Interesting News

Hukum: Pelaku pelanggaran HAM berat kasus Paniai divonis lima tahun penjara – Apa arti putusan kasasi MA bagi korban, orang Papua, dan Indonesia?


Sejumlah orang Papua menuntut penegakan hukum tragedi pelanggaran HAM berat Paniai pada Desember 2014.
Keterangan gambar, Sejumlah orang Papua menuntut penegakan hukum tragedi pelanggaran HAM berat Paniai pada Desember 2014.

Mahkamah Agung (MA) menjatuhi hukuman lima tahun penjara kepada Mayor Inf (Purn) Isak Sattu dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, yang terjadi 12 tahun silam. Selain itu, MA juga menetapkan kompensasi total Rp2,3 miliar kepada para korban.

Pendamping keluarga korban dan aktivis kemanusiaan mengapresiasi putusan MA pada Selasa (10/11) itu, walaupun mereka memandang vonis itu masih jauh dari rasa keadilan.

“Kami apresiasi karena ada sedikit kemajuan. Tapi, seharusnya vonisnya tinggi dan kompensasi sesuai dengan penderitaan korban. Lalu semua pelaku lain yang terlibat harus diproses hukum, bukan hanya satu orang saja,” kata pendamping hukum saksi korban dalam kasus Pelanggaran HAM Paniai, Gustaf R. Kawer, Senin (16/11).

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai berkata putusan Panai itu menunjukkan bahwa “kalau kerja dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang murni tidak ada yang mustahil.”

Di saat putusan itu dipandang membuka “sedikit harapan” keadilan bagi orang Papua, sejumlah warga kampung di Paniai dilaporkan telah meninggalkan rumah dan kebun mereka akibat kehadiran militer sejak akhir Oktober lalu.

Lalu apa arti putusan perkara Paniai ini bagi korban, orang Paniai dan Papua, serta bagi proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia?

Apa isi vonis kasasi MA?

Keterangan gambar, Isak Sattu divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM Makassar, pada Desember 2022.

Pada Selasa (10/11) lalu, MA menjatuhkan putusan kasasi atas perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua. Tragedi yang menewaskan empat orang itu terjadi pada 7-8 Desember 2014.

Berdasarkan amar putusan perkara Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 itu, majelis hakim menyatakan terdakwa tunggal, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu yang saat itu sebagai perwira penghubung Kodim 1705/Paniai, terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun.

Ia dinyatakan bertanggung jawab sebagai komandan karena tidak mencegah atau menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh anggota Koramil 1705-02/Enarotali.

Putusan itu juga menetapkan pemberian kompensasi kepada korban sesuai dengan dampak yang dialami, dengan total sebesar Rp2,3 miliar.

“Kabul Kasasi Batal JF Adili Sendiri Terbukti dakwaan ke-1 dan ke-2, pidana penjara 5 Tahun dan membayarkan kompensasi untuk korban meninggal masing-masing Rp. 250.000.000,- , untuk korban luka berat masing-masing Rp. 210.000.000,- ,untuk korban luka sedang masing-masing Rp. 115.000.000,-, untuk korban luka ringan masing-masing Rp.75.000.000,” bunyi putusan MA.

Keterangan gambar, Para pelajar Papua mengikuti unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, pada 16 Juni 2020.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Makassar menyidang perkara pelanggaran HAM berat Paniai pada September 2022.

Dalam surat dakwaan jaksa tertulis “terdakwa (Isak Sattu) sebagai komandan militer… mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif… baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.”

Selama persidangan, pihak korban dan keluarga korban tak mau menghadiri persidangan karena hanya satu orang yang diadili.

Majelis hakim PN Makassar lalu menjatuhkan vonis bebas Isak Sattu pada 8 Desember 2022, dari tuntutan 10 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan Isak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana dakwaan jaksa.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kemudian mengajukan kasasi ke MA. Pemeriksaan perkara ini pun sempat tertunda karena tak tersedianya hakim ad hoc HAM di tingkat kasasi.

Apa arti putusan ini bagi korban?

Keterangan gambar, Empat tahun sebelum putusan MA terbit, 14 September 2022, para keluarga korban berkumpul untuk mengeluarkan pernyataan bersama menolak persidangan Paniai.

Pendamping hukum saksi korban dalam kasus Pelanggaran HAM Paniai, Gustaf R. Kawer berkata, pihak keluarga korban mengapresiasi putusan MA itu.

Walaupun demikian, katanya, putusan itu masih jauh dari rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Alasannya, kata Gustaf, adalah vonis yang dianggap terlalu rendah dan kompensasi yang tak sesuai dengan penderitaan yang dialami korban dan keluarga mereka.

“Kami apresiasi karena ada sedikit kemajuan. Tapi, seharusnya vonisnya tinggi dan kompensasi sesuai dengan penderitaan korban,” ujar Ketua Perkumpulan Pengacara HAM (PAHAM) untuk Papua itu.

Kedua adalah pelaku yang dihukum atas kejahatan itu hanya satu orang yang sudah pensiun dan berpangkat menengah.

“Keluarga berharap untuk dibuka kembali perkara itu untuk mengadili pelaku-pelaku lain. Semua pelaku lain yang terlibat harus diproses hukum, bukan hanya satu orang saja,” kata Gustaf.

Keterangan gambar, Isak Sattu divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM Makassar, pada Desember 2022.

Komnas HAM membagi para pelaku kejahatan Paniai dalam beberapa kelompok, yaitu komando pembuat kebijakan, komando efektif di lapangan, pelaku lapangan, dan pelaku pembiaran.

Mereka terdiri dari Panglima Kodam Cendrawasih, Komandan Korem Praja Vira Braja, Komandan Kodim Paniai, hingga personel di bawah saat peristiwa itu terjadi, sebut laporan Komnas HAM.

Senada, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP), Latifah Anum Siregar memandang, putusan MA itu membuktikan dua unsur penting dalam peristiwa pelanggaran HAM berat, yaitu sistematis dan meluas.

“Jelas unsur sistematis dan meluas ini. Tidak mungkin terdakwa bekerja sendiri. Tentu ada rangkaian komando di berbagai level. Jadi ini bukan kesalahan personal atau individual. Seharusnya putusan ini bisa menjadi rujukan untuk dibuka penyelidikan keterlibatan tiap tingkatan komando pada waktu itu, baik di TNI maupun kepolisian,” ujar Anum.

Hentikan Instagram pesan, 1
Izinkan konten Instagram?

Artikel ini memuat konten yang disediakan Instagram. Kami meminta izin Anda sebelum ada yang dimunculkan mengingat situs itu mungkin menggunakan cookies dan teknologi lain. Anda dapat membaca Instagram kebijakan cookie dan kebijakan privasi sebelum menerima. Untuk melihat konten ini, pilihlah ‘terima dan lanjutkan’.

Peringatan: BBC tidak bertanggung jawab atas konten situs eksternal

Lompati Instagram pesan, 1

Empat tahun sebelum putusan MA terbit, 14 September 2022, para keluarga korban berkumpul untuk mengeluarkan pernyataan bersama menolak persidangan Paniai.

Mereka menganggap bahwa persidangan Paniai sebagai upaya pemerintah untuk melindungi para pelaku. Pasalnya, hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka juga kecewa dengan penyelidikan hingga dakwaan Kejagung karena tidak seusai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan tidak mempertimbangkan hasil investigasi Komnas HAM.

Bagaimana kronologi Tragedi Paniai?

Pelanggaran HAM berat Paniai berawal pada malam 7 Desember 2014 di area bernama Pondok Natal, Distri Paniai Timur, Papua.

Saat itu, sejumlah anak muda sedang meminta sumbangan perlombaan natal ke pengguna jalan di Jalan Enarotali-Madi kilometer 4, Pondok Natal Gunung Merah.

Sebuah sepeda motor tanpa lampu yang dikendarai anggota TNI lalu melintas dan nyaris menabrak mereka. Tidak terima ditegur, personel itu mengancam kembali dengan membawa rekan-rekannya.

Lalu, sejumlah anggota TNI yang membawa senjata api mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penganiayaan ke para pemuda itu. Dari hasil visum, seorang korban mengalami luka pukulan popor senjata laras panjang.

Mendengar kabar itu, sejumlah massa emosi dan menutup jalan utama Madi-Enarotali Km 4 keesokan paginya. Diperkirakan ada sekitar 100 orang berkumpul membawa kapak, parang, panah, batu dan kayu saat itu.

Sejumlah aparat kepolisian dan TNI pun dikerahkan untuk membujuk massa bubar dan membuka blokade jalan. Namun upaya mereka tak berhasil. Massa justru semakin tak terkendali dan melakukan tarian perang (Waita).

Keterangan gambar, Mahasiswa yang berdemonstrasi pada 8 Desember 2015 di depan kantor Komnas HAM.

Dipicu oleh suara tembakan, massa kemudian terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian menuju lapangan Karel Gobai dan lainnya ke Pondok Natal.

Sesampainya di lapangan Karel Gobai, massa kembali melakukan tarian perang saat melewati koramil.

Kemudian, Isak Sattu memerintahkan anggota Koramil 1705-02/Enarotali untuk tutup pagar dan membiarkan anak buahnya mengambil senjata api dan peluru tajam dari gudang senjata.

Massa pun melempari pos polisi dan pangkalan militer dengan batu. Aparat menanggapi aksi itu dengan penembakan untuk membubarkan massa.

Akibatnya, empat orang warga sipil tewas dan 21 orang lain terluka karena penganiayaan. Mereka yang tewas adalah Alpinus Gobai, Yulianus Yeimo, Simon Degei, dan Apius Youw.

Hentikan Instagram pesan, 2
Izinkan konten Instagram?

Artikel ini memuat konten yang disediakan Instagram. Kami meminta izin Anda sebelum ada yang dimunculkan mengingat situs itu mungkin menggunakan cookies dan teknologi lain. Anda dapat membaca Instagram kebijakan cookie dan kebijakan privasi sebelum menerima. Untuk melihat konten ini, pilihlah ‘terima dan lanjutkan’.

Peringatan: BBC tidak bertanggung jawab atas konten situs eksternal

Lompati Instagram pesan, 2

Alpinus Gobai adalah remaja yang duduk di SMA Negeri Paniai Timur. Kakak korban, John Gobai mengenang Apinus sebagai anak periang. “Anaknya lucu. Tapi rajin dia. Aktif di gereja. Anak ini humoris juga,” kata John Gobai kepada BBC News Indonesia.

Saat peristiwa penembakan terjadi, Apinus hanya ikut-ikutan rombongan menuju arah lapangan Karel Gobai, titik kumpul masyarakat yang hendak protes ke TNI.

“Di situ baru dia juga terkena tembak. Sebenarnya dia nggak punya urusan… Dia ikut sama teman-temannya,” kata John Gobai.

Beberapa pekan setelah tragedi berdarah itu, Presiden ketujuh Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan kasus itu. Namun, sepuluh tahun menjabat, Jokowi tak menepati janjinya.

Bertahun-tahun kemudian, pada 12 Februari 2020, Komnas HAM menuntaskan penyelidikan pro justisia kasus Paniai dan menyerahkan ke Jaksa Agung.

Hasilnya, Komnas HAM menetapkan peristiwa Paniai 7-8 Desember 2014 sebagai pelanggaran HAM berat karena “ditandai dengan terjadinya kejahatan kemanusiaan, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.”

Selain itu, Komnas HAM juga menduga anggota TNI yang bertugas pada peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cendrawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai, sebagai “pelaku yang bertanggung jawab”.

Penyidikan kasus pelanggaran HAM berat dalam tragedi Paniai dimulai pada Desember 2021. Selama kurang lebih empat bulan, Kejagung memeriksa tujuh warga sipil, 18 orang dari kepolisian, 25 orang dari unsur TNI, serta enam pakar ahli.

Pada awal April 2022, Kejagung menetapkan Isak Sattu sebagai tersangka tunggal dan melimpahkannya ke PN Makassar tiga bulan kemudian.

Bagaimana respons Komnas HAM?

Keterangan gambar, Para pengunjuk rasa Papua ikut serta dalam demonstrasi di depan kedutaan besar AS di Jakarta, 5 Juli 2007, untuk memprotes militer Indonesia karena dituduh menyiksa masyarakat.

Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai meminta Jaksa Agung untuk melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang memiliki kendali efektif atas pasukan yang terdapat dalam Laporan Hasil Penyelidikan Komnas HAM dan fakta persidangan pada Pengadilan HAM Makassar di perkara Paniai.

“Komnas HAM berharap perkembangan dalam perkara Paniai dapat menjadi momentum untuk mendorong penyelesaian yudisial atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat lainnya yang telah diselidiki Komnas HAM,” kata Abdul dalam keterangan persnya, pada Jumat (13/11).

Selain itu, Komnas HAM juga menegaskan bahwa pemulihan korban tidak dapat dipahami hanya dalam bentuk pemberian kompensasi.

“Negara berkewajiban memastikan terselenggaranya pemulihan yang komprehensif, termasuk pemenuhan hak atas keadilan, kebenaran, rehabilitasi, restitusi apabila relevan, serta jaminan ketidakberulangan,” ujar Haris.

Selain kasus Paniai, masih terdapat 12 berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat yang memerlukan tindak lanjut oleh Jaksa Agung, melalui proses penyidikan dan langkah hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Apa arti putusan ini bagi orang Papua?

Keterangan gambar, Puluhan mahasiswa dan warga Papua menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk memperingati 56 tahun Perjanjian New York, pada Kamis, 15 Agustus 2019.

Selain untuk korban dan keluarga mereka, putusan MA atas tragedi Paniai juga membuka sedikit harapan bagi orang Papua yang hingga kini terus mengalami kekerasan, kata Latifah Anum.

“Ini bisa menjadi penanda bahwa mekanisme pengadilan HAM adalah mekanisme yang bisa ditempuh bagi korban yang mengalami kekerasan. Meskipun tidak menjawab semua tuntutan, tapi ada mekanisme dari jutaan-jutaan tuntutan yang sebenarnya tidak dipenuhi oleh negara,” ujar Anum.

Harapan itu, kata Anum, mungkin akan terus terbangun jika diikuti dengan proses pengadilan pelanggaran HAM berat lain di Papua, seperti Peristiwa Wasior 2001 dan Peristiwa Wamena 2003, yang hingga kini mandek dan belum memberikan keadilan bagi para korban.

“Dengan satu kasus ini saja tentu tidak cukup. Menghentikan kekerasan itu setidaknya dimulai dengan mengadili para pelaku pelanggaran HAM di peristiwa-peristiwa lain. Itu bisa menjadi peringatan buat aparat untuk tidak melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat.”

“Dan keadilan hukum juga mungkin bisa meminimalisasi ingatan penderitaan (memoria passionis) orang Papua,” kata Anum.

Keterangan gambar, Para mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Indonesia, pada 31 Agustus 2019.

Peristiwa Wasior 2001 adalah tindakan penyerbuan sejumlah aparat Brimob ke warga di Desa Wonoboi, Wasior.

Penyerbuan itu dipicu oleh dibunuhnya lima anggota Brimob dan satu orang sipil di perusahaan kayu, PT Vatika Papuana Perkasa.

Tercatat empat orang tewas, satu orang mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang dan 39 orang disiksa.

Peristiwa Wamena 2003 adalah aksi penyisiran aparat TNI-Polri ke 25 kampung di Wamena, yang dipicu oleh aksi sekelompok massa membobol gudang senjata milik tentara dan membunuh dua anggota militer.

Komnas HAM melaporkan aksi kekerasan aparat di Wamena itu menyebabkan sembilan orang tewas, serta 38 orang luka berat. Selain itu pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung menyebabkan 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Selain itu, kata Anum, pemerintah juga harus menghentikan pendekatan keamanan yang terus masif di Papua.

Di saat putusan itu dipandang “membuka sedikit harapan”, LBH Papua melaporkan, sejumlah warga kampung di Paniai telah meninggalkan rumah dan kebun mereka akibat kehadiran militer sejak akhir Oktober lalu.

Bahkan, militer dilaporkan melakukan penggeledahan, penyitaan, hingga menempati rumah pastoral dan puskesmas.

“Itu menunjukkan pasukan TNI Polri sampai sekarang tidak menganggap putusan Paniai sebagai alarm buat mereka untuk menghentikan kekerasan,” sebut Anum.

Keterangan gambar, Sejumlah demonstran dari Papua berdemonstrasi menyerukan pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran HAM di Papua, pada 22 Agustus 2019.

Senada, Gustaf dari PAHAM untuk Papua berkata, pemerintah harus segera mengubah kebijakannya, seperti menarik pasukan non-organik di seluruh wilayah konflik Papua.

Selain itu, tambah Gustaf, pemerintah juga harus mengevaluasi pendekatan di Papua, dari kemanan ke kemanusiaan yang menekankan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan masyarakat Papua.

“Jika keadilan korban ditegakkan, pendekatan militer diganti kemanusiaan maka konflik di Papua setidaknya dapat diminimalisir,” ujar Gustaf.

Koalisi Pemantau Paniai 2014 mendesak Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Paniai 2014 dengan mengembangkan penyidikan terhadap keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana aktor-aktor lain yang telah diidentifikasi dalam hasil penyidikan itu, termasuk dugaan adanya obstruction of justice.

Kemudian, Koalisi juga mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan pengungkapan kebenaran yang menyeluruh dan berpihak pada korban terhadap Peristiwa Paniai 2014 serta berbagai pelanggaran HAM yang berat lainnya di Papua, seperti Peristiwa Abepura 2000, Peristiwa Wasior 2001, dan Peristiwa Wamena 2003.

Selanjutnya, pemerintah, Polri dan TNI didesak untuk mengevaluasi kebijakan keamanan yang masih terus dipertahankan di Papua, ditambah dengan membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran di Papua.

Apa artinya bagi Indonesia?

Keterangan gambar, Sejumlah demonstran dari Papua berdemonstrasi menyerukan pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran HAM di Papua, pada 22 Agustus 2019.

Putusan Paniai disebut menjadi pertama di Indonesia dalam perkara pelanggaran HAM berat, yang menjatuhkan vonis penjara dan disertai kompensasi.

Hal ini, kata Gustaf, menunjukkan sedikit kemajuan dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia.

“Ini jadi yang pertama di Indonesia dan Papua. Kalau hukuman yang di kasus Timor Timur itu Eurico Guterres, tapi kompensasinya tidak ada,” kata Gustaf.

Di perkara pelanggaran HAM berat Tanjung Priok (1984) dan Peristiwa Abepura (2000), para terdakwa divonis bebas baik di tingkat pengadilan pertama hingga kasasi.

Di kasus Timor Timur (1999), mayoritas terdakwa dinyatakan bebas, kecuali mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) Eurico Guterres yang diganjar 10 tahun bui. Dan, tak ada kompensasi bagi para korban.

Selain empat perkara itu, masih ada 14 kasus pelanggaran HAM berat lainnya mandek dan bolak balik di Komnas HAM dan Kejagung.

Mereka antara lain Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius tahun 1982-1985, Talangsari 1989, Trisakti, Semanggi I dan II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998.

Kemudian adalah Pelanggaran HAM berat Wasior 2001-2002, Wamena 2003, Pembunuhan Dukun Santet 1998, Peristiwa Simpang KAA 1999, Jambu Keupok 2003, Rumah Geudong 1989-1998, Timang Gajah 2000-2003 dan Kasus Paniai 2014.





Source link

Exit mobile version