Demo: Mahasiswa di berbagai kota gelar demo, tuntut status bencana nasional karhutla

Seperti dilaporkan Kompas.com, selain BEM UI, sejumlah koalisi masyarakat sipil juga mulai mengunggah konten di akun media sosial mereka tentang rencana demonstrasi pada Selasa.

Kelompok mahasiswa yang menyebut dirinya Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), menyatakan akan menggelar unjuk rasa menyoal berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.

Serikat Tahanan Politik dilaporkan pula akan terlibat demonstrasi pada Selasa (20/10) ini. Mereka mengunggah kembali poster bergambar burung Garuda dengan latar belakang biru dan tulisan “Peringatan Darurat”.

Di Yogyakarta, kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai kampus akan menggelar demonstrasi pada Selasa (20/10).

Laporan-laporan media menyebutkan, demonstrasi ini akan digelar Serikat mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara DIY, HMI Cabang Yogyakarta, sampai Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Disebutkan, aksi demonstrasi ini akan digelar di depan Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer.

Dalam rilis resminya, FMN Yogyakarta berencana menggelar aksi jalan kaki atau long march dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Mereka mengajukan empat tuntutan utama, mulai mempersoalkan harga kebutuhan pokok dan BBM, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), evaluasi program pemerintah, hingga penghentian keterlibatan militer di ranah sipil.

FMN Yogyakarta juga secara khusus menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam dua tahun terakhir.

“Menuju dua tahun Pemerintahan Prabowo Subianto, apa yang kita dapatkan? Bukan kesejahteraan, tetapi harga-harga yang mencekik, kabut asap yang membunuh, program gagal yang menghamburkan uang rakyat, dan militer yang semakin masuk ke ruang-ruang sipil!” demikian pernyataan resmi FMN Yogyakarta, Senin (19/10).

Di Bandung, para pesepeda Bandung juga melakukan aksi Mengayuh ke Istana di momen 2 tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (20/10). Sebelumnya, mereka berkumpul di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika Kota Bandung untuk berorasi dan menyatakan sikap.

Dalam aksi ini, sebanyak empat orang pesepeda Bandung akan mengayuh sepedanya hingga ibukota Jakarta, sementara yang lain mengiringi hingga batas kota Bandung-Cimahi.

Dalam perjalanannya, para pesepeda itu akan beristirahat dan bergabung dengan pesepeda lainnya di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.

Rencananya, mereka akan tiba di Istana Negara pada Kamis (22/10) untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait karhutla.

“Yang pertama, yang pasti kita menuntut untuk ditetapkannya status mencana skala nasional. Karena mengingat kebakaran bukan hanya terjadi di Kalimantan tapi juga di Sumatera, di Pulau Jawa, dan juga di Papua hari ini,” ujar Kidung Saujana, Korlap Aksi Mengayuh ke Istana kepada wartawan di Kota Bandung, Selasa.

Kedua, mereka juga menuntut pengusutan dari kasus kebakaran lahan dan hutan sampai ke pelakunya dan pemeriksaan izin-izin usaha dari para terduga pelaku.

Tuntutan ketiga, lanjut Kidung, adalah revolusi tata cara penetapan status kawasan yang hingga saat ini masih mengadopsi status penetapan kawasan peninggalan Belanda.

“Terus yang keempatnya, kami menuntut semua kawasan-kawasan yang terbakar itu tidak dialihkungsikan. Jika itu awalnya hutan lindung, itu tetap hutan lindung. Jika itu kawasan konservasi, itu tetap konservasi dan tidak dialihkan, ” tegas Kidung.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI telah buka suara terkait rencana aksi demonstrasi yang digelar pada momentum dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, merespons beberapa tuntutan dari para demonstrasi seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pasar modal dan kebebasan berpendapat, hingga penegakan hukum.

Soal karhutla yang didesak menjadi penetapan bencana nasional, kata dia, pemerintah masih mengkaji dampak positif dan negatifnya.

“Pemerintah mengkaji terus baik buruknya menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional. Selama pemerintah masih mampu menyelesaikan sendiri pemerintah belum berharap keterlibatan negara lain,” katanya seperti dikutip Kompas.com. Selasa (20/10).

Ia menambahkan, pemerintah membuktikan keseriusan penanganan karhtula dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah korporasi yang melanggar aturan.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bekerja keras agar kebutuhan dasar seperti pangan dan pelayanan kesehatan serta sistem belajar online (PJJ), termasuk memperkecil ketebalan asap di jalan-jalan tetap berlangsung.

Kedua, tentang kepercayaan pasar khususnya pasar modal. Syahganda menjelaskan pemerintah telah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku curang di pasar modal.

“Kepolisian RI juga berusaha untuk memeriksa skandal terkait MSCI agar kepercayaan investor tetap tinggi dan MSCI mempertimbangkan rencananya menurunkan peringkat bursa kita ke level standalone,” tegasnya.

Lebih lanjut, ihwal tuntutan mengenai ⁠kebebasan berpendapat, Bakom menyatakan hal itu merupakan bagian demokrasi.

“Pemerintah hanya membatasi perusak-perusak demokrasi yang menodai tata krama dan keharmonisan bangsa. Perusak demokrasi antara lain adalah kelompok kelompok yang bersembunyi di sosial media, misalnya, sambil melakukan kampanye negatif dan vulgar,” katanya.

Terkait pemberantasan korupsi, dia memastikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum dipastikan berjalan objektif.

Kepala Negara secara terbuka telah mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses hukum siapa saja di dalam jajaran pemerintahannya jika terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana korupsi.

“Dalam sektor pendidikan Presiden memastikan anak anak terlantar harus bersekolah. Sehingga beliau membangun sekolah Rakyat di berbagai daerah. Demikian pulan sektor kesehatan, program cek up gratis lebih dari 100 juta penduduk,” tutur Syahganda.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.