Sumber gambar, Muhammad Islahuddin
Batam menjadi episentrum pembangunan pusat data (data center). Di balik geliat pembangunan itu, masyarakatnya menghadapi ancaman yang tak kalah besar: krisis air.
Ratusan warga Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Batam, yang didominasi ibu rumah tangga menggelar aksi demonstrasi di depan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa, Senin (05/10) kemarin.
Demonstrasi dilakukan sejak pukul 06.00 hingga 13.00 WIB, dipicu terhentinya aliran air ke permukiman mereka selama sekitar tiga bulan.
Warga meminta pihak pengelola segera memulihkan layanan dan menolak ketergantungan pada distribusi air menggunakan mobil tangki.
Salah seorang peserta demo, Dewi Susanti, mengaku warga tetap membayar tagihan meski layanan air tidak berjalan.
“Kami melakukan demo supaya air mengalir ke rumah kami. Kami tidak mau air tangki. Airnya kotor, keruh, (dan) bau. Kami hanya mau air mengalir,” kata Dewi.
Dewi menambahkan gangguan air mulai terjadi setelah pembangunan pusat data di kawasan tersebut. Sebelumnya, menurut dia, pasokan air ke permukiman warga berjalan lancar.
Di KEK Nongsa, terdapat beberapa pusat data yang sedang dibangun.
Warga, sambung Dewi, sudah melaporkan keluhan mereka ke otoritas terkait, termasuk pengelola data center. Upaya mereka belum membuahkan hasil.
“Kami bahkan harus menunggu sampai jam 5 pagi, tapi tetap juga air tak mengalir,” tambahnya.
Sumber gambar, Muhammad Islahuddin
Deputi Bidang Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Denny Tondano, menampik anggapan pusat data mengganggu pasokan air.
Denny bilang penurunan pasokan air di kawasan Nongsa dipengaruhi kemarau berkepanjangan. Akibatnya, waduk-waduk utama di Batam, yang punya fungsi mengalirkan air ke permukiman warga, ikut terdampak.
“Kondisi kemarau dan ditunjang dengan el nino ini bukan hanya di Batam yang kesulitan air,” tandasnya.
Berbulan-bulan mengalami masalah air
Bunyi azan maghrib baru saja selesai berkumandang dari pengeras suara masjid di perumahan Palem Raya, Batuampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Hamparan langit yang semula memerah perlahan gelap. Namun bagi sebagian orang, petang bukan waktu istirahat. Dede salah satunya.
Di halaman rumahnya, lelaki 32 tahun itu berdiri menunggu giliran. Truk pembawa air masih mengisi bak penampung milik tetangganya. Penantiannya terbayar tuntas ketika air mulai mengaliri rumah serta sepasang kamar kos kepunyaannya.
Rutinitas semacam ini sudah hampir setahun Dede jalani. Dua hari sekali, Dede harus menunggu pasokan air bersih dari mobil tangki yang disediakan pihak pengelola air di Kota Batam.
Jika hujan turun, dia masih bisa bernapas lega. Air hujan yang ditampung cukup mengurangi ketergantungan pada kiriman tangki. Persoalannya ialah kala musim kemarau tiba. Semua penampungan air cepat mengering.
“Sudah berapa hari enggak ada hujan. Keringlah air yang kami tampung,” kata Dede saat bertemu dengan BBC News Indonesia, awal Agustus 2026.
Sumber gambar, Muhammad Islahuddin
Air ledeng yang disalurkan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Badan Pengusahaan (BP) Batam nyaris tak pernah lagi mencapai ke kediamannya.
Sudah tak dapat air, Dede mesti tetap membayar tagihan setiap bulan. Jumlahnya terpatok Rp30.000. Itu belum termasuk ongkos listrik guna menyedot air dari penampungan.
Apabila tak ada jalan keluar, Dede khawatir kondisinya bakal merembet ke banyak pihak, tidak terkecuali penghuni kamar kosnya. Sejauh ini, dalam beberapa kesempatan, mereka yang menyewa kos telah terkena imbas. Kala air habis, mereka terpaksa membeli galon, atau menunggu berjam-jam datangnya mobil tangki.
“Kadang nunggu sampai jam 2 malam,” keluhnya.
Kegamangan Dede tak berhenti di situ. Air boleh saja diperoleh, tapi Dede tak pernah benar-benar tahu dari mana sumbernya. Dede ragu kualitas air turut terpengaruh, dengan kata lain: tak layak dimanfaatkan.
Walaupun begitu, pada akhirnya, Dede berupaya menepis keraguan yang berputar di kepalanya.
“Yang penting ada air dulu,” tegasnya.
Harapan Dede tak muluk-muluk: akses air yang tak terputus. Tanpa pasokan air memadai, rutinitas warga tak mampu bergulir maksimal.
Sayangnya, sampai dengan bulan ini, situasi di lapangan menggambarkan betapa masalah air di Kota Batam sedang dan masih menghadapi tekanan yang serius.
Waduk-waduk yang menyusut
Batam merupakan kota yang tak memiliki sumber air alami seperti sungai maupun mata air. Kota berjuluk Bandar Dunia Madani itu hanya bergantung pada air hujan yang ditampung di sejumlah waduk sebagai pemasok kebutuhan air masyarakat.
Mengacu catatan otoritas, saat ini pasokan air baku di Batam berasal dari setidaknya enam waduk, yaitu Sei Harapan, Nongsa, Sei Ladi, Duriangkang, Tembesi, sampai Muka Kuning.
Eksistensi waduk-waduk di Batam, rupanya, bergumul dengan tekanan.
Laporan Akar Bhumi Indonesia (ABI), organisasi lingkungan di Batam, menyoroti bagaimana waduk-waduk mengalami penurunan tinggi muka air (TMA).
Di Waduk Nongsa, misalnya, Akar Bhumi Indonesia mendapati bahwa tinggi muka air menyusut sekira empat sentimeter per hari. Kalau diakumulasi, penyusutannya sudah menyentuh 4,5 meter sampai awal Oktober 2026.
Simulasi Akar Bhumi Indonesia menunjukkan dalam keadaan tanpa hujan, Waduk Nongsa diperkirakan mampu bertahan hanya sebulan lebih sedikit (34 hari).
Posisi Waduk Nongsa sendiri menyumbang hampir 2 juta meter kubik kebutuhan air untuk kegiatan masyarakat, utamanya di kawasan Batam sebelah timur.
“Penyusutan dipicu menurunnya fungsi daerah tangkapan air (DTA), minimnya curah hujan, serta peningkatan kebutuhan yang telah melampaui kapasitas produksi,” terang pegiat Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan, kepada BBC News Indonesia.
Sumber gambar, Muhammad Islahuddin
Catatan pemerintah setempat menyebut curah hujan di kawasan Nongsa sepanjang Januari hingga Juli 2026 berada di angka 925,50 milimeter, jauh lebih rendah dibandingkan kondisi normal yang berkisar di antara 1.800 sampai 2.500 milimeter per tahun.
Dampaknya, elevasi waduk menurun sekira 7m sehingga volume air baku yang tersedia untuk diolah semakin terbatas.
Tak sekadar Nongsa, pemandangan sejenis ditemukan di Sei Harapan, Sei Ladi, serta Muka Kuning. Ketiganya, menurut Akar Bhumi Indonesia, turut menghadapi penurunan tinggi muka air sebesar 3cm setiap harinya.
Proyeksi Akar Bhumi Indonesia menyatakan masing-masing waduk hanya bisa bertahan rata-rata dalam rentang dua hingga empat bulan. Kalkulasi memakai Agustus sebagai pijakan.
Untuk Waduk Muka Kuning, masih merujuk Akar Bhumi Indonesia, statusnya bahkan masuk kategori kritis lantaran telah mendekati batas cadangan minimum yang masih bisa dimanfaatkan—atau istilahnya dead storage.
Kemudian di Waduk Tembesi, penurunannya mencapai 2cm per hari. Lalu di Waduk Duriangkang relatif rendah ketimbang waduk-waduk lainnya: 1cm setiap hari.
Penyusutan waduk seketika menambah pelik keadaan di tapak, manakala proporsi ketersediaan air dengan kebutuhan masyarakat lebih dulu terhimpit.
Data yang dikumpulkan pemerintah Batam menunjukkan kebutuhan air bagi 1,39 juta penduduk Batam—untuk 2026—ialah 280 juta meter kubik. Sedangkan ketersediaan air secara tahunan cuma 139 juta meter kubik.
Dari hitung-hitungan itu, Akar Bhumi Indonesia menegaskan terjadi defisit air baku sebesar 141 juta meter kubik—setara setengah dari total kebutuhan.
“Krisis air itu sudah terjadi,” tukas Hendrik.
Sumber gambar, Muhammad Islahuddin
Apabila data di atas kurang cukup memberi gambaran, Hendrik mencontohkan kebijakan penjatahan air (water rationing) maupun pendistribusian tangki ke permukiman warga sebagai indikator krisis.
Belum selesai persoalan ketimpangan pasokan air, masyarakat di Batam dihadapkan situasi yang tak kalah rumit.
“Kini (waduk-waduk) memikul beban air untuk pusat data,” imbuh Hendrik.
Dikepung pusat data
Pusat data menjadi tulang punggung aktivitas digital sehari-hari.
Secara sederhana, pusat data berbentuk ruangan, bangunan, atau fasilitas fisik yang menampung infrastruktur teknologi dan informasi untuk membangun, menjalankan, serta menyediakan aplikasi hingga layanan.
Fasilitas ini, di lain sisi, juga menyimpan sekaligus mengelola data terkait dengan aplikasi maupun layanan bersangkutan.
Mulanya, pusat data merupakan fasilitas terbatas di lingkup perusahaan tertentu. Lambat laun, karakternya berkembang menjadi fasilitas jarak jauh atau jaringan fasilitas yang dimiliki penyedia layanan cloud—penyimpanan.
Di balik setiap penelusuran di mesin pencari, video yang diputar, dan perintah yang diketik ke chatbot akal imitasi (artificial intelligence), terdapat ribuan server yang bekerja tanpa henti.
Deretan server tersebut menghasilkan panas dalam jumlah besar, dan untuk mendinginkannya juga butuh air dengan kuantitas amat besar.
Di sinilah letak masalahnya.
Sumber gambar, Anthony WALLACE/AFP via Getty Images
Angka kebutuhan air untuk pusat data bervariasi, tergantung skala, lokasi, beban komputasi, dan teknologi yang digunakan. Satu studi dari International Energy Agency (IEA) menyatakan sebuah pusat data di Amerika Serikat dengan kapasitas 100 megawatt (MW) dapat mengonsumsi sekitar 2 juta liter air per hari.
Di tingkat global, kebutuhan air untuk pusat data diprediksi menyentuh 9,3 triliun liter pada 2030 mendatang, mengutip penelitian. Kalkulasi itu bisa menutup kebutuhan air tahunan bagi 1,3 miliar penduduk di kawasan sub-Sahara di Afrika.
Ledakan pusat data untuk menggerakkan akal imitas serupa fenomena yang menjamur di berbagai belahan dunia. Batam bukan pengecualian.
Sumber gambar, Muhammad Islahuddin
Kiwari di Kota Batam tercatat sedikitnya 16 pusat data yang telah mengantongi izin dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Jumlah itu berpeluang bertambah mengingat masih ada sekitar 20 pengajuan pusat data yang masuk ke BP Batam, jelas Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait.
“Kalau di pengajuan ada 20 (pusat data). Tapi, di situ tercatat 16 untuk di kawasan NDP (Nongsa Digital Park atau Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa) dan di luar seperti di (Kawasan Industri) Kabil,” papar Ariastuty melalui pesan singkat.
Dari 16 proyek pusat data yang teridentifikasi, dua sudah beroperasi, lima dalam tahap konstruksi, tiga memasuki persiapan konstruksi, serta enam lainnya baru di fase negosiasi.
BP Batam mengklaim nilai investasi pusat data melampaui US$20 miliar, atau Rp320 triliun, dengan aktor-aktor usaha kelas kakap berdiri di belakangnya.
Sumber gambar, Muhammad Islahuddin
Perusahaan pusat data asal Shanghai, China, GDS Holding, ambil contoh, masuk ke Batam pada 2021. Perusahaan ini mengumumkan kesepakatan untuk memperoleh lahan di Nongsa Digital Park (NDP).
GDS merencanakan dua gedung pusat data dengan luas bersih sekitar 10.000 meter persegi. Kapasitasnya yang terpasang sebesar 28 megawatt (MW).
Nilai investasi pembangunan pusat data kepunyaan GDS mencapai US$200 juta. Peletakan tiang pancang proyek dilakukan pada Juli 2022 sebagai bagian dari pengembangan ekosistem pusat data di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa.
Jejaring bisnis GDS lantas menyebar dalam entitas terpisah di bawah bendera DayOne. Di Batam, DayOne, bersama Indonesia Investment Authority (INA), mengembangkan tiga kampus pusat data di NDP.
Konsep kampus pusat data berpijak pada kompleks yang terdiri dari beberapa gedung pusat data yang saling terhubung satu sama lain. Biasanya, fungsi mereka adalah mendukung beban komputasi masif, seperti akal imitasi maupun layanan cloud.
Kampus yang diinisiasi DayOne dirancang memiliki kapasitas gabungan sekitar 72 megawatt. Pendanaannya disalurkan oleh dua bank raksasa, DBS serta UOB, senilai US$411 juta atau Rp6,7 triliun.
Ekspansi DayOne kemudian bergerak ke kawasan Kabil.
Pada April 2026, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Batam dan DayOne menandatangani perjanjian jual-beli tenaga listrik berkapasitas 450 megawatt. PLN mengaku kapasitas yang disepakati merupakan terbesar dalam kaitan dengan kebutuhan pusat data di Indonesia.
Sumber gambar, Muhammad Islahuddin
Di luar GDS, pemain lain yang mencuat ialah Princenton Digital Group (PDG), perusahaan data asal Amerika Serikat. Sebelum ke Batam, mereka menancapkan bisnis data di India serta Malaysia. Di Batam, PDG berencana membangun kampus pusat data berkapasitas 96 megawatt pada Februari 2023.
Proyek empat gedung ini memakan investasi mendekati US$1 miliar.
BW Digital merupakan anak dari BW Group, korporasi energi yang berkantor pusat di Singapura. Di Batam, BW Digital hendak mengembangkan kampus pusat data di daerah Nongsa. Kapasitasnya 144 megawatt.
Di waktu bersamaan, kampus pusat data BW Digital akan dibuat terhubung dengan pembangunan kabel bawah laut yang merekatkan Batam serta Singapura. Desain besarnya: menciptakan ekosistem infrastruktur digital.
Lalu ada Golden Digital Gateway yang dikembangkan Gaw Capital Partners dan Sinar Primera. Fasilitas ini mulai beroperasi dengan kapasitas awal 5,2 megawatt serta dapat diperluas hingga empat kali lipatnya.
Terbaru, gelombang investasi pusat data datang dari PT Equator Gate System Batam (EGSB). Proyek mereka dilangsungkan di Teluk Mata Ikan, Nongsa, di atas lahan seluas 30 hektare. Nilai pengembangannya menyentuh US$5 miliar atau Rp88 triliun.
Pada Mei 2026, EGSB menyepakati kontrak dagang listrik dengan PLN Batam demi menunjang proyek pusat data.
Pemodal dalam negeri, nyatanya, tak mau ketinggalan berpartisipasi di pembangunan pusat data.
Telkom Indonesia dikabarkan mengembangkan NeutraDC Nxera Batam, bagian dari ekosistem NeutraDC, melalui PT Teknologi Data Infrastruktur di Kabil Integrated Industrial Estate. Nama lain yang terlibat yakni Singapore Telecommunications Limited (Singtel)—lewat Nxera—dan Medco Power.
Pembangunannya dikerjakan pada 2024 serta dirancang sebagai pusat data hyperscale yang mendukung kebutuhan cloud maupun akal imitasi. Kapasitasnya sebesar 54 megawatt.
Di balik ramainya investasi pusat data yang mengantre di Batam, sejumlah masalah mengintai.
Pertumbuhan pusat data di Indonesia berlangsung di tengah persoalan ketersediaan air. Sejumlah pusat data berada di wilayah yang mengalami water stress, kondisi ketika permintaan air lebih besar dibanding ketersediaannya.
“Lokasinya di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, serta Banten) dan Kepulauan Riau (Batam),” ungkap Manajer Riset Trend Asia, Zakki Amali.
Di Batam, mengacu pemetaan BP Batam sampai dengan September 2026, terdapat 18 lokasi yang diklasifikasikan water stress. Belasan daerah itu mencakup Bengkong, Batuampar, Nongsa, Sekupang, Sagulung, hingga Batuaji.
Keberadaan pusat data berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air di Batam yang begitu bergantung dengan volume waduk. Jika kebutuhan air terus bertambah sementara kapasitas sumber air tidak meningkat secara sebanding, tambah Zakki, maka konsekuensinya berlapis.
Artinya, masalah mampu menghantui semua wilayah di Batam—tidak hanya yang punya water stress.
“Jadi, kondisi Batam yang dulu terkenal dengan air permukaan melimpah dari waduk akan berada dalam posisi kekurangan yang dalam akibat adanya data center,” tutur Zakki.
Keadaan makin kusut apabila kemarau panjang, yang ditimbulkan dari fenomena el nino, tiba, ucap Zakki. Masyarakat amat mungkin kesusahan mengakses air.
Zakki berpandangan pemerintah semestinya menetapkan kriteria khusus sehubungan investasi pusat data. Hal yang disorot Zakki adalah pembangunan pusat data sebaiknya jauh dari titik water stress.
Observasi yang ditempuh Trend Asia memberi tahu jarak antara pusat data Neuviz Batam Data Center dengan daerah water stress di Tanjung Buntung cuma 1,35 kilometer.
“Kalau ke depan tidak mempertimbangkan lingkungan seperti ketersediaan air, akan muncul konflik antara masyarakat dengan data center,” ujar Zakki.
Sumber gambar, Muhammad Islahuddin
Geliat pembangunan pusat data di skala internasional sering kali melahirkan kecemasan soal dampak lingkungan, dan sebab itu ditolak.
Di Amerika Serikat, misalnya, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Gallup, 7 dari 10 warga AS menolak pembangunan data center untuk dukungan pengembangan akal imitasi.
Faktor yang berkontribusi dalam penolakan itu adalah penggunaan air untuk pusat data ditakutkan bakal menghambat konsumsi masyarakat.
Di Eropa, pemerintah Belanda menghentikan sementara pembangunan pusat data berskala besar secara nasional sejak 2022.
Bergeser ke Irlandia, pembatasan koneksi listrik untuk pusat data memaksa raksasa teknologi macam Amazon maupun Microsoft mengalihkan lokasi proyek mereka ke London, Madrid, atau Frankfurt.
Di negara tetangga, Singapura, berjarak hanya 20 kilometer dari Batam, pembangunan pusat data sempat dihentikan mulai dari 2019 sampai 2022. Keputusan ini dipicu keterbatasan lahan, tingginya kebutuhan listrik, serta tantangan iklim.
Selepas moratorium dibuka kembali, Singapura menerima proyek pembangunan pusat data dengan selektif.
Imbas dari moratorium di Singapura membikin Malaysia, tepatnya Johor, menjadi penerima manfaat terbesar dalam pembangunan pusat data. Pada kurun waktu yang sama dengan pemberhentian sementara di Singapura, Johor meraih proyek investasi pusat data sebesar US$35 miliar.
Namun, pertumbuhan pusat data di Johor menimbulkan tekanan terhadap tata ruang, kelistrikan, dan jaringan air. Berangkat dari keadaan itu, Malaysia memilih memperketat pembangunan pusat data.
Otoritas di Johor, pada 2024, dilaporkan menolak sekitar 30% proposal pusat data yang dipandang tidak memenuhi standar keberlanjutan.
Setahun berselang, Johor menyetop izin baru untuk fasilitas pusat data yang membutuhkan banyak air.
Sumber gambar, Jeff J Mitchell/Getty Images
Di tengah penolakan terhadap pusat data, Batam mengambil panggung dengan memberi izin masuk investasi. Alasan kenapa Batam menjadi magnet pusat data dilatari lokasinya yang dekat Singapura, salah satu pusat ekonomi digital di Asia serta dunia, menurut sebuah penelitian.
Batam dipandang menyediakan posisi yang strategis demi menunjang kegiatan ekonomi digital di Singapura.
Realita di Batam sejalan dengan ambisi pemerintah Indonesia dalam memacu proyek pusat data.
Rekapitulasi data oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut sudah ada 182 pusat data yang terbangun di seluruh Indonesia dengan kapasitas 580 megawatt. Targetnya, pemerintah ingin mencapai kapasitas sebesar 1,3 gigawatt.
“Kita harus memikirkan pengembangan (pusat data) ke wilayah timur, seperti Surabaya, Kupang, hingga Jayapura,” tandas Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Denny Setiawan.
Jangan sampai mengorbankan masyarakat
Kebutuhan air untuk pusat data di Batam diproyeksikan menyentuh 20 sampai 50 juta liter per hari, dengan skenario semuanya sudah beroperasi, demikian jelas Badan Pengusahaan (Batam), selaku pengelola pembangunan di kawasan Batam. Angka tersebut setara 6-16% dari kapasitas produksi air di Batam.
Profesor sumber daya air dan lingkungan di Universitas Gadjah Mada, Agus Maryono, mengatakan pemerintah harus menetapkan batasan yang jelas terhadap penggunaan air untuk kepentingan industri, termasuk pusat data, berdasarkan kemampuan riil Pulau Batam dalam menyediakan pasokan air bagi masyarakat—baik di masa sekarang atau mendatang.
Agus menilai pemerintah perlu lebih dahulu menghitung proyeksi kebutuhan air masyarakat dalam jangka panjang, setidaknya hingga sepuluh tahun ke depan, sebelum memberikan izin pemanfaatan air berskala besar kepada industri baru.
Langkah tersebut penting agar kebutuhan domestik tidak dikorbankan demi pertumbuhan sektor ekonomi melalui pembangunan pusat data.
Bagi Batam, syarat itu krusial belaka lantaran sumber air utama berasal dari curah hujan yang ditampung di waduk-waduk.
Agus menegaskan potensi air hujan yang jatuh di wilayah Batam harus menjadi dasar dalam perencanaan sumber daya air. Apabila muncul sumber air lain, seperti mata air atau potensi air tanah, yang layak dimanfaatkan, hal itu juga perlu dipetakan secara menyeluruh, tambahnya.
“Mata air kalau ada dicari,” tandasnya menanggapi ketahanan sumber air di Batam.
Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP
Dari sisi pengembang pusat data, Agus mengusulkan supaya tidak sepenuhnya bergantung dengan infrastruktur air yang telah dimanfaatkan masyarakat.
“(Perusahaan) data center diminta untuk membuat kolam sendiri. Patungan (dengan yang lain),” ujarnya.
Pada akhirnya, secara prinsip, Agus mengingatkan pembangunan, apa pun bentuknya, tidak boleh melangkahi kepentingan umum—masyarakat.
Dalam konteks pusat data di Batam, dan daerah-daerah lain di Indonesia, pengembangannya harus memperhatikan daya dukung lingkungan, khususnya ketersediaan air, sebab sifatnya yang membutuhkan air dengan volume besar.
BP Batam: Masyarakat jangan khawatir
Merespons peluang terjadinya krisis air yang meluas akibat pembangunan pusat data, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menyatakan bahwa pada prinsipnya alokasi air bagi investasi “tidak boleh mengurangi hak masyarakat atas air bersih.”
Ariastuty meminta masyarakat untuk tidak khawatir karena saat ini BP Batam tengah mengoptimalkan pasokan distribusi air melalui intekoneksi jaringan pipa antarwaduk, sehingga kebutuhan air rumah tangga “tetap menjadi prioritas utama.”
Pembangunan pusat data di Batam, Ariastuty meneruskan, bertolak dalam kerangka “keberlanjutan.” Pendeknya, pusat data dibentuk sesuai dengan “tata ruang, ketentuan lingkungan, dan daya dukung kawasan,” tegasnya.
“Pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan harus berjalan bersama,” kata Ariastuty.
Investasi pusat data, tambah Ariastuty, tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik maupun lingkungan. Pendekatan yang diambil BP Batam yakni “good governance, prudent planning, dan continuous monitoring,” terangnya.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar menjadi pusat data center, tapi membangun ekonomi digital Batam yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi,” tukasnya.
Batam beberapa kali mengalami gangguan distribusi air dan sekarang waduk-waduk menyusut. Masyarakat terkena dampaknya.
Ketika ditanya ihwal siapa yang dikedepankan dalam menerima air dengan skenario musim kemarau panjang tiba serta seluruh pusat data telah beroperasi, Ariastuty menjawab bahwa pemangku kewenangan sudah menyiapkan langkah-langkah strategis.
“Salah satunya adalah pengembangan sumber air baru. Mengembangkan potensi sumber air di luar waduk yang ada saat ini guna mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan investasi,” terangnya.
“Pertumbuhan investasi akan mengikuti perkembangan kapasitas infrastruktur dan kebutuhan kota.”
‘Kami tidak tahu (ada pusat data)’
Sejumlah warga di Batam mengaku belum pernah mendengar proyek pembangunan pusat data senilai triliunan rupiah, juga peluang dampaknya terhadap kebutuhan sumber daya seperti air.
Warga di Kampung Bagan, Sungai Beduk, Batam, Ega, 45 tahun, misalnya, tidak pernah menerima informasi atau sosialisasi dari pemerintah tentang pembangunan pusat data.
Pemerintah, desak Ega, mesti terbuka kepada masyarakat mengenai pembangunan itu, khususnya dampak yang ditimbulkan.
“Soalnya ini kebutuhan kami. Kayak kemarin mati air sudah sibuk. Katanya pipa bocor, jam satu (malam) baru hidup,” ujar Ega yang sehari-hari bekerja menjaga warung di rumahnya.
Sumber gambar, Muhammad Islahuddin
Senada, warga lainnya bernama Marlinda, perempuan 48 tahun, mengaku baru mengetahui soal investasi pusat data tatkala diwawancarai.
Marlinda berpendapat pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada nilai ekonomi suatu proyek yang masuk, tapi wajib pula mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat. Apakah bakal terancam atau tidak.
Di Batam, urusan air penting belaka lantaran tidak sedikit masyarakat yang harus jumpalitan memperolehnya, tambah Marlinda. Sebelum menerima investasi, pemerintah seharusnya melihat terlebih dahulu kenyataan yang dihadapi masyarakat.
Persoalan air di Batam, Marlinda menyimpulkan, menggambarkan betapa kapasitas layanan dasar masih perlu diperkuat. Alih-alih mengencangkan rencana pusat data, pemerintah sebaiknya memastikan warga tidak lagi kesusahan mencari air.
“Jangan dia (pemerintah) duduk di atas (dan) mengiyakan saja. Turun ke bawah,” tutupnya.
‘Semenjak tidak ada air, kami sering ribut’
Krisis air di Batam diakui berimbas pada aktivitas maupun pengeluaran masyarakat, cerita seorang warga, Dewi Susanti.
Pengeluaran itu mencakup ongkos untuk membeli air, menyediakan drum penampungan, serta mencuci pakaian di tempat laundry.
“Uang yang seharusnya untuk beli beras digunakan beli drum. Pakaian kami laundry yang seharusnya bisa kami cuci sendiri,” ujar Dewi.
Penyediaan air menggunakan mobil tangki juga disebut memicu ketegangan antarwarga karena mereka harus berebut mendapatkan air.
“Semenjak tidak ada air, kami sering ribut, karena rebutan air. Gara-gara air jangan sampai kami terpecah belah,” imbuh Dewi.
Warga berharap pembangunan yang dilangsungkan pemerintah, dalam hal ini pusat data, tidak memutus akses atas kebutuhan mendasar.
“Jangan investasi yang nilainya miliaran (rupiah), kami masyarakat dijadikan korban. Kami bayar, kami tidak gratis,” pungkasnya.
