Ekonomi: Polemik pembukaan rekening massal habiskan Rp11 triliun APBN – ‘Sangat tidak mendesak saat kondisi fiskal sulit’

Pembukaan rekening massal bagi masyarakat yang ditaksir menghabiskan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Rp11 triliun dinilai tidak mendesak, menurut para pengamat.

Alih-alih membuka rekening massal, perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) lebih penting jika tujuannya ingin penyaluran bantuan sosial lebih efisien dan tepat sasaran.

Di sisi lain, alasan memperluas inklusi keuangan dan literasi keuangan juga tak sejalan dengan data terbaru yang memperlihatkan indeks keduanya telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Ini sangat tidak mendesak saat kondisi fiskal sulit,” kata pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.

Berbagai spekulasi pun muncul karena kebijakan ini ditetapkan seakan secara tergesa-gesa dengan informasi yang serba terbatas. Para pengamat pun menekankan pentingnya transparansi menyeluruh terkait kebijakan ini.

“Sebelum pemerintah lompat ke program pembukaan rekening massal dengan dana sampai Rp11 triliun yang kabarnya akan diambil dari APBN ini, lebih bijak jika pemerintah mengkaji ulang DTSEN yang menetapkan desil. Kaji juga lebih dalam tujuannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyakarat,” kata peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Shafa Kalila.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berkata pembukaan rekening massal melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ini dimulai sebelum akhir 2026. Untuk bisa mencapai 200 juta rekening, pembukaannya akan dilakukan secara bertahap.

Terkait anggaran program ini, Airlangga belum bisa memastikan akan memakai APBN 2026 atau APBN 2027.

Dalam jumpa pers pada Selasa (08/09), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tidak menyebut mengenai landasan atau dasar hukum yang menjadi pedoman berjalannya kebijakan rekening massal yang akan segera dieksekusi ini.

Ia hanya berkata hal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tiap warga negara Indonesia mempunyai rekening bank. Ada Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang berisi Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditugaskan mempersiapkan aspek teknis dari program ini.

“Kemarin (setelah Rapat Terbatas pada 7 September) arahan Presiden agar setiap warga negara mempunyai rekening koran,” ucap Airlangga.

Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai mekanisme pembukaan rekening dan alasan penunjukan BRI dan BSI dalam program ini.

“BRI dan BSI karena Himbara. Himbara yang ritel. Untuk mekanismenya, nanti dibuat tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI, dan basisnya dari NIK (nomor induk kependudukan),” kata Airlangga.

Untuk itu, akan ada sinkronisasi data Kementerian Dalam Negeri yang tersebar pada masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Melalui data ini pula, Airlangga menyampaikan bahwa warga negara yang memasuki usia 17 tahun akan memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekaligus nomor rekening.

Bagi warga yang telah memiliki rekening dan berumur di atas 17 tahun pun juga akan memperoleh akun BRI atau BSI ini. Semuanya ini akan memperoleh saldo awal Rp50.000 yang ditanggung APBN.

“Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat,” ujar Airlangga.

Tidak hanya sebagai rekening yang menampung dana, ia berkata tiap orang juga bisa melakukan pembayaran secara daring, termasuk dengan QRIS.

Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi Indonesia berusia 17 tahun ke atas pada 2026 secara keseluruhan tanpa memperhitungkan data ekonomi memang mencapai 200 juta jiwa.

Secara terpisah, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani berkata mekanisme detilnya sedang disiapkan.

“BRI dan BSI memang sudah koordinasi dari manajemennya agar bisa terlaksana dengan secepatnya. Untuk rencana pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI,” kata Rosan.

Penasehat Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, berpendapat program semacam ini sepatutnya dilandasi asas legalitas melalui proses yang patut. Apalagi ada penggunaan APBN di dalamnya.

“Setahu saya, ini keputusan spontan presiden yang tanpa dilandasi proses teknokrasi yang jelas. Dari sisi ekonomi, juga tidak ada manfaat yang konkret jika dikaitkan dengan upaya memperbaiki financial inclusion misalnya,” ujar Wijayanto.

Langkah terburu-buru mengeksekusi program ini justru menimbulkan tanda tanya pada publik.

“Dampaknya, mulai ada pihak yg menilai ini sebagai kebijakan populis bertujuan politik. Mereka yang berusia 17 tahun sudah mempunyai hak pilih dalam pemilu, bisa saja akun-akun baru tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan Pilpres atau Pileg 2029.”

Head of Research and Product Development Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, punya pendapat senada. Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan yang mendalam dan transparan terkait program ini.

Ia juga bilang bahwa ada baiknya program dengan anggaran fantastis dan sasaran yang masif semacam ini dilakukan melalui pilot project terlebih dahulu sehingga bisa dikaji efektivitasnya dan tantangannya bisa dievaluasi dengan cepat.

Hal ini untuk meminimalisir kerugian ketika penerapan programnya benar-benar berjalan.

“Transparansi ini menjadi hal yang penting supaya nanti di belakang tidak menimbulkan masalah atau ada manfaat yang hanya menyasar tertentu. Yang tahu program ini kan pemerintah, harus dijelaskan agar publik tidak menebak-nebak. Sebenarnya apa tujuan dari pemerintah ini,” ujar Trioksa.

Sejauh ini, Airlangga berkata tujuan dari program ini agar semua warga negara Indonesia memiliki rekening sesuai arahan Prabowo. Ini berkaitan dengan peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan nasional.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57% dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%.

Hasil ini telah melampaui target RPJMN 2025–2029 yaitu indeks literasi keuangan sebesar 69,35% dan indeks inklusi keuangan sebesar 93%. Hasil ini juga menjadi salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Tapi pemerintah akan terus mendorong peningkatan capaian tersebut agar semakin optimal,” ucap Airlangga.

Selain itu, rencana pembuatan rekening massal ini juga ditujukan untuk menyalurkan bantuan sosial tunai.

Peneliti dari Celios, Shafa Kalila, justru heran pada pemerintah yang tetap ingin program ini segera dieksekusi mengingat pemerintah menyebut sendiri hasil SNLIK sudah relatif baik. Jika memang diperlukan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, maka bukan dengan pembukaan rekening massal.

Shafa menilai pemerintah sebaiknya memetakan sasaran optimalisasi literasi dan inklusi keuangan ini pada mereka yang kapabilitas dan pemahaman terkait keuangannya belum memadai. Bukan dengan memukul rata pada semua penduduk yang melek pendidikan finansial.

Shafa juga menyoroti tujuan penyaluran bansos dari pembuatan rekening massal ini. Menurut dia, hal yang lebih mendesak justru perbaikan DTSEN yang menjadi acuan penetapan desil dan penentuan masyarakat penerima bansos.

Seperti diketahui, belakangan banyak masyarakat yang mendadak desilnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Contohnya, mereka yang semula berhak untuk menerima bantuan karena berada pada desil 1-5, kini tak lagi bisa mengakses jaminan pemerintah tersebut karena desilnya berubah menjadi desil 5 ke atas.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Eva Stevany Rataba, dan anggota DPRD DIY, Lisman Puja Kesuma, malah tercatat dalam desil 4 dan berhak menerima bansos.

Hal ini diakui oleh Kementerian Sosial karena ketidaksesuaian data pencatatan.

“Sampai saat ini, masyarakat masih dihadapkan dengan permasalahan akurasi DTSEN dan pengklasifikasian desil. Itu masalah yang masih sangat dasar. Harusnya data ini dibenahi dulu, bukan malah tiba-tiba datang dengan program baru yang menyedot Rp11 triliun. Ini angka yang sangat besar dari APBN,” kata Shafa.

Shafa dan para pengamat sepakat pembuatan rekening massal ini bisa membuat penyaluran bansos lebih efektif dan efisien. Namun, ini semua bisa terjadi jika DTSEN yang menjadi dasar sudah tidak bermasalah.

“Ada masyarakat yang tidak eligible menjadi penerima bansos tapi karena kesalahan akurasi data, mereka bisa langsung dapat dengan cara rekening ini. Sedangkan, bagi yang harusnya dapat bansos tapi desilnya mendadak naik, jadi kehilangan haknya. Mereka ini sudah kelompok rentan, makin rentan lagi, dan tidak dapat payung perlindungan dari pemerintah berupa perlindungan sosial.

Mengenai tujuan yang berkaitan dengan tekanan likuiditas bank Himbara karena kredit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan dugaan hubungan dengan Danantara, para pengamat masih mencermatinya.

Namun terkait perbankan, pemilihan hanya dua entitas dalam lingkup Danantara Indonesia ini yakni BRI dan BSI dinilai akan membuat persaingan antar bank terdistorsi.

“Sebenarnya, pemerintah itu mau menyubsidi siapa? Masyarakat atau kedua bank Himbara ini? Karena ketika nantinya program tersebut berjalan, akan ada pembukaan rekening sebanyak 200 juta di dua bank itu. Otomatis, keduanya akan mendapatkan banyak sekali manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut,” ujar Shafa.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Wijayanto Samirin, juga berpendapat bahwa “BRI dan BSI sangat diuntungkan”.

Kendati demikian, kedua bank ini juga harus berhadapan dengan potensi rekening yang berujung tak digunakan atau dormant.

“Sebagian ujung-ujungnya akan dormant, dan justru berpotensi menjadi beban. Tetapi, jika BRI dan BSI kreatif, mereka bisa mengkapitalisasi ini untuk semakin memperkuat dominasi di perbankan ritel,” ucap Wijayanto.

Head of Research and Product Development Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan menambahkan jika program ini bertahan dalam jangka panjang dan didominasi nasabah aktif maka akan menguntungkan bagi bank.

“Tapi kalau nanti dana mayoritas akan jadi dormant yaitu hanya sekarang pembukaan setelah itu enggak aktif gitu kan, ya akan jadi masalah juga bagi bank untuk maintenance dana tersebut. Ada tambahan biaya pemeliharaan. Kalau aktif kan, dananya bisa diputar atau dipergunakan oleh bank yang mendukung operasional,” kata Trioksa.

Pada Juli 2025, persoalan rekening dormant ini sempat ramai dibicarakan. Saat itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sekitar 122 juta rekening dormant sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dari berbagai kejahatan seperti penipuan, jual beli rekening, judi online, korupsi, narkotika, peretasan, serta tindak pidana lainnya yang bisa merugikan nasabah pemilik sah rekening.

Peneliti dari Celios, Shafa Kalila menilik arah politik anggaran pemerintahan Prabowo saat ini penuh beban fiskal karena banyak program yang tidak tepat sasaran sehingga kian memicu ketimpangan struktural.

Menurut Shafa, banyak masalah yang lebih mendalam yang tidak dituntaskan karena tidak memperoleh alokasi anggaran yang memadai.

“Misalnya, masalah akses ke pendidikan, kemudahan akses kesehatan di masyarakat, atau bahkan mengenai keterbukaan aapangan pekerjaan yang sampai saat ini menjadi masalah yang sangat besar dihadapi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Itu tidak diselesaikan dengan penyediaan anggaran yang tepat,” ujar Shafa.

Pemerintahan saat ini sibuk dengan program populis berdana besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga pembukaan rekening massal ini yang seringnya dilakukan tanpa kajian memadai dan langsung dieksekusi tanpa ada uji coba yang cukup.

Akibatnya, APBN tergerus untuk membiayai program yang manfaatnya tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan deifist fiskal juga terdampak.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin berkata “disiplin fiskal saat ini sangat kendor”.

Hal ini terlihat dari morat-maritnya kondisi fiskal melalui berbagai contoh.

“Salah satunya Transfer ke Daerah dipangkas dan Dana Bagi Hasil banyak yang ditunda, sehingga saat ini saja 490 pemda kesulitan membayar gaji ASN-nya,” pungkasnya.