarang: musisi yang aktivis, yang organisator politis. Mereka adalah agen politik baru.”
Terkait perubahan itu, Michael menilainya sebagai perihal baik lantaran akan membuat demokrasi menjadi lebih terbuka, serta tak lagi tabu untuk dibicarakan di tengah masyarakat.
Isu sosial-politik pun tak hanya berputar di kalangan kelompok aktivis.
“Karena ada jaringan baru yang membuat itu (isu sosial dan politik) lebih disuarakan dan lebih sering digaungkan,” kata Michael yang kini tengah menempuh program doktoral yang mengkaji dangdut di University of Melbourne.
“Bagi saya, ini (simbiosis) mutualisme. Akhirnya, gerakan itu sendiri kan harus berbicara (dan) musisi membantu mengartikulasikannya.”
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Pertanyaan selanjutnya, apakah musikus seharusnya terlibat aktif dalam aksi protes dan tak cuma menuliskannya lewat lirik?
Michael menyebut, musikus yang terlibat langsung dalam aksi protes memang akan punya “perspektif lebih runcing.”
Namun, ia menyebut meyampaikan kritik lewat lirik dan lagu tak boleh ditepikan.
“Jalan yang terbentang sudah makin banyak dan beragam. Kita memaksimalkan semua jalannya,” pungkas Michael.
“Saya pikir, turun ke jalan bukan satu-satunya jalan. Kita bisa menulis, kita bisa turun ke jalan berdemo langsung, bisa posting di social media.”
Selanjutnya, sampai kapan fenomena musikus terlibat aksi protes akan berlangsung?
Michael menyebut “kalau negara masih buruk, ya, akan terus ada.”
Serta, sesiap apa pendengar musik merespons perubahan para idolanya?
Apakah value para musikus itu akan menjalar ke para pendengarnya masing-masing? Michael menyebut, situasinya mungkin akan seperti pertentangan Lekra dan Manikebu di masa lampau.
“Saya kira akan kepecah. Kita harus siap-siap karena banyak orang apolitis akan merasa bahwa pilihannya semakin sedikit,” pungkas Michael.
“Dan, dalam hukum ekonomi, itu akan merugikan musisi.”
