Jokowi dan Prabowo di antara kasus penyadapan Listyo

Kasus dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Subianto kian menebalkan anggapan sedang terjadi pertarungan antara dua kekuatan politik, yaitu mantan presiden periode 2014-2024, Joko Widodo (Jokowi), dengan penerusnya saat ini, Prabowo Subianto.

Hubungan mereka dipandang tengah menukik tajam selepas menikmati masa ‘bulan madu’ pada masa pemilihan presiden 2024.

Kala itu, Prabowo, yang masih berstatus menteri pertahanan, diberi ‘dukungan’ oleh Jokowi. Prabowo kemudian maju bersama putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, lalu menang kontestasi elektoral.

Dua tahun usai pemilu, relasi Jokowi dan Prabowo berubah drastis, menurut peneliti politik dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma.

Penyadapan yang diduga melibatkan Listyo hanya memperpanjang indikasi-indikasi keretakan sebelumnya, seperti tarik-ulur nasib pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau polemik ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.

“Posisi Listyo sendiri, sebetulnya, sebagaimana kita tahu, sangat dekat dengan Jokowi,” tutur Supriatma.

“Jadi, memang sekarang praktis dibilang pisah jalan.”

Kendati demikian, Supriatma berpendapat Prabowo tak akan mengajak Jokowi untuk head to head secara langsung.

“Risiko politiknya terlalu besar untuk Prabowo. Jadi, paling memungkinkan ialah berhenti di Listyo,” imbuhnya.

Sementara peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, mengungkapkan kisruh elite yang menyeruak hari ini merupakan bukti nyata silang sengkarut di tubuh pemerintahan.

Baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama punya andil signifikan.

“Sejauh ini, kita seperti hidup di negara yang autopilot sebab jalannya pemerintahan justru membuktikan bukan kepentingan rakyat yang dikejar, melainkan kelompok masing-masing,” tegas Nicky.

Membahas relasi Listyo dan Jokowi, menurut peneliti politik serta keamanan di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, tak bisa dilepaskan dari posisi institusi kepolisian di mata kekuasaan.

Dalam analisisnya, Made bilang bahwa sejak Jokowi terpilih sebagai presiden, kepolisian mulai dilirik menjadi sekutu politik. Pasalnya, Jokowi bukan petinggi partai sehingga tak punya modal politik yang kokoh demi menopang rezimnya.

Singkatnya, Jokowi memerlukan sokongan kepolisian.

Siasat pertama Jokowi yakni menyerahkan kursi kapolri ke Tito Karnavian pada 2016. Penunjukan Tito melewati beberapa generasi senior di Trunojoyo—markas Polri—yang dipandang lebih dulu membangun jejaring mapan di kalangan elite politik di Jakarta.

Pengangkatan Tito kemudian terbukti menguntungkan bagi Jokowi, khususnya dalam aspek ‘menertibkan’ suara-suara yang tak sepaham terhadap pemerintahannya. Dari akademisi, aktivis, hingga organisasi kemasyarakatan berbasis Islam turut terkena dampak.

Konfigurasi politik antara Jokowi dan kepolisian makin kuat manakala dia mengisi pos eksekutif untuk kedua kalinya. Pada fase ini, Jokowi menyodorkan nama Listyo sebagai calon tunggal kapolri.

Perjalanan karier Jokowi dan Listyo, walaupun berbeda koridor, pernah bertemu di sebuah lini masa yang sejalur. Saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo periode kedua, sebelum bertolak ke Jakarta dalam kapasitas pemilihan gubernur, Listyo menjabat kapolresta di kota yang sama.

Mereka kembali berjumpa tidak lama setelah Jokowi dilantik pada masa pemerintahannya yang pertama. Listyo, pada 2014, diberi tugas menjadi ajudan presiden.

Dari ajudan presiden, sepak terjang Listyo di Polri lantas bertambah mentereng dengan sederet jabatan. Dia sempat memegang tongkat Kapolda Banten (2016), Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri (2018), serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri (2019).

Semua jabatan tersebut mencapai titik puncak ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meloloskan Listyo dari uji kelayakan dan kepantasan kapolri.

“Di situlah Jokowi makin akrab dengan kepolisian, kepolisian sendiri juga makin superbody, dan sosok Listyo juga semakin kuat,” papar Supriatma kepada BBC News Indonesia, Rabu (04/11).

Kepolisian tidak sebatas menjalankan fungsi keamanan, melainkan “alat politik,” sambung Supriatma. Dalam beberapa kesempatan, kepolisian, melalui Listyo, dikerahkan untuk memastikan stabilitas rezim.

Artinya, tatkala ada kritik atas roda kekuasaan Jokowi maka kepolisian bersigap di garis paling depan. Angka represi serta pembungkaman di periode Jokowi sudah berkali-kali disorot karena mengkhawatirkan.

Gantinya, Jokowi menyediakan bermacam keistimewaan bagi Polri, seperti kepastian jabatan di administrasi sipil, konsistensi kenaikan anggaran dari tahun ke tahun, sampai revisi Undang-Undang Polri—yang memungkinkan, salah satunya, perpanjangan masa pensiun.

Kelindan Jokowi serta Polri—atau Listyo—lalu mendapati tantangan begitu Prabowo meraih estafet kepemimpinan, mengacu Supriatma.

Mula-mula Listyo masih dipertahankan sebagai kapolri. Demonstrasi besar pada Agustus 2025, yang disebut Prabowo bertendensi “makar,” sempat mengancam posisi Listyo. Wacana untuk menggantinya santer beredar, tapi kemudian mereda.

Listyo bahkan dipandang berhasil menaikkan daya tawar di hadapan Prabowo setelah menyepakati reformasi struktural di kepolisian—yang oleh kelompok masyarakat sipil dianggap tak benar-benar menuntaskan beragam masalah.

Tapi, bandul segera berbalik. Langkah Listyo memperoleh sandungan saat Prabowo memutuskan menyetop masa jabatannya di formasi kepolisian. Penggantinya yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Listyo digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Peristiwa tersebut, ujar Supriatma, mengubah konstelasi di antara Jokowi, Prabowo, serta kepolisian, yang lantas ditebalkan dengan kasus penyadapan.

“Terlepas dari hubungan dengan Jokowi, Prabowo melihat Listyo ini sangat kuat di Polri. Banyak pejabat-pejabat kepolisian yang berada di bawah komando Listyo, meski dia tidak lagi menjabat sebagai kapolri,” terang Supriatma.

Pilihan membuka penyadapan ke publik, Supriatma meneruskan, dilandasi faktor keinginan untuk menghantam dua sudut sekaligus: Polri dan Jokowi. Prabowo hendak menegaskan bahwa dia adalah sosok yang berkuasa, di samping melepas pengaruh dari Jokowi serta menancapkan cengkeraman di kepolisian.

Made menyebut Jokowi masih berambisi menjadi “aktor politik yang menentukan” sepanjang dua tahun bergulirnya rezim Prabowo. Dia mengharapkan para loyalisnya, seperti Listyo, bisa memberikan “kepastian” politik di tengah konsolidasi elite yang ditempuh Prabowo.

Kepastian-kepastian itu, kelak, bakal dimanfaatkan Jokowi guna melindungi kepentingannya, khususnya dalam momen-momen “genting.” Contoh gamblang: upaya menggoyang Gibran melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA).

“Namun, di sisi lain, saya juga melihatnya bahwa kasus penyadapan ini berpeluang menjadi senjata untuk menutupi kegagalan pemerintahannya (Prabowo) dalam isu-isu krusial seperti kebakaran hutan, makan bergizi gratis, atau (neraca) fiskal yang makin tertekan,” tambah Supriatma.

Bola api dari kasus penyadapan Listyo, ucap Supriatma, tidak dapat diterka ke mana akan menggelinding. Yang jelas, efeknya telah membawa Prabowo “berhadapan” dengan Jokowi. Made pesimistis penyadapan ini dibuka selebar-lebarnya di meja pengadilan.

“Kalau Prabowo memerintahkan ini diusut ke pengadilan, itu akan jadi risiko politik yang sangat besar. Saya rasa dia tidak bakal mengambil opsi tersebut,” tukas Supriatma.

“Ujung-ujungnya, konflik elite sekarang itu hanya proses untuk berganti pemain.”

Awal 2025, baik Prabowo maupun Jokowi beramai-ramai mengklaim tidak ada keretakan dari hubungan mereka.

Ketika memberikan sambutan di acara Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Februari 2025, Prabowo menyinggung tentang politik pecah belah.

“Ada yang sekarang mau memisahkan saya dengan Pak Jokowi,” kata Prabowo.

Pernyataan senada, lagi-lagi, dia lontarkan saat perayaan ulang tahun partainya, Gerindra, di Sentul, Jawa Barat. Jaraknya tidak sampai seminggu dari momen di Surabaya.

“Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi,” teriak Prabowo.

Jokowi kurang lebih mirip. Dia memastikan hubungannya dengan Prabowo telah berlangsung lama. Keduanya, Jokowi mengaku, tetap solid.

Meski begitu, kalimat yang menggambarkan keharmonisan mereka sulit diperoleh dalam beberapa kurun waktu belakangan.

Menanggapi rencana pemakzulan Gibran, anaknya sekaligus wakil presiden, Jokowi mengutarakan bahwa pemilihan umum di Indonesia sifatnya satu paket.

“Pemakzulan itu harus presiden dan wakil presiden, misalnya (akibat) korupsi, melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran berat. Itu baru (bisa pemakzulan),” jelas Jokowi.

Di lain kesempatan, Jokowi menuding terdapat “operasi politik” dalam keriuhan polemik ijazah Gibran.

“Kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi (isu ijazah) lagi. Jadi, menjadi ramai sekali,” ungkapnya, pertengahan Oktober silam.

“Bisa saja seperti itu. Bisa saja. Memang sekalian lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang.”

Dalam perkembangan terbaru, berkaitan kasus penyadapan, Jokowi belum mengeluarkan reaksi apa pun.

Sedangkan pihak Istana, diwakili Menteri Sekretaris Negara Presetyo Hadi, menyebut penyadapan oleh Listyo, dibantu dua petinggi Polri lainnya, sebagai tindakan yang “mengarah ke perbuatan makar.”

Kasus ini, imbuh Prasetyo, bukan sembarang persoalan: terdapat dimensi kepala negara serta informasi sensitif.

Prasetyo menggarisbawahi penyadapan kepada presiden merupakan kejahatan “luar biasa.”

Melengkapi Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menuturkan aksi penyadapan terindikasi “untuk melumpuhkan presiden.”

“Agar tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk itu ada indikasi makar,” tukasnya, Kamis (04/11).

Perkara makar diatur dalam pasal 191 hingga 193 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukumannya berupa pidana mati atau penjara seumur hidup.

‎”Ada dua alat bukti yang cukup terkait penyadapan. Setelah dikembangkan akan diketahui motif penyadapan dan dibawa ke mana informasi penyadapan ini,” pungkas Yusril.

Peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menerangkan konflik para elite kiwari merepresentasikan bagaimana pemegang mandat, atau pemerintah, “cenderung berebut pengaruh dan kekuasaan,” alih-alih bekerja untuk masyarakat.

Di masa pemerintahan Jokowi, publik dipertontonkan betapa ambisi dalam menjaga kursi kekuasaan senantiasa mencuat.

Setelah usaha menyebarkan wacana perpanjangan tiga periode untuk jabatan presiden tidak melahirkan penerimaan positif, Jokowi menatap pemilihan umum, jelas Nicky.

Jokowi merestui pencalonan anaknya, Gibran, serta meng-endorse Prabowo.

Awalnya Gibran tak bisa maju sebab terhalang usia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang waktu itu dipimpin adik ipar Jokowi, Anwar Usman, lantas menganulirnya.

Terpilihnya Prabowo-Gibran, Nicky melanjutkan, rupanya tidak membawa perbaikan yang berarti.

“Mereka ini meneruskan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi. Persoalannya, legitimasi rezim Pak Jokowi juga rendah karena serangkaian masalah seperti pemilihan presiden atau putusan MK,” tukas Nicky dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, Kamis (04/11).

Dalam implementasinya, pemerintahan Prabowo, misalnya, sejak pertama kali dibentuk justru berusaha “menyenangkan” banyak pihak atau kelompok yang dipandang berjasa kepadanya.

“Kabinet Pak Prabowo itu perpecahan conflict of interest-nya sangat besar karena dia yang penting (kelompoknya) masuk dulu,” imbuh Nicky.

“Dengan mengakomodasi lawan maupun kawan loyalis ke dalam pemerintahan, dia hendak menciptakan stabilitas politik saja.”

Membaca peta konflik elite sekarang, Nicky berujar bahwa nasib serta masa depan rakyat amat digantung.

Kasus penyadapan yang dilakukan Listyo ke Prabowo membuktikan betapa posisi masyarakat memang terjepit kerentanan akut. Penguasa mampu menyelewengkan kekuatan yang melekat padanya demi memenuhi kepentingan mereka.

“Sederhananya kalau presiden saja bisa disadap, bagaimana publik yang tidak mempunyai perisai?” tutur Nicky.

Konflik elite, di satu sisi, juga memperlihatkan kebijakan publik diletakkan di nomor sekian. Belum tuntas perkara keberlangsungan program makan bergizi gratis, pemenuhan kesejahteraan, sampai bayang-bayang krisis ekonomi, pemerintah malah sibuk mengatur gelanggang bagi para elite memainkan narasi.

“Pak Prabowo masuk (ke kekuasaan presiden) dengan playbook yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi,” tegas Nicky.

“Sistem yang dipakai pun memang sudah dibelokkan. Ini membuat pemerintahan Pak Prabowo seperti medioker, seperti tidak memiliki kapasitas dalam mengendalikan negara.”