Gibran disebut mundur dari kursi wapres, siapa yang menggantikannya?

Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden Indonesia.

Sampai Kamis (12/11) pagi, Gibran belum memberikan keterangan resmi tentang pengunduran dirinya dari kursi wakil presiden.

Informasi pengunduran dirinya disampaikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, Rabu (11/11). Disebutkan pula bahwa Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Siapa yang akan menggantikannya, dan apa saja tahapan konstitusional yang harus dilalui sampai muncul nama wapres baru?

Gibran Rakabuming wajib menyampaikan surat pengunduran diri resmi kepada Presiden Prabowo.

Lalu, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti diatur dalam UUD 1945.

“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) nanti harus ada pernyataan tertulislah dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR,” kata Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Selasa (10/11).

Setelah surat pengunduran diri dinyatakan sah secara konstitusional, MPR menyatakan posisi wakil presiden resmi kosong.

Pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepresidenan Prabowo Subianto tanpa adanya penunjukan pelaksana tugas otomatis dari pejabat lain.

“Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), Presiden Prabowo Subianto bertugas mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.

Usulan ini harus disertai dokumen persyaratan masing-masing calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.

MPR, jelas Yusril, akan meminta Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.

Prabowo juga diminta menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan wapres tersebut.

“Memang MPR akan menyurati presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril.

MPR kemudian akan membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas dan administrasi dari kedua calon wakil presiden yang diajukan.

Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3).

Yusril menyebut MPR kemudian mengadakan pemilihan calon wapres setelah menerima surat dari Prabowo. Pemilihan berlangsung dalam 60 hari.

“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” katanya.

Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)

Dua calon wakil presiden yang diusulkan presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)

Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai wakil presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)

Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)

Apabila hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3)

Dan akhirnya, calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan langsung dilantik dalam sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode pemerintahan saat ini

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.